MALUT-POST-TERNATE Satuan Lalu lintas polres Ternate mulai melakukan giatrutin penilangan untuk kendaraan di wilayah Kota Ternate. Sasaran dalam giat yang dilakukan yakni kelengkapan surat seperti SIM, STNK hingga barang tajam dan Minuman Keras (Miras).

Kasat Lantas polres Ternate, AKP Setiap melalui IPDA Irfan Muzafar saat ditemui Malut post Kamis (10/6) malam kemarin menuturkan, untuk saat ini, pihaknya fokus terhadap barang bawaan pengendaraan motor dan mobil di wilayah Kota Ternate.

“Razia kali ini fokus pada barang bawaan pengendara seperti senjata tajam dan Miras. Setelah itu baru kita cek Kelengkapan Kendaraan,” ungkapnya.

Lanjut Irfan, waktu pelaksanaan giat rutin personil dilapangan tidak menentu. Itu karena pihaknya masih dalam tahap pengecekan jam kerawanan di wilayah Kota Ternte. “Kita belum bisa tentukan sebab giat ini masih bersifat fleksibel, untuk mencari tahu jam kerawanan terlebih dahulu,” terangnya.

Jika dalam upaya yang dilakukan, pihaknya sudah mengetahui jam kerawanan di wilayah kota Ternate, maka jadwal giat rutin akan diatur, terutama razia. ” Kalau kita sudah punya gambaran terkait jam rawan di Kota Ternate, baru diatur jadwal razia dan pengecekan,” jelas Irfan sembari menyatakan, giat yang dilakukan akan kembali digelar, Sabtu (12/6) malam ini. selain razia, aksi premanisme juga menjadi sasaran. Demikian disampaikan Kabid Humas polda, Kombes (pol) Adip Rojikan. Dikatakan Adip, pemberantasan aksi premanisme berdasarkan instruksi Kapolri. “Jika ditemukan ada kelompok tertentu yang dilakukan langkah-langkah premanisme, maka polda Malut tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas,” tandas Adip. (mg-03/aji)

MALUT POST – TERNATE. Penanganan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pemotong Dana Desa (DD) di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) tahun 2017 terus disorot. Roslan selaku Sekretaris Kongres Advokat Indonesia (KAI) Maluku Utara baru-baru ini mengatakan, kasus yang sementara ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), dinggap lambat, sekali pup berkas tersangka ATK alias Angung yang merupakan Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah Pulau Taliabu sudah tahap 1 atau diserahkan penyidik ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara namun dikembalikan jaksa karena dianggap belum lengkap.

“Menurut kami, sudah terlalu lama dan kinerja penyidik yang menangani kasus ini patut dipertanyakan karena sudah bertantangan dengan hukum acara pidana,” ujur Roslan. Sebab dikatakan Roslan, dalam setiap proses penegakkan hukum, penyidik wajib berpedoman dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).

“Merujuk pasal 138 ayat (2) dan pasal 140 ayat (2) KUHAP, waktu yang diberikan undang-undang kepada penyidik jika berkas perkara yang ditangani belum lengkap kemudian dikembalikan oleh Jaksa dalam kurun waktu 14 hari. Aturannya seperti itu. Dalam melengkapi berkas tersangka yang dikembalikan Jaksa itu tidak boleh dari 14 hari,” jelasnya.

Makanya, Roslan memintapenyidik supaya tidak keluar dari aturan dalam penegakkan hukum.

” Kalau berkas perkara kasus ini hanya bolak balik dari penyidik ke jaksa, maka sudah melanggar salah satu asas hukum secara pidana, yaitu peradilan yang cepat. Kami berpendapat demikian karena kasus ini sudah cukup lama ditangani Dit Reskrimsus,” paparnya. Olehnya itu, Roslan menyarankan penyidik supaya fokus. Baginya, dugaan Tipikora DD senilai RP 4 miliar lebih adalah angka yang sangat fantastis.

“Makanya kami berharap penyidik serius menangani kasus ini. jangan hanya fokus ada satu orang tersangka saja. karena sejauh ini, yang namanya tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan secara bersama-sama. Artinya, Kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Baik itu yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,” tambahannya. (tr-07/aji)

MALUT-POST-TERNATE Peredaran Minuman Keras (Miras) di Maluku Utara (Malut) masih cukup tinggi Hal ini sangat meresahkan banayak kalangan.

Beberapa operasi razia yang dilakukan polda Malut dan jajaran terus saja di dapati penyeludupan dan peredaran miras. Tak hanya itu jajaran polda Malut juga menemukan tempat pembuatan miras jenis captikus lalu dilakukan pembongkaran.

Menyikapi hal tersebut Kapolda Malut Irjen pol. Risyapudin Nursin, S.I.K. melalui Kabidhumas, kombes pol. Adip Rojikan, S.I.K., menyatakan perang terhadap peredaran dan penyeludupan miras tidak memiliki izin di Malut. “Bapap Kapolda telah memerintahkan seluruh jajaran untuk terus melakukan razia-razia di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat jual beli miras terutama miras yang tidak memiliki izin,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihak kepolisian akan menindak tegas kepada produsen yang terus memproduksi miras capatikus. “Apabila ada oknum penegak hukum yang bermain dan mem-backing produsen dan penjual akan kami tindak tegas sesui peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas juru Bicara polda Malut ini.

Dalam pencegahan dan pemberantasan minum keras di Malut, kata Adip, perlu peran semua pihak. Letak geografis Malut yang bepulau-pulau dan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang minim dari pantauan pihak berwajib karena itu masyarakat harus ikut terlibat. “polda Malut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap generasi muda kita, sudah banyak kejadian yang bermula dari minum minuman keras seperti perkelahian antar pemuda, tarkam lainnya karena itu ayo sama-sama kita perangi miras di Mlaut,” tandasnya.

Penyeludupan dan peredaran miras, sambungnya, juga banyak ditemukan pada jasa angkutan laut yakni melalui kapal. karena itu, polda mengajak kedapa dinas/instransi terkait untuk lebih selektif dalam memeriksa angkutan laut sebelum melakukan perjalanan keluar masuk Malut, serta kepada awak kapal penumpak atau barang, agar lebih memperketat pengawasan, dan lebih selektif dalam menerima muatan barang sehingga tidak ditemukan lagi muatan barang yang melanggar hukum. “Mari sama-sama kita cegah penggunaan dan peredaran miras di Malut demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan generasi penerus bangsa yang bebas miras,” ajak kombes Adip. (pol/rul)

MALUTPOST.TERNATE – Kpolda Maluku Utara (Malut) Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K meninjau langsung pelaksaaan rapid test antigen yang dilaksanakan Biddokes Polda Malut kepada penumpang di Pelabuhan Semut Ternate, Senin (24/5).

Rapid test antigen itu dilakukan secara acak kepada penumpang dan tanpa memungut biaya atau gratis.

Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini dan pencegahan penyebaran covid-19 di malut. Apalagi saat ini arus balik mudik di Malut masih terpantau cukup padat.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Adip Rojikan S.I.K., M.H mengatakan, pelaksanaan rapid test antigen tersebut dilakukans ecara acak di sejumlah tempat yang menjadi lokasi keluar amsuknya masyarakat di Provinsi Maluku Utara baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi, seperti pelabuhan, lokasi wisata dan tempat lainnya. “Beberapa tempat seperti pelabuhan Ahmad Yani, Pantai Jikomalamo, Pantai Sulamadaha dan pelabuhan Bastiong sudah kita lakukan rapid test antigen secara gratis dan acak juga,” ujar Kabidhumas.

Ada 89 orang yang terdiri dari penumpang, sopir dan ABK speed boat yang dilakukan test antigen secara acak. Hasilnya semua dinyatakan nonreaktif. Peserta yang reaktif kami tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) terhadap yang bersangkutan,” terang juru bicara Polda Malut ini.

“Pastikan diri sendiri sehat sebelum melaksanakan perjalanan di luar rumah, apabila merasa diri kurang sehat segera periksakan dan berdiam diri di rumah,” imbau Adip.

Rapid test antigen secara gratis yang dilakukan Polda Malut ini mendapat apresiasi masyarakat terutama para penumpang yang akan melakukan perjalanan. “Kami merasa sangat bersyukur dan berterimkasih kepda pihak Polda Malut yang telah melakukan Rapid Test gratis. Kami sungguh sangat terbantu,” kata salah satu tokoh masyarakat Halamahera Tengah, Heru (43) yang akan bepergian ke Jakarta. (pol/rul)

MALUT- POST-TERNATE Penanganan sejumlah kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreksrimsus) polda Malut nampaknya tidak maksimal lantaran mandegdi meja penyidik. sebut saja kasus dugaan diskriminasiras yang menyeret salah satu oknum dosn berinisial NN alis Anca di media sosial (Medsos), admin Status Ternate dan 8 akun lain. padahal kasus-kasus ini sudah dilaporkan sejak tahun 2020 kemarin. Direktur Ditreskrimsus, kombes (Pol) Alfis Suhaili ketika dikonfirmasi mengaku, penyidikyang menangani laporan terkait, masih berada di luar kota dan belm kembali sehingga kasus itu belum ada perkembangan.

” Penyidik belum kembali ke Ternate. Masih berada di luar kota jadi belum bisa lihat data detailnya, ” ungkapnya Alis. Menyotori ini, Rosl;an selaku Sekretaris DPD kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Malut ketika dimintai tanggapan, sabtu (22/5) kemarin berharap, penyidik di Ditreskrimsus dalam setiap penaganan kasus lebih terbuka, baik itu tahap penyelidikan maupun penyidikan. “Keterbukaan informasih menjadi penting. Tujuannya untuk meminimalisir opini buplik yang bisa menganggung proses hukum, “akunya.

Lanjut Roslan, sangat tidak penyidik harus membuka semua hasil penyidikan penyidikan atas kasus yang ditangani, terutama berkaitan dengan hal yang teknis, akan tetapi, harus transparan ke buplik memlalui media dalam penyampaian informasi, terutama saat pemeriksaan terlapor maupun pelapor jika kasus bersifat aduan.

Ia menjelaskan, pengum[pulan alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, penyidik harusnya menyampaikan sejumlah saksi yang sudah di periksa dalam setiap penanganan kasus. “penyidik harus transparan ke publik melalui media-media sosial perkembangan kasus,” sarannya. baginya, informasi seperti harus disampaikan di buplik lewat media, Apalgi, tugas media yakni melakukan check and balance. Ini penting sehingga tidak ada opini liar dari masyarakat dalam setiap penanganan kasus. “semua di jamin oleh undang-undang selama tidak melanggar dan berbenturan dngan pasal 17 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (KIP),” pungkasnya.

Perlu diketahui Anca, pemilik akun status Ternate serta 8 akun di Medsos dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal khusus (Ditreskrimsus) polda Malut pada hari Minggu tanggal II bulan November tahun 2020 kemarin oleh jong Halmahera . Dilapor karena diduga menebar hujatan serta cacian terhadap ras atau etnis tertentu. perkembangaan hingga saat ini. (mg-03/aji)

MALUT POST – TERNATE. Keresahan publik atas postingan akun Status Ternate baru-baru ini membuat berbagai pihak angkat bicara. Pasalnya, postingan Status Ternate yang kerap memuat narasi-narasi vulgar dan kontroversial dinilai bertentangan dengn hukum. Astuti N. Kilwouw, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate pada kamis (20/5) ikut mengakui kalau postingan Status Ternate kerap meresahkan.

Namun Astuti merasa heran kalau postingan yang meresahkantidak ditindak polisi, terutama tim Cyber Crime.

“Sampai saat ini pihak penegak hukum tidak ada upaya apa-apa untuk menangani akun Status Ternate yang suda meresahkan itu,”ungkapnya. Padahal, lanjud Astuti, admin Status Ternate suda berulang kali memposting narasi yang meresahkan publik. Bahkan kata Astuti, sebagian narasi yang disebarluaskan, masuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik. Maknya, Astuti bilang, tindakan admin Status Ternate suda sepatutnya dimintai pertanggngjawaban secara pidana sebab bukan hanya meresahkan warga tetapi juga masuk kategori pidana atas dugaan pencemaran nama baik. “Harus ada sanksi pidana untuk akun Status Ternate, baik itu dari dewasa pers maupun penegak hukum,”tandasnya.

Senada juga disampaikan Faisal Malik yang juga salah satu Dosen di Universitas Khairun Ternate. Dijelaskan Faisal, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Namun, dinilai sisi, banyak yang menyalahgunakan ITE. Seperti menyerang privasi orang ataupun melakukan pencemaran nama baik terhadap lembaga tertentu. “Kemajuan teknplogi ITE memang kerap dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau menyerang berbagai kepentingan hukum, baik itu orang maupun masyarakat dan negara, “paparnya.

Makanya, kata Faisal, hukum pidana harus mengikuti perkembangan dan kemajua teknologi informasi, yang secara faktual, meruba kehidupan manusia karena disalagunakan. Tetapi jika hukum tidak mengikuti perkembangan maka akan berdampak buruk. “Oleh karena itu dalam undang-undang ITE harus diatur mangenai hukum pidana. Lebih Khususnya mengenai tindak pidana seperti ancaman sanksi pidana,” sambungnya.

Tambah Faisal, undang-undang ITE memang sudah bersifat antisipasi atas tindakan buruk di medsos. Namun secara konsepsi, jika dihubungkan dengan case (Kasus) akun Status Ternate, postingannya dapat kualifikasikan sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum, dalam hal ini orang secara pribadi atau lembaga. “Postingan Status Ternate yang sudah disebarluaskan itu sudah melanggar ketentuan, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE karena melanggar hak setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan serta membuat warga bisa mengakses informasi elektronik atau dokumen yang muatannya melanggar kesusilaan,” ungkapnya.

Menanggapi sorotan publik, Kabid Humas Polda, Kombes (Pol) Adip Rojikan saat ditemui Malut Post di ruang kerjanya menghimbau ke pihak yang merasa dirugikan agar segera melapor. “Saya persilahkan untuk memberikan laporan ke kami, khususnya ke Ditreskrimsus Polda. Setelah mendapat laporan, kami akan menilai apakah bisa diproses atau tidak. Jadi tidak pernah Polda mendukung atau membackup oknum tertentu yang sudah melanggar aturan. Sikap kami, tetap mendukung proses hukum yang adil,”pungkasnya. (mg-03/aji)

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (kogawilhan), Kolonel Czi IGN Suristiawa, mengatakan tiga orang teroris yang merupakan anggota KSB pimpinan Lekagak Telenggen, yakni YAW (34 tahun), MM (17 tahun), dan OM (41 tahun), telah menyerahkan diri, Sabtu (16/5).

“Mereka menyerahkan diri kepada Batalyon Infanteri 715/Mtl saat petugas kami melaksanakan penyisiran di Kampung Tanah Merah, maka didapati tiga orang tersebut,” kata Suriastawa kepada VOA, Minggu (16/5).

Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen yang menyerahkan diri ke Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri, Minggu 16 Mei 2021. (Courtesy: Kogabwilhan III)

 

Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen yang menyerahkan diri ke Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri, Minggu 16 Mei 2021. (Courtesy: Kogabwilhan III)

Berdasarkan pengakuan dari tiga teroris yang menyerahkan diri tersebut, kata Suriastawa, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW pernah terlibat perang dengan Satgas gabungan TNI-Polri di Tembagapura tahun 2017 hingga 2019, dan bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke Kampung Tigilobak, Papua. Kemudian, MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat.

“Satu lagi (OM) tugasnya membantu kedua orang itu,” ungkapnya.

Selain menyerahkan diri, tiga orang itu juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi SS2 dan softgun. Lalu, beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya, seperti ransel, dan ponsel.

“Penangkapan ini bukan hanya semata-mata mereka menyerahkan diri. Memang awalnya setelah dilakukan penyisiran dan dipisahkan dari masyarakat baru diketahui ada tiga orang dari kelompok tersebut muncul. Kalau dari awal mereka menyerahkan diri dengan baik-baik, suasana mungkin akan berbeda,” ujar Suriastawa.

Saat ini tiga teroris itu beserta barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

“Satgas Nemangkawi pun masih melanjutkan penyisiran terhadap kelompok-kelompok yang lain,” pungkas Suriastawa.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

 

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan). (Courtesy- TPNPB-OPM)

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengaku belum menerima laporan dari pimpinan dan pasukannya di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, terkait tiga orang yang menyerahkan diri itu.

“Jadi tiga orang ini diragukan. Artinya mungkin saja mereka masyarakat biasa yang TNI-Polri rekrut untuk propaganda,” katanya kepada VOA, Minggu (16/5).

Sementara, pada Minggu (16/5) sekitar pukul 03.19 WIT, telah terjadi baku tembak antara Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri dengan kelompok teroris Lekagak Telenggen di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua.

Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal, melalui keterangan tertulisnya mengatakan Satgas Ops Nemangkawi TNI-Polri berhasil menembak tiga anggota dari kelompok Lekagak Telenggen. Dua di antaranya tewas sedangkan satu orang lainnya yang dalam kondisi terluka melarikan diri dengan membawa kabur senjata AK-47.

“Pasca penembakan dilakukan penyisiran ditemukan barang bukti yang diamankan oleh petugas,” kata Iqbal, Minggu (16/5).

Barang bukti tersebut, lanjutnya, adalah dua mayat teroris, satu pucuk senjata organik jenis Moser 7,62. Kemudian, satu buah HT, amunisi 17 butir, empat selongsong peluru, dua magasin jenis Moser, satu teropong, tiga ponsel, satu bendera Bintang Kejora, uang senilai Rp14,4 juta, dan tiga buah KTP.

Iqbal menegaskan saat ini TNI-Polri masih melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) baku tembak dan melakukan pengejaran satu orang anggota KSB yang melarikan diri

“Hari ini Satgas Gakkum Nemangkawi akan melakukan olah TKP di Kampung Mayuberi,” pungkas Iqbal. [aa/ah]

Aksi teror terbaru oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) menyebabkan tewasnya empat petani kopi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah pada Selasa (11/5). Ada harapan besar warga masyarakat agar aparat keamanan TNI POLRI dapat secepatnya menangkap kelompok itu untuk memulihkan rasa aman warga yang ketakutan dan trauma.

Hingga Jumat sore (14/5) suasana duka masih terasa di desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Otniel Papunde, Sekretaris Desa itu mengatakan warga berupaya menghibur dan menguatkan para keluarga korban dari empat petani kopi yang dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Keempat korban itu telah dimakamkan pada Rabu (12/5) di pekuburan desa itu.

Menurutnya sejak Selasa (11/5) warga sudah menghentikan kegiatan memanen buah kopi serta aktivitas berkebun dan memilih untuk berdiam di dalam desa karena alasan keamanan. Aparat keamanan TNI POLRI dilaporkan juga telah ditempatkan untuk berjaga-jaga di dalam dan sekitar desa itu.

“Karena kami masih trauma, dalam artian aktivitas kami yang paling banyak itu kan ke kebun tetapi dikarenakan masalah dan situasi yang kemarin itu maka masyarakat sekarang belum bisa beraktivitas atau bekerja,” jelas Otniel Papunde dihubungi dari Palu, Jumat (14/5) sore.

Menurutnya warga sangat berharap agar aparat keamanan TNI POLRI dapat segera menangkap kelompok teroris MIT. Selama kelompok itu masih berkeliaran, maka tidak ada rasa aman bagi warga yang berkebun di sekitar lereng pegunungan.

“Kerinduan kami masyarakat Kalemago secara khusus dan semua yang berada di lokasi pinggiran ini agar mereka (Kelompok MIT) bisa dituntaskan supaya tidak ada lagi keraguan mengolah atau beraktivitas di lahan kami itu” ungkap Otniel Papunde.

TNI POLRI Terus Buru Kelompok MIT

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto menegaskan upaya pengejaran terus dilakukan oleh Satuan Tugas Madago Raya untuk menangkap seluruh anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Diakuinya pengejaran terhadap kelompok itu berlangsung dengan tidak mudah oleh sejumlah kendala seperti luasnya hutan pegunungan yang menjadi tempat persembunyian sembilan orang anggota kelompok itu.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Komisari Besar Polisi Didik Supranoto memperlihatkan foto sembilan anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Rabu, 12 Mei 2021. (Foto: Yoanes Litha)

 

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Komisari Besar Polisi Didik Supranoto memperlihatkan foto sembilan anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Rabu, 12 Mei 2021. (Foto: Yoanes Litha)

“Jadi tempat-tempat yang kita curigai menjadi jalur mereka turun itu sudah ada penyekat-penyekatnya tapi karena luasnya mungkin juga dia bisa menerobos dengan berbagai macam cara lewat dari pos-pos sekat,” jelas Didik Supranoto, Rabu (12/5) di Mapolda Sulawesi Tengah.

Madago Raya yang berarti baik hati dalam bahasa daerah setempat menggantikan nama sandi Tinombala sejak 1 Januari 2021. Operasi itu melibatkan sebanyak 900 personel gabungan TNI-POLRI yang bertugas untuk memburu MIT di hutan pegunungan luas yang secara administratif berada di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.

MIT Bertahan Karena Mendapatkan Dukungan Logistik dari Simpatisan

Komandan Komando Resort Militer (Korem) 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf mengatakan meskipun tertekan oleh pengejaran aparat keamanan dalam operasi Madago Raya tetapi MIT dapat bertahan karena mendapatkan pasokan informasi dan logistik bahan makanan dari pihak-pihak yang bersimpati dengan kelompok itu.

Dia menceritakan dari peristiwa kontak tembak dengan kelompok itu pada Maret tahun ini, aparat berhasil menyita perbekalan termasuk atribut sepatu dan alat masak yang masih baru.

Aktifitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satuan Tugas Operasi Madago Raya di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Foto : VOA/Yoanes Litha)

 

Aktifitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satuan Tugas Operasi Madago Raya di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Foto : VOA/Yoanes Litha)

“Tanggal satu Maret kontak lagi, sudah lengkap lagi tuh perlengkapan, ranselnya eager, bajunya baru, sepatu kanobolnya baru, makanan banyak di situ, bahkan makanan itu baru dikemas, beras, alat masak semua baru. Saya bilang ini siapa begitu, ini bukti bahwa mereka didukung oleh simpatisan,” kata Brigjen TNI Farid Makruf di Kodim 1307 Poso, Selasa, 23 Maret 2021.

Kelompok MIT, menurutnya, tidak mungkin dapat bertahan hidup dengan menangkap hewan liar di hutan, sehingga paling mungkin hanya mengandalkan dukungan pasokan logistik dari pihak lain.

“Mau makan apa di atas, makan ular tidak mungkin, sudah tidak ada ular di atas, Anoa sudah habis, sapi liar juga sudah tidak ada, burung? Susah sekali, ayam hutan nggak ada, jadi andalannya pasokan logistik dari bawah. Ini dia kalau kita mau berhenti sekarang. Menyelesaikan operasi ini berhentilah mendukung mereka,” imbau Brigjen Farid Makruf.

Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11/2020) saat melakukan penyisiran di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah, mencari keberadaan 2 DPO teroris MIT. Kedua DPO itu akhirnya ditangkap dalam kondisi tewas pada 17 November di

 

Anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11/2020) saat melakukan penyisiran di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Kota Palu Sulawesi Tengah, mencari keberadaan 2 DPO teroris MIT. Kedua DPO itu akhirnya ditangkap dalam kondisi tewas pada 17 November di

Dia menyebut dari sembilan orang kelompok MIT saat ini, enam diantaranya berasal dari luar Sulawesi Tengah, yaitu dari Bima, Banten dan Maluku, tiga sisanya berasal dari kabupaten Poso.

Ditekankannya bila pasokan logistik maupun informasi kepada kelompok itu tidak ada lagi maka aparat dapat lebih cepat menemukan dan menangkap mereka.

Teror yang diciptakan oleh kelompok MIT disebut Pemerintah Kabupaten Poso turut berdampak luas pada perekonomian warga yang tinggal di sekitar pegunungan yang menjadi basis persembunyian kelompok itu. Ribuan hektar areal perkebunan tidak dapat diolah karena warga khawatir dengan keselamatan mereka. [yl/ab]

MALUT-POST WEDA Barang bukti minuman keras (miras) hasil sitaan anggota polres saat operasi pekat kieraha 2021 lalu, dimusnakan dibelakng Mapolres, Rabu (5/5). Barang haram yang disita ini terdiri dari captikus 789 kantong plastik, 1 galon captikus ukuran 25 Liter, 14 botol captikus ukuran botol aqua sedang, 2 botol captikus dalam ukuran botol aqua besara. bir putih 217 kaleng jumbo dan bir putih 24 botol. bir hitam 48 botol dan Anggur Merah 10 botol, ” Brang bukti ini adalah hasil operasi pekat kieraha 2021 yang digelar 22 Maret sampai 10 April kemarin.

Adapun hasil giat KRYD berupa captikus 570 k kantong plastik, 10 galon ukuran 25 liter, 1 botol captikus ukuran botol aqua besar dan bir putih 191 kaleng jumbo. “Operasi KRYD dalam rangka pemberantasan miras ini akan kami terus lakukan untuk meminimalisir kriminalitas, “ungkapnya.

Sementara pemusnahan minuman keras ini juga dilakukan polres Halmahera Timur didepan Mapolres usai apel geral pasukan operasi ketupat kieraha 2021, kamis (6/5). Miras kurang lebih 625 liter yang dimusnakan ini adalah barang bukti hasil sitaan pada operasi pekat dan operasi rutin tahun 2021. “sebelum operasi ketupat, terlebih dahulu kami melaksanakan operasi keselamatan berlalu lintas yang sasarannya kepada pengendara, “kata kapolres AKBP Edy Sugiharto.

Terpisah, Bupati H Ubaid Yakub mengapresiasi kegiatan yang dilakukan polres dan TNI atas kerja keras dalam upaya menciptaka kamtibmas. “Mari kita bergandengan tangan dan bersinergi memberantas miras di wilayah Haltim,”tegasnya, sembari mengharapkan penganmana menjelang salat idul fitri ditingkatkan agar dihari tersebut tidak dikotori dengan pesta miras. (mpf/ado/met)

MALUT-POST TERNATE Kepolisian Negara Republik Indonesia secra serentak menggelar Operasi ketupat yang dilaksanakan selama 12 hari terhitung mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Operasi ini dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021 M.

Operasi tersebit ditandai dengan apel Gelar pasukan, yang dilaksanakan serentak, termasuk dipolda Malut. Apel Gelar pasukan berlangsung di lapangan Apel Polda Malut dan dipimpin langsung Kapolda, Irjen pol .Risyapudin Nursin, S.I.K. kemarin (5/5)

Kaporli Jendral pol. Listyon sigit prabowo dalam amanatnya yang disampaikan kapolda Malut mengatakan, Apel Gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait. Mengingat masih dalam situasi pandemi covid-19, keterlibatan pasukan dalam apel kali ini sengaja tidak berlalu besar namun diharapkan sudah mewakili semua unsur yang terlibat dalam operasi sehingga kita dapat menilai kesiapsiagaanya,” jelas kapolda membacakan amanat kaporli.

OPerasi ketupat 2021 akan dilaksankan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 dengan mengedepnkan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan penegakan hukum dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H> dan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul fitri dengan rasa aman dan nyaman.” Dalam pelaksanaa Operasi ketupat 2021, akan melibatkan 90.592 personel polri, 11. 533 personel TNI serta 52.880 personel instansi terkait lainya yang terdiri dari satuan polisi pomang praja, Dinas perhubungan, Dinas kesehatan, pramuka, jasa Raharja,”terangnya.

Personel tersebut akan ditempatkan pada 333 pos penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih nekat melaksanakan perjalanan mudik, 1.536 pos pengamanan untuk melaksankan pengamanan terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas dan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan dipusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal bandara, pelabuhan, tempat wisata. kabid Humas polda Maluku utara kombes pol. Adp Rojikan, S.I.K.,M.H, ditemui usai apel Gelar pasukan mengatakan,untuk polda Maluku Utara dan porles jajaran telah siap melaksanakan Operasi ketupat 2021, dengan sandi operasi ketupat Kie Raha 2021 polda Mluku Utara dalam rangka pengamanan hari raya idul fitri 1442 H. “personel polda Maluku Utara yang dilibatkan dalam operasi ini sebanyak 191 personel dan untuk polres jajran sebanyak 535 orang. totalnya 726 personil yang akan dikerahkan.

Semnatara untuk jumlah pos terpadu 10 unit, pos pengamanan 36 unit dan pos pelayanan sejumlah 58, “terang kabidhumas. Diharapkan dengan dilaksanakannya Operasi ketupat Kie Raha 2021 ini, situasi kamtibmas jelang dan pelaksanaan Hari raya Idul fitri 1442 H dapat bejaalan aman dan lancar serta bebas dari covid-19. “kepada seluruh masyarakat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi ajuran pemerintah untuk tidak mudik,”tandasnya.

Sementara itu, hadir daam geral pasukan tersebut perwakilan Gubernur Malut, Dandrem 152/ babullah serta undangan lainnyadenga pasukan apel yang terdiri dari 7 kompi gabungan personel polda Maluku Utara, polres ternate, personel TNI, satpol PP, Basarnas, Dishub dan BPBD. (pol/rul)