MALUTPOST.TERNATE Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara resmi memasukkan tiga laporan pengaduan kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Tiga laporan tersebut, mulai dari laporan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terhadap anggota KPU Kepsul inisial ISB alias Ivan dengan tanda terima dokumen di DKPP Nomor 01-21/SET-02-1/2021. Kedua, laporan Bawaslu Kepsul terhadap Ketua dan Anggota KPU Kepsul dengan tanda terima dokumen dengan nomor 02-21/SET-02-1/2021. Ketiga, laporan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) terhadap anggota KPU Haltim inisial AF atau Ahmad dengan tanda terima dokumen Nomor 03-21/SET-02-1/2021.

“Iya, Bawaslu Provinsi sudah memasukkan tiga laporan pengaduan etik ke DKPP. Selanjutnya adalah menjadi kewenangan DKPP untuk melakukan verifikasi kembali terkait dengan berkas atau dokumen yang sudah kita masukan,” ujar Kabag Hukum Bawaslu Malut yang juga selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Malut, Irwanto Djurumudi, kemarin (21/1).

Irwanti kembali menjelaskan, tiga laporan tersebut pada umumnya menyangkut dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 lalu. ISB alias Ivan dilaporkan ke DKPP karena diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali.

Kemudian, Ketua dan Anggota KPU Kepsul dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah. “Sementara AF alias Ahmad dilaporkan ke DKPP lantaran menyatakan tidak sah pada 5 surat suara yang tercoblos simetris,” pungkas Irwanto. (mg-01/jfr)

MALUTPOST.TERNATE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) akhirnya melengkapi laporan dugaan pelanggaran ode etik oknum anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepsul, Ivan Sulabesi Buamona (ISB), dan telah memasukkannya ke Bawaslu Malut malam tadi. Laporan aduan tersebut diterima Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bawaslu Malut Irwanto Djurumudi. Ia menyebutkan, ada dua laporan aduan yang dimasukkan Bawaslu Kepulauan Sula. Tidak hanya terhadap ISB, melainkan juga seluruh komisioner KPU Kepsul

Dia mengatakan, laporan pertama yakni terhadap ISB yang diduga mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk membiarkan pendamping pemilih disabilitas mencoblos lebih dari satu kali pada hari H pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu. Kemudian yang kedua adalah pengaduan terhadap seluruh komisioner KPU Kepsul yang tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU yang dikeluarkan Bawaslu untuk TPS 1,2,3,4,5, Desa Mangoli, dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah terkait pemungutan suara 9 Desember lalu.

“Jadi, ada dua laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang sudah kami terima dari Bawaslu Kepulauan Sula,” ucap Irwanto saat ditemui diruang kerjanya malam tadi. Irwanto yang juga Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKKP wilayah Malut bilang, berkas tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada 19 Januari pekan depan. “Kita akan segera sampaikan ke DKPP, rencananya tanggal 19 Januari,” tandasnya. (mg-01/jfr)

MALUTPOST-JAILOLO. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Halmahera Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Senin ( 21/12). Aksi ini dilakukan atas bentuk kekecewaan terhadap komisioner Bawaslu yang terkesan tidak profesional dalam menindaklanjuti berbagai laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada pelaksanaa Pilkada 9 Desember lalu.

“Sebagai lembaga yang hadir untuk mengawasi dan memastikan jalannya pemilukada di daerah ini berjalan aman tanpa gaduh akibat kecurangan, maka Bawaslu harus benar-benar hadir dan ada sebagai Bawaslu Halbar, bukan sebagai Bawaslu milik sekelompok orang atau milik pribadi,” tandas Koordinator Lapangan (Korlap) Sahrir Jasmin dalam orasinya.

Dalam pelaksanaan pilkada, banyak dipenuhi segala macam infromasi buruk Diantaranya, informasi tentang adanya kecurangan pemilu, keberpihakan Bawaslu terhadap pasangan calon tertentu, intimidasi, kekerasan simbolis, sampai pada ancam-mengancam yang melibatkan antar pendukung pasangan calon. “Banyak kasus yang sampai saat ini masih hidup diruang publik dan tumbuh subur dalam pikiran masyarakat. Seperti foto uang dalam kopor,video bagi-bagi uang disertai kartu nama dan masih banyak contoh lainnya. Tapi tidak satupun bisa dijelaskan komisioner Bawaslu halbar,” ungkapnya.

Massa juga menyampaikan, kegaduhan semakin memuncak tatkala munculnya sebuah postingan di sosial media pribadi milik Nikode Mus David yang notabenenya adalah Ketua Komisi II DPRD Halbar. Yang menyebutkan ada bukti visual percakapan salah satu komisioner Bawaslu, dengan seseorang yang akan diputar nanti di sidang MK. “Postingan bernada tuduhan ini harus diseriusi oleh Bawaslu denagn melaporkan ke pihak kepolisian, tidak boleh tidak,” katanya.

Karena itu, massa mengancam jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka akan melaporkan komisioner Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan SKPP, agar segera mencopot seluruh komisioner Bawaslu. “Kami akan buat laporan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan DKPP jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti,” tegasnya. (din/met)

MALUTPOST-SANANA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) bakal panggil Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepsul, Julkifli Umasangaji, untuk klarifikasi terkait dugaan keterlibatan politik praktis.

Kordinator Divisi Pengawas Bawaslu Kepsul Risman Buamona dikonfirmasi Malut Post mengakui, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan yang bersangkutan. “Sudah ada laporan. Nanti Bawaslu akan kaji dulu sebelum dipleno. Jik hasil kajian memenuhi ussur pelanggaran maka yang bersangkutan akan dipanggil untuk klarifikasi,” katanya kemarin (23/11).

Julkifli dilaporkan ke Bawaslu lantaran diduga terlibat membantu kepentingan politik calon Bupati Kepsul, Hendrata Thes. Hal ini terkuak dalam konferensi pers yang disampaikan pemilik Qit Hotel Desa Wai Ipa, Aloan Ipa Minggu (22/11).

Aloan membenarkan jika Julkifli bersama salah satu stafnya datangi kediaman Aloan dan memberi uang senilai Rp22,5 juta. Atas perintah Hendrata. “Itu pasca kampanye di Wai Ipa beberapa waktu lalu . Mereka membawa uang yang dijanjikan Hendrata sebesar Rp22,5 juta. Mereka berikan kepada saya. Tapi saya tidak tahu uang itu apakah biaya tim atau biaya sewa hotel,” ungkap Aloan. Sementara itu Julkifli dikonfirmasi Malut Post membantah pernyataan Aloan tersebut. Menurut Julkifli, dirinya dirinya tidak tahu-menahu terkait dengan pemberian uang kepada Aloan. “Itu tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa,” kilahnya. Ditanya apakah dirinya pernah bertemu langsung dengan Aloan, dia tidak direspons. (cr-01/onk)

MALUTPOST-TERNATE. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate Kifli Sahlan memastikan akan memproses salah satu stafnya, yang disebutkan kepala BKPSDM Kota Ternate, Junus Yau, sebagai oknum yang telah melakukan intimidasi terhadap pegawai Pemkot di bagian BPKAD Kota Ternate.

Karena itu Kifli meminta pegawai yang mengaku diintimidasi oleh oknum staf Bawaslu berinisial ZU, agar membuat laporan hukum ke lembaga penegak hukum atau langsung ke Bawaslu “Kami persilahkan pegawai laporkan,” pintanya. Kendati begitu, Kifli mengatakan, Penelusuran dilakukan staf Bawaslu merupakan prosedur yang diperintahkan undang-undang, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.

Sementara kasus yang ditelusuri adalah tindak lanjut dugaan pelanggaran sebagaimana yang telah diberitakan media, dengan menyebut nama kepala BPKSDM, Junus Yau. “Karena itu, silahkan yang bersangkutan merasa diintimidasi, segera laporkan, biar jelas. Kami akan proses staf kami, dan kalaupun terbukti maka staf kami akan diberikan sanksi tegas,” tandasnya.

“Tapi kalau staf kami tidak terbukti, maka kami akan menempuh jalur hukum. Karena ini soal citra lembaga Bawaslu Kota Ternate,” tegasnya mengakhiri. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Beberapa pegawai di internal BPKAD, mengaku mendapat intimidasi dari salah satu staf di internal Bawaslu Kota Ternate, berinisial ZU.

Para pegawai BPKAD ini mengaku, mereka ditelepon ZU dan meminta mereka memberikan keterangan secara jujur, terkait seputar pemanggilan Kepala BPKAD Junus Yau di ruang kerjanya.

Atas tindakan ZU ini, sebanyak tiga pegawai BPKAD merasa tersinggung. Karena ZU dianggap melakukan intimidasi atas nama Bawaslu, dengan memaksa agar ketiga pegawai membuat pengakuan. Kepala BPKAD Junus Yau, membenarkan perbuatan yang dilakukan ZU tersebut. Junus mengatakan, jika Bawaslu mencurigai atau menduga perbuatannya melanggar ketentuan, maka dapat membuat pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Begitu juga para pegawai lainnya.

“Jangan lewat telepon dan menakut-nakuti pegawai. Kesannya tidak baik, karena Bawaslu lembaga terhormat,” katanya.

Junus mengaku tindakan ZU sangat disayangkan, karena dirinya hanya sebatas staf, bukan anggota Bawaslu. “Kalau memang saya melakukan kesalahan, laporkan saja ke lembaga berwenang. Saya siap menyampaikan kalrifikasi jika dipanggil. Tapi jangan dengan cara meneror pegawai seperti itu. Sebab pegawai juga paham dengan aturan dan etika seorang ASN,” tandasnya.

Kendati begitu, Junus mengaku, ada beberapa ASN yang melaksanakan pelanggaran netralitas. Setelah diperiksa Panwas dan direkomendasikan ke KASN, KASN telah menindaklanjuti dan meminta agar BPKPAD melakukan pemeriksaan kembali. Jika terbukti, maka akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Surat rekomendasi KASN itu, terdapat lima pegawai Pemkot yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Kami akan panggil lagi mereka untuk meminta klarifikasi, jika memang terbukti akan ada sanksi tegas,” tukasnya.

Terpisah ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan, saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat informasi tersebut. Ia membenarkan ZU merupakan pegawai Bawaslu. Ia berjanji akan minta klarifikasi.

“Saya akan rapat dan minta klarifikasi ke yang bersangkutan dulu. Barulah tahu bagaimana kebenarannya,” tukasnya. (udy/yun)