Sejak awal pandemi, para aktivis kebebasan menduga akan ada dampak dari situasi penuh pembatasan bagi demokrasi. Setidaknya, kekhawatiran itu terbukti di Indonesia, Thailand dan Malaysia.

Contoh paling mudah untuk tindakan ini adalah larangan penyelenggaraan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah dengan alasan risiko penularan COVID-19. Dalam konteks Indonesia, apa yang terjadi dengan sejumlah organisasi yang sudah dinyatakan dilarang, juga sedikit banyak berkaitan. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, menyebut pemerintah mengambil keuntungan politik dari kebijakan pembatasan sosial.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya kira, kita bisa mengatakan bahwa pembatasan berdemonstrasi dan bentuk lain dari pengumpulan massa, karena alasan-alasan terkait pandemi untuk mencegah penularan. Tetapi saya pikir, pemerintah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengontrol lebih kepada pihak oposisi,” kata Bambang.

Hari Selasa (13/4), tiga akademisi dari Indonesia, Thailand dan Malaysia berbicara dalam diskusi daring mengenai demokratisasi di era COVID-19. Diskusi ini diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Ketiga negara mengalami pergolakan politik yang berbeda sepanjang pandemi ini, tetapi memiliki sejumlah kemiripan situasi.

Apa yang disampaikan Bambang Eka adalah jawaban atas pertanyaan yang disampaikan VOA mengenai alasan pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas, apakah benar-benar karena alasan kesehatan, atau ada kemungkinan karena ingin membatasi gejolak politik.

Dikatakan Bambang, karena komposisi politik pasca Pemilu 2019 tidak menghadirkan oposisi kuat di parlemen, maka peran ini kini lebih banyak berada di jalanan. Meski mengaku tidak selamanya setuju gerakan massa di jalan, Bambang menyadari berkumpul memberikan tekanan politik pada pemerintah, dan kini menjadi pilihan utama. Karena itulah, upaya untuk menekan kelompok yang sering menggelar aksi semacam ini dilakukan, seperti yang terjadi pada Front Pembela Islam (FPI).

“Karena opisisi di parlemen tidak efektif, kita membutuhkan model lain untuk mengontrol kebijakan pemerintah dan bagaimana berpartisipasi dalam kebijakan itu. Saya percaya pemerintah mengambil keuntungan dari situasi pandemi ini, untuk mengontrol gerakan rakyat, khususnya demonstrasi kepada pemerintah pusat,” tambah Bambang Eka.

Polisi membongkar papan nama di markas besar organisasi garis keras Indonesia FPI di Jakarta pada 30 Desember 2020, setelah pemerintah melarang kelompok itu melakukan kegiatan apa pun. (Foto: AFP)

 

Polisi membongkar papan nama di markas besar organisasi garis keras Indonesia FPI di Jakarta pada 30 Desember 2020, setelah pemerintah melarang kelompok itu melakukan kegiatan apa pun. (Foto: AFP)

FPI sendiri telah dilarang pemerintah, dan pimpinan organisasi ini sedang menghadapi sejumlah tuntutan di pengadilan, di antaranya terkait pelanggaran aturan pembatasan sosial. Namun, ada banyak kegiatan serupa yang dilakukan pada periode yang sama oleh organisasi atau tokoh-tokoh lain yang luput dari tuntutan hukum sampai saat ini.

Oposisi Online di Thailand

Kondisi kurang lebih sama juga terjadi di Thailand, seperti dipaparkan Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo.

Dia mengatakan, ada dua kubu politik saat ini di Thailand, yaitu kelompok pendukung pemerintah dan kerajaan, serta oposisi di seberangnya. Kelompok pertama banyak didominasi warga negara berusia lanjut, sedangkan generasi muda menjadi motor gerakan menentang pemerintah.

Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo, Thailand, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo, Thailand, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Demonstrasi yang digelar dengan pengumpulan massa relatif besar, kata Naprathansuk, terkonsentrasi setidaknya pada tiga isu utama. Ketiganya adalah reformasi kerajaan, turunnya pemerintah yang saat ini berkuasa, dan referendum untuk reformasi konstitusi.

Gerakan oposisi, lanjutnya, memanfaatkan media sosial secara efektif, baik untuk membangun perlawanan politik secara online, maupun mengumpulkan massa.

Naprathansuk menekankan Thailand saat ini mengalami pembatasan kebebasan berpendapat, khususnya yang berseberangan dengan pemerintah. Kondisi ini menjadi problem yang serius, apalagi pemerintah melakukan tekanan itu dengan otorisasi terkait COVID-19.

“Pemerintah menggunakan status darurat nasional, yang jika sudah ditetapkan maka rakyat tidak bisa berkumpul untuk melakukan protes terutama dalam rangka menyampaikan kritik. Pemerintah menggunakan kontrolnya dengan alasan bahwa jika rakyat berkumpul bersama, maka bisa memperluas penularan COVID-19,” ujar Naprathansuk.

Aktivis pro-demokrasi menunjukkan simbol perlawanan tiga jari saat unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Rabu, 24 Maret 2021. (Foto: AP)

 

Aktivis pro-demokrasi menunjukkan simbol perlawanan tiga jari saat unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Rabu, 24 Maret 2021. (Foto: AP)

Demonstrasi dan pengumpulan massa kini dianggap melanggar hukum, dan polisi dengan mudah bisa menangkap mereka. Sejumlah politisi di Thailand, yang melakukan protes terhadap pemerintah, telah dipenjara.

Sebagai upaya untuk tetap menyampaikan aspirasi, generasi muda yang mempelopori gerakan oposisi lebih banyak menggunakan media sosial. Mereka juga membangun saluran-saluran online, yang memudahkan penyebaran ide kelompok oposisi sekaligus media komunikasi dengan para politisi.

“Generasi muda bergabung dengan sebuah game di aplikasi, dan di dalamnya mereka bisa menunjukkan sikap politik mereka, dan melancarkan protes di sosial media,” lanjut Naprathansuk.

Di sisi lain, pemerintah pun memilih strategi yang sama, dengan apa yang saat ini disebut sebagai information operation. Ini adalah upaya pemerintah untuk mendiskreditkan para pemrotes. Naprathansuk menyebut apa yang terjadi menjadi semacam perang sosial media di Thailand.

Gejolak Politik Malaysia

Di Malaysia, pandemi juga menjadi warna dari gejolak politik yang terjadi. Pada 24 Februari 2020, secara mengejutkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad mengundurkan diri dan mengakhiri kekuasaan koalisi Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin, tokoh Partai Pribumi Bersatu Malaysia muncul sebagai penggantinya melalui koalisi Perikatan Nasional (PN).

Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia yang juga berbicara dalam diskusi ini mengurai bagaimana COVID-19 menjadi bagian dari turbulensi kepempimpinan di sana.

Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

 

Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saat ini ada kemunduran demokrasi, khususnya terkait penundaan pertemuan parlemen dan ada krisis yang tidak selesai terkait tokoh-tokoh politik, dan debat mengenai kebijakan politik pemerintahan sejak PN mengambil alih pemerintahan,” kata Por.

Penerapan hukum juga tidak berjalan baik, ditandai dengan kritis atas sanski tidak adil bagi rakyat biasa dan politisi, ketika sama-sama dinilai melanggar aturan terkait pembatasan sosial. Kecenderungan xenophobia juga meningkat. Jika awalnya para wisatawan dari China menjadi sasaran, kebencian terhadap orang asing ini kemudian beralih kepada para pekerja migran.

Por Heong menilai, para politisi di Malaysia hanya tertarik untuk berebut kekuasaan di pemerintahan, tetapi tidak memiliki kepemimpinan yang cukup. Kondisi ini membawa dampak, seperti yang dialami oleh sektor kesehatan. Menurut Por Heong, meskipun Malaysia memiliki Kementerian Kesehatan yang berfungsi baik dan dikelola para profesional, kisruh politik dan menguatnya gelombang xenophobia terus berlanjut. [ns/ab]

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam jumpa pers, Jumat (4/12), menjelaskan tema Bali Democracy Forum (BDF) yang akan dilaksanakan pada 10 Desember 2020 adalah demokrasi dan penanganan pandemi Covid-19.Faizasyah menekankan tema tersebut sangat cocok di masa pandemi seperti sekarang ini.

“Bagaimana kita bisa mengaitkan demokrasi dengan penanganan Covid. Kita ingin mendengar respon dari berbagai negara dan bagaimana mereka mencoba mengatasi tantangan dari Covid dan kembali membangun berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sehingga ada satu proses pemulihan. Kita ingin melihat ketahanan dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi dan juga mengatasi Covid itu sendiri,” kata Faizasyah.

Menurut Faizasyah keikutsertaan negara-negara yang selama ini aktif di BDF dibatasi. Jumlah peserta yang bisa hadir di ruang sidang hanya 50 orang dan selebihnya harus mengikuti secara virtual di manapun, termasuk di Bali, Jakarta atau negara masing-masing. BDF kali ini akan diikuti duta-duta besar negara anggota BDF yang berkedudukan di Jakarta dan tidak ada perwakilan yang datang dari negara peserta.

Dia menambahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan membuka BDF dan sambutan juga akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Direktur Jenderal WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Acara kemudian akan dilanjutkan dengan panel menteri luar negeri akan menyampaikan pengalaman negara masing-masing dalam penanganan pandemi Covid-19.

Faizasyah mengatakan hasil yang diharapkan dari BDF adalah menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan pendiri BDF. Acara ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19.

Alasan BDF tetap digelar secara hibrid, lanjut Faizasyah, adalah untuk menggeliatkan kembali perekonomian Bali dan memungkinkan para duta besar yang datang bisa melihat langsung kesiapan Bali dalam membuka kembali wisatanya.

Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Yusron Ambary mengatakan pihaknya berencana menyelenggarakan tur diplomatik bagi para duta besar yang menghadiri acara Bali Democracy Forum di Bali pada 11 Desember.

Kegiatan itu antara lain berupa penjelasan singkat dari Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Bali, dan Kementerian Luar negeri terkait persiapan Bali membuka kembali daerah wisatanya. Di sesi sore, para duta besar akan mengunjungi Pura Uluwatu dan Garuda Wishnu Kencana.

Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menjelaskan BDF merupakan forum untuk saling belajar dan memberikan pengalaman terbaik dalam menjalankan demokrasi. Pada BDF kali ini, negara-negara anggota bisa saling belajar dan berbagi pengalaman mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Hanya saja, menurut Rezasyah, belum diketahui apakah BDF tahun ini akan melahirkan kesepakatan strategis tentang Covid-19.

“Misalnya bagaimana menciptakan suatu posisi bersama menghadapi negara-negara produsen. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya monopoli dalam pembuatan vaksin, kemudian mencegah jangan sampai negara-negara sedang berkembang itu tidak mempunyai posisi tawar dalam hal vaksin dikuasai oleh negara-negara maju,” ujar Rezasyah.

Karena itu, Rezasyah berharap BDF tahun ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak akan menjadikan negara-negara berkembang sebagai korban dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama urusan distribusi vaksin Covid-19. Untuk makin meningkatkan pengaruh dari kesepakatan BDF terkait vaksin Covid-19, ia mengatakan perlu bekerja sama dalam forum-forum regional lainnya, seperti Gerakan Non-Blok dan ASEAN. [fw/ab]