MALUTPOST-TERNATE. Sopir angkutan dengan trayek Sasa, Jambula, Rua hingga Taduma menggelar protes. Protes ini dilakukan karena telah dibongkarnya ruangan tunggu yang berada di sisi Selatan Kawasan terminal Gamalama. Aksi protes tersebut dilakukan Senin (28/12) kemarin. Sejumlah sopir angkut juga membakar sisa material yang sudah dibongkar.

Muhammad Edy, seorang sopir mengatakan, pembongkaran ruangan tunggu yang diduga dilakukan Dishub tersebut tanpa koordinasi dengan para sopir angkutan. Ruang tunggu dibongkar untuk dibangun lapak para pedagang yang berada di kawasan terminal. “Kami membuat ruang tunggu dengan biaya sendiri, apabila ada pembongkaran tanpa informasi pasti memicu kemarahan” ujarnya. Ely menambahkan, pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam membuat suau kebijakan, harus saling koordinasi.

Menurutnya, ruang tunggu tersebut dibongkar pada malam hari, sementara pembakaran material dilakukan pada pukul 10.30 WIT sebagai bentuk kekecewaan sopir angkutan terhadap sikap Dishub.

Menurutnya, dalam kawasan terminal para sopir angkutan juga harus diistimewakan, jangan hanya para pedagang. “Kami juga dikenakan biaya retribusi ketika masuk terminal, sehingga harus juga diperhatikan karena menyumbang PAD,” sebutnya.

Selain itu, Mugammad Ely mengharapkan agar DPRD Kota Ternate melalui Komisi I, bisa mengunjungi langsung kawasan terminal Gamalama. Hal itu agar bisa melihat langsung tuntutan para sopir angkutan “Kami berharap Komisi I DPRD bisa tinjau lokasi terminal dan lihat secara langsung,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua komisi I DPRD Kota Ternate Zainul Rahman mengatakan, untuk sarana pendukung terminal seperti para penjual makanan perlu didukung. Namun, bukan berarti mengabaikan kepentingan sopir angkutan. Menurutnya kepentingan penumpang dan sopir angkutan juga tidak bisa diabaikan. Harus ada keseimbangan di dalam terminal.

“Pemerintah harus melihat semua pihak, jangan cuma fokus pada pedagang. Sementara para sopir angkutan dipinggirkan. Terminal dibangun untuk para sopir angkutan, dan mereka bertindak sebagai user (pengguna) di kawasan tersebut,” tuturnya.

Zainul menambahkan, para pedagang hanya sebagai penunjang kegiatan dalam terminal. DPRD kembali mengingatkan, Dishub tidak boleh memihak pada salah satu, harus ada asas keadilan. Ia meminta semua pihak agar mampu menahan diri, dan tidak membuat tindakan yang merugikan. “Kami minta Pemkot agar memfasiltasi antara pedagang dan sopir angkutan dengan adil dan berimbang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Teknis terminal Dinas Perhubungan Kota Ternate, Zulkarnaen Boso mengatakan, pembongkaran tempat ruang tunggu sopir angkutan tersebut untuk pembangunan lapak para pedagang yang berjualan di kawasan terminal.

“Untuk itu akan dibangun ruang tunggu sementara trayek Sas, jambula, Rua serta Taduma. Bangun sementara sambil menunggu ruang tunggu permanen,” tuturnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST-TERNATE. Setelah melakukan aksi demonstrasi di Hiri, Aliansi Masyarakat Hiri, kemarin melakukan hearing dengan Pemkot. Hearing yang dipimpin Sekretaris Kota (Sekkot) Jusuf Sunya itu, mempertanyakan tentang perkembangan pekerjaan dermaga yang sementara berlangsung. Alih-alih mencari solusi, warga yang terdiri dari kelompok pemuda ini, ricuh dan nyaris terlibat adu jotos dengan pihak pemerintah.

Awalnya rapat berlangsung normal. Dari pihak pemerintah yang turut hadir selain Sekkot, juga sisten III Tamrin Alwi dan dinas teknis yakni Kadishub Faruq Albaar dan Kadis PUPR Risval Tribudianto. Setelah dibuka oleh Sekkot, Kadis PUPR diminta memberi penjelasan, terkait perkembangan pembangunan Dermaga yang sementara dikerjakan. Risval menjelaskan, sesuai dengan aggaran yang diakomodir sesuai dengan APBD perubahan APBD 2020 saat ini, pekerjannya terkait dengan pengerukan lokasi dermaga, juga pembangunan talud sisi utara. Fungsi dari talud ini, guna mengantisipasi jangan sampai air sungai di sisi utara meluap masuk ke dermaga saat terjadi hujan.

Pihaknya, lanjut Risval, belum berani melakukan pengerukan sampai ke bagian depan. Sebab akan mengubah bentangan alam, jika itu diubah maka butuh izin UPL dan UKL. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang pekerjaan tahun 2021. Dimana dana yang terakomodir khusus di Dinas PUPR sebesar Rp697 juta dengan item pekerjaan pembangunan breakwater.

Kendati begitu, Risval mengaku, pekerjaan yang dilaksanakan sementara ini, belum masuk dalam perencanaan pembangunan dermaga. Sebab perencanaan menjadi kewenangan Dishub, namun penyusunannya nanti menyesuaikan pekerjaan yang telah dilaksanakan saat ini. “Kalau pengerukan dan pembangunan talud belum, harus butuh perencanaan yang besar,” ucapnya sambil memukul meja.

Suasana Rapat pun memanas. Wawan yang juga koordiantor aliansi itu, langsung melayangkan piring berisi hidangan kue, yang ada di depannya. Bahkan meja yang ada di depannya juga ikut dibanting. Sambil menunjuk Kadishub, dan mengatai bahwa Kadishub tidak pro-aktif, setiap kali konfirmasi aliansi tidak direspon.

Adu mulut pun tidak terhindarkan. Wawan bahkan nyaris melemparkan Kadishub dengan tas. Beruntung cepat dilerai. Suasan rapat pun menjadi kacau. Kadishub merasa tersinggung dan langsung pergi meninggalkan tempat pertemuan. “Saya tidak berdebat dan lebih baik saya keluar,” tegasnya, sambil turun dari tangga lantai tiga kantor Wali Kota.

Meski Kadishub telah meninggalkan ruangan, Sekkot Jusuf Sunya langsung cepat memulihkan kondisi tersebut. Dia meminta agar Kadis PUPR dan Kadishub, membuka komunikasi yang baik dengan aliansi, terkait dengan perkembangan dermaga. “Tidak bisa ditutup informasi, ketika masyarakat mempertanyakan pekerjaannya,’ pinta Sekkot. (udy/yun)