MALUTPOST-TERNATE. Pembiayaan pembangunan dermaga Hiri, dalam dua kali APBD belum bisa terealisasi. Pasalnya, ploting anggaran pada APBD perubahan mendatang.

Sekretaris kota (Sekkot) Jusuf Sunyya mengatakan, Pembangunan didahulukan pada pemecah ombak atau breakwater.

Namun dengan ketersediaan dana terbatas, maka dana ruang tunggu dan jembatan dilakukan pergeseran. Jika dua item anggaran ini belum mencukupi, maka akan dilakukan penambahan. “Namun penambahan nanti tunggu APBD Perubahan,” akunya.

Saat ini, lanjut Jusuf, APBD sudah disahkan. Untuk itu dilakukan pergeseran akan menggangu kegiatan yang lain. Solusi yang bisa dimungkinkan adalah pergeseran item dalam unit dermaga itu sendiri. Tidak dari kegiatan pos lain.

“Kita lihat dulu proses pekerjaannya. Dari dana yang tersedia, kalau sampai belum tuntas, maka sisanya diakomodir pada perubahan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dua item pembangunan yakni pembangunan terminal dan jembatan melekat di dinas perhubungan saat ini sebesar Rp 900 juta. Besaran tersebut rencana digeser ke pembangunan breakwater. Sementara anggaran pembangunan breakwater sendiri yang tersedia Rp700 juta. Jika digabungkan, maka dana pembangunan breakwater tersedia saat ini Rp 1,6 miliar.

Sementara proyeksi dari Dinas PUPR, pembangunan breakwater mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. (udy/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Setelah melakukan aksi demonstrasi di Hiri, Aliansi Masyarakat Hiri, kemarin melakukan hearing dengan Pemkot. Hearing yang dipimpin Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya itu, mempertanyakan tentang perkembangan pekerjaan dermaga yang sementara berlangsung. Alih-alih mencari solusi, warga yang terdiri dari kelompok pemuda ini, ricuh dan nyaris terlibat adu jotos dengan pihak pemerintah.

Awalnya rapat berlangsung normal. Dari pihak pemerintah yang turut hadir selain Sekkot, juga sisten III Tamrin Alwi dan dinas teknis yakni Kadishub Faruq Albaar dan Kadis PUPR Risval Tribudianto. Setelah dibuka oleh Sekkot, Kadis PUPR diminta memberi penjelasan, terkait perkembangan pembangunan Dermaga yang sementara dikerjakan. Risval menjelaskan, sesuai dengan aggaran yang diakomodir sesuai dengan APBD perubahan APBD 2020 saat ini, pekerjannya terkait dengan pengerukan lokasi dermaga, juga pembangunan talud sisi utara. Fungsi dari talud ini, guna mengantisipasi jangan sampai air sungai di sisi utara meluap masuk ke dermaga saat terjadi hujan.

Pihaknya, lanjut Risval, belum berani melakukan pengerukan sampai ke bagian depan. Sebab akan mengubah bentangan alam, jika itu diubah maka butuh izin UPL dan UKL. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang pekerjaan tahun 2021. Dimana dana yang terakomodir khusus di Dinas PUPR sebesar Rp697 juta dengan item pekerjaan pembangunan breakwater.

Kendati begitu, Risval mengaku, pekerjaan yang dilaksanakan sementara ini, belum masuk dalam perencanaan pembangunan dermaga. Sebab perencanaan menjadi kewenangan Dishub, namun penyusunannya nanti menyesuaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan saat ini. “Kalau pengerukan dan pembangunan talud belum, harus butuh perencanaan yang besar,” ucapnya sambil memukul meja.

Suasana Rapat pun memanas. Wawan yang juga koordiantor aliansi itu, langsung melayangkan piring berisi hidangan kue, yang ada di depannya. Bahkan meja yang ada di depannya juga ikut dibanting. Sambil menunjuk Kadishub, dan mengatai bahwa Kadishub tidak pro-aktif, setiap kali konfirmasi aliansi tidak direspon.

Adu mulut pun tidak terhindarkan. Wawan bahkan nyaris melemparkan Kadishub dengan tas. Beruntung cepat dilerai. Suasan rapat pun menjadi kacau. Kadishub merasa tersinggung dan langsung pergi meninggalkan tempat pertemuan. “Saya tidak berdebat dan lebih baik saya keluar,” tegasnya, sambil turun dari tangga lantai tiga kantor Wali Kota.

Meski Kadishub telah meninggalkan ruangan, Sekkot Jusuf Sunya langsung cepat memulihkan kondisi tersebut. Dia meminta agar Kadis PUPR dan Kadishub, membuka komunikasi yang baik dengan aliansi, terkait dengan perkembangan dermaga. “Tidak bisa ditutup informasi, ketika masyarakat mempertanyakan pekerjaannya,’ pinta Sekkot. (udy/yun)

Hari Ini, Warga Hearing dengan Walikota Kota, Kadishub Cek Pekerjaan Lapangan

MALUT POST – TERNATE. Warga Hiri meminta agar Dinas Perhubungan segera melakukan pengecekan lapangan, terkait pembangunan Kantor Dermaga Hiri. Pasalnya, kantor yang dibangun diduga tidak sesuai perencanaan. Dimana kantor dan ruang tunggu yang semula direncanakan pembangunan di sisi kiri arah dari Sulamadaha. Namun justru dibangun di bagian kanan, tapi di lokasi eks ruang tunggu. Lebih menyedihkan lagi, pihak kontraktor tidak membangun fondasi baru. Tapi menyambung bekas fondasi ruang tunggu. Bahkan bekas fondasi itu juga diduga digunakan.

“Kalau seperti ini, kerjanya bukan membangun. Tapi merenovasi, sebab bekas fondasi di pakai lagi. Bahkan, ada tiang yang tidak dirobohkan. Kami menduga kontraktor menggunakan tiang bekas itu. Padahal sebagian besinya juga sudah berkarat akibat termakan usia,” kata Wawan Ilyas.

Melihat kondisi pekerjaan yang terkesan asal jadi ini, pihaknya meminta agar Kadishub Faruq Albaar, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. “Jangan biarkan pihak kontraktor bekerja tanpa perencanaan. Kerja pekerjaan agar cepat tuntas. Kami ingatkan, kalau sampai dermaga ini dibuat asal jadi, warga akan turun aksi lagi,” tegasnya.

Wawan juga memastikan, hari ini pihaknya akan melayangkan surat meminta hearing dengan Walikota Kota. Mereka akan mempertanyakan proses kegiatan yang terkesan lambat dan juga amburadul. “Kami tidak mau dermaga ini dibangun atas selera masing-masing dinas. Tapi harus ada perencanaan yang utuh, bukan masing-masing bikin perencanaan yang tidak saling koordinasi,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate saat dikonfirmasi, berjanji hari ini akan turun untuk mengecek kegiatan jambatan yang sedang dalam proses pekerjaan. Dirinya memastikan, jika pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan maka dia akan meminta kontraktor untuk membongkar kembali. “Jangan sampai asal kerja. Harus berdasarkan perencanaan. Meskipun harus mengejar waktu. Sebab dermaga Hiri masuk dalam kegiatan prioritas di akhir masa jabatan Walikota,” tukasnya. (udy/yun)