MALUTPOST.TIDORE – Tiga Pejabat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) melakukan Sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (14/1). Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad, Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhammad Yasin dan Staf Ahli Walikota bidang Hukum Politik dan pemerintahan, Jamaluddin Badar.

Sidak yang dilakukan secara bersamaan menyasar tiga OPD. Yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindakop), Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD dan Dinas Lingkunngan Hidup (DLH). Tujuan Sidak dilakukan untuk memastikan tingkat kedisiplinan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot. Pasalnya, dalam tahun ini ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sidak ini untuk memastikan tingkat kedisiplinan serta kinerja ASN untuk bisa mendapatkan TPP,” aku staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Halil Ahmad saat sidak sekaligus memimpin jalannya apel pagi di kantor Disperindakop. Hasil sidak kemarin menunjukkan tingkat kehadiran ASN masih memprihatinkan. Seperti di Setwan DPRD. Dari 42 total ASN hanya 24 yang hadir dalam apel kemarin.

Sedangkan di DLH dengan jumlah ASN 34 orang hanya dihadiri 18 orang. Sementara Dinas Perindakop dianggap serius dan disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara. “Sidak sudah dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu seminggu ini. Tujuannya untuk mendisiplinkan ASN di kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana terus digaungkan pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Disela-sela sidak, Halil Ahmad lalu menyarankan ASN, khususnya Perindakop untuk terus membiasakan diri agar selalu disiplin. “Harus tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai ASN serta menyelesaikan program-program apa saja yang ada di instansi masing-masing,” serunya. Selain di tiga OPD, sidak juga dilakukan terhadap beberapa Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Tidore Kepulauan. (aby/aji)

MALUTPOST-TERNATE. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tahun 2019 resmi menerima SK Pengangkatan. Dari 123 peserta yang lulus seleksi, yang menerima SK sebanyak 122 orang. Pasalnya satu orang tenaga kedokteran telah mengundurkan diri, setelah ditetapkan seleksi. SK 80 persen ini, diserahkan kepala BPKSDM Junus Yau, di aula kantor Walik Kota, Senin (28/12).

Dengan penyerahan SK ini, para CPNS resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot sendiri merupakan daerah kedua di Maluku Utara menyerahkan SK hasil seleksi 2019, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi. Junus menyampaikan, 122 orang ini, terdiri dari tenaga guru sebanyak 27 orang, kesehatan 60 orang dan teknis 35 orang. “Untuk tenaga kesehatan ada satu orang dokter yang mengundurkan diri,” akunya.

Junus menyampaikan, satu dokter yang mnegundurkan diri dengan tempat tugas di Puskesmas Jambula. Karena telah mengundurkan diri, maka dokter yang di Moti dipindahkan ke Jambula. lalu dari Batang Dua dipindahkan ke Moti.

Kendati telah menerima SK, Junus mengaku gaji berkala 80 persen baru akan bisa diambil tahun depan. Tepatnya di tanggal 4 Januari. Sementara gaji 100 persen baru bisa diterima setelah selesai mengikuti pra jabatan selama tiga bulan.

“Jadi mulai besok (hari ini) sudah bisa melapor ke SKPD masing-masing. Dan tempat tugas yang telah ditempati tidak akan bisa pindah selama 10 tahun berjalan. Jadi sebelum 10 tahun mereka belum bisa pindah. Dan itu telah diikat perjanjian yang ditandatangani,” tandasnya.

Sembari memesankan, hal yang paling penting adalah disiplin dalam tugas. “Kami juga minta, jika bisa, program kehamilan dapat ditunda sementara. Mengingat proses pra jabatan ada kegiatan fisik yang harus diikuti. Sehingga perlu diihktiarkan. Ini tidak masuk dalam aturan, tapi hanya mengikhtiarkan, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-TIDORE. Maraknya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dalam politik praktis jelang pencoblosan di Pilkada kali ini membuat Wakil Gubernur, Ali Yasin kaget.

Sikap orang nomor dua di Pemprov Maluku Utara ini ditunjukkan saat memantau langsung kesiapan Pilkada di Tikep, Rabu (2/12).

Dalam kesempatan kemarin, Wagub lalu menyempatkan waktu sambangi kantor Bawaslu dan melakukan tatap muka bersama. dari Bawaslu, Ali Yasin lantas menerima pengakuan jika pelanggaran di Pilkada Tikep didominasi kalangan ASN.

Di hadapan Wagub, Abd. Malik Salasa selaku Sekretaris menyampaikan, sampai saat ini, angka pelanggaran pemilu didominasi ASN. Dia menyebutkan, sebanyak 14 oknum ASN di lingkup pemerintah Daerah Kota Tikep telah diproses karena diduga kuat terlibat politik praktis. Namun kata dia, dari 14 oknum ASN, baru 6 orang yang resmi menerima sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan dugaan pidana yang proses hukumnya sementara berjalan melibatkan 12 orang. Tiga diantaranya adalah ASN. Ketiganya adalah Fadli Mahasari selaku tenaga medis di Kecamatan Oba Selatan yang prosesnya sudah selesai penyelidikan.

Berikut ada nama Bustamin Arifin selaku Lurah Sofifi Kecamatan Oba Utara dan Sirajudin Abdulkadir.

Menanggapi ini, Wagub lalu mengimbau seluruh ASN di Tikep supaya tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau di Halut itu hanya 8 kasus yang melibatkan ASN dan telah ditindaklanjuti hingga ke KASN. Tapi Tikep justru lebih banyak,” kata Wagub dengan raut wajah keheranan.

Karena itu, mantan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) ini meminta Bawaslu agar lebih meperketat jalannya pengawasan agar Pilkada di tidore Kepulauan bisa berjalan dengan damai. “Saya imbau kepada semua ASN agar bisa menjaga integritas dan tidak mengintervensi pilihan warga sipil, sekalipun mereka Golput,” tandasnya. (mg-06/aji)

MALUTPOST-TERNATE. Beberapa pegawai di internal BPKAD, mengaku mendapat intimidasi dari salah satu staf di internal Bawaslu Kota Ternate, berinisial ZU.

Para pegawai BPKAD ini mengaku, mereka ditelepon ZU dan meminta mereka memberikan keterangan secara jujur, terkait seputar pemanggilan Kepala BPKAD Junus Yau di ruang kerjanya.

Atas tindakan ZU ini, sebanyak tiga pegawai BPKAD merasa tersinggung. Karena ZU dianggap melakukan intimidasi atas nama Bawaslu, dengan memaksa agar ketiga pegawai membuat pengakuan. Kepala BPKAD Junus Yau, membenarkan perbuatan yang dilakukan ZU tersebut. Junus mengatakan, jika Bawaslu mencurigai atau menduga perbuatannya melanggar ketentuan, maka dapat membuat pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Begitu juga para pegawai lainnya.

“Jangan lewat telepon dan menakut-nakuti pegawai. Kesannya tidak baik, karena Bawaslu lembaga terhormat,” katanya.

Junus mengaku tindakan ZU sangat disayangkan, karena dirinya hanya sebatas staf, bukan anggota Bawaslu. “Kalau memang saya melakukan kesalahan, laporkan saja ke lembaga berwenang. Saya siap menyampaikan kalrifikasi jika dipanggil. Tapi jangan dengan cara meneror pegawai seperti itu. Sebab pegawai juga paham dengan aturan dan etika seorang ASN,” tandasnya.

Kendati begitu, Junus mengaku, ada beberapa ASN yang melaksanakan pelanggaran netralitas. Setelah diperiksa Panwas dan direkomendasikan ke KASN, KASN telah menindaklanjuti dan meminta agar BPKPAD melakukan pemeriksaan kembali. Jika terbukti, maka akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Surat rekomendasi KASN itu, terdapat lima pegawai Pemkot yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Kami akan panggil lagi mereka untuk meminta klarifikasi, jika memang terbukti akan ada sanksi tegas,” tukasnya.

Terpisah ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan, saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat informasi tersebut. Ia membenarkan ZU merupakan pegawai Bawaslu. Ia berjanji akan minta klarifikasi.

“Saya akan rapat dan minta klarifikasi ke yang bersangkutan dulu. Barulah tahu bagaimana kebenarannya,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST-JAILOLO. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat belum menindaklanjuti kasus tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkomendasikan ke KASN karena terlibat politik praktis. Ini karena Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sendiri hingga kini belum memberikan sanksi atau putusan terhadap ASN tak netral tersebut. “Sanksinya itu dari KASN, karena pelanggaran yang dilakukan direkomendasikan Bawaslu ke KASN sehingga kita masih menunggu putusannya,” tandas Pejabat Sementara (Pjs) Bupati M Rizal Ismail yang ditemui, Kamis (19/11).

Rizal mengatakan Pemkab akan menindaklanjuti putusan KASN, jika sudah dikeluarkan. “Perintah Mendagri sudah jelas. Jika ASN terlibat politik kemudian sudah menerima sanksi dari KASN, kita tetap tindaklanjuti sesuai putusan KASN,” katanya. Karena itu, mantan Kadis Pertanian Pemkab Pulau Morotai ini mengimbau seluruh ASN agar jangan bersikap tak netral jelang pencoblosan. Karena sukses tidaknya Pilkada ini juga ada di tangan ASN yang merupakan roda penggerak masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi. “Saya berharap tidak ada lagi ASN yang kena tindak Bawaslu. Karena kalau sudah ditindak itu menjadi citra buruk Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (din/met)