MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota Ternate dalam waktu dua tahun terakhir ini, dinilai buruk dalam hal pengelolaan anggaran. Penilaian ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid. Menurutnya, pemerintah Kota Ternate tidak melihat kondisi yang objektif. Semua kegiatan sudah dianggarkan, tetapi dengan adanya covid-19, harus di-pending dulu item kegiatan yang tidak urgent. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan dan pencegahan pandemi tersebut. Tapi Pemkot terlihat biasa saja, dan terkesan menutup mata.

“Dampak dari pandemi covid-19 sangat luar biasa. Hal ini yang tidak diantisipasi oleh pemerintah,”ujarnya. Kata Mubin, Pemerintah Kota tidak bisa mengelak, bahwa dua tahun terakhir ini, proses pengelolaan anggaran sangat buruk. Menurutnya, pada tahun 2021 ini, Pemkot harus membayar Rp 81 miliar. Belum lagi antisipasi gaji PTT yang baru diangkat, dengan kisaran sekitar di atas Rp 40 miliar.

Tak hanya itu, ditambah lagi kalau benar ada utang dari program yang belum disampaikan, dan tiba-tiba muncul di tahun 2021. “Pemkot mau ambil uang dari mana, untuk membayar utang tersebut,” ujarnya. Menurutnya, jika pengelolaan anggaran yang baik dan tidak ego, harus melihat kondisi keuangan daerah. Seharusnya pada penyampaian APBD Tahun 2021 saat pembahasan, Pemerintah Kota sudah menyampaikan ke DPRD. Sehingga bisa masuk dalam luncuran APBD Tahun 2020 ke 2021.

Hal ini, agar kegiatan yang lain bisa di-pending, untuk membayar utang yang programnya sudah selesai dilaksanakan dan menjadi tunggakan daerah. Menurutnya, hal itu tidak dimasukkan dalam pembahasan. Seharusnya, sudah ter-cover dalam APBD, bahwa ada program yang sudah selesai yang belum dilunasi. “Ini bisa saja disengaja. Sebab sudah berulang-ulang di tahun 2019-2020, kurang lebih di atas Rp 29 miliar. Kalau benar di tahun 2020 ke 2021 jumlahnya sekitar Rp 15 miliar bahkan Rp 30 miliar, ini yang celaka. Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang sangat buruk,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mulai anggota Badan Anggaran (Banggar) menyoroti terkait dengan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Hal ini disampaikan oleh Mubin A Wahid.

Mubin mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan urgensi bagi pemerintah Kota Ternate sehingga ada kebijakan penganggaran PTT kurang lebih 953 orang. Jika dijumlahkan, keseluruhan PTT sekarang mecapai 3.836. Menurutnya, jumlah ini dapat membebani APBD di kisaran Rp 36 miliar, bahkan Rp 40 miliar. Tak hanya itu, pengangkatan PTT ini menjadi beban bagi pemerintahan yang baru. “Masalah ini jangan dianggap main-main oleh Walikota,” ujarnya.

Mubin menambahkan, DPRD juga meminta penjelasan dari pemerintah Kota, apakah sudah sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) atau tidak. Hal ini diharuskan, agar penempatan para pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing. “Penambahan sebanyak 953 orang justru menambah beban anggaran,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Pembiayaan pembangunan dermaga Hiri, dalam dua kali APBD belum bisa terealisasi. Pasalnya, ploting anggaran pada APBD perubahan mendatang.

Sekretaris kota (Sekkot) Jusuf Sunyya mengatakan, Pembangunan didahulukan pada pemecah ombak atau breakwater.

Namun dengan ketersediaan dana terbatas, maka dana ruang tunggu dan jembatan dilakukan pergeseran. Jika dua item anggaran ini belum mencukupi, maka akan dilakukan penambahan. “Namun penambahan nanti tunggu APBD Perubahan,” akunya.

Saat ini, lanjut Jusuf, APBD sudah disahkan. Untuk itu dilakukan pergeseran akan menggangu kegiatan yang lain. Solusi yang bisa dimungkinkan adalah pergeseran item dalam unit dermaga itu sendiri. Tidak dari kegiatan pos lain.

“Kita lihat dulu proses pekerjaannya. Dari dana yang tersedia, kalau sampai belum tuntas, maka sisanya diakomodir pada perubahan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dua item pembangunan yakni pembangunan terminal dan jembatan melekat di dinas perhubungan saat ini sebesar Rp 900 juta. Besaran tersebut rencana digeser ke pembangunan breakwater. Sementara anggaran pembangunan breakwater sendiri yang tersedia Rp700 juta. Jika digabungkan, maka dana pembangunan breakwater tersedia saat ini Rp 1,6 miliar.

Sementara proyeksi dari Dinas PUPR, pembangunan breakwater mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. (udy/yun)

MALUTPOST-TIDORE. Sikap anggota empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan yang menolak APBD perubahan lewat sidang paripurna belum lama ini menuai tanggapan dari Walikota, Capt Ali Ibrahim.

Dikatakan, penolakan empat fraksi di DPRD akan berakibat fatal bagi pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Tidore. “Oknum-oknum di DPRD ini terlalu berpikiran politis. Mengaitkan kebijakan anggaran dengan kepentingan politik. Ini menyebabkan masyarakat yang memilih mereka di DPRD menjadi korban, ungkap Walikota disela-sela kunjungannya saat memantau kawasan perumahan di kelurahan Gurabati, Minggu (6/12).

Dengan kesal, ia mengaku kecewa dengan sikap yang ditunjukka empat fraksi. “Jujur saya sangat kecewa dengan sikap sejumlah fraksi di DPRD yang menolak pengesahan APBD-P kemarin. Ini sikap yang kurang elegan dalam membijaki kebijakan daerah untuk kepentingan masyarakat,” akunya.

Menurutnya, penolakan usulan anggaran perubahan oleh Fraksi PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem telah menghambat dan hibah bantuan pusat berupa Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 27 miliar yang harusnya tertuang dalam APBD-P. Alkes yang dimaksud seperti alat Covid Ventilator, Pasien Monitor, dan CT-Scan.

Selain itu, insentif dokter, perawat, tenaga medis dan lain-lain yang ada di APBD-P senilai 400 juta hingga pengadaan UPS, penunjang CT-Scan akan megalami kendala serius.

“Sekalipun sudah ada CT-Scan namun belum bisa dioperasikan karena UPS yang harusnya masuk di APBD-P tahun ini, dialihkan ke APBD tahun depan,” ungkapnya. Belum lagi, lanjut Walikota, alokasi anggaran lampu jalan yang juga dialihkan ke APBD Induk tahun depan.

“Sudah jelas akan padam karena menunggak ke PLN. Selain itu, listrik di pabrik es juga mengalami hal yang sama sehingga pedagang ikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Coldstorage di PPI tidak lagi bisa meningkatkan produksi karena pasokan listrik akan dihentikan PLN,” ujarnya dengan nada kecewa.

Baginya, sikap empat fraksi dalam melihat kebijakan anggaran di APBD-P sangat sempit. “Padahal niat kami tulus untuk memberikan hak masyarakat yang harus kita penuhi bersama,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUT POST – TERNATE. Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Kota Ternate, menerima penghargaan dalam pengelolaan anggaran sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Terbaik tahun 2020. Tidak hanya itu, KSOP juga mendapatkan tambahan penghargaan peringkat kedua terbaik penyaji laporan keuangan Tahun 2019 kategori UAPPA-W.

Kepala KSOP Kelas II Kota Ternate, Affan Tabona mengatakan, sebagai satuan kerja yang mengelola anggaran APBN, KSOP berkewajiban untuk patuh dan tunduk kepada perundangan-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. “Kami sangat senang terhadap penghargaan yang diterima oleh KSOP kelas II Kota Ternate,” ujarnya

Sementara, Affan juga mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, yang selalu memberikan arahan dan petunjuk terkait dengan anggaran.

Semoga dengan penghargaan ini, kedepan KSOP lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Penghargaan tersebut, diberikan dalam acara penyerahan DIPA Tahun 2021 lingkup provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan di gedung aula Nuku kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-provinsi Maluku Utara. (pn/mg-03/yun)

MALUTPOST-JAILOLO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Halmahera Barat mempertanyakan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinaikkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna Kantor DPRD, Kamis (26/11).

Ketua F-PKB Riswan Hi Kadam saat membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena F-PKB mencatat dan mencermati PAD yang disusun dalam R-APBD 2021 tidak sesuai kesepakatan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

“Hasil keputusan finalisasi antara Banggar dan TAPD itu, PAD ditetapkan dalam KUA-PPAS Rp 37 miliar. Tetapi saat dokumen tersebut disampaikan ke DPRD, PAD sudah menjadi Rp 54 miliar. Jadi kami meminta PAD dikembalikan pada posisi semula. Yakni Rp 37 miliar,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD ini menambahkan, jika PAD dikembalikan pada posisi semula Rp 37 miliar, maka postur APBD juga ikut berkurang Rp 16 miliar sehingga belanja APBD yang dirancang Rp 915 miliar akan berkurang menjadi Rp 898 miliar. “Kami dari PKB meminta penjelasan utang pihak ketiga yang akan ditanggung pada kepemimpinan berikutnya. Karena utang pihak ketiga yang jumlahnya Rp 200 miliar itu akan menjadi beban rakyat pada tahun mendatang,” tandasnya.

Anggota DPRD dua periode ini juga menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar mengabaikan hak warga Jailolo Timur (Jatim). Di mana dalam postur APBD 2021 tidak ada sepersen pun anggaran daerah diarahkan ke Jatim. Padahal, harus ada anggaran pembebasan lahan untuk relokasi warga Dum-dum, Tetewang dan Pasir Putih.

“Enam Desa sudah masuk wilayah Halbar, tapi tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Karena itu, sikap kami jika poin-poin yang disampaikan ini tidak disetujui maka PKB menolak pembahasan APBD 2021,” ancamnya.

Terpisah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak yang dikonfirmasi soal pandangan umum F-PKB mengaku, Pemkab akan menjawab secara resmi lewat paripurna jawaban Pemda atas pandangan umum F-PKB. “Insya Allah besok (hari ini) kita akan jawab secara resmi lewat paripurna,” pungkasnya. (din/met)

MALUT POST – JAILOLO. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 Rp 911 miliar lebih. Hal itu tergambar dalam dokumen KUA-PPAS yang dibacakan Ketua DPRD Charles Richard Gustan dalam repat paripurna penandatanganan nota kesepahaman APBD 2021 di ruang paripurna DPRD, Senin (16/11).

Dokumen KUA-PPAS yang dibahas bersama Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, asumsi pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 37 miliar, dana perimbangan Rp 682 miliar, dan belanja daerah Rp 911 miliar. Sementara defisit anggaran Rp 4,4 miliar. Setelah penandatanganan dokumen ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan APBD oleh TAPD dan akan kembali di bahas bersama Banggar DPRD Charles.

Sementara Pjs Bupati M Rizal Ismail dalam sambutannya mengatakan, nota kesepakatan persetujuan KUA-PPAS APBD ini adalah rangkuman persetujuan antara Pemkab dan DPRD dalam proses awal penyusunan dokumen penganggaran Rancangan APBD 2021. Karena itu, dengan kesepakatan atau persetujuan itu telah mengganbarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dengan harapan apa yang disepakati merupakan hasil yang terbaik bagi masyarakat.

“Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, tentunya akan menjadi sebuah langkah konstruktif bagi terciptanya kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mendukung terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ucapnya.

Karena itu, seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari badan anggaran telah dicatat dan diterima. Selanjutnya akan menjadi materi bagi pemkab dalam penyusunan Rancangan APBD 2021. “Kami berharap Pemkab dan DPRD terus menjalani sinergitas dan menjaga konsistensi untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang konsisten, terlebih dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang melanda bangsa saat ini,” pungkasnya. (din/met)