MALUTPOST.TERNATE – Setelah ditutup pengoperasiannya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, pusat kuliner Bacamu hari ini kembali beroperasi. Beroperasinya Bacamu ini, setelah proses administrasi syarat izin tingkat Kelurahan telah tuntas dan didaftarkan ke Sistem Perizinan Satu Pintu (Sintap).

Kepala DLH Kota Ternate, Tony Sahrudin Ponto mengatakan, setelah syarat administrasi berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kelurahan telah terbit, maka izin bisa berproses sesuai jenjang. Sebab yang menjadi hambatan selama empat bulan, adalah SKU dari lurah Takoma. Untuk bisa menerbitkan SKU, warga sekitar harus bersedia mendatangani surat tidak keberatan.

“Kami mengenali pokok masalahnya dan langsung mengambil langkah. Yang paling krusial adalah bau limbah, maka didatangkan mobil tinja untuk menyedot. Kemudian, membuat surat pernyataan jaminan memenuhi semua tuntutan warga. Dengan begitu, warga tidak lagi punya alasan untuk tidak setuju,” jelasnya.

Setelah resmi didaftarkan ke Sintap, lanjut Tony, pihaknya menyetujui untuk beroperasi kembali. Kendati begitu, operasi ini belum menggugurkan surat keputusan penutupan dengan batas waktu 14 hari. Karena itu, pihak pengelola kata dia, segera mempercepat usulan syarat izin lingkungan.

Setelah didaftarkan ke Sintap dan dinyatakan lengkap berkasnya, langsung dibawa ke PUPR untuk disidangkan dengan kelompok kerja dan dikeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang (IPL). Setelah proses di dua instansi ini tuntas, barulah disampaikan ke DLH untuk proses izin lingkungan.

“Kalau administrasnya sudah masuk ke DLH. Barulah Surat Keputusan Penutupan Paksa gugur. Namun jika proses di Sintap dan PUPR tidak selesai sampai melewati batas waktu 14 hari. Maka langkah tegas DLH adalah dibekukan secara permanen, dan langsung di-police line,” terangnya.

Tony mengaskan, jika mengikuti ketentuan, belum bisa diizinkan beroperasi. Namun karena ini adalah jenis usaha yang menampung puluhan UKM, maka perlu ada langkah alternatif penyelamatan. Jika tidak, maka pelanggan 31 lapak akan lari dan terpaksa mereka harus memulai ulang kegiatan dari awal.

“Setelah membersihkan bak penampung, kami juga meminta pengelola melakukan penyemprotan untuk menghilangkan bau. Itu juga telah dilakukan, sehingga hari ini sudah langsung beroperasi, sambil mengurus izin,” sebutnya.

Selama pengoperasian sementara ini, pengelola juga setiap dua minggu harus menyedo limbah dalam bak penampung. Karena untuk membangun Ipal, butuh waktu. Karena harus dibahas dalam dokumen UKL UPL. “Tidak hanya Ipal untuk pengelolaan limbah, tapi juga tingkat kebisingan. Akan diatur, termasuk parkir dan asap yang dihasilkan. Semuanya akan termuat dalam dokumen UKL-UPL,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Setelah melakukan penutupan pusat kuliner Bacamu, Pemerintah langsung mengambil langkah dengan meminta pihak pengelola membuka tempat penampungan limbah. Ternyata bak penampung yang telah ditutup itu penuh. Limbah minyak goreng, sisa makanan dan hasil cucian detergen bercampur aduk, dan menimbulkan bau busuk.

Bak penampung yang berukuran sekitar dua meter lebih itu, hanya berfungsi menampung tanpa ada proses pengolahan. Sehingga jika air limbah dialirkan keluar, sudah pasti menimbulkan bau menyengat. Melihat kondisi ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) langsung berkolaborasi dengan dinas PUPR melakukan tindakan.

Tim tata ruang PUPR mendatangkan mobil tinja, menyedot semua limbah tersebut. Kepala bidang lingkungan DLH, Nasrun Andili mengatakan, setelah bak penampungan ini disedot. Sudah bisa dimafaatkan kembali, sambil membuat Ipal yang layak sesuai rekomendasi pembahasan UKL-UPL. Selain itu, bau yang menjadi keluhan warga sekitar sudah teratasi. Namun hanya berlaku sementara, sehingga harus mempercepat proses pembangunan Ipal.

Selain membantu menyedot limbah, DLH juga menempuh langkah alternatif kepada pengelola. Yakni, memfasilitasi pengelola membuat pernyataan, yang menerangkan kesediaan memenuhi semua yang menjadi tuntutan warga. “Surat pernyataan itu mengetahui langsung kepada Dinas DLH sebagai jaminan ke warga. Ini langkah alternatif yang di ambil, meski tidak diatur dalam regulasi. Namun tidak juga menyalahi ketentuan. Sasarannya agar mempercepat proses izin. Karena izin tidak akan bisa diproses, tanpa persetujuan warga sebagai lampiran SKU yang dikeluarkan” jelasnya.

Dengan beberapa langkah ini, warga tidak bisa lagi beralasan, untuk tidak setuju Bacamu beroperasi. Sekarang tinggal peran perusahaan untuk meminta tanda tangan tiga warga yang keberatan. Jika sudah ada, maka proses akan dipercepat. Apalagi, informasi dari pihak pengelola, semua administrasi sudah lengkap, hanya terkendala pada SKU.

“Kami juga sudah koordinasi dengan Sintap dan tim Tata Ruang PUPR. Jika SKU sudah ada dan didaftarkan ke Sintap, akan langsung diproses. Dan tim tata ruang langsung turun melakukan kajian lapangan,” tambahnya.

Nasrun menambahkan, jika proses itu lebih dipercepat oleh pihak pengelola Bacamu, maka surat keputusan penutupan sementara dari kepala dinas DLH, dengan sendirinya gugur. Kemudian, Bacamu kembali membuka kegiatan operasional.

“Jadi setelah ditutup, DLH dan dinas terkait mengambil langkah solusi. Alhamdulilah, pihak pengelola Bacamu juga berperan aktif, sehingga ada progress. Kita berharap dalam satu-dua hari kedepan, pusat kuliner ini sudah bisa dibuka. 31 UKM di dalam Bacamu ini, tidak bisa dibiarkan vakum lama. Karena akan berpengaruh terhadap pelanggan,” tukasnya. (udy/yun).

Akademisi Sebut Biaya UKL-UPL Memberatkan Pelaku Usaha

MALUT OOST – TERNATE. Status ilegal Pusat Kuliner Bacamu, lantaran belum memiliki izin usaha maupun izin lingkungan. Bahkan sistem pembuangan limbahnya telah mencemari lingkungan sekitar. Status pusat kuliner ini terancam ditutup Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Karena itu pihak akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Mukhter Adam, angkat bicara. Dosen Ekonomi ini menyampaikan, Bacamu adalah pusat kuliner UMKM salah satu diantara yang lain, yang tumbuh di tengah pandemi covid-19, saat semua sektor ekonomi. Bacamu mampu mengakomodir banyak pelaku usaha dan pekerja yang mengantungkan hidupnya dari resesi yang dialami saat ini. Menurutnya, Bacamu menghadirkan solusi bagi pemerintah kota dalam menggerakkan roda ekonomi di tengah kepayahan.

Kata Mukhtar, Pemkot secara bersama memfasilitasi Bacamu mencari solusi, baik di bidang perizinan dan mengomunikasikan dengn warga sekitar. Sehingga usaha tetap jalan, dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkuan dan perizinan.

Mukhtar mengatakan, Problem saat ini, untuk mendapatkan izin UKL UPL, pengelola Bacamu harus membayar biaya dokumen dan rapat-rapat pejabat lintas dinas yang mencapai 50 juta lebih.

“Pertanyaannya, apakah ini layak perlu dibayar oleh pelaku usaha, atau perlu digratiskan. Sehingga pelaku bisa memfasilitasi kelompok usaha ini makin baik,” tandasnya. (udy/yun)