MALUT-POST SOFIFI Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), menyepakati daftar usulan sarana prasarana pembangunan kawasan khusus Ibu kota Provinsi.

Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus ibu kota provinsi Maluku Utara di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat pekan lalu.

Rapat dihadiri pihak Kementrian Dalam Negeri (kemendagri), Pemerintah Provinsi (pemprov) Malut, pemkb Halbar dan pemkot Tikep. ” pemkab Halbara diwakili Kepada Bappeda soni Balatjai, pemkot Tikep diwakili plt. sekkot Mifta Bay dan pemprov diwakili sekprov Samsuddin A. Kadir, ” kata kepala biro protokol, kerja sama dan Komunikasi publik (PKKP) Rahwan K. Suamba, minggu (2/5).

Rahwan menjelaskan, kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara itu, ada tiga poin yang menjadi kesepakatan diantaranya pemkot Tikep, pemkab Halbar dan pemrov meyepakati usulan daftar rencana pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dikawasan khusus ibu kota provinsi yakni pembangunan sarana perkotaan, sarana pemerintah dan sarana penduduk lainnya.

Daftar usulan adalah bagian dari acuan bersama dalam menindaklanjuti pembentuk kawasan khusus ibu kota provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan. ” Data yang terlampir dalam berita acara, kemudian telah disepakati, akan menjadi acuan untuk membuat master plant kawasan khusus ibu kota provinsi, oleh pemprov Malut, ” katanya.

UNtuk detail usualan, mantan kepala dinas perpustakaan provinsi ini menyatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara detail soal usulan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus, namun yang pastinya usulan yang telah disepakati adalah sarana dan prasarana pemerintah dan perkotaan. pada saat ini rapat kesepakatan disaksian langsung staf khusus kemendagri bidang politik dan pembentukan jaringan Apep Fajar Kurniawan, plt Sekretaris Dirjen Otda Maddaremeng dan Direktur perencanaan Evaluasi dan informasi pembangunan Daerah R. Budi yono sumbambang. ” kesepakatan dua Daerah sudah ditandatangani, sehingga daerah tinggal menunggu arahan lanjutan dari mendagri, ” pungkasnya. (din/udy)

By Romario