MALUTPOST.TERNATE – Kepala Dinass Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaity RAdjabessy menegaskan, tidak ada pembayaran gaji fiktif terhadap karyawan honorer sebagaimana yang dicurigai Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang.

Nurbaity menuturkan, dirinya sudah melakukan pengecekan ke seluruh Puskesmas di Kota Ternate, untuk mencari tahu kepastian tersebut. Hasil yang ia dapat berdasarkan keterangan dari masing-masing Puskesmas bahwa tidak ada PTT yang tidak bekerja namun honornya tetap dibayar.

“Jadi tidak ada PTT yang tidak bekerja namun honornya di bayar, saya sudah cek semua,” kata Nurbaity, kemarin (13/4).

Ia menuturkan, dalam pengecekan itu, hanya ditemukan satu tenaga honorer di Laboraterium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang tidak setiap hari berkantor.

Alasan tidak berkantor setiap hari ini karena yang bersangkutan menderita penyakit maag.

“yang bersangkutan ini kan ada penyakit maag takut-takut. Jadi dia datang ke kantor satu dua hari, setelah itu belum masuk. Belum masuk ini bukan dengan alasan lain tapi karena maag,” jelas Nurbaity.

Menurutnya, pegawai honor tersebut memang sangat bersemangat bekerja setiap hari. Namun kondisi kesehatan yang menjadi penentu kapan dia harus masuk dan kapan harus beristirahat. “Kita tidak bisa berhentikan, karena meskipun dia sakit tapi dia tetap ingin bekerja, Jadi kalau misalnya dikatakan ada pembayaran gaji tak bertuan, itu tidak ada, karena saya sudah cek semua,” tandasnya.

Sementara Pj Wali Kota Hasyim Daeng Barang saat dikonfirmasi mengatakn, sudah mendapat penjelasan dari Dinkes. Menurutnya, sesuai informasi dari Dinkes, ada 5 tenaga kesehatan yang mengikuti suami mereka ke luar daerah. Ada yang di Kabupaten Pulau Morotai dan daerah lain. Namun, gaji mereka tetap dibayar oleh pemkot.

“Sudah ada laporan, ternyata lima orang pegawai di tenaga kesehatan itu mereka ikut suami. Jadi ada yang dititipkan ke Morotai, dan beberapa daerah. Tapi saya bilang, coba lihat lagi aturan, bisa tidak seperti itu. Kalau misalnya membebani maka lebih baik pindah tugas saja,” kata Hasyim.

Hasyim bilang, dirinya juga belum membaca secara detail perihal aturan yang mengatur tentang hal tersebut. “Namun saya minta ke BKD untuk mengkaji, kalau memang membebani, maka lebih baik kita lepas,” pungkasnya. (tr-01/yun)

By admin