Hindari Politisasi, Walikota Pastikan Disalurkan Pasca Pilwako

MALUT POST – TERNATE. Penyaluran bantuan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 14 miliar, untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 di-pending Wali Kota Burhan Abdurahman. Dengan alasan, jangan sampai dipolitisasi. Hal ini ditegaskan Burhan, beberapa waktu kemarin.

Burhan mengaku, penyaluran bantuan baru akan dilaksanakan setelah pencoblosan 9 Desember nanti. Orang nomor satu di internal pemkot ini mengatakan, DID yang disalurkan ke beberapa SKPD yang bersumber dari Pemerintahan Pusat tersebut, jangan sampai disahgunakan. Dia khawatir jangan sampai pembagian nanti, ada yang mengaitngaikan. Karena itu agar DID ini tetap sasaran maka penyalurannya ditangguhkan hingga selesai pilkada. “Dibagi harus sesuai dengan yang membutuhkan. Kalau ke petani, ya harus ke petani,” tandasnya.

Dengan begitu, kata dia, DID mampu memberikan manfaat ke masyarakat dan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan tujuannya. Sehingga betul-betul disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

“Jadi, kepada dinas terkait, saya minta untuk tertib penyalurannya. Jangan memanfaatkan untuk kepentingan lain yang nanti tidak punya dampak kepada penerima bantuan,” tegasnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan, untuk mendukung usaha warga. Jika untuk petani, maka dapat mendukung produktivitas pertaniannya. Sehingga penyalurannya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.

“Dana ini turun tanpa diduga. Akibat covid banyak sektor lesu, warga kesulitan karena usaha terhenti. Karena itu, pemerinta pusat membijaki bantuan kepada mereka yang benar-benar terdampak di beberapa sektor. Di antaranya, usaha di bidang pariwisata, nelayan, petani, kelompok UKM, pedagang dan lain sebagainya,” tambahnya.

Sembari mengatakan, dirinya sudah mendapat berbagai keluhan dari warga. Karena itu, keputusan pending sementara penyaluran menjadi alternatif.

“Sebenarnya penyaluran ini lebih cepat lebih bagus. Supaya masyarakat merasakan, tapi kalau ada indikasi yang kurang beres, lebih baik jangan. Karena kalau kurang beres itu berarti tidak kena sasaran dan ada kepentingan. Mendingan lebih baik ditunda. Saya sudah instruksikan, cara masyarakat yang memang betul-betul merasa manfaat dari dana ini,” tutupnya. (udy/yun)