Komisi II Telusuri DID Tambahan

MALUTPOST.TIDORE – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tidore Kepulauan belum juga melaporkan pertanggungjawaban pengunaan dan covid-19 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 kemarin. Yakni Disperindakop, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Disnakertrans. Total anggaran yang bersumber dari DID tambahan ini sebesar 12,5 miliar. Lantaran lambat, DPRD melalui Komisi II lalu mendesak agar lima OPD yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan DID tambahan seegra memasukkan data.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Murad Polisiri, Kamis (28/1). Diakui Murad, hingga saat ini pihaknya terus melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan DID yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini, belum ada laporan pertanggungjawaban dari lima OPD itu.

“Padahal dalam rapat bersama pada Desember 2020 lalu, sudah disepakati kalau datanya akan dimasukkan ke kita. Tapi sampai sekarang tidak dimasukan,” ungkapnya. Ketua DPC PKP Tikep ini menjelaskan, data-data yang diminta akan dilakukan kroscek kembali untuk memastikan adanya penerima bantuan double. “Kami ingin mengkroscek itu. Jangan sampai ada yang terima double” jelasnya.

Langkah yang dilakukan Komisi II dalam menelusuri penggunaan DID senilai Rp 12,5 miliar itu karena Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan pencairan lebih dulu dari kesepakatan awal. Alasan Pemkot, kata Murad, karena mendesak. Dikatakan Murad, DID tambahan sebesar Rp 12,5 miliar itu awalnya disepakati untuk dimasukkan dalam dokumen APBD tahun ini. Tapi dengan alasan mendesak, terungkap jika Pemkot sudah melakukan pencairan akhir tahun kemarin.

“Alasan mendesak itu yang harus diperjelas. Dasarnya apa. Makanya kami memaksimalkan fungsi pengawasan dan ikut menelusuri DID,” paparnya. Pihaknya ikut mensesalkan sikap apatis OPD terkait karena sudah berulang kali dingatkan tapi diabaikan. Karena itu, pihaknya berharap ada itikad baik dari OPD terkait supaya data uang ada bisa tertanggung jawab. “Tentu ini yang kami sangat sesalkan karena belum ada satupun yang memasukkan laporannya. Padahal diawal dijanjikan secepatnya akan dimasukan. Bahkan sebelum masuk tahun 2021. Faktanya belum sampai saat ini,” pungkasnya. (aby/aji)

Hindari Politisasi, Walikota Pastikan Disalurkan Pasca Pilwako

MALUT POST – TERNATE. Penyaluran bantuan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 14 miliar, untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 di-pending Wali Kota Burhan Abdurahman. Dengan alasan, jangan sampai dipolitisasi. Hal ini ditegaskan Burhan, beberapa waktu kemarin.

Burhan mengaku, penyaluran bantuan baru akan dilaksanakan setelah pencoblosan 9 Desember nanti. Orang nomor satu di internal pemkot ini mengatakan, DID yang disalurkan ke beberapa SKPD yang bersumber dari Pemerintahan Pusat tersebut, jangan sampai disahgunakan. Dia khawatir jangan sampai pembagian nanti, ada yang mengaitngaikan. Karena itu agar DID ini tetap sasaran maka penyalurannya ditangguhkan hingga selesai pilkada. “Dibagi harus sesuai dengan yang membutuhkan. Kalau ke petani, ya harus ke petani,” tandasnya.

Dengan begitu, kata dia, DID mampu memberikan manfaat ke masyarakat dan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan tujuannya. Sehingga betul-betul disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

“Jadi, kepada dinas terkait, saya minta untuk tertib penyalurannya. Jangan memanfaatkan untuk kepentingan lain yang nanti tidak punya dampak kepada penerima bantuan,” tegasnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan, untuk mendukung usaha warga. Jika untuk petani, maka dapat mendukung produktivitas pertaniannya. Sehingga penyalurannya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.

“Dana ini turun tanpa diduga. Akibat covid banyak sektor lesu, warga kesulitan karena usaha terhenti. Karena itu, pemerinta pusat membijaki bantuan kepada mereka yang benar-benar terdampak di beberapa sektor. Di antaranya, usaha di bidang pariwisata, nelayan, petani, kelompok UKM, pedagang dan lain sebagainya,” tambahnya.

Sembari mengatakan, dirinya sudah mendapat berbagai keluhan dari warga. Karena itu, keputusan pending sementara penyaluran menjadi alternatif.

“Sebenarnya penyaluran ini lebih cepat lebih bagus. Supaya masyarakat merasakan, tapi kalau ada indikasi yang kurang beres, lebih baik jangan. Karena kalau kurang beres itu berarti tidak kena sasaran dan ada kepentingan. Mendingan lebih baik ditunda. Saya sudah instruksikan, cara masyarakat yang memang betul-betul merasa manfaat dari dana ini,” tutupnya. (udy/yun)