Mutasi Pegawai Harus Sesuai Aturan

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, merespon terkait dengan mutasi guru yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate. Hal ini memicu tindakan protes dari orangtua wali murid. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad mengatakan, pemindahan guru yang bersangkutan, atas usaha kepala sekolah. Sebab guru tersebut berdomisili di Kelurahan Tubo, sehingga dia dipindahkan ke sana.

“Itu usaha dari kepala sekolah, sebab di Tubo juga kekurangan guru. Jadi kita musti untuk pemerataan guru, tapi itu usaha kepala sekolah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengatakan, proses mutasi harus ada mekanismenya. Intansi teknis yakni Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta transparan. Selain itu, harus ada maksud dan tujuan dari mutasi yang dilakukan tersebut. “Pelaksanaan mutasi harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur,” terangnya.

Nurlaela menambahkan DPRD akan melakukan pengecekan dulu kejelasan. Sebab informasinya dilakukan secara diam-diam, apalagi seorang guru. Menurutnya, penempatan seorang guru sudah sesuai dengan sertifikasi, kebutuhan sekolah, atau belajar mengajar, bahkan jumlah siswa.

Menurutnya, semua itu ada prosedur dan proses. Komisi III akan mengecek soal informasi mutasi guru tersebut.

“Intinya, mutasi harus sesuai dengan dasar dan aturan. Jika tidak sesuai, Komisi III akan mengawasi sesuai fungsi yang dimiliki oleh Komisi III,” tutupnya. (mg-03/yun)