MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyoroti vaksin yang dibuang. Total 5.835 dosis vaksin yang diduga dibuang. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan provinsi Maluku Utara Idar Sidi Umar. Pembuangan vaksin tersebut mendapat respons dari anggota komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif.

Menurutnya, atas dugaan ini komisi III DPRD segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate, mulai dari total vaksinasi yang sudah diberikan dan berapa jumlah yang belum di vaksin. Tak hanya itu, DPRD juga akan mengusut bagaimana penyimpanan vaksin tersebut, sampai batas waktu dari penggunaannya.

“Semuanya akan dimintai keterangan dari dinas kesehatan,” ungkapnya.

Kata Nurlaela, vaksinasi untuk tenaga kesehatan (Nakes) total sasaran 2.363. Namun yang sudah divaksin 1.611 atau 68.2%. Untuk lansia, total sasaran 9.666, yang sudah divaksin baru 429 atau 4.4%. Menurutnya, kunci keberhasilan vaksin meliputi upaya proaktif, edukatif dan sosialisasi yang masif dari dinas kesehatan. Kata dia, sejauh ini DPRD melihat sudah ada upaya namun perlu ditingkatkan lagi. Komisi III akan meminta data rampung vaksin di Kota Ternate. Kemudian dicocokan data realisasi dan stok vaksin serta untuk membuktikan dugaan dosis vaksin yang dibuang.

“Sebagai mitra komisi III, kami akan terus akan awasi menyangkut dengan vaksinasi,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali keluar daerah. Para wakil rakyat Kota Ternate yang kunker ini terdiri dari tiga komisi yakni, I, II dan III. Informasi yang dihimpun Malut Post, daerah yang menjadi tujuan para wakil rakyat ini yaki Jakarta dan Manado.

Sekretaris Dewan Safia M. Nur saat dikonfirmasi terkait dengan agenda DPRD yang keluar daerah itu, tidak merespons.

Begitu juga dengan Kepala bagian humas Abdu Hi. Sergi saat dikonfirmasi, justru mneyuruh hubungi masing-masing ketua komisi. “Konfirmasi langsung saja ke ketua Komisi,” ujarnya.

Tertutupnya, informasi mengenai dengan kunjungan kerja anggota DPRD tersebut mendapatkan respons dari akademisi Kebijakan publik dan ekonomi Universitas khairun Ternate Nurdin I Muhammmad. Menurutnya, informasi harus terbuka kepada media dan masyarakat, terkait agenda anggota DPRD. Sebab informasi seperti ini sangat perlu diketahui publik, jangan disembunyikan. KOmisi informasi publik harus memanggil sekwan dan Humas karena ini masuk dalam kategori menyembunyikan informasi kepada publik.

“Ini tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan. Publik berhak tau apa agenda mereka dalam kunker para wakil rakyat. Mereka (DPRD) adalah wakil rakyat, jadi rakyat harus tahu semua agenda mereka. Jangan ditutupi, ” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ternasuk dengan berapa besar pengguna anggaran dalam agenda juga harus disampaikan. Begitu juga dengan hasilnya nanti seperti apa, dalam kebijakan pembangunan di daerah.

“Dalam soal penggunaan anggaran juga harus transparan, bagaimana mau mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel kalo segalanya ditutup-tutupi. Jangan ditutupi harus terbuka agar publik dapat mengetahui,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST SOFIFI Sikap penolakan warga atas dugaan pencaplokan lahan empat desa kecamatan obi utara Kabupaten Halmahera Selatan, oleh PT. Amazing tanara tidak digubris pemerinta provinsi pemprov). pemprov tetap mengizinkan perusahan tersebut beroperasi dengan dalil izin perusahan sudah sesuai. ini disampikan kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTS) provinsi Bambang Hermawan, kepda malut post saat ditemui di kantor Gubernur, senin (26/4).

Bambang mengaku, izin PT. Amazing tabara, telah memenuhi syarat, hanya izin dilingkungan saja yang harus diperbaruhi kembali. sebab telah melewati batas waktu. dimana izin lingkungan yang dikantongi PT. Amazing kata bambang, diterbitkan sejak 2018.” sementara ketentuan hanya berlaku tiga tahun,” akunya

Sementara status pinjam pakai kawasan, bambang mengaku izinnya sementara dalam proses. meski begitu, perusahan kata bambang sudah bisa beroperasi. karena izin pinjam pakai kawasan menjadi tanggung jawab dinas kehutanan selaku dinas teknis.” DPMPTSP hanya terima administrasinya, jika ada maslah nanti dilakukan peninjauan kembali, tetapi untuk kegiatan produksi sudah bisa dilakukan, karena izin produksinya sudah tidak masalah lagi,” katanya

Sementara terkait tuntutan warga yang telah menjadi temuan komisi III. mantan kepala inspektorat ini mengaku menunggu rekomendasi dari komisi III. ” kita tunggu rekomendasi komisi III, jika rekomendasi izinya diciutkan, maka segera laksanakan,” tutupnya

Sebagaiman diberitakan sebelumnya. pengoprasian PT. Amazing tabar sendiri mendapatkan penolakan dari masyarakat tiga desa di kecamatan obi utara halsel. ketiga desa itu adalah desa anggai, air mangga dan desa sambiki. ketiga desa ini menolak lantaran kawasan operasional PT Amazing tabar, mencaplok lahan perkebunan dan pemukiman. bahkan setelah komisi III melakukan supervesi, ditemukan peta kawasan ekplorasi PT. Amazing tabar, masuk dalam lingkungan dsa jikokahe. (din/udy)

MALUT-POST TERNATE Kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT. Amazing Tabara. salah satu perusahaan tambang, di empat desa di pulau obi Kecamatan Halmahera selatan (Halsel), mendapat perhatian serius komisi III DPRD provinsi (Deprov) maluku utara (Malut).

Komisi III bahkan rencana mengeluarkan rekomendasi untuk di sampaikan kementrian sumber daya mineral (ESDM). ini disamapaikan ketua komisi Zulkifli Umar, kepda malut post, selasa 21/4 Zulkifli mengaku, hasil supervisi

Komisi III ditemukan lahan empat desa yang diserobot itu adalah desa sambiki, Anggai Armanggadan jikokahe. politisi partai keadilan sejatrah (PKS) ini menyampaikan, rekomendasin itu berupah penciutan wilayah opersi dan pencabutan Izin usah pertambangan (IUP) PT. Amazing Tabara. karena lahan empat desa yang di caplok adalah area perkebunan dan juga pemukiman. sehingga warga bersikap menolak kegiatan operasi perusahan tersebut.

” Jadi persoalan penetapan areal pertambangan di atas tana perkebunan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. sebab wilayah itu merupakan warisan dan sumber kehidupan masyarakat di empat desa tesebut dari turun-temurun ratusan tahun.,” jelasnya.

Sembari mengatakan. “rekomendasi yang akan di ajukan ke kemntrian ESDM ini substansinya dua hal, yaitu penciutan areal dan pencabutan izin usah pertambangan,” Tukasnya. (mg-01/udy)

MALUT-POST TIDORE Pertanyaaan ketua komisi I dan II DPRD soal masalah pendidikan yang dianggap kurang perhatian pemerintah daerah kota tikep, menuai tanggapan publik. Isra Muskin selaku dekan Fakultas ilmu pemerintah di Universitas bumi Hijrah sat diminta tanggapan, senin (19/4) mengatakan, pernyataan anggota DPRD hanya mencari sensasi dan keslahan pemerintah kota tikep tentang pemenuhan fasilitas pendidikan.

Pasalnya, pernyataan yang disampaikan tidak diserta dengan data valid.” DPRD saat ini menyampaikan kritik harus didukung dengan data yang valid. jangan terkesan mencari-cari kesalahan eksekutif,” aku Isra. menurutnya,alokasi anggran 20 persen untuk bidang pendidikan harus disebutkan. begitu juga dengan sekolah yang masih membutuhkan ruang belajar serta data menyangkut perumahan guru. ” jangan ngomong yang tidak ada dasar. jika itu benar, lalu setiap tahun anggaran DPRD bahas apa,” ujar Isra dengan nada tanya.

Baginya, masa pemerintah capt Ali Ibrahim dan Muhammad sinen di periode kedua ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas. karena itu, Isra menyarankan agar setiap pembahasan APBD, anggota DPRD harus mengusulkan program yang tidak produktif dan tidak sesuai RPJMD, maka haram hukunya diakomodir dalam postur APBD tahun berikut,” tegasnya. menyangkut dengan fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP di wilayah oba, kata Isra, di massa keoemimpinan capt Ali Ibrahim dan Muhammad sinen sejak periode pertama dianggap sudah relatif memadai. (aby/aji)

Gegara Rute, Tarif dan Aktivitas Angkutan Umum Amburadul

MALUTPOST.LABUHA – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Ahmad Radjak, diminta agar dicopot dari jabatan, menusul kinerjanya dianggap tidak beres.

M Lubis H Noh, salah satu anggota DPRD Halsel kepada Malut Post menuturkan, penataan rute dan sentral angkutan umum yang seharusnya terpusat di terminal dalam Kota Bacan, tidak dilakukan. Selain itu, aktivitas angkutan umum juga amburadul. “Selain tidak diatur dengan baik, tarif angkutan umum juga tidak jelas. Saya contohkan, jika penumpang naik dari Labuha ke Babang pada siang hari, maka tarif yang dikenakan sebesar Rp10 ribu. Sementara jika penumpang gunakan angkutan umum di malam hari, tarifnya naik jadi Rp25 ribu per orang. Untuk mengatur tarif saja perhubungan tidak jelas,” kata M Lubis yang juga anggota komisi III DPRD Halsel.

M Lubis menambahkan, persoalan ini harus cepat diselesaikan, sebab sudah berlarut-larut. “Kadishub itu lulusan kesehatan, ditempatkan di Perhubungan, makanya tidak maksimal. Jadi menurut hemat saya, jabatan itu harus segera diganti agar masalah transportasi di Halsel bisa diselsaikan,” tutup M Lubis.

Terpisah, Kadishub Ahmad Radjak, dikonfirmasi mengaku akan tindaklanjut soal laporan tersebut.” Nanti kita pertegas ke sopir angkutan umum yang masih membandel,” singkat Ahmad. (sam/lid)