Polda “Tantang” Pendapat Hukum Praktisi

MALUT-POST-TERNATE Penetapan Bripka Rani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah S1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) oleh penyidik Ditrektorat Reserse Kriminal Umum (DitReskrimum) Polda Malut, dikritis.

Muhammad Konoras selaku ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (peradi) Kota Ternate pada Rabu (11/8), mengatakan penetapan seseorang sebagai tersangka menurut KUHAP merupakan kewenangan mutlak penyidik polisi setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.

“Dua alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.” cetusnya. Konoras. Ia menambahkan, dalam menjalankan tugas, penyidik diharapkan punya moral dan hati nurani serta ilmu pengetahuan hukum yang memadai agar tidak salah atau keliru dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Penyidik harus memiliki pengetahuan yang memadai supaya tidak salah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.” kata Konoras. Sebagaimana seorang pengacara yang sudah lama berkecimpung didunia praktek advokat, dirinya sering menemukan ketidak hati-hatian penyidik dalam menemukan seseorang sebagai tersangka, sehingga selalu dikoreksi melalui jalur praperadilan. Proses dijalur praperadilan itu karena penetapan tersangka oleh penyidik dianggap tidak sah. “Namun kesalahan yang dilakukan penyidik tidak disertai dengan pemeberian sanksi secara internal, sehingga tidak hati-hatian dalm penyidik masih terus terjadi.” papar Konoras. Padahal menurutnya, penetapan seseorang sebagai tersangka yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Hakim paraperadilan, maka penyidik yang bersangkutan wajib diberi sanksi atau dihukum. Sanksinya bisa berupa pencopotan sebagai penyidik supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain. (mg-03/aji)

By Romario