MALUT-POST-TERNATE Rencana evaluasi terhadap penjabat eselon II di Kota Ternate mendapat respons dari DPRD. Wakil ketua Komisi I Zainul Rahman mengatakan, dalam setiap tahapan evaluasi PNS, DPRD meminta agar ada transparansi Publik. Sehingga mendapat penilaian Publik. Tak hanya itu, DPRD menegaskan, kebijakan evaluasi harus bebas dari konflik ke pentingan.

“Prinsipnya transparansi yang dimaksud untuk menghindari penilaian yang kurang baik dari masyarakat. satu hal yang harus diingat adalah, evaluasi tidak didasarkan atas kepentingan politik,” sebutnya.

Kata Zainul, penilaian kinerja pada pegawai Negeri sipil (PNS) yang nanti dilakukan oleh tim seleksi, tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya peraturan pemerintah (PP) No. 11/2017 jo. PP No. 17/2020 tentang manajemen PNS dan PP No.30/2019 tentang penilaian Kinerja PNS.

“Kami berharap implementasi kebijakan evaluasi termasuk aturan teknisnya secara sistematis dan transparan,” terangnya. selain evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate, mutasi PNS dalam internal instansi pemkot juga harus sesuai peraturan pemerintah (PP) No.11/2017 dan peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No.5/2019 Tentang Tata Cara pelaksanaan Mutasi (PNS), yang mengatur secara jelas prosedur Mutasi serta memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. “Evaluasi dan mutasi yang dilakukan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan tidak terpengaruh pada konflik kepentingan,” tutupnya. (tr-03/yun)

By Romario