MALUTPOST.TIDORE – Pengelola Dana Desa (DD) sepanjang tahun 2020 di hampir semua desa, buruk sehingga menyisakan masalah. Ini berdasarkan temuan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Tikep. Masalah yang ditemukan cenderung berkaitan dengan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Parahnya lagi, seluruh BUMDes di Tikep tidak beroperasi. Demikian diakui kepala DPMD, Abdul Rasid, KAmis (21/1). Dikatakan Abdul, pengelolaan BUMDes memang tidak serius. Bagaimana tidak. Penyertaan modal yang diterima tidak dikelola secara baik bahkan digunakan semena-mena tanpa ada laporan pertanggungjawaban.

“Ini yang jadi temuan. Pengelola BUMDes hanya berharap setelah uang diambil. laporan pertanggungjawabannya nanti akan dibuat Kades atau bendahara Desa. Akhirnya banyak pelanggaran disitu,” ungkap Abdul saat ditemui di ruang kerjanya.

Padahal kata Abdul, anggaran penyertaan modal untuk BUMDes lumayan besar. Bisa mencapai Rp 500 hingga Rp 700 juta. Bahkan lanjut Rasyid, lebih parah lagi bila program BUMDes dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes). Sebab di Musdes anggaran BUMDes cenderung diatur untuk kepentingan orang per orang.

“Jadi penyertaan modal tahun 2020 kemarin di hampir semua Desa itu bermasalah. Yang lebih parah lagi belum ada landasan hukum tentang anggaran penyertaan modal ke BUMDes,” pungkasnya. (aby/aji)

Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

DPRD Agendakan Rapat Dengar Pendapat

MALUT POST – TERNATE. Dugaan penyalahgunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) mulai terkuak. Ini setelah Komisi I dan II DPRD menghadirkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri di Kantor Camat Jailolo Timur, Desa Akelamo Kao, Rabu (18/11).

PJOK PNPM Mandiri Jailolo Timur Ridwan Wahid dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua Komisi II Riswan Hi Kadam dan Ketua Komisi I Atus Sandiang itu menjelaskan, 2017 lalu ada dugaan penyalagunaan dana PNPM Mandiri kurang lebih Rp 80 juta. Kemudian dana sisa Rp 318 juta tidak bisa dicairkan dan diparkir di Bank pembangunan Daerah (BPD).

Tahun 2019, dana tersebut dicairkan oleh UPK yang lama. Tetapi programnya tidak jalan karena mantan Camat dan semua Kepala Desa (Kades) di wilayah enam desa sudah menggunakan dana tersebut. “Jadi pertemuan hari ini (kemarin,red) kami inginkan UPK yang lama dan para Kades harus manjelaskan soal dana yang sudah dipakai,” ujarnya.

Ridwan mengaku, sebelumnya sudah dimediasi bahkan pertemuan dengan Kepala Desa. Dari pertemuan itu ada surat kesepakatan pengembalian dana tersebut. Namun hingga satu tahun ini belum ada pengembalian dari enam Kades yang telah menggunakan dana tersebut. “Jadi upaya negosiasi sudah dilakukan secara kekeluargaan, tapi hingga saat ini tidak ada realisasi sehingga UPK yang baru dan PJOK sudah bersikap akan menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

Sementara Camat Jailolo Timur Bobi Jumati dalam pertemuan itu mengatakan saat ini penyelasaian belum bisa dilakukan karena yang hadir hanya sepihak sehingga Komisi I dan II bisa mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar mengundang semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya berharap kepada komisi II dan komisi I besa membuat agenda RDP, agar masalah ini bisa diselesaikan secara bersama,” harapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I Atus Sandiang dan Wakil Ketua Komisi II Riswan Hi Kadam mengatakan semua keluhan dan pernyataan UPK dan PJOK sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan RDP bersama enam kades pengurus UPK yang lama dan yang baru, PJOK dan pemda. “Kita akan undang semua kades di enam desa serta pengurus UPK untuk menjelaskan dana PNPM Mandiri yang telah digunakan,” pungkasnya. (din/met)