CEO International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler, dalam wawancara dengan Bloomberg, di Yerusalem, Senin lalu (21/12) mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menawarkan untuk melipatgandakan bantuan dana pembangunan yang telah diberikan pada Indonesia jika saja negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Saat ini portofolio bantuan IDFC pada “sovereign wealth fund” – atau badan pengelola dana abadi milik negara untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh nusantara – mencapai satu miliar dolar. Lembaga itu berupaya menarik dana investasi hingga 15 miliar dolar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya.

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

“Kami bicara dengan mereka (Indonesia, red.) tentang hal ini,” ujar Boehler.

“Jika mereka siap, mereka siap; dan jika mereka siap kami dengan gembira akan lebih memberi dukungan secara finansial dibanding yang sudah kami berikan,” ujar Adam Boehler dalam wawancara itu.

Ditambahkannya, ia tidak kaget jika badan yang dipimpinnya memberikan dana kepada Indonesia hingga “satu atau dua miliar dolar lebih besar.”

Boehler merupakan bagian dari delegasi Amerika-Israel yang dipimpin Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, berada di Jerusalem ketika delegasi itu melakukan penerbangan komersil langsung pertama dari Israel ke Maroko pada hari Selasa (22/12), menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Maroko adalah negara keempat yang menjalin hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.

Jubir Kemlu: Tak Ada Niat Buka Hubungan dengan Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada urgensi menanggapi artikel Bloomberg itu karena sikap Indonesia sudah sangat jelas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ujar Faizasyah, sudah menggarisbawahi bahwa hingga saat ini tidak ada niat Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

“Kita tidak menyerahkan politik luar negeri berdasarkan faktor eksternal tetapi juga harus menjadikan kondisi atau faktor-faktor di dalam negeri dan prinsip dasar bernegara dan dalam menjalankan diplomasi sebagai rujukan utama,” kata Faizasyah.

Lebih jauh lewat pesan teks Faizasyah menegaskan bahwa “Presiden Joko Widod juga sudah membicarakan posisi Indonesia ini dengan Presiden Abbas,” tapi ia tidak merinci kapan pembicaraan itu dilakukan terkait pembukaan hubungan diplomatik beberapa negara Arab dengan Israel.

Diwawancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar mengakui Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump mungkin saja menekan Indonesia untuk ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi sedianya menghormati kepentingan Indonesia juga.

“Dalam sebuah negara yang merdeka itu tentu kemandirian negara itu harus jelas. Harap ingat. kebijakan luar berkaitan dengan kepentingan nasional. Bagaimana kepentingan nasional kita terhadap Israel? Salah satunya adalah mendukung Palestina,” ujar Hamdan.

Terungkap Pertemuan Delegasi Indonesia di Gedung Putih November Lalu

Dalam pernyataannya di Bloomberg, Boehler tidak mengungkapkan siapa dari pihak Indonesia yang terlibat dalam pembicaraan soal normalisasi hubungan Israel dan Indonesia, dan tawaran peningkatan bantuan dana pembangunan itu. Namun Boehler hadir dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Putih tanggal 17 November lalu. Pertemuan itu tidak dimasukkan dalam jadwal resmi Presiden, dan Gedung Putih tidak memberikan pernyataan resmi apapun terkait hal ini.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Sementara pernyataan pers dan foto-foto pertemuan yang dirilis pemerintah Indonesia menunjukkan selain Presiden Trump, dua penasihat senior Gedung Putih – Ivanka Trump dan Jared Kushner – bersama CEO IDFC Adam Boehler hadir dalam pertemuan itu.

Ketika itu Luhut mengatakan pertemuan lebih bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan pemerintah Trump selama ini dan pembahasan soal vaksin.

Meskipun presiden terpilih Joe Biden berjanji akan mengubah sebagian kebijakan pendahulunya, dalam wawancara dengan Bloomberg hari Senin (21/12) Boehler mengatakan badan pimpinannya mendapat dukungan bipartisan dan berharap akan mendapat dukungan serupa di bawah pemerintahan baru nanti. “Saya pikir mereka (pemerintahan Biden.red) akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan dan menindaklanjutinya, dan saya harap mereka melakukannya, dan saya akan siap mendukung mereka,” ujarnya.

Sejak bulan Agustus lalu sudah empat negara Arab menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ini berarti sudah tujuh negara Muslim yang memiliki hubungan dengan Israel, setelah Turki pada tahun 1949, Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. [fw/em]

Beberapa hari terakhir muncul kabar Indonesia dan Israel sedang melakukan pembicaraan untuk menjajaki normalisasi hubungan kedua negara. Klaim itu disampaikan sejumlah sumber diplomatik Israel, termasuk Menteri Intelijen Eli Cohen yang dibocorkan oleh tiga media Israel, yakni Yediot Ahronot, Jerusalem Post, dan Times of Israel.

Namun diwawancarai hari Selasa (15/12) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Selasa (15/12) membantah adanya pembicaraan ke arah normalisasi hubungan Israel.

“Saya tidak bisa merespon karena tidak ada pembicaraan. Kemlu (Kementerian Luar Negeri) sejauh saya yang ketahui tidak melakukan pembicaraan mengenai hal ini. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena sejauh yang saya pahami dan saya ketahui, secara faktanya tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak Israel,” tegas Faizasyah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. (Foto: Kementerian Luar Negeri)

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. (Foto: Kementerian Luar Negeri)

Faizasyah menambahkan yang lebih tepat menjelaskan mengenai isu tersebut adalah sumber dari Israel. Menurutnya pihak Israel yang mesti menjelaskan kalau memang benar mereka berbicara dengan pihak mana pun di Indonesia.

Menurut Faizasyah, sesuai amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan digarisbawahi kembali oleh Presiden Soekarno dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika pada 1955 bahwa salah satu utang kita adalah mengenai wilayah Palestina yang masih diduduki oleh Israel.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia harus berupaya untuk memastikan Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka dan berdaulat. Itulah sebabnya Indonesia dan banyak negara lain senantiasa mengupaya tercapainya solusi dua negara untuk menyelesaikan isu Palestina ini.

Faizasyah menolak berspekulasi tentang adanya kemungkinan tekanan dari Amerika agar Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Tapi dia menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang senantiasa mengutamakan kepentingan nasional dan mempertimbangkan faktor-faktor di dalam negeri.

Faizasyah juga menolak mengomentari soal diaktifkannya “calling visa” bagi Israel. Ia menyarankan VOA untuk menanyakan hal itu pada Direktorat Jendral Imigrasi. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri pada masa pandemi Covid-19 ini memusatkan perhatian untuk membuka koridor perjalanan bisnis dengan negara-negara yang penting dan memiliki hubungan ekonomi erat dengan Indonesia.

Dalam waktu ke depan pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk dibukanya kembali kunjungan wisata bagi para pelancong asing. Tetapi ia tidak merinci apakah hal itu mencakup bagi warga Israel.

Pengamat Nilai Belum Perlu Jalin Hubungan dengan Israel

Dihubungi terpisah, pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar menjelaskan saat ini belum perlu bagi Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

“Karena kita mendukung Palestina, sementara masalah Palestina belum selesai. Kalau Palestina sudah merdeka, sudah punya negara sendiri, nanti bisa diomongin berikutnya. Karena kalau tidak seperti itu, bisa masalah politik domestik kita. Pemerintah kalau melakukan itu pasti akan diprotes oleh rakyat,” ujar Hamdan.

Hamdan mengakui pihak Israel sudah lama berusaha menjajaki terciptanya hubungan resmi dengan Indonesia dalam berbagai forum. Usaha ini kian digencarkan sejak Agustus lalu ketika empat negara Arab sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Dia menekankan segala kebijakan luar negeri, termasuk yang terkait dengan Israel, akan selalu mempertimbangkan kepentingan nasional. Dia memperingatkan kalau Jakarta nekad membuka hubungan diplomatik dengan Israel maka dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sejumlah Negara Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kabar adanya pembicaraan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel ini muncul saat gelombang normalisasi dengan negara itu melanda Timur Tengah. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menambah daftar negara Muslim yang menormalisasi hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel; setelah Turki pada 1949, Mesir di 1979, dan Yordania pada 1994.

Dalam laporannya hari Minggu lalu (13/12) dengan mengutip seorang sumber diplomatik Israel, surat kabar the Jerusalem Post menyebutkan Oman dan Indonesia akan menjadi negara berikutnya yang mengumumkan sepakat membina hubungan diplomatik dengan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Oktober 2018 berkunjung secara resmi ke Oman dan diterima raja saat itu, Sultan Qabus bin Said. Kedua negara juga pernah menjalin hubungan dagang tidak resmi selama 1994-2000.

Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel juga menjalin kerjasama perdagangan dan pariwisata. Pada 1970-an hingga 1980-an, Indonesia membeli persenjataan Israel dan mengirim tentaranya untuk berlatih di negara itu. Perdana Menteri Yitzhak Rabin juga datang ke Jakarta menemui Presiden Soeharto pada 1993.

Pada 2000, Presiden Abdurrahman Wahid juga menerima lawatan Shimon Peres, yang ketika itu menjabat Menteri Kerjasama Regional. [fw/em]