MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

Pemerintah Indonesia hari Minggu (28/2) mengatakan “sangat prihatin” dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar dan menyerukan aparat keamanan untuk menahan diri. Berbagai laporan menyebutkan, sedikitnya 18 orang tewas ketika polisi menindak keras para demonstran pada Minggu (28/2).

“Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk,” kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

Polisi melepaskan tembakan terhadap para pengunjuk rasa Minggu (28/2). Itu merupakan hari paling berdarah dalam aksi protes berminggu-minggu yang bertujuan menolak kudeta militer 1 Februari.

Indonesia memimpin ASEAN dalam upayanya untuk mengatasi gejolak politik yang pecah di Myanmar, setelah militer merebut kekuasaan serta menahan pemimpin Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh lain.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rabu (24/2) mengatakan telah mengadakan perundingan intensif, baik dengan militer Myanmar dan perwakilan pemerintah yang terguling. [vm/jm]

MALUTPOST.TERNATE – Keberadaan galian C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat, mendapatkan penolakan dari mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan front peduli alam Ternate ini melakukan protes, Selasa (23/2) kemarin. Mereka menggelar aksi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Koordinator aksi Ilham Yahya mengatakan, keberadaan galian C sudah cacat hukum. Ia menilai, proyek tersebut berakibat terancamnya pemukiman warga sekitar. Ancaman tersebut terjadi jika hujan deras, maka akan terancam longsor. Bahkan akibat dari galian tersebut, rumah warga atas nama Hasan pun retak dan hingga kini belum juga diperbaiki.

“Tuntutan kami yakni tutup galian C yang berada di Kelurahan Tobololo. Kemudian, segera merenovasi rumah warga yang terdampak, bangun talud dan saluran air serta rehabilitasi kawasan yang sudah rusak,” ujarnya.

Masa aksi ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Toni Sachrudin Pontoh. Toni mengatakan, tindakan penolakan ini perlu diapresiasi, sebab masih ada yang mau peduli terhadap lingkungan. Secara tidak langsung hal ini dapat membantu DLH untuk menindak para pelaku usaha yang membandel. Langkah DLH sudah menutup aktivitas galian C, Minggu (21/2) kemarin.

“Akan DLH telusuri. Sementara sudah masuk ke tata ruang Dinas PUPR. Ada ketentuan hukum dalam surat pemberhentian bagi para pelaku usaha yang membandel. Jika masih ada operasi, maka akan diserahkan ke Tipiter agar diproses lebih lanjut,” terangnya.

Tidak hanya di DLH, massa aksi juga bergerak ke gedung DPRD Kota Ternate, dan menemui komisi III. Wakil ketua komisi III H. Fahri Bachdar mengatakan, ada beberapa tuntutan massa aksi, diantaranya, menutup aktivitas galian C, rehabilitasi kawasan, perbaikan rumah yang terdampak mapun pembuatan talud. Untuk itu, DPRD akan mengagendakan melakukan rapat gabungan komisi untuk memanggil semua pihak. Mulai dari ketua TKPRD, DLH, Kepala DPMPST dan Lurah Tobololo. “Akan dipanggil semua pihak untuk dimintai keterangan,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Pelayanan pembayaran pajak dan retribusi di Kota Ternate dihentikan. Pasalnya, kantor Bagian Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), digembok pegawai internal BP2RD. Alhasil, kantor layanan pendapatan daerah itu tidak bisa lagi melakukan aktifitas sebagaimana biasanya.

Sikap nekat pegawai ini, karena terlambat dibayarkan tunjangan para pegawai tahun 2020, termasuk upah honor pegai PTT. Langkah penutupan kantor oleh pegawai ini mengundang perhatian publik. Pasalnya, BP2RD selama ini, dikenal dengan SKPD yang berprestasi. Indikatornya setiap tahun selalu melampaui target penerimaan pajak. Namun dibalik prestasi tersebut, ternyata pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka.

“Insentif pegawai triwulan IV seharusnya paling lambat Desember sudah dibayar. Sekarang sudah masuk pertengahan Januari belum juga terbayar. Kami kesal dengan hak-hak kami yang sampai sekarang tidak dibayar,” kata salah satu pegawai yang meminta namanya tidak disebutkan. Keluhan keterlambatan pembayaran ini, menurut pegawai, telah disampaikan ke kepala BP2RD Amadyani Abdurahman. Namun tidak ada solusi kepastian dibayarkan.

Alhasil, kesabaran pegawai pun habis, terpaksa mogok kerja. “Tidak hanya insentif tapi juga TTP di bulan Desember itu sampai sekarang tidak dibayar. Padahal tugas kami sudah laksanakan, bahkan penagihan pajak tahun ini capaiannya melampaui 100 persen. Kenapa hak kami tidak diperhatikan,” sambung pegawai tersebut. Sembari mengatakan, mogok akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan. sampai insentif dan TTP dibayarkan.

Sekretaris BP2RD Kota Ternate Jufri Ali saat ditemui menjelaskan persoalan yang tengah terjadi pada puluhan pegawainya. Ia mengaku, BP2RD sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah namun hasinya masih nihil. “Menurutnya, untuk mencairkan honorarium para pegawai, masih menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi Maluku Utara.

“Tadi saya sudah koordinasi dengan asisten III dan Kepala Keuangan, katanya akan cair tahun ini juga, hanya saja menunggu SK,” sambung Jufri. Menurut Jufri, di BP2RD terdapat PTT yang untuk mengambil gajinya butuh SK. Masalahnya, hingga kini SK tahun 2021 belum juga terbit.

“Saya sudah koordinasikan juga dengan pimpinan dan pegawai, agar kantor bisa dibuka kembali. Tapi suara terbanyak mereka, yakni Senin baru dibuka. Tapi saya berpikir ini akan mengganggu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagimana diketahui, jumlah pegawai di BP2RD sendiri sebanyak 155 orang. Jumlah itu terdiri dari ASN sebanyak 155 orang dan 40 orang PTT. Kepala BP2RD Ahmadyani Abdurahman saat pemalangan kantor berlangsung tidak terlihat. Bahkan adik kandung Burhan Abdurahman ini, ketika dikonfirmasi telepon tidak menjawab.

Menanggapi tuntutan pegawai BP2RD tersebut, Ketua Komisi, I Zainul Rahman mengatakan, pada prinsipnya DPRD mendukung kesejahteraan para pegawai. Ia minta masalah tersebut perlu mendapat perhatian bersama, termasuk Pemerintah Kota Ternate.

“Tapi kalau bisa, dibicarakan dengan baik. Sebab yang menjadi korban yakni masyarakat secara umum. Dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Kalau ini terus dibiarkan, maka akan jadi preseden buruk serta tidak menutup kemugkinan akan dilakukan oleh pegawai di OPD lain,” tutupnya. (udi/mg03/yun)

Tak ada yang mengira kalau asal mula demonstrasi Hongkong yang sedang cukup viral di berita internasional saat ini berawal dari hal sepele. Bisa dibilang, peristiwa ini adalah salah satu contoh dari butterfly effect atau efek kupu-kupu, dimana sebuah peristiwa yang terjadi mengakibatkan peristiwa besar, yang bahkan dapat mengubah sejarah.

Infografik; Asal Mula Demonstrasi Hongkong
Infografik; Asal Mula Demonstrasi Hongkong

Awal Mula

Pada 17 Februari 2018, Chan Tong-kai alias Chen Tongjia membunuh pacarnya yang bernama Amber Poon Hiu-wing alias Pan Xiaoying di Taipei, Taiwan. Ia dan pacarnya berasal dari Hongkong dan sedang pergi berlibur di Taiwan. Di Taipei, Chan Tong-kai dan Poon Hiu-wing terlibat pertengkaran besar.

Di tengah pertengkaran, Poon Hiu-wing mengaku bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah anak dari Chan Tong-kai, ia bahkan menunjukkan rekaman video tak senonohnya bersama mantan kekasihnya. Naik pitam, Chan Tong-kai pun membunuh pacarnya. Jenazah kekasihnya ia masukkan ke dalam koper dan dibuang ke Sungai Tamsui. Setelah itu, Chan Tong-kai pulang ke Hongkong.

Rekaman CCTV Chan Tong-kai Membawa Jenazah Kekasihnya dalam Koper
Chan Tong-kai tertangkap CCTV membawa jenazah kekasihnya di dalam koper

Orangtua Poon Hiu-wing yang khawatir pun melaporkan keberadaan anaknya yang sudah beberapa hari hilang kepada kepolisian Hongkong. Setelah serangkaian investigasi, akhirnya polisi menemukan titik terang. Chan Tong-kai dipanggil oleh pihak kepolisian dan ia mengaku telah membunuh Poon Hiu-wing di Taiwan.

Akar Permasalahan

Demonstrasi Penolakan Ekstradisi di Hongkong
Demonstrasi Penolakan Ekstradisi di Hongkong (Sumber: BBC)

Di sinilah masalahnya dimulai. Kejahatan itu dilakukan Chan Tong-kai di Taiwan yang merupakan kawasan diluar yuridiksi Hongkong. Dengan demikian, kejahatan yang dilakukannya tidak dapat diadili di Hongkong, melainkan hanya bisa di Taiwan. Akan tetapi, Taiwan dan Hongkong tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

Perlu diketahui, Hongkong merupakan wilayah spesial yang diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997. Namun setelah penyerahan itu, Hongkong tetap memiliki otonomi khusus, sehingga memiliki hukum yang berbeda dengan China daratan.

Usulan China akan pengadaan Undang-undang Ekstradisi antar China, Taiwan, dan Hongkong ditafsirkan sebagai kesempatan untuk China dalam memperkuat pengaruhnya atas Hongkong. Para aktivis pro-demokrasi khawatir jika UU ini disahkan, maka akan banyak aktivis pro-demokrasi yang ditangkap oleh otoritas China dan akan diadili sesuai hukum komunis di China daratan.

Demonstrasi Besar-besaran

Demonstrasi Hongkong Memanas pada 2019
Demonstrasi Hongkong Memanas pada 2019 (Sumber: Wikipedia)

Untuk menolak usulan Undang-undang Ekstradisi tersebut, protes dan demonstrasi besar-besaran pun terjadi. Bahkan sampai hari ini, protes tersebut belum juga usai. Akibat demonstrasi, situasi di Hongkong mencekam. Ekonomi melemah, keamanan menurun drastis, Hongkong seakan dilumpuhkan oleh karena konflik politik di sana.

Chan Tong-kai mungkin tidak akan menyangka, aksi kriminal yang ia lakukan akan membuat buku Sejarah di Hongkong menjadi lebih tebal. Tahun 2019 hingga sekarang tentunya akan menjadi tahun yang tak akan dilupakan warga Hongkong. Dimana akibat pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda labil sukses menciptakan demonstrasi besar-besaran yang akan tercatat oleh sejarah.