Kristen Gray Gentrifikasi Bali — Tak dapat dipungkiri bahwa media sosial adalah pedang bermata dua. Beragam hal baik maupun buruk dapat diakses oleh siapapun di sana. Bahkan di era digital ini, banyak sekali kasus dan berita yang terendus dari sana.

Di awal tahun 2021 ini, jagat Twitter diramaikan oleh cuitan pengguna yang diketahui merupakan warga negara Amerika Serikat. Cuitan yang kini telah dihapus oleh penulisnya itu cukuplah kontroversial karena menyangkut urusan kenegaraan. Selain itu, kasus ini juga menciptakan banyak opini dari berbagai kalangan, karena disangkutpautkan dengan tensi rasisme dan menjadi perhatian internasional pula.

Kronologi Viralnya Cuitan Kristen Gray di Twitter

Kristen Gray namanya. Melalui akunnya yang bernama @kristentootie, wanita berumur 20-an itu mengisahkan tentang kisah hidupnya di Bali. Cerita ia awali dengan penjabaran tentang nasibnya saat di Amerika Serikat, dimana hidupnya terasa berkekurangan. Sepanjang 2019, wanita itu curhat kalau mendapatkan pekerjaan di Amerika sangatlah sulit.

Cuitan Kristen Gray

Tak tahan dengan kondisi itu, akhirnya ia dan kekasihnya yang juga seorang wanita memutuskan membeli tiket penerbangan ke Bali untuk satu kali jalan. Poin pertama yang dipermasalahkan pun muncul. Kristen Gray dan kekasihnya mengurus izin visa untuk berlibur. Namun hanya membeli tiket sekali jalan (bukan pulang-pergi selayaknya orang berlibur).

Cuitan Kristen Gray

Sesampainya di Bali, wanita itu mencoba peruntungan di bidang yang ia kuasai; desain grafis. Ia bercerita bahwa usahanya bisa dibilang penuh perjuangan. Namun dengan kerja kerasnya, ia pun berhasil mencapai stabilitas finansial di Pulau Dewata.

Cuitan Kristen Gray

Kristen Gray begitu puas dengan kehidupan barunya di Indonesia. Ia merasa banyak kebahagiaan yang dapat ditemukan di Bali. Salah satunya keamanan, biaya hidup yang sangat terjangkau sekalipun untuk bermewah-mewah, serta komunitas kulit hitam dan LGBT yang ia rasa begitu pas dengan mimpinya.

Merebaknya pandemi di Indonesia membuat wanita itu harus menetap lebih lama. Hingga menimbulkan asumsi bahwa visa kunjungannya telah kadaluwarsa. Di utas itu pula, Kristen Gray menjual buku yang berisi tips yang memiliki narasi ajakan agar banyak WNA yang pindah dan memulai hidup di Bali.

Muncullah masalah utamanya. Salah seorang warganet yang membeli buku tersebut membeberkan bahwa Kristen Gray memaparkan secara gamblang tentang tips untuk mengakali visa kunjungan ke Indonesia. Hal yang tentunya sangat bertentangan dengan prinsip negara kita yang mengacu pada hukum.

Digorengnya Isu Rasisme Terhadap Kulit Hitam dan LGBT

Cuitan Pendukung Kristen Gray

Bisa ditebak, warganet Indonesia pun mengeluarkan jurus ketikan pedasnya. Mulai dari kritik yang santun hingga hujatan mulai memenuhi beranda akun sosial media Kristen Gray. Opini pun terpecah. Ada yang fokus terhadap kesalahan yang Kristen Gray lakukan, ada yang hanya sekedar melontarkan ledekan rasis dan orientasi seksualnya, bahkan ada juga yang mendukungnya.

Merasa diserang, Kristen Gray dan beberapa warganet lain yang kebanyakan berasal dari luar negeri pun melakukan pembelaan. Lucunya, pembelaan yang dilakukan pun bukannya fokus pada inti konflik.

Kristen Gray malah playing victim (memainkan narasi kalau seakan-akan ia adalah korban) seolah hujatan yang ia dapat tak lain karena dirinya berkulit hitam dan LGBT. Yang menyedihkan, para pendukungnya juga menyebut kalau masyarakat kita terbelakang, tidak berpikiran terbuka, dan dengki dengan kehidupan orang lain. Padahal, Kristen Gray sendiri melanggar hukum.

Fenomena Ini Sejatinya Telah Berjalan Cukup Lama

Konten YouTube Mencari Uang di Bali

Ketika mengetik kata kunci mengenai mencari uang di Bali, YouTube akan menampilkan banyak konten yang dibuat oleh para WNA di sana. Video yang tampil juga telah diunggah cukup lama oleh kreatornya. Hal ini tentu menjadi bukti kalau praktik serupa tentu sudah menjamur cukup lama di Bali.

Akankah Gentrifikasi Terjadi di Bali Kelak?

Kasus Kristen Gray dan banyak warga asing ilegal lainnya seharusnya cukup kuat untuk menjadi alarm bagi Ditjen Imigrasi. Tak dapat disangkal, mungkin hal ini akan tetap terpendam kalau kasus ini tidak viral. Entah sudah berapa banyak kerugian dari pajak yang dialami negara oleh maraknya praktik yang berjalan sejak lama ini.

Di sisi lain, mencuatnya pemberitaan Kristen Gray di media sosial juga harus diperhatikan agar pihak terkait mengambil tindakan preventif guna mencegah gentrifikasi di Bali. Karena bilamana ini terjadi, akan sangat berdampak pada penduduk lokal yang mayoritas penghasilannya tidak sebesar WNA yang menetap di sana.

Secara sederhana, gentrifikasi adalah kondisi dimana nilai (harga) sebidang tanah di sebuah wilayah yang mengalami kenaikan yang signifikan dan timpang dengan penghasilan masyarakat di sana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang memiliki uang lebih banyak dari segi kurs yang memutuskan untuk menetap di wilayah itu.

Ya, Kristen Gray menampar segenap Indonesia dan memperingatkan kita bahwa peluang terjadinya gentrifikasi di Bali sangatlah besar bilamana pemerintah beserta jajaran terkait tidak ambil langkah tegas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam jumpa pers, Jumat (4/12), menjelaskan tema Bali Democracy Forum (BDF) yang akan dilaksanakan pada 10 Desember 2020 adalah demokrasi dan penanganan pandemi Covid-19.Faizasyah menekankan tema tersebut sangat cocok di masa pandemi seperti sekarang ini.

“Bagaimana kita bisa mengaitkan demokrasi dengan penanganan Covid. Kita ingin mendengar respon dari berbagai negara dan bagaimana mereka mencoba mengatasi tantangan dari Covid dan kembali membangun berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sehingga ada satu proses pemulihan. Kita ingin melihat ketahanan dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi dan juga mengatasi Covid itu sendiri,” kata Faizasyah.

Menurut Faizasyah keikutsertaan negara-negara yang selama ini aktif di BDF dibatasi. Jumlah peserta yang bisa hadir di ruang sidang hanya 50 orang dan selebihnya harus mengikuti secara virtual di manapun, termasuk di Bali, Jakarta atau negara masing-masing. BDF kali ini akan diikuti duta-duta besar negara anggota BDF yang berkedudukan di Jakarta dan tidak ada perwakilan yang datang dari negara peserta.

Dia menambahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan membuka BDF dan sambutan juga akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Direktur Jenderal WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Acara kemudian akan dilanjutkan dengan panel menteri luar negeri akan menyampaikan pengalaman negara masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.

Faizasyah mengatakan hasil yang diharapkan dari BDF adalah menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan pendiri BDF. Acara ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19.

Alasan BDF tetap digelar secara hibrid, lanjut Faizasyah, adalah untuk menggeliatkan kembali perekonomian Bali dan memungkinkan para duta besar yang datang bisa melihat langsung kesiapan Bali dalam membuka kembali wisatanya.

Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Yusron Ambary mengatakan pihaknya berencana menyelenggarakan tur diplomatik bagi para duta besar yang menghadiri acara Bali Democracy Forum di Bali pada 11 Desember.

Kegiatan itu antara lain berupa penjelasan singkat dari Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Bali, dan Kementerian Luar negeri terkait persiapan Bali membuka kembali daerah wisatanya. Di sesi sore, para duta besar akan mengunjungi Pura Uluwatu dan Garuda Wishnu Kencana.

Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menjelaskan BDF merupakan forum untuk saling belajar dan memberikan pengalaman terbaik dalam menjalankan demokrasi. Pada BDF kali ini, negara-negara anggota bisa saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Hanya saja, menurut Rezasyah, belum diketahui apakah BDF tahun ini akan melahirkan kesepakatan strategis tentang Covid-19.

“Misalnya bagaimana menciptakan suatu posisi bersama menghadapi negara-negara produsen. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya monopoli dalam pembuatan vaksin, kemudian mencegah jangan sampai negara-negara sedang berkembang itu tidak mempunyai posisi tawar dalam hal vaksin dikuasai oleh negara-negara maju,” ujar Rezasyah.

Karena itu, Rezasyah berharap BDF tahun ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak akan menjadikan negara-negara berkembang sebagai korban dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama urusan distribusi vaksin Covid-19. Untuk makin meningkatkan pengaruh dari kesepakatan BDF terkait vaksin Covid-19, ia mengatakan perlu bekerja sama dalam forum-forum regional lainnya, seperti Gerakan Non-Blok dan ASEAN. [fw/ab]