MALUT-POST SANANA Pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Fat Iba kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula (kepsyul) gagal dilaksanakan. Ini karena panitia pilkades setempat undur diri. Informasi yang dihimpun Malut post, pengunduran diri pilkades Fat Iba bukan tanpa alasan. Berawal dari tahapan pencabutan nomor urus calon kepala desa (cakades) diambilali oleh panitia pilkades kabupaten. Meski demikian, panitia desa sempat nerkoordinasi agar tahapan pencoblosan dilaksanakan selasa (4/5) kemarin, namun pemerintah itu tak diakomodir panitia kabupaten.

” Panitia kabupaten paksakan pencoblosan dilakukan 29 April bulan lalu. karwena selisi pendapat ini sehingga panitia desa terpaksa undur diri,” kata jasmani selpia, warga setempat, kemarin (4/5).

Dengan pengunduran diri panitia pilkades Fat Iba, praktis tak ada yang menjalankan tahapan pilkades. “Sehingga mayoritas masyarakat desa Fat Iba berdasarkan hasil musyawara mufakat, menolak pilkades 2021 dan mengangkat penjabat kepala desa. dan itu sudah melalui persetujuan pemerintah daerah,” ucapnya.

Namun pada, minggu (2/5), panitia pilkadesa tingakt kabupaten mendistribusikan logistik ke desa Fat Iba. aksi nekat penyelenggara kabupaten ini dihalau mayoritas masyarakat. ” iya, karena, karena kan sudah ada kesepakatan bersama bahwa kami tolak pilkades dan sepakat angkat penjabat. kenapa harus paksa dilaksanakan pilkades, ” tuturnya dengan nada bertanya. Hingga berita ini ditulis, panitia pilkades kabupaten belum bisa dikonfirmasi. (gun/onk)

MALUT-POST JAILOLO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat siap membayar gaji 14 Aparatur sipil Negara (ASN). Gaji tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban menjelang hari rata idul fitri. ” Mulai kemari kami sudah proses gaji reguler bulan Mei. Setelah gaji reguler dicairkan, kemungkinan pekan ini juga langsung memproses pencairan gaji 14, ” kata sekertaris Kabupaten (sekkab) Syahril Abd Radjak yang ditemui di ruang kerjanya senin (3/5).

Pembayaran gaji 14 itu karena pemkab juga sudah menerima petunjuk teknis (juknis) dari kementerian Keuangan. karena itu, ASN diminta bersabar karena setelah gaji reguler akan disusul dengan gaji 14. ” Sebelumnya idul fitri gaji tersebut sudah akan dibayar, ” ucapnya.

Bari mengatakan anggaran yang disiapkan kurang lebih RP 17 miliar. selain Halbar, hal yang sma juga dilakukan pemkab Halmahera Utara (Halut). Di Halut ini gaji reguler bulan Mei dan tunjangan hari raya (gaji 14) dibayar bersamaan, selasa (4/5) hari ini. Hal ini diakui kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahmud Lasidji yang dikonfirmasi, senin (3/5).

Mahmud mengatakan anggaran yang diaolaksikan untuk pembayaran hak 3.476 ASN itu RP 15 miliar. ” pembayaran kami lakukan bersamaan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran nanti, ” ucapnya. (met/red/met)

MALUT-POST TERNATE PT. Taspen (persore) hari ini (30/4) mengucurkan tunjangan Hari Raya (THR) untuk 9.998 pensiunan di Maluku Utara (Malut). PLt. Brancah Manager PT Taspen (persore) Ternate, septyan Irfan setiawan menurutkan, sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, yang dikeluarkan 28 April 2021 tentang pemberian THRtahun 2021 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Anggota Kepolisian Negara Republik Idonesia, pegawai Non pegawai Negeri sipil, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang menugaskan PT Taspen (persore), untuk mulai melakukan pembayaran THR 30 April 2021. ” pembayaran THR kepada penerima pensiun berdasarkan gaji bulan Maret 2021, dan tidak di kenakan potongan iuran atau potongan lain kecuali pajak penghasilan yang di tanggung oleh pemerintah, ” jelasnya.

Dana yang dibayar kepada pensiunan di Malut, nilainya kurang lebih RP 26 miliar. Dana dicairkan melalui 11 mitra (bank pemerintah atau bank swasta). karena itu pensiunan bisa cek ke rekening masing-masing.

Dia juga mengatakan dalam rangka menjaga penyebaran covid-19 PT Taspen (persore) bekerja sama dengan perbankan memberikan kemudahan untuk pengambilan THR dan Tabungan Hari Tua (THR) meke bank. itu lebih mudah, praktis, dan cepat. ” kepada seluruh penerima pensiun yang sudah memilki kartu ATM dianjurkan untuk mengambil uang THR melalui ATM saja, tidak perlu datang ke bank, ” pungkasnya.

Sementara untuk ASN yang berada di lingkup pemprov Malut, THRnya baru akan dicairkan H-7 lebaran Idul fitri. pemprov telah menyiapkan anggaran pembayaran THR sebesar RP 32 Miliar. ” Anggarannya sudah siap, ” kata kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, kamis (29/4).

Menurut Ahmad, jika tidak ada kendala pembayaran THR akan dilakukan satu minggu sebelum lebaran, sehingga kebutuhan ASN menjelang lebaran bisa dipenuhi. ” Insah Allah, sebelum lebaran satu minggu THR sudah bisa dicairkan,” janjinya. (tr-02/onk/din/rul).

MALUT-POST TERNATE Pemerintah Kotra (Pemkot) Ternate sejauh ini belum mengambil keputusan, untuk membijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV.

Penghapusan jabatan tersebut harusnya sudah diberlakukan pada Januari lalu, namun ditunda sampai pada juni mendatang, karena sejumlah Daerah belum siap termasuk Pemkot Ternate.

” Sya lihat perkembangan, ini akan sedikit menguras tenaga. karena untuk menghilangkan jabatan struktural itu butuh kajian yang mendalam,” kata Sekkot Ternate, jusuf sunya, kemarin (28/4).

Menurutnya, kebijakan tersebut tentu akan menghilangkan banyak jabatan, yang kemudin di ahlikan kejabatan fungsional. sehingga hal ini memag harus di pilah dengan baik dan saksama. karena kebijakan tersebut juga berkonsekuensi pada anggaran.

” Jadi ini ada pengecualian. Untuk eselon, hanya beberapa eselon yang dipertahankan karena berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan. saat ini sementara dalam pengkajian untuk bisa di pertahankan dan mana yang harus dihilangkan,” ujarnya.

Ia menyebut, semapt sudah ada koordinasi antara sekda, namun semua masih membutuhkan waktu. perkembangan terbaru mungkin bisa diketahui pada satu ada dua pekan kedepan.

” Penghapusan Jabatan ini, kita sangat berhati-hati sekali. Berbeda dengan perpindahan organisasi kerja. karena jika salah ambil keputusan orang bisa kehilangan jabatan. Apalagi jika orang itu belum tersedia pada jabatan fungsionalnya,” jelas yusuf.

Terkecuali jabatan-jabatan atributif dan kewilayahan seperti Camat dan Lurah, itu tetap ada. kebijakan ini belum diberlakukan di seluruh Indonesia.

” Belum nanti usai kajian. kita akan laporkan ke Gunernur, dan Gubernur menyampaikan ke Kementrian Dalam Negeri,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TIDORE Aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus PNS bakal menerima tunjangan hari raya (THR). pembayaran THR rencananya akan cair jelang lebaran idul fitri. berbeda dengan honorer derah (honda) yang justru tidak dapat THR. berdasarkan data yang diterima, jumlah honda tahun 2019 hingga tahun 2020 yang ditanggulangi pemerintah daerah kota tikep berjumlah 552 orang. ratusan honda ini bakal gigi jari. pasalnya, pembayaran YHR tidak berlaku bagi honda. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota tikep, mansyur saat dikonfirmasi selasa (27/4) mengatakan, pembayaran THR hanya berlaku hanya PNS. makanya tenaga honorer tidak terima THR

” PNS terima THR melewati gaji 14. kalau honorer tidak ada THR,” aku mansyur. dia mengaku, kebijakan pembayaran THR bagi tenaga honda dikembalikan keorganisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

Sedangkan pembayaran THR untuk 18 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK). ” untuk PPPK ini nanti diberikan,” tambahnya. ditegaskan mansyur, pembayaran THR bagi PNS akan dilakukan jelang idul fitri. ” dekat lebaran baru cair,” tandasnya. (aby/aji)

MALUT-POST JAILOLO Bupati halmahera barat (Halbar) james uang di desak memberhentikan kepala desa (kades) bobane dano kecamatan jailolo selatan selbum babua dari jabatannya. desakan ini disampikan dalam aksi unjukrasa warga bobane dano di depan kantor bupati, seni (26/4). koordinator lapangan (karlop) selti katemung dalam orasinya menegaskan selain desakan pemberhentian, pihaknya juga meminta kejaksaan negeri (kejati) halbar segera menindaklanjuti kasus penyalagunaan dana desa yang dilaporkan ke pengadilan.” sudah setahun lebih kami menuntut keadilan atas kasus yang dilakukan kades. tetapi hingga kini pemerintah daerah dan kejaksaan tidak petrna menggubris masalh korupsi yang dilakukan,” tegasnya.

Selti mengatakan kepala desa telah menyalagunakan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017. tindakan kades ini disinyalir merugikan keuangan negara RP 164.683.689.00. berdasarka kasus terssebut, kepala desa telah melakukan tindakan pidana korupsi sesuai yang tercantum dalam undang-undang nomor 13 tahun 19999 tentang tindak korupsi,”karena itu, masyarakat desa bobane dano meminta pemerintahdaerah dalam hal ini bupati segera mencopot kades dari jabatanya,” tegasnya. (met)

MALUT-POST SANANA Aksi protes warga atas hasil screening pada pilkades serentak 2021 kabupaten pulau sula kepsul (kepsul) akhirnya membuahkan hasil yang mengembirakan.

Melalui rapat dengan forkompimda kepsul, diputuskan 19 desa yang peserta cakdesnya 5 orang, dia komodir kembali. antara lain desa capalulu, wai’U, dan wailoba kecataman mangoli tengah. di kecamatan sanana desa fagudu dan wai ipa. kecamatan mangoli selatan desa buya.

Sedangkan di kecamatan sanana utara desa bajo dan fukweu. kecamatan sulabesi tengah desa waiboga dan soamole. selanjunya desa kawata, waisum, kou dan waitamela di kecamatan mangoli timur. kecamatan mangoli utara yakni desa modapuhi dan sanihaya. ” ini hanya untuk desa-desa yang cakadesnya lima orang saja. jadi untuk di pulau mangoli itu 11 desa dan pulau sulabesi 8 desa, total 11 desa” kata koordinator aksi usai rapat dengan forkopimda, kemarin (26/4). dengan demikian, keputusan kelulusan screening yang ditetapkan panitia pilkades kabupaten dengan sendirinya batal.

Di ketahui dari total 78 desa yang akan menggelar pilkades, hanya 47 desa yang ikut screening karena cakadesnya lebih dari 5 orang. sedangkan 31 desa lainnya tidak mengikuti screening karena yang mengikuti screening yang mendaftar kurang dari 5 oarang.

Meskipun demikian, massa menuntut agar dsa-desa yang cakadesnya 6,7,8 samapi 9 orang harus diakomodir sampai 5 orang.” karena ada desa yang pesertanya lebih dari 5 orang hasil screening yang lulus hanya 2 smpai 3 orang saja. karena kita minta agar 5 orang,” ucapan Burhanudin. jika aspirasi tersebut diakomodir, mka di pastikan tidak ada lagi gelombang protes.” kalau ini juga diakomodir, dijamin aman dan pilkades berjalan lancar,” tuturnya.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, rapat forkopimda yang dipmpin sekkab kepsul syafrudin sapsuha, kaporles dan dandim sanana serta panitia pilkades kabupaten, melanjutkan pembahsannya hingga malam tadi. (gun/onk)

MALUT-POST SANANA Persoalan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di kabupaten kepualauan sula (kepsul), belum mereda. massa yang memintah pilkades di tunda, terus melakukan demo.

Kamis (22/4) kemarin, aksi warga yang protes hasil screening masih berlanjut. aksi yang ke lima ini berlangsung kediaman bupati kepsul Hendrata Thes di desa fagudu kecamatan sanana dan dilanjutkan ke maporles kepsul desa facei kecamatan sanana.

Massa meminta porles kepsul memediasi pertuan mereka dengan bupatih dan panitia pilkades tingakt kabupaten. ” kami meminta pihak kepolisian memfasilitas pertemuan kami dengan bupati,” pinta sala seorang orator. polisi dengan kemudian hadirkan tiga anggota panitia pilkades tingkat kabupaten untuk berdiskusi dengan pendemo. di harapan aparat kepolisian, massa meminta panitia segera membatalkan pengumuman hasil screening cakades di 47 desa. ” kami meminta hasil screening dibatalkan,” tegas mereka

Menanggapi hal ini, anggota panitia pilkades kabupaten said losen menyatakan, mereka akan sampaikan keinginan pendemo kepda bupati. ” kami berupaya maksimal mungkin untuk mendapat jalan keluar yang terbaik,” ujarnya

Sait bilang, semua tuntutan massa menjadi bahan pertimbangan yang akan disampaikan pertimbang-pertimbang ini kepada penentu kebijakan untuk mengambil keputusan yang betul-betul memihak kepada kepentingan orang banyak,” pungkasnya said.

Sebelumnya Hendrata menegaskan tak ada penundaaan pilkades serentak disula. ” selama sesuai dngan aturan dan tahapan semua jalan. jadi tetap jalan,” katanya singkat. sedangkan wakil bupati kepsul zulfahri Abdullah duwila tak merespon saat dikonfirmasi malut post. (gun/onk)

MALUT-POST JAILOLO Bupati Halmahera Barat ( Halbar) james uang menegaskan tidak ada pelantikan penjabat eselon III dalam waktu dekat. pertanyaan james ini sekaligus membanta isu yang beredar bahwa dirinya bersama wakil bupati akan melantik sejumlah penjabat.” pelantikan penjabat ini adanya aturannya yang harusn dilalui. jadi saya tegaskan tidak ada pelantikan dlam waktu dekat,” tegas james yang ditemui uasi bertemu dengan sekretaris kabupaten ( sakkab) Syahril Abd Radjak, rabu (21/4).

Pelantikan yang tak kunjung dilaksanakan ini membuat sejumlah eks tim pemenang james uang – Djufri Muhammad (JUJUR)pada pilkada 2020 lalu mengamuk dan membanting pot bungah di kantor badan pengawaian dan diklat ( BKD), rabu (21/4). kedatangan ini mereka ini menilai BKD menghambat pelantikan penjabat.” mereka datang dan mengamuk mencari kepla BKD Zubair T. Latif. karena menurut mereka BKD mengahmbat pelantikan,” kata sejumlah staf yang ditemui usai kejadian.

Amukan mereka tak jelas, karena pelantikan atau tidaknya itu bukan rana BKD, tetapi itu kewenangan bupatih dan wakil bupatih.” BKD hanya tungguh perintah. kalau hari ini diperintahkan pelantikan maka itu dilaksanakan. tetapi kalau tidak ada perintah, bagaimana BKD agendakan pelantikan,” ungkap staf. selain mengamuk mereka juga membanting pot bungah hingga tanamanya berhamburan dilantai kantor.

Sementra eks ketua tim pemenang jujur Rustam Fabanyo yang dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan,” saya tidak mau komen. itu urusan mereka,” katanya singkat. terpisah kepala BKD Zubair T Latif yang dikonfirmasi mengaku binggung dengan tuduhan menghalang-halangi pelantikan.” saya halangi pelantikan dari mana. kan tidak ada agendah pelantikan. bahkan saya juga tidak punya kewenangan menghalangi pelantikan,” ujar mantan kepla dinas perindustrian dan perdangangan ( kadisperindang) pemkab Halbar ini. (met)

MALUT-POST TIDORE Pencairan Tunjangan hasil raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkup pemerintah daerah kota tidore kepulauan bakal di salurkan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri. demikian disampaikan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) tikep, mansur, senin (19/4).

” Rencana disalurkan paling lambat 10 hari sebelum hari raya,” kata mansyur. dikatakan mansyur, pihaknya masih menunggu peraturan mentri keuangan (PMK) untuk mengetahui secara pasti, mekanisme penyaluran hingga besaran THR yang akan diterima setiap ASN. ” kami masih menunggu PMK dulu,” terangnya.

Karena itu, ia belumbisa memastikan penyaluran THR secara merata. baik untuk wali kota dan wakil wali kota 1, penjabatan oselon II serta wakil rakyat DPRD. sebab kata dia, tahun 2020 kemarin, pemberian. THR tidak diperuntukan bagi wali kota dan wakil wali kota, oselon II serta DPRD,” Insah allah tahun ini semua bisa dapat. semua tergantung PMK saja,” tambahnya.

Terpisah, Pj sekda kota tikep, M Miftah Baay saat ini berkonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. miftah menjelaskan, pemberian THR harus mengacu pada regulasi. ” untuk itu, kami masih menunggu PMK sebagai rujukan,” ungkapnya. makanya ia belum bisa pastikan wali kota, wakil wali kota, penjabat oselon II dan DPRD juga dapat THR. ” kami belum bisa pastikan itu,” sambungannya.

apalagi saat ini, semua anggaran direfocusing untuk penanggulangan covid-19.” logikanya, dana itu pusat yang kasih, sekarang sebagaiman anggaran mereka tarik. sementara pusat sudah realokasi anggaran sekitar RP 16 miliar lebih, sekarang minta refocusing 8 persen. makanya untuk THR bisa dipastikan dapat atau tidak, semua tergantung pusat. intinya kami hanya menunggu PMK,” pungkasnya. (aby/aji)