MALUTPOST.TIDORE – Pengelola Dana Desa (DD) sepanjang tahun 2020 di hampir semua desa, buruk sehingga menyisakan masalah. Ini berdasarkan temuan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Tikep. Masalah yang ditemukan cenderung berkaitan dengan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Parahnya lagi, seluruh BUMDes di Tikep tidak beroperasi. Demikian diakui kepala DPMD, Abdul Rasid, KAmis (21/1). Dikatakan Abdul, pengelolaan BUMDes memang tidak serius. Bagaimana tidak. Penyertaan modal yang diterima tidak dikelola secara baik bahkan digunakan semena-mena tanpa ada laporan pertanggungjawaban.

“Ini yang jadi temuan. Pengelola BUMDes hanya berharap setelah uang diambil. laporan pertanggungjawabannya nanti akan dibuat Kades atau bendahara Desa. Akhirnya banyak pelanggaran disitu,” ungkap Abdul saat ditemui di ruang kerjanya.

Padahal kata Abdul, anggaran penyertaan modal untuk BUMDes lumayan besar. Bisa mencapai Rp 500 hingga Rp 700 juta. Bahkan lanjut Rasyid, lebih parah lagi bila program BUMDes dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes). Sebab di Musdes anggaran BUMDes cenderung diatur untuk kepentingan orang per orang.

“Jadi penyertaan modal tahun 2020 kemarin di hampir semua Desa itu bermasalah. Yang lebih parah lagi belum ada landasan hukum tentang anggaran penyertaan modal ke BUMDes,” pungkasnya. (aby/aji)