Tiga OPD Bermasalah

MALUTPOST.TIDORE – Inspektorat Kota Tidore Kepulauan akan mengaudit sisa anggaran Covid-19. Pasalnya, sisa anggaran covid sebesar Rp 20 miliar lebih belum diaudit sama sekali. Sesuai data dan informasi, total anggaran Covid yang di-refocusing tahun kemarin senilai Rp 30 miliar lebih. Namun dari total ini, baru 10 miliar lebih yang diaudit. “Jadi sisa Rp 20 miliar lebih belum diaudit sama sekali,” ungkap Arif Radjabessy selaku kepala Inspektorat saat dikonfirmasi Rabu (27/1).

Disebutkan Arif, sisa anggaran kurang lebih Rp 20 miliar itu dialokasikan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berikut Disperindakop, Disperkim dan Bagian Umum. Untuk total Rp 20 miliar lebih yang dialoaksikan kebeberapa OPD itu telah diaudit.

Dana covid tahap pertama yang sudah diaudit senilai Rp 2,5 miliar kemudian tahap dua, Rp 7,4 miliar dan tahap tiga 14,7 miliar di Dinsos serta tahap UV seebsar Rp 3 miliar lebih. Dia menjelaskan, alokasi dana covid tahap III di Dinas Sosial diaudit secara terpisah karena berkaitan langsung dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun kata dia, tidak semua alokasi dana Covid di Dinsos itu diaudit. Hanya beberapa desa di tiap kecamatan yang diambil sebagai sampel audit. Sementara hasil audit tahap IV senilai Rp 3 miliar lebih, Inspektorat menemukan masalah yang cenderung berkaitan dengan administrasi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LP).

Masalah administrasi yang menjadi temuan Inspektorat ini di BPBD, Dishub dan Satpol PP. Namun temuan ini sudah diminta pihak Inspektorat agar dikembalikan untuk disetor ke Kas daerah (Kasda). “Anggaran yang diaudit itu semuanya sekitar Rp 10 miliar lebih dari jumlah refocusing Rp 30 miliar lebih,” ujarnya.

Hasil Audit akan disampaikan secara tertulis dan diserahkan ke Walikota. Sementara sisa dana Covid-19 yang belum, akan diaudit dalam waktu dekat. “Semua dilakukan secara bertahap, mengingat anggaran pengawasan kami terbatas,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TIDORE – Pengelola Dana Desa (DD) sepanjang tahun 2020 di hampir semua desa, buruk sehingga menyisakan masalah. Ini berdasarkan temuan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Tikep. Masalah yang ditemukan cenderung berkaitan dengan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Parahnya lagi, seluruh BUMDes di Tikep tidak beroperasi. Demikian diakui kepala DPMD, Abdul Rasid, KAmis (21/1). Dikatakan Abdul, pengelolaan BUMDes memang tidak serius. Bagaimana tidak. Penyertaan modal yang diterima tidak dikelola secara baik bahkan digunakan semena-mena tanpa ada laporan pertanggungjawaban.

“Ini yang jadi temuan. Pengelola BUMDes hanya berharap setelah uang diambil. laporan pertanggungjawabannya nanti akan dibuat Kades atau bendahara Desa. Akhirnya banyak pelanggaran disitu,” ungkap Abdul saat ditemui di ruang kerjanya.

Padahal kata Abdul, anggaran penyertaan modal untuk BUMDes lumayan besar. Bisa mencapai Rp 500 hingga Rp 700 juta. Bahkan lanjut Rasyid, lebih parah lagi bila program BUMDes dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes). Sebab di Musdes anggaran BUMDes cenderung diatur untuk kepentingan orang per orang.

“Jadi penyertaan modal tahun 2020 kemarin di hampir semua Desa itu bermasalah. Yang lebih parah lagi belum ada landasan hukum tentang anggaran penyertaan modal ke BUMDes,” pungkasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Masalh penanganan sampah yang meresahkan publik, mulai mendapat respon positif dari Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya. Ya, masalah sampah selama ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah kota. Mulai dari kekurangan armada angkutan dan juga pemberlakuan tarif yang tidak merata.

Orang nomor tiga di internal Pemkot itu, berjanji akan memperhatikan masalah sampah yang saat ini lagi meresahkan. “Saya kira masalah armada ini sudah harus ada peremajaan. Karena rata-rata armada juga sudah tua dan banyak yang tidak layak pakai,” kata Jusuf kepada Malut Post,kemarin.

Kendati begitu, Jusuf mengaku untuk saat ini belum bisa diadakan, karena anggaran sudah berjalan. Karena itu, akan menjadi perhatian khusus dan jadi prioritas di tahun depan. “Bisa saja pada APBD Perubahan ini dapat diakomodir. Tapi itu butuh kebijakan wali kota yang baru, sebab walikota yang sekarang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi catatan untuk disampaikan kepada wali kota berikut untuk diprioritaskan,” katanya.

Selain masalah armada truk, pihaknya juga mengaku tarif juga sudah harus ada perubahan. Sebab dalam isyarat Perda, tarif sampah dapat berubah tiga tahun sekali. Tarif yang sekarang ini diberlakukan sejak penetapan pada tahun 2016.

“Jika dihitung, maka sudah lima tahu. Sudah memenuhi syarat adanya perubahan. Juga termasuk perlu ditinjau ulang retribusi sampah pembayarannya yang melekat dengan PDAM. Karena banyak pelanggan yang tidak menggunakan PDAM, tapi sampahnya setiap hari diangkut. Sehingga perlu ada mekanisme lain yang dibuat. Nanti akan dikaji bersama dengan DLH, bagaimana efektifnya, baik pelayanan maupun pengenaan tarif sampah,” tukasnya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Belum ditemukan solusi masalah pelayanan sampah, kini datang lagi masalah baru. Dimana armada sampah berupa mobil truk besar maupun truk L300 kehabisan minyak. Para sopir biasanya mengambil minyak di SPBU kelurahan Maliaro, kemarin tidak lagi dilayani. Puluhan truk yang antre minyak itu, mengaku bingung. “Alasannya jatah minyak sudah habis,” kata beberapa sopir truk.

Melihat kondisi ini, Kadis DLH langsung minta para sopir mengarahkan mobil-mobil sampah untuk tidak antre di jalan, tapi masuk ke lokasi perkantoran. Pantauan koran ini, Kadis DLH Tonny Sahruddin Pontoh, langsung mengumpulkan semua sopir truk. Kadis meminta mereka untuk bersabar beberapa saat. “Lagi diurus minyaknya. Ini hanya kesalahan teknis,” katanya kepada para sopir.

Kendati begitu, sopir ini tidak melakukan pelayanan angkutan hingga beberapa jam. Tonny, saat dikonfirmasi mengaku, pihak SPBU bukan tidak layani, tapi karena terlambat pembayaran, sehingga meminta agar tunggakan dua bulan yakni November dan Desember lalu diselesaikan dulu. Barulah pelayanan dilajutkan.

“Karena siklus anggaran awal tahun biasanya terlambat. Tapi tidak masalah pelayanan tetap jalan,” tandasnya. Sembari mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pimpinan, sesuai petunjuk telah dijalankan selama beberapa hari kedepan. “Jalan saja sambil mengurus proses pencairan, untuk pembayaran ke pihak ketiga,” tukasnya.

Sementara itu, komisi III DPRD mendesak agar memperhatikan sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, fasilitas yang dimaksud baik armada pengangkut sampah serta fasilitas pendukung lainnya, seperti BBM. “Penting untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Terutama ada kejadian pohon tumbang yang terjadi beberapa waktu kemarin. Masalah ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

DLH juga diminta melakukan pengawasan terhadap pohon yang rawan tumbang, sehingga ada langkah penebangan. DPRD mendukung langkah penebangan oleh DLH yang akan menggantikan jenis pohon tearis ke jenis tajung. Juga pengadaan armada pengangkut sampah. “Armada yang sekarang sudah tidak layak beroprasi. Komisi III mengawal kebijakan program dari DLH untuk pengadaan armada baru,” tutupnya. (udy/mg-03/yun)

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan DPRD Kota Ternate, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) tergesa-gesa dalam melakukan tender proyek tahun 2021. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Djadid Ali ke pada Malut Post, Selasa (19/1). Di tahun-tahun sebelumnya, tender baru berjalan normal di atas bulan Februari. Kenapa tahun ini, awal Januari sudah dilaksanakan. Ini menimbulkan pertanyaan. “Kira-kira ada apa sampai Pemkot begitu tergesa-gesa. Apalagi masa jabatan Walikota sisa menghitung hari sudah berakhir,” tandasnya.

Politisi Golkar ini mengaku, dari sisi regulasi memang memperbolehkan. Namun, pemerintah juga harus profesional membaca kondisi keuangan saat ini. Selain DPA yang belum tersedia, keuangan di Kades sampai hari ini (kemarin,red), juga belum bisa melakukan pecairan. Bahkan, gaji berkala saja sebagian SKPD belum cair. Selain itu, pemerintah juga mampu membaca politik anggaran di tingkat pusat saat ini. Di mana akibat covid-19 ini banyak hal yang mempengaharuhi, utamanya dalam sistem pengendalian keuangan.

“Saat ini Menteri Keuangan telah memerintahkan lembaga melakukan refocusing anggaran. Ini masih di tingkat pusat. Kita ikhtiar, juga sampai refocusing juga terjadi di tingkat daerah. Jika itu terjadi, maka kondisi yang sama terjadi pada 2020 akan kembali berulang. Karena itu, Pemerintah utamanya TAPD dan juga Walikota harus lebih berhati-hati dalam membaca keadaan ini. Ingat, covid ini masih berlangsung. Artinya, negara ini masih darurat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengedapankan nasib manusia bukan infrastruktur,” terang Djadid.

Selain itu lanjut Djadid, beban utang pemerintah terhadap pihak ketiga, sampai saat ini belum diketahui berapa angka pasti, termasuk juga beban multi years. “2021 ini beban belanjanya yang terbawa dari tahun 2020 terlalu besar. Sehingga butuh kebijaksanaan dalam penganggaran. Karena itu, kami minta agar kegiatan tender ditangguhkan dulu sementara, dengan mempertimbangkan kondisi ril daerah,” tukasnya. (udy/yun)

Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

Perubahan Sistem Aplikasi Tingkat Pusat jadi Alasan Dana tak Cair

MALUT POST – TERNATE. Pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), terpaksa harus “ikat perut”. Pasalnya, sampai dengan pertengahan Januari ini, anggaran operasional berupa Uang Persediaan (UP), belum juga cair.

“Kita juga bingung, sampai tinggal ini UP juga belum ada. Bahkan, gaji sebagian belum terbayar. Kalau seperti ini, bagaimana pelayanan bisa berjalan,” keluh beberapa pimpinan SKPD yang namanya minta dirahasiakan. Tidak hanya UP, keterlambatan pencairan anggaran ini juga mempengaruhi pelayanan publik.

Salah satunya, layanan angkutan sampah yang sempat mogok. Sebelumnya, Pegawai BP2RD juga sempat tutup kantor dan mogok kerja kurang lebih empat hari.

Sekretaris kota (Sekkot) Yusuf Sunya saat dikonfirmasi mengaku, keterlambatan pencairan bukan hanya di Ternate, tapi semua daerah terjadi. Ini akibat dari perubahan sistem aplikasi. Dimana sebelumnya menggunakan SIMDA berubah menjadi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Akibat dari perubahan ini, semua berpengaruh.

“Dananya sudah tersedia. Tapi untuk mencairkan ini belum bisa dilakukan, lantaran ada makanisme yang berubah. Jadi bukan daerah tidak ada uang, tapi karena perubahan sistem aplikasi. Ini bukan kesalahan daerah tapi di tingkat Kemendagri,” akunya.

Setelah memberlakukan SIPD ini, sistem SIMDA langsung terkunci, sehingga semua harus melakukan penyesuaian . Kesalahan di tingkat pusat, lemah dalam melakukan sosialisasi terhadap perubahan sistem ini. “Kemarin APBD juga terlambat akibat dari perubahan sistem. Karena banyak nomenklatur kegiatan yang juga berubah,” katanya.

Bahkan lanjut Jusuf, gaji juga terlambat dan terpaksa dilakukan proses manual. Nanti dilakukan penyesuaian kemudian. Untuk kegiatan lain di luar gaji, masih harus menunggu. Dia mengaku, telah memerintahkan pihak Keuangan untuk segera ke Jakarta melakukan konsultasi secara teknis.

“Saya dan Kaban Provinsi Ahmad Purbaja, juga sudah konsultasi langsung melalui telepon ke pejabat Kemendagri. Mereka mengakui kalau ini kesalahan yang membuat terlambat,” akunya. Sembari mengatakan, DBH Provinsi juga terlambat cair akibat dari sistem aplikasi.”Bahkan dana BBM di DLH juga sempat jadi masalah. Dana ada tapi belum bisa cair,” tukasnya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mulai anggota Badan Anggaran (Banggar) menyoroti terkait dengan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Hal ini disampaikan oleh Mubin A Wahid.

Mubin mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan urgensi bagi pemerintah Kota Ternate sehingga ada kebijakan penganggaran PTT kurang lebih 953 orang. Jika dijumlahkan, keseluruhan PTT sekarang mecapai 3.836. Menurutnya, jumlah ini dapat membebani APBD di kisaran Rp 36 miliar, bahkan Rp 40 miliar. Tak hanya itu, pengangkatan PTT ini menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. “Masalah ini jangan dianggap main-main oleh Walikota,” ujarnya.

Mubin menambahkan, DPRD juga meminta penjelasan dari pemerintah Kota, apakah sudah sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) atau tidak. Hal ini diharuskan, agar penempatan para pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Penambahan sebanyak 953 orang justru menambah beban anggaran,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-TIDORE. Sikap anggota empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan yang menolak APBD perubahan lewat sidang paripurna belum lama ini menuai tanggapan dari Walikota, Capt Ali Ibrahim.

Dikatakan, penolakan empat fraksi di DPRD akan berakibat fatal bagi pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Tidore. “Oknum-oknum di DPRD ini terlalu berpikiran politis. Mengaitkan kebijakan anggaran dengan kepentingan politik. Ini menyebabkan masyarakat yang memilih mereka di DPRD menjadi korban, ungkap Walikota disela-sela kunjungannya saat memantau kawasan perumahan di kelurahan Gurabati, Minggu (6/12).

Dengan kesal, ia mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukka empat fraksi. “Jujur saya sangat kecewa dengan sikap sejumlah fraksi di DPRD yang menolak pengesahan APBD-P kemarin. Ini sikap yang kurang elegan dalam membijaki kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat,” akunya.

Menurutnya, penolakan usulan anggaran perubahan oleh Fraksi PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem telah menghambat dan hibah bantuan pusat berupa Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 27 miliar yang harusnya tertuang dalam APBD-P. Alkes yang dimaksud seperti alat Covid Ventilator, Pasien Monitor, dan CT-Scan.

Selain itu, insentif dokter, perawat, tenaga medis dan lain-lain yang ada di APBD-P senilai 400 juta hingga pengadaan UPS, penunjang CT-Scan akan megalami kendala serius.

“Sekalipun sudah ada CT-Scan namun belum bisa dioperasikan karena UPS yang harusnya masuk di APBD-P tahun ini, dialihkan ke APBD tahun depan,” ungkapnya. Belum lagi, lanjut Walikota, alokasi anggaran lampu jalan yang juga dialihkan ke APBD Induk tahun depan.

“Sudah jelas akan padam karena menunggak ke PLN. Selain itu, listrik di pabrik es juga mengalami hal yang sama sehingga pedagang ikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Coldstorage di PPI tidak lagi bisa meningkatkan produksi karena pasokan listrik akan dihentikan PLN,” ujarnya dengan nada kecewa.

Baginya, sikap empat fraksi dalam melihat kebijakan anggaran di APBD-P sangat sempit. “Padahal niat kami tulus untuk memberikan hak masyarakat yang harus kita penuhi bersama,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUT POST – TERNATE. Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Kota Ternate, menerima penghargaan dalam pengelolaan anggaran sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Terbaik tahun 2020. Tidak hanya itu, KSOP juga mendapatkan tambahan penghargaan peringkat kedua terbaik penyaji laporan keuangan Tahun 2019 kategori UAPPA-W.

Kepala KSOP Kelas II Kota Ternate, Affan Tabona mengatakan, sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran APBN, KSOP berkewajiban untuk patuh dan tunduk kepada perundangan-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. “Kami sangat senang terhadap penghargaan yang diterima oleh KSOP kelas II Kota Ternate,” ujarnya

Sementara, Affan juga mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, yang selalu memberikan arahan dan petunjuk terkait dengan anggaran.

Semoga dengan penghargaan ini, kedepan KSOP lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Penghargaan tersebut, diberikan dalam acara penyerahan DIPA Tahun 2021 lingkup provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan di gedung aula Nuku kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-provinsi Maluku Utara. (pn/mg-03/yun)