Sejumlah kalangan menolak wacana vaksinasi COVID-19 mandiri untuk kalangan bisnis yang diusulkan oleh pemerintah karena akan menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh akses vasinasi, terutama bagi kelompok rentan.

Direktur Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengungkapkan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan vaksinasi mandiri karena ketersediaan vaksin COVID-19, baik secara global maupun domestik, masih sangat terbatas.

Mengutip penjelasan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Olivia mengatakan per 17 Februari 2021, 75 persen suplai vaksin COVID-19 di dunia baru digunakan oleh sepuluh negara. Sementara masih ada 130 negara yang bahkan belum mendapatkan dosis pertama.

Di Tanah Air, ujar Olivia, vaksinasi tahap ketiga pada Mei-Juli dengan target kelompok rentan membutuhkan 146,7 juta dosis, sedangkan jumlah pengadaan baru 102 juta. Jadi, masih ada kekurangan sekitar 40 juta dosis yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Maka rekomendasi kami, tentunya untuk menunda skema vaksin mandiri ini. Pemerintah dapat fokus untuk upaya untuk pengadaan bagi kelompok rentan dengan merek apapun yang sudah terbukti aman dan efikasinya sesuai dengan standar WHO,” kata Olivia dalam telekonferensi pers di Jakarta, Minggu (21/2).

Pemerintah, ujar Olivia, juga harus memperbaiki sistem pendataan dan strategi lainnya, serta mengutamakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lansia untuk menjangkau kelompok tersebut.

Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Erri Suprijadi berusia 70 tahun meninggalkan tenda setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di sebuah puskesmas di Jakarta, 8 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Selain itu, pemerintah ujar Olivia harus tetap fokus mengoptimalkan penanganan pandemi dengan strategi “3T” (testing, tracing, dan treatment), serta “3M” (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah kemungkinan akan membuka opsi vaksinasi COVID-19 mandiri agar perusahaan-perusahaan bisa memvaksinasi para karyawan. Alasan Jokowi, kebijakan itu bisa mempercepat vaksinasi, sehingga herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Rekomendasi WHO

Dalam kesempatan yang sama, Senior Advisor on Gender and Youth di WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Diah Saminarsih menuturkan, bahwa menurut WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), kelompok masyarakat rentan harus menjadi prioritas dalam program vaksinasi massal COVID-19.

Hal itu sesuai dengan kampanye untuk persamaan hak vaksinasi (campaign for vaccine equity) yang dikeluarkan WHO pada 19 Februari bahwa keadilan dari sudut kesehatan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam pembangunan kesehatan. Jika hal itu tidak terjadi, kelompok masyarakat rentan akan semakin terpinggirkan khususnya dalam program vaksinasi massal COVID-19 ini.

“Jadi tadi prinsip health equity bahwa kelompok populasi rentan kita anggap adalah orang yang mau mengambil buah apel dengan tinggi badan lebih rendah. Jadi, dia yang harus diberikan bantuan tempat berpijak yang lebih tinggi. Jadi prinsip itu yang tidak boleh kita hilangkan,” tuturnya.

Oleh karena itu, WHO, ujarnya telah membuat Covax Facility untuk membantu negara-negara yang tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan cepat.

Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)


Para pedagang di Pasar Tanah Abang menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam kegiatan vaksinasi massal, Jakarta, 18 Februari 2021. (Foto: Achmad Ibrahim/AP)

Peran Swasta

Pendiri KawalCovid19, Elina Ciptadi, mengatakan pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19, tetapi bukan dalam pengadaan vaksin.

Ia mencontohkan, pihak swasta dapat menyediakan tempat yang luas untuk program vaksinasi massal bagi kelompok prioritas. Pihak swasta juga bisa membantu pemerintah mendata masyarakat yang akan menjalani vaksinasi, misalnya, mendata kelompok lansia.

“Ini contoh saja. Yang namanya gotong-royong itu seperti ini. Jadi, pihak-pihak selain pemerintah bergotong-royong untuk mempercepat vaksinasi ke kelompok-kelompok yang prioritas,” ungkap Elina.

Menurutnya apabila skema vaksin mandiri ini tetap dijalankan dalam waktu dekat, bisa dipastikan pemerintah akan kewalahan dalam pengawasan program tersebut.

“Sementara banyak wacana yang kita dengar di luar itu adalah misalnya Maret vaksin mandiri, sudah bisa dijalankan. Lho, kalau Maret berarti lansia masih disuntik, kemudian bagaimana dengan pelayan publik seperti guru?” kata Olivia.

“Nah, bijak kah itu dilakukan sekarang ketika memonitor satu sistem saja itu masih ada banyak gap untuk perbaikan?” ujarnya.

Anggaran Kesehatan

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira, menduga opsi vaksinasi COVID-19 mandiri itu tercetus karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menopang krisis di sektor kesehatan.

“Masalahnya pemerintah ini mengalami kesalahan dalam alokasi anggaran. Contoh, anggaran belanja kesehatan itu bukan nomor satu yang paling tinggi padahal kita mengalami krisis kesehatan. Anggaran perlindungan sosial juga bukan nomor satu paling tinggi,” ungkap Bhima.

Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)


Seorang tenaga kesehatan menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Januari 2021. (Foto: Umarul Faruq/Antara Foto via Reuters)

Ia menjelaskan, sektor infrastruktur mendapat anggaran paling besar dalam APBN 2021. Disusul belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang.

Untuk infrastruktur, kata Bhima, anggarannya naik menjadi Rp441 triliun dari Rp281 triliun di 2020. Anggaran untuk Kementerian Pertahanan juga naik menjadi Rp137 triliun, dan anggaran di Kepolisian naik menjadi Rp112 triliun, sedangkan anggaran kesehatan justru turun menjadi Rp170 triliun pada tahun ini.

“Jadi sebenarnya tidak benar alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk melakukan vaksinasi secara lebih cepat, membeli vaksin dengan kualitas lebih baik misalnya tingkat efikasinya,” jelasnya.

Menurut, argumen itu tidak berdasarkarena sebenarnya banyak pos anggaran yang masih bisa digeser,”

Pertanyaannya, kata Bhima, apakah pemerintah mau merelakan beberapa pos yang tidak penting dan segera, digeser karena tekanan dari industri.

Lanjutnya, ia pun menyangsikan perusahaan-perusahaan besar akan menggratiskan vaksinasi kepada para karyawannya. Menurutnya, hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri di kalangan karyawan, karena banyak gaji yang dipotong atau bahkan tidak dibayarkan pada masa pandemi ini.

“Mereka khawatir sudah dipotong iuran BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tapera juga plus nanti kalau vaksinasi mandiri, yaitu dibebankan kepada karyawan. Berapa banyak sisa dari pendapatan karyawan yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari-harinya kalau sudah ditambah pengurangan gaji untuk vaksin?” tanya Bhima. [gi/ft]

MALUT POST – TERNATE. Polda Maluku Utara (Malut) terus berupaya melakukan penanganan Covid-19. Setelah launcing Lomba Kampung Tangguh Kie Raha, Jumat (5/2) lalu, Kapolda Malut Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K kembali memimpin kegiatan bakti sosial. Berupa pembagian paket sembako dan penyemprotan desinfektan. Langkah ini dilakukan selain untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, juga sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan ini digelar Sabtu (6/2) akhir pekan kemarin.

Bantuan sosial yang dibagikan berupa paket sambako serta bingkisan berisi alat protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sementara lokasi penyemprotan disinfektan dipusatkan pada lokasi wisata di Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Selain Kapolda, kegiatan itu juga dihadiri para pejabat utama Polda Malut dan Kapolres Ternate.

Kegiatan Baksos sendiri, dimulai dengan penyerahan paket sambako dan pemakaian masker secara simbolis oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K kepada masyarakat di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate.

Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Adip Rojika. S.I.K, M.H mengatakan, pada Jumat (5/2) lalu, Lomba Kampung Tangguh sudah di-lauching oleh Gubernur dan Kapolda Malut. Lamba ini merupakan salah satu langkah untuk menggelorakan pencegahan dan penanganan Covid-19 di masyarakat Malut.

Setelah di-launching, saat ini seluruh Kampung Tangguh yang ada di Maluku Utara meningkatkan kegiatan sesuai dengan tujuan dibentuknya Kampung Tangguh. “Setelah launching Kampung Tangguh, dilanjutkan dengan baksos dan penyemprotan disinfektan yang merupakan upaya-upaya Polda Malut dalam pencegahan Covid-19,” tandas Juru Bicara Polda Malut ini.

Pelaksanaan baksos ini, sambungnya, berupa pembagian bingkisan yang berisi alat, obat-obatan dan vitamin, 30 karung beras dan 50 dus paket sambako. Baksos ini berlangsung di tiga titik, yaitu, kawasan pantai Sulamadaha, kawasan pemukiman penduduk di Kelurahan Sulamadaha serta masyaerakat Kelurahan Takome Danau Tolire. “Penyemprotan disinfektan sasarannya di tempat-tempat yang menjadi titi keramaian warga seperti warung makan, fasilitas publik, lokasi objek pariwisata seperti di Sulamadaha, Jikomalamo dan Danau Tolire,” terangnya.

Dengan dilaksanakannya bakti sosial ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang mempunyai kelebihann rezeki untuk berbagi, bersedekah untuk bersama-sama meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. “Melalui kegiatan ini juga berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi dan patuh untuk penarapan 5M (memakai masker, mencuci tangan, mencegah kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas). Bila masyarakat semakin sadar maka langkah pencegahan Covid-19 akan semakin baik,” pungkas Kabid Humas. (rls/rul/*)

MALUTPOST.SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) meminta semua pihak untuk menekan angka penyebaran Corona Virus (Covid-19).

Hal ini disampaikan AGK saat memberikan sambutan di acara Launching Kampung Tangguh Kieraha, di lokasi wisata puncak Ngade, Jumat (5/2).

AGK mengutarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut memberikan dukungan penuh atas terbentuknya Kampung Tangguh Kieraha yang dimotori Kepolisian Daerah (Polda) Malut dalam mencegah penanganan Corona Virus.

Karena menurut AGK, bagaimanapun covid-19 belum diketahui kapan berakhir. “Covid-19 belum berakhir, karena bertambahnya penularan. Jika terus meningkat, maka hanya satu kata yakni bersinergi bersatu dalam mencegah pandemi,”ungkapnya.

Gubernur dua periode ini menyatakan, prediksi awal covid-19 berakhir 2020. Namun faktanya, di tahun ini justru bertambah. Dikatakan, tak satupun menginginkan jumlah orang terpapar karena selama ini tiga hal penting sudah dilakukan yakni mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak.

Selain itu seluruh pihak diminta oleh negara melakukan swab massal dan vaksin, namun kasus masih tetap bertambah. “Olehnya itu, pembentukan kampung tangguh adalah salah satu langkah posistif dalam mencegah penyebaran covid-19,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku, melaunching Kampung Tangguh Kieraha adalah bentuk perhatian Kapolda Maluku Utara terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, kepada pihak yang ditugaskan untuk penanganan covid-19, dapat melaksanakan tugas dengan baik. “Agar tujuan bapak Kapolri bisa berhasil. “Agar tujuan bapak Kapolri bisa berhasil. Jumlah covid bisa ditekan dan kondisi bisa kembali normal untuk negara dan bangsa kita tercinta,” pungkasnya. (din/jfr)

MALUT POST – TIDORE. Pelaksanaan program vaksinasi terhadap tenaga medis di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 50 persen Juru bicara setgas Covid-19, Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salima mengemukakan, hingga saat ini, tenaga kesehatan di Kota Tidore yang telah mendapat vaksinasi sebanyak 639.

Jika mengacu pada sasaran SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) pusat dan provinsi maka sudah hampir 50 persen tenaga kesehatan di Tikep yang telah divaksin. “Itu pun beberapa fasilitas kesehatan yang laporannya belum masuk, per hari ini (kemarin,red),” kata Saiful, saat dikonfirmasi, Kamis (4/2).

Saiful menambahkan, 639 tenaga kesehatan itu divaksin pada tahapan dosis pertama. Disampaikan itu, pihaknya juga telah melakukan vaksinasi dosis kedua terhadap tenaga kesehatan sebanyak 96 orang. “Vaksinasi dosis kedua suda dimulai sejak 2 Februari 2021 kemarin,” akunya.

Sebanyak 735 tenaga kesehatan yang telah divaksin itu tersebar di 13 fasilitas kesehatan di Tikep, yakni di 10 puskesmas dan rumah sakit. Selama vaksinasi, kendala yang ditemukan itu hanya berupa beberapa tenaga kesehatan yang tidak memenuhi syarat untuk divaksin atau tidak lolos dalam tahap skrining (pemeriksaan).

Hal itu disebabkan karena beberapa tenaga kesehatan itu memiliki gejala seperti batuk dan beringus bahkan ada beberapa orang yang memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, asma dan lain-lain. Sehingga vaksinasi terhadap mereka ditunda. “Jika kondisi mereka sudah stabil maka akan divaksin. Tapi kalau kondisi mereka belum stabil maka ditunda,” katanya mengakhiri. (aby/jfr)

MALUTPOST.JAILOLO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halmahera Barat merencanakan pelaksanaan vaksin kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan 10 Pejabat Daerah, Rabu (10/2) pekan depan. Kesiapan pencanangan ini, Dinkes selaku instansi teknis mulai mendistribusikan vaksin ke masing-masing puskesmas yang diawali di Puskesmas Jailolo, Sahu dan Sahu Timur, Senin (1/2) lalu.

Sementara Puskesmas Sidangoli dan Bobaneigo Jailolo Timur, pendistribusian dilakukan pada Selasa (2/2). Puskesmas Ibu Selatan, Ibu dan Tabaru dilakukan pada Rabu (3/2) kemarin, dan Puskesmas Loloda didistribusikan Kamis (4/2), hari ini. “Rencananya saat pencanangan vaksin 10 Februari untuk tenaga kesehatan itu langsung diikutkan dengan 10 pejabat daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit yang dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Tenaga Kesehatan yang akan divaksin 981 orang, yang tersebar di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas Kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja difasilitas kesehatan, baik yang berstatus nakes maupun non kesehatan akan divaksin,” ungkapnya. Untuk tenaga vaksinator di Puskesmas juga sudah disiapkan. Nakes ini teknisnya harus ada sms plus atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi.

Setelah mendapatkan pemberitahuan, barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Hampir sebagian besar Nakes sudah menerima pemberitahuan tersebut,” ungkapnya, sembari mengatakan semua yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik nakes maupun non nakes sudah siap divaksin.

Diketahui, jatah vaksin Sinovac yang didistribusikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Malut ke Halmahera Barat itu 1.840 dosis yang ditampung di gudang farmasi Desa Guemadu Kecamatan Jailolo. Vaksin ini sebagian besarnya sudah didistribusikan ke masing-masing Puskesmas. (met)

4 Staf Positif Covid-19

MALUTPOST.SOFIFI – Kantor Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku Utara (Malut) tiba-tiba ditutup selama 14 hari. Ini menyusul empat orang staf dinyatakan positif Covid-19.

Empat staf tersebut positif Covid-19 diketahui setelah melakukan Swab Test tahap pertama bersama 26 staf lainnya di RSUD Chasan Boesoerie. “Iya ada empat orang staf Distan Malut,” ucap M. Rizal Ismail Ketika dikonfirmasi, Kamis (28/1).

Mantan Pjs Bupati Halbar ini menambahkan, jumlah ASN Distan sebanyak 197 orang dan honorer sebanyak 47 orang. Swab Test tahap pertama sudah dilakukan 30 orang termasuk dirinya. “Semua ASN Distan akan di-swab guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di internal Distan khususnya dan di Pemprov umumnya,” katanya.

Mantan Kadis Pertanian Pemkab Pulau Morotai ini menegaskan, setelah 4 orang staf dinyatakan positif Covid-19, pihaknya langsung menutup aktivitas perkantoran selama 14 hari demi mencegah munculnya klaster baru penyebaran covid di Distan. “Aktivitas kantor ditutup 14 hari, terhitung 28 Januari hingga 19 Februari. Aktivitas kantor dilakukan dari rumah, sehingga aktivitas penting bisa dilakukan secara virtual,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, pada pemeriksaan RT-PCR, Kamis lalu, sebanyak 12 ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut terkonfirmasi positif Covid-19. Jika ditambah dengan ASN di Pemprov Malut yang terkonfirmasi positif sudah sebanyak 16 orang. (din/jfr)

MALUTPOST.TERNATE – Rapid Antigen sebagai syarat untuk pelaku perjalanan, dari dan ke Maluku Utara (Malut) diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Babullah Ternate Agus Heryianto menuturkan, surat edaran perpanjangan jaksa Masa Berlaku Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sudah diterima Selasa (26/1) lalu.

“Pemberlakuan surat itu mulai 27 Januari – 8 Februari tahun 2021,” kata Agus. Dia menjelaskan SE Nomor 10 merupakan kelanjutan dari SE Nomor 3 tahun 2021, yang berlaku dari tanggal 9-25 Januari. Menurut dia, kebijakan itu diperpanjang karena angka kasus Covid-19 masih tinggi. Kebijakan ini sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi.

Selama pemberlakuan surat edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (physical distansing) dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body, yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (seating arrangement) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut (load factor).

Sebagaimana diatur dalam SE Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan tiga baris kursi 3 seat row yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang mendadak mengalami gangguan kesehatan pada saat penerbangan (in-flight). “Ini instruksi dari pusat jadi daerah tetap tindaklanjut,” jelasnya. Untuk diketahui sejak penerapan aturan ini pertama kali 9 Januari lalu, Bandara Baabullah melakukan rapid antigen. (tr-02/onk)

MALUTPOST.JAILOLO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Maluku Utara mendistribusikan jatah vaksin Sinovac ke Halmahera Barat, Selasa (26/1). Jumlahnya 1.840 dosis yang ditampung di gudang farmasi Desa Guemadu Kecamatan Jailolo.

Tak seperti biasanya, petugas Dinkes Malut yang mengawal vaksin ke Halbar ini ‘disemprot’ Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halbar Rosfintje Kalengit dan Kabag Sumda Polres Halbar AKP Paulus Trimaresa karena tidak dikoordinasikan. “Soal vaksin ini kami di Polres Halbar selalu rapatkan dengan Forkopimda terkait teknis pelaksanaannya. Jadi sangat disayangkan kalau saat vaksinnya datang tidak berkoordinasi dengan kami,” tandasnya.

Rosfintje mengatakan, jika Pemprov berkoordinasi maka Pemkab Halbar akan berkoordinasi dengan Forkompinda untuk menjemput vaksin asal China itu hingga dibawa ke tempat penampungan gudang farmasi. “Kalau tanpa koordinasi dan mendadak seperti ini, maka dari pihak kepolisian pun tidak akan datang,” terangnya. Sementara hal yang sama juga disampaikan Kabag Sumda Polres Halbar AKP Paulus Trimaresa. Paulus menyayangkan sikap petugas Dinkes Malut. “Atas instruksi Kapolri setiap jajaran Polda dan polres siap mengawal pendistribusian vaksin virus corona (Covid-19). Tetapi yang ada saat ini kami di polres Halbar justru tidak diikordinasi saat vaksin tiba di Halbar,” tandasnya.

Rosfintje mengatakan setelah diterimanya vaksin ini, dalam waktu dekat akan dikoordinasikan dengan pemda maupun puskesmas terkait kesiapan pelaksanaanya. “Vaksin yang disitribusikan tahap pertama ini untuk 981 tenaga kesehatan (Nakes) termasuk 10 Pejabat Daerah,” ungkapnya.

Jumlah Nakes yang akan divaksin ini terdiri dari tenaga kesehatan di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja di fasilitas kesehatan baik yang berstatus tenaga kesehatan maupun non kesehatan akan divaksin,” ucapnya. Selan itu, tenaga vaksinator di masing-masing puskesmas juga mulai disiapkan. Untuk Nakes ini teknisnya harus ada SMS Plus atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi.

Setelah mendapatkan pemberitahuan barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Saat ini sudah ada sebagian di puskesmas yang sudah menerima pemberitahuan tersebut,” katanya. (met)

Untuk pertama kalinya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kapasitas tes swab PCR di tanah air sudah melebihi standar yang ditentukan oleh WHO, yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tesyang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, tingginya kapasitas tes boleh jadi karena terlalu seringnya pejabat pemerintah menjalani tes, sementara kenyataan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum. Ia mencontohkan dalam satu minggu ia bisa menjalani tes swab PCR sebanyak lima kali sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

“Emang benar kaya gitu? Testing kan gak gitu harusnya. Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi hadap Presiden seperti Budi Gunadi Sadikin. Nanti tercapai standar WHO 1 per 1000 orang per minggu, tapi tidak ada gunannya secara epidemiologi. Seperti itu yang harus diberesin,” ungkap Budi dalam acara ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi, seperti dikutip, Jumat (22/1).

Budi tidak menjelaskan berapa kira-kira jumlah tes yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan apakah jumlah itu secara signifikan mempengaruhi total jumlah tes secara nasional yang sering digambarkan sebagai kapasitas tes.

Menurut Budi, sesuai dengan pernyataan WHO, mengatasi pandemi bukan hanya dengan melakukan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan saja,namun juga mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat, katanya, perlu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia yakin, lambat laun masyarakat akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi.

Lika-Liku Program Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi tidak mudah. Ia menjelaskan delapan provinsi mengembalikan vaksin Covid-19 ke pusat. Padahal, dalam tahap pertama ada 1,2 juta dosis vaksin yang harus segera dikirim.

Hal ini terjadi, ujar Budi, karena lemari-lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19, sudah penuh oleh vaksin-vaksin regular seperti vaksin Polio, TBC, dan Difteri yang tidak dipakai pada tahun lalu atau tertunda karena terjadinya pandemi. Setiap tahun, setidaknya Indonesia melakukan vaksinasi reguler sebanyak 150-200 juta dosis.

Maka dari itu, Budi pun menggandeng pihak swasta seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma untuk ikut membantu pendistribusian. Mereka diharapkan bisa ikut menyediakan lemari pendingin untuk bisa menyimpan vaksin Covid-19.

Data Kemenkes Diakui Budi Tidak Akurat

Dalam program vaksinasi massal Covid-19 ini, Budi mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya. Ia malah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendata penerima vaksin Covid-19.

“Untuk datanya karena sudah kapok, saya gak mau lagi pakai data Kementerian Kesehatan. Saya putuskan ambil data dari KPU aja lah, manual. Itu kan kemarin daerah Jawa Barat baru (menggelar) pemilihan, kayak-nya itu yang paling current,” ungkap Budi.

Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Sementara itu dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/1) Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sudah 132 ribu orang yang divaksinasi dalam program vaksinasi massal Covid-19 bagi tenaga kesehatan hingga 21 Januari 2021 pukul 13.00 WIB. Tenaga kesehatan ini tersebar di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Jumlah tersebut, ujar Nadia, masih 22 persen dari target 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap kedua, diharapkan sebanyak 888.282 tenaga kesehatan bisa segera divaksin.

“Terdapat 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan di antaranya merupakan penyintas Covid-19, atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, sehingga kami dapat mencapai target sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” jelas Nadia.

Cara Kerja Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengklarifikasi kabar Bupati Sleman Sri Purnomo yang positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Ia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac berisi virus yang dimatikan atau inactivated virus. Jadi menurutnya, hampir tidak mungkin vaksin tersebut yang menyebabkan Sri Purnomo positif Covid-19.

“Jika melihat rentang waktu dari bapak bupati, maka sangat mungkin pada saat bapak bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi Covid-19, di mana tentunya sudah terpapar virus Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada lima sampai dengan enam hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada 14 Januari sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Nadia menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan, karena sistem imunitas tubuh memerlukan waktu paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut.

Suntikan pertama, jelasnya dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang akan dilanjutkan dengan suntikan kedua, untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini akan memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa yang akan datang.

“Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah tiga minggu suntikan kedua. Untuk itu, perlu dipahami, meskipun kita sudah divaksinasi Covid-19 masih ada resiko terpapar virus Covid-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan, bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ab]

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rentang waktu 1-18 Januari telah terjadi 154 bencana alam di tanah air. Ia menjelaskan bencana yang terjadi kebanyakan adalah banjir, angin ribut dan longsor dan telah mengakibatkan 140 orang tewas dan hampir 800 orang luka-luka.

Dengan total kumulatif kasus Covid-19 sebanyak 927.380, Wiku mengatakan peristiwa bencana alam akan meningkatkan laju perebakan virus corona, terutama di area pengungsian karena sulitnya menerapkan protokol kesehatan.

“Keadaan yang berdesakan saat berada di tempat evakuasi bisa menyebabkan tempat tersebut menjadi pusat infeksi virus corona. Ancaman ini menjadi beban ganda di mana umumnya di pengungsian akan meningkat penyakit-penyakit umum lain, seperti gangguan pencernaan diare atau stres,” ungkap Wiku dalam telekonferensi pers, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (19/1).

Guna mencegah terjadinya penularan Covid-19, ujar Wiku, pihaknya telah menggelar tes swab antigen secara massal di wilayah-wilayah terdampak bencana, salah satunya di Majene, Sulawesi Barat. Nantinya, pengungsi yang reaktif akan dirujuk ke dinas kesehatan setempat untuk dirawat lebih lanjut.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Graha BNPB , Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. (Foto: VOA/Ghita)

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Graha BNPB , Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. (Foto: VOA/Ghita)

Satgas, katanya juga,akan memisahkan lokasi pengungsian antara kelompok rentan yakni usia lanjut dan penderita komorbid dengan kelompok usia muda.

“Dan paling penting, melakukan evakuasi berdasarkan penggolongan orang terdampak Covid-19. Sebaiknya pasien Covid1-9 tidak dirawat di daerah dengan risiko bencana tinggi agar tidak perlu dilakukan mobilisasi pasien pada saat bencana terjadi. BPBD dan pemda perlu menyiapkan protokol evakuasi khusus untuk melakukan evakuasi pasien dan pekerja medisnya. BPBD perlu berkoordinasi dengan dinkes agar memiliki data dan mengetahui lokasi-lokasi kasus positif yang tinggal di area terdampak bencana,” jelasnya.

Ia juga mengimbau kepada pemda terdampak bencana untuk membuat tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA) khusus bagi penderita Covid-19 secara terpisah dengan warga yang sehat.

Lonjakan Kasus Covid-19 Disinyalir Akibat Delay Data

Dalam kesempatan ini, Wiku menjelaskan per 17 Januari 2021 terjadi kenaikan kasus sebesar 27,5 persen dibandingkan minggu lalu. Angka ini menunjukkan kenaikan kasus yang paling tinggi selama terjadinya pandemi di Indonesia, mengingat lonjakan kasus sebelumnya berkisar antara 10-15 persen per minggu.

Seorang tentara sedang disuntik vaksin Covid-19 di sebuah puskesmas di Lambaro, Aceh, Senin, 18 Januari 2021. (Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP)

Seorang tentara sedang disuntik vaksin Covid-19 di sebuah puskesmas di Lambaro, Aceh, Senin, 18 Januari 2021. (Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP)

“Dengan demikian angka ini mencatatkan tren kasus positif mingguan yang sudah meningkat selama 12 minggu berturut-turut. Pada minggu sebelumnya saya menyampaikan kasus harian 9.000-10.000 kasus adalah angka yang sangat tinggi namun ternyata di minggu ini kita mengalami penambahan angka harian mencapai 14 ribu kasus, hal ini tidak boleh dan tidak dapat ditoleransi,” ungkap Wiku.

Wiku mengklaim bahwa kenaikan kasus terjadi akibat verifikasi data yang terlambat sehingga mengakibatkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah.

“Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi terhadap delay atau keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang tidak real time maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif,” paparnya.

Adapun kenaikan kasus paling tinggi pada pekan ini terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Kasus kematian pada pekan ini juga meningkat secara drastis, yakni sebesar 37,4 persen dibandingkan pekan lalu. Tercatat ada 306 kematian dalam kurun 24 jam pada pekan ini. Lima provinsi dengan tingkat kematian tertinggi yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, angka kesembuhan naik 8,2 persen dibandingkan minggu lalu. Meskipun naik, kata Wiku, angka ini tidak sebanding dengan kenaikan kasus positif dan kasus kematian yang meningkat secara signifikan.

Adapun, lima provinsi yang mencatatkan angka kesembuhan tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tenga, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Zona Risiko Covid-19

Perkembangan zona risiko Covid-19 di Indonesia bergerak ke arah yang memburuk. Wiku mencatat daerah dengan risiko tinggi atau zona merah naik drastis menjadi 108 dari semula 70 kabupaten/kota. Kemudian daerah dengan risiko sedang atau zona oranye turun dari pekan lalu menjadi 437 kabupaten/kota. Sedangkan zona kuning juga turun menjadi 45 kabupaten/kota.

“Namun, penurunan zona oranye-kuning tidak sepadan dengan peningkatan pada zona merah yang sangat drastis. Hal ini berarti perkembangan Covid-19 terus mengalami perkembangan ke arah yang tidak diharapkan,” jelasnya.

Jumlah Testing Capai Standar WHO

Kapasitas tes Swab PCR di Indonesia, ujar Wiku, kini sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Tes PCR bagi ASN Pemkot Solo di Kompleks Balaikota Solo, Sabtu, 18 Juli 2020. (Foto : Pemkot Surakarta)

Tes PCR bagi ASN Pemkot Solo di Kompleks Balaikota Solo, Sabtu, 18 Juli 2020. (Foto : Pemkot Surakarta)

Meski begitu, hal tersebut harus terus ditingkatkan karena angka testing ini tidak merata di seluruh Indonesia. Ia pun berharap kepada daerah-daerah untuk terus memasifkan testing untuk deteksi dini, agar laju penularan bisa ditekan.

“Saya pun mengimbau kedepannya, kesuksesan upaya testing kita ini memiliki indikator yang lebih maju yaitu pemerataan, sekaligus memperkuat pemeriksaan pada kontak erat, hal ini dimaksudkan untuk dapat tepat menjaring populasi yang berpotensi terpapar dengan pendeteksian dini sehingga dapat dilakukan penanganan sesegera mungkin,” tuturnya. [gi//ab]