MALUTPOST.TERNATE – Setelah sukses mengantarkan beberapa kader menduduki kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara (Malut), mulai bicara mempersiapkan kader menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 mendatang.

PKB sendiri pada Pilkada 2020 kemarin, berhasil memenangkan pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate, dua daerah yang memiliki jumlah pemilihan terbanyak dari 10 Kabupaten/Kota. Selain itu, PKB juga menang di Pulau Taliabu meskipun tampil sebagai partai pendukung.

Dari keberhasilan itu, Sekretaris Wilayah (Sekwil) PKB Abdul Malik Silia, optimis Pilgub 2024 nanti, PKB mampu mendorong kader terbaik untuk ikut bertarung merebut kursi nomor satu di Malut

“PKB mengincar kemenangan Pilpres dan Pilgub. PKB mulai mematangkan persiapannya. Salah satunya dengan mempersiapkan kader-kader istimewa. Bisa saja kalah di Pilpres. tapi kalau pilgub optimis bisa menang,” tandas mantan ketua KNPI Kota Ternate tersebut.

Lebih jauh, aktivis Muhammadiyah ini menambahkan, dalam waktu dekat ini PKB juga akan menggelar musyawarah cabang (Muscab) secara serentak di Provinsi Maluku Utara (Malut). “Untuk Muscab akan digelar secepatnya. Malut punya keistimewaan untuk ini. Jadi setelah prosesi PSU di Halut, barulah muscab diagendakan,” tukasnya. (mg-01/udy)

MALUT-POST DARUBAH Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Pulau morotai, komitmen terus meningkatkan arah pembangunan yang yang berkualitas, sesuai visi misi yang diusung bupati dan wakil bupati.

Hal itu disampaikan H. Asrun padoman, Wakil bupatih (wabup) pulau morotai, saat membuka musyawara perencanan pembangunan (musrenbang), di aulah hotel perdana, kawasan darame, kecamatan morotai selatan (Morsel), satu (17/04) akhir pekan kemarin.

Ashrun mengatakan, musrenbang merupakan momentun penting untuk menyatukan pola pikir dari berbagai unsur sebagai pelaku pembangunan, serta mengintegrasikan dngan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta bersifat sektoral. ” musrenbang juga bakal menjadi masukan yang sangat penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten pulau morotai 2022 yang selanjutnya akan di jadikan acuan dalam penyusunank kebijakan umum angaran (KUA) tahun 2022 serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2022, ” katanya.

Dalam proses menyusun RKPD tahun 2022, dia berharap seluruh pimpinan dan aparatur perangkat daerah serta unsur stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovativ ” perangakt daerah harus mampumengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur, ” katanya.

sementara itu, rektor Unipas Morotai, Irfan Hi. Abd Rahman selaku pembicara tentang arah pendidikan tinggi di pulau morotai, menyotori sejumlah sistim pengelolaan pendidikan.”morotai mesti memiliki peta jalan pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi (PT) kedua, harus ada regulasi yang mewajibkan kal;angan industri atau calon penguna lulusan untuk berinvestasi, baik dalam bentuk pendanaan maupun dalam hal penyusunan kurikulum di PT. ketiga, pemda harus memberikan dukungan program merdeka beljar dan kampus merdeka bagi PT untuk mengaplikasikan program mahasiswa magang, kerja prakter di desa dan dunia industri. keempat, penyediaan saran prasarana yang memadai. keelim, dapat menjadikan Universitas pasifik sebagain model pendidikan tinggi yang berkualitas,” jelas rektor menutup. (cr04/lid)

MALUT-POST TERNATE Kanwil Ditjen perbendaharaan (DJPB) provinsi maluku utara (Malut), terus meningkatkan perannya sebagai national treasurer dan Chief Economist didaerah.

Salah satu agenda yang dijalnkan adalah perkuatan sinergi dengan pemerintah daerah , dalam hal ini anggota DPRD malut. untuk itu kanwil DJPB malut bersama anggota DPRD provinsi maluku utara mengadakan Focus grup Discussion ( FGD) dengan tema, “percepatan dana transfer ke daerah.” kegiatan ini dilaksakan jumat (16/) di aula kanwil DJPb malut.

Percepatan dana transfer kedaerah menjadi tema yang menarik karena dana transfer komponen penyambung terbesar pada pendapatan malut. dalam kegiatan FGD tersebut, kepala kanwil DJPb malut bayu Andy prasetyamengataka,progres alokasi dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) di malut.

Alokasi TKDD tahun 2021 provinsi malut termasuk seluruh kabupaten dan kota sesuai dengan PMK nomor 17/ PMK.07/2021 sebesar RP 10,28 terliriun, dan realisasi sampai dengan triwulan I mencapai RP 2,45 triliun atau mencapai 23,4 persen.

” Khusus pemprov malut alokasi dana transfer pusat ke daerah tahn 2021 sebesar RP 2,20 triliun, dan realisasi sampai dengan triwulan I mencapai RP 519,52 miliar atau mencapai 23, I persen, ” jelas bayu.

Bayu juga memaparkan perkembangan penyaluran KUR dan UMi di malut. program KUR diharapkan dapat meningkatkan ekonimi malut dengan menggerakan UMKM tandpa melupakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola UMKM itu sendri.

Dia menambahkan peran legislatif menjadi penting untuk mendorong pemerintah daerah termasuk SKPD mengakselerasi realisasi dana transfer di malut.

Anggota banggar DPRD malut dalam FGD ini menyampaikan bahwa data otentik dari kanwil DPJb malut akan digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan percepatan penyaluran dana transfer pusat ke daerah.

Selanjutnya kedepan perlu diadakan kegiatan diskusi spesifik terkait peningkatan penyaluran KUR dan UMi di malut, karena program KUR merupakn program yang menyentuh secara ril masyarakat, kecil dan diharapkan mampu ikut berkontribusi meningkatkan pertumbuhan sektor produktif di malut.

Di akhir acara, diserahkan kajian fiskal regional kanwil DPJb malut 2020 kepda DPRD, yang memuat kajian kondisi fiskal dan kajian potensi sektor unggulan di malut. ( cr-02/onk)

Pemberhentian Sebagai KTUN yang sah dan harus dipatuhi

MALUT-POST TERNATE -PJ wali kota ternate ternate, hasyim daeng barang yang menyurat ke kejaksaan tinggi maluku utara. surat tersebut, penjabat meminta pendapat hukum mengenai SK yang sudah ditandatanganinya, terkait pemberhentian direktur PDAM kota ternate, Abdul Gani hatari.

hasyim mengatakan, pendapat kejaksaan melalui asisten pidana umum bahwa, secara hukum hal tersebut sah.

Ini sebagaimana isi surat pendapat hukum jaksa pengacara Negara ( JPN ) tertanggal 8 April, tentang pemberhentian Abdul Gani hatari dari jabatan Direktur PDAM, oleh PJ walikota ternate hasyim daeng barang.

Isi surat pendapat tersebut menyimpulkan, surat nomor 36/VI/KT/2021 tanggal 6 april 2021 tentang pemberhentian Direktur PDAM kota ternate merupakan keputusan tata usah negara ( KTUN ) yang bersifat konkre, induvidual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorng yaitu pemberhentian dari jabatan Direktur, Abdul Gani hatari. pemberlakuan surat nomor 36/VI/KT/2021 tersebut sebagai KTUN adalah sah dan harus di patuhi.

Keputusan TUN hanya bisa dibatalkan dengan dibatalkan atau di cabut sendri oleh jabatan TUN yang mengeluarkan KTUN ( PJ wali kota ternate ), atau di gugat sebagai sengketa TUN dan/ atau dibatalkan oleh peradilan tata uasah negara ( PTUN ).

” Maka dia ( Dirut PDAM, red ) harus taat hukum. kalau misalnya dia tidak mnerima SK saya, maka ada jalur hukum yang harus di tempuh yaitu ke PTUN ,” kata hasyim, sabtu (10/4). kadis ESDM maluku utara ini menambahkan, jika Abdul Gani hatari tidak meninggalkan ruangan Direktur PDAM, maka hal ini menunjukan satu etika yang tidak baik. pasalnya, menurut hasyim, perusahaan PDAM bukan milik keluarga melainkan milik daerah.

” Kita melakukan evaluasi sudah sesuia dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku. yang jelas, kita akan mengirim surat teguran. kalau memang Dirut PDAM tidak mau kluar dari ruangan, biar masyarakat menilai.karena sebenarnya hal ini akan menghambat,” ujarnya.

menurut hasyim, pergantian Dirut PDAM dari Abdul Gani hatari ke thamrin alwi berdasarkan penilaian kinerja, bukan karena ada tendensi pribadi apalagi unsur politik.” kita mau tegas tapi dia orang tua. kita berfikir karna dia juga lebih tua, seharusnya beliau lebih paham terkait aturan. intinya harus lengowo lah,”ujarnya

Setiap jabatan yang di embankan seseorang akan berakhir. sehingga jika seseorng tidak melepaskan sebuah jabatan, maka itu adalah hal yang lucu. “jabatan saya juga akan berakhir pada 26 april nanti. masa sya mau terus menerus duduk di kantor wali kota, itu tidak mungkin,” pungkasnya. (tr-01/yun)

MALUT POST – TERNATE. Meski sudah di copot dari jabatan direktur utama PDAM, tapi Abdul Gani hatari masih ditetap ngotot untuk tidak mau meningkalkan ruanganya. hatari masih bersikeras, dengan alsan merunjuk pada SK wali kota sebelumnya yakni masa jabatan berakhir pada tahun 2023.

Sikap keras dirut ini menuai respons dari wakil ketua komisi I zainul rahman menurutnya, PDAM merupakan salah satu perusahaan milik daerah, yang kuasa pemilik modal adalah kepada daerah, baik penjabat maupun definitif karena itu, jika PJ walikota melakukan pencopotan dirut PDAM itu merupakan hak prerogatif.

Apalagi pencopotan bukan alasan suka tidak suka melainkan pada kinerjanya, termasuk jika alasan dirut yang saat ini tengah menjalani proses hukum.

“untuk masalah hukum ini sudah jauh-jauh hari kami meninta waklikota sebelumnya, agar memberhentikan sementara. biar AGHIfokus menghadapi masalah hukum ,” ungkapnya.

Kata zainur, DPRD menghormasi asas praduga tak bersalah,tetapi manejemen PDAM juga harus tetap koko. sebeb PDAM ini menyangkut dengan pelayanandasar kepada masyarakat yakni air bersi menurutnya PDAM di beberapa bulan belakangan ini, sering mendapat sorotan publik terkait dengan pelayanan. artinya, adanya pelayanan yang kurang maksimal kepda masyrakat .

“Adanya infomasi juga bahwa ,manajemen yang tidak akur. meskipun mitra dengan komisi II, tetapi terkait dengan pelayanan publik,maka komisi I pun ukit menyoroti sejak awal,”sebutnya.

kata zainur,dirut PDAM harus lewogo dengan keputusan PJ walikota dirut tidak menerima atau menganggap keputusan PJ itu keliru, silakan menenpuh hukum administrasi negara.

“Jika manejemen mengalami masalah akan berdampak pada proses pelayanan masyarakat. hal ini yang tidak dinginkan oleh DPRD kami tidak mau masyarakt yang menjadi korban,” tutupnya. (tr-03/yun)

Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.