MALUTPOST.TERNATE – Keberadaan galian C di Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate Barat, mendapatkan penolakan dari mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan front peduli alam Ternate ini melakukan protes, Selasa (23/2) kemarin. Mereka menggelar aksi di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Koordinator aksi Ilham Yahya mengatakan, keberadaan galian C sudah cacat hukum. Ia menilai, proyek tersebut berakibat terancamnya pemukiman warga sekitar. Ancaman tersebut terjadi jika hujan deras, maka akan terancam longsor. Bahkan akibat dari galian tersebut, rumah warga atas nama Hasan pun retak dan hingga kini belum juga diperbaiki.

“Tuntutan kami yakni tutup galian C yang berada di Kelurahan Tobololo. Kemudian, segera merenovasi rumah warga yang terdampak, bangun talud dan saluran air serta rehabilitasi kawasan yang sudah rusak,” ujarnya.

Masa aksi ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Toni Sachrudin Pontoh. Toni mengatakan, tindakan penolakan ini perlu diapresiasi, sebab masih ada yang mau peduli terhadap lingkungan. Secara tidak langsung hal ini dapat membantu DLH untuk menindak para pelaku usaha yang membandel. Langkah DLH sudah menutup aktivitas galian C, Minggu (21/2) kemarin.

“Akan DLH telusuri. Sementara sudah masuk ke tata ruang Dinas PUPR. Ada ketentuan hukum dalam surat pemberhentian bagi para pelaku usaha yang membandel. Jika masih ada operasi, maka akan diserahkan ke Tipiter agar diproses lebih lanjut,” terangnya.

Tidak hanya di DLH, massa aksi juga bergerak ke gedung DPRD Kota Ternate, dan menemui komisi III. Wakil ketua komisi III H. Fahri Bachdar mengatakan, ada beberapa tuntutan massa aksi, diantaranya, menutup aktivitas galian C, rehabilitasi kawasan, perbaikan rumah yang terdampak mapun pembuatan talud. Untuk itu, DPRD akan mengagendakan melakukan rapat gabungan komisi untuk memanggil semua pihak. Mulai dari ketua TKPRD, DLH, Kepala DPMPST dan Lurah Tobololo. “Akan dipanggil semua pihak untuk dimintai keterangan,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Utang Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemerintah Kota Ternate di pihak ke tiga mencapai Rp 770 juta. Hingga kini, belum juga diselesaikan. Hal ini mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Ternate. Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, utang BBM itu selama dua bulan, yakni November dan Desember.

Karena itu, DPRD meminta agar segera dilunasi, sehingga PT Maluku Indah dapat bekerja sama dengna DLH lebih baik lagi.

Karena selama ini PT Maluku Indah yang menjadi penyuplai BBM untuk armada pengangkut sampah. DPRD minta Pemkot segera selesaikan utang tersebut, agar kerja sama dengan pihak ketiga tetap berjalan baik.

“Pelayanan sampah harus menjadi prioritas, karena itu utang BBM juga harus diperhatikan. Jangan sampai pelayanan terganggu karena tidak ada BBM,” ujarnya. Kata Anas, masalah sampah sudah sangat urgen. Karena jumlah pemikiman penduduk semakin bertambah. Secara tidak langsung volume sampah pun akan bertambah. Apalagi dengan kekurangan armada pengangkut sampah, termasuk armada yang tidak layak beroperasi juga butuh pengadaan di tahun mendatang. “Penangan sampah harus serius seperti bencana. Sampah bisa menjadi ancaman, jika tidak ditangani secara tepat,” katanya.

DPRD memang sudah berkali-kali mengingatkan kepada Pemerintah Kota agar selesaikan utang BBM di pihak ketiga tersebut. Sebab PT Maluku Indah pun membutuhkan anggaran untuk melakukan pengadaan BBM. Hal ini agar terjalin kerja sama yang baik. “Sejauh ini pihak PT Maluku Indah juga msih bersedia untuk memberikan pasokan BBM, untuk armada pengangkut sampah di DLH. Kami minta agar Pemkot segera melunasi utang BBM,” tutupnya. (mg-03/yun)

Diberikan Kesempatan 14 Hari Tidak Digubris

MALUTPOST.TERNATE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, kembali kembali menindak pengusaha bandel. Kali ini, sebanyak 23 Gudang terpaksa di tutup. Lantaran beroperasi tanpa izin alias ilegal. Sejumlah gudang tersebut berada di pusat pergudangan Green Palace, Keluarahan Kalumata.

“Karena kesempatan yang diberikan 14 hari mengurus kelengkapan izin, tapi tidak ditindk lanjuti. Maka besok (hari ini) DLH sampaikan surat penutupan operasional,” tandas Kepala DLH Tony Sachrudin POntoh kepada Malut Post, di ruang kerjanya, Rabu (17/2).

Dari 23 perusahaan bermasalah ini, sembilan diantaranya adalah PT. Surya Intan Harmony, PT. Rukun Mitra Sejati, CV. Ananda Jaya, CV.Sumber Jaya Makmur, PT. Fajar Lestari Abadi. Selain itu, PT. Tirta Kencana Tatacoanna, CV. Sumber Daya Makmur, PT. Indomarco Prismatama dan PT. Neli Aco Abadi. “Diantara sembilan perusahaan ini, ada yang membawahi enam perusahaan. Saya lupa nama persis perusahaan tersebut. Namun totalnya sebanyak 23 perusahaan,” aku Tony.

Tony menambahkan, pergudangan Green Palace ini, di dalamnya terdapat 30 gudang. 25 diantaranya telah di beli perusahaan lain. Du perusahaan yakni PT Samator dan PT Tonasa sudah berizin. Sementara PT. Surverqwin sedang dalam proses menurusi izin. Empat gudang lainnya disewakan pemilik pergudangan Green Palace, Muhammad Daeng Barang.

Perusahaan ini ka\ta dia, sudah lama beroperasi secara ilegal. Belakangan lingkungannya bermalah, karena ada keluhan warga ketika saat hujan. Air hujan yang keluar dari gudang membanjiri lingkungan sekitar. Atas laporan itu, pihaknya memanggil masing-masing perusahaan, lurah dan warga untuk dimediasi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Januari lalu. Ternyata terungkap bahwa semua perusahaan ini tidak memiliki dokumen izin.

“Kami lalu berikan deadline sesuai ketentuan, 14 hari kerja. Namun sampai hari ini (kemarin), tidak satupun yang beritikad baik untuk mengururnya. Karena itu, saya harus ambil langkah tegas, jangan sampai warga sekitar terus jadi korban. Kita tutup sementara gudang-gudang ini,” tandasnya.

Lebih jauh, Tony menyampaikan, DLH ini juga foks melakukan Penertiban izin semua jenis usaha dan juga peninjauan kembali SPPL maupun dokumen yang pernah diterbitkan. Apakah sesuai ketentuan atau tidak.

“Kami berharap kepada lurah yang memiliki kewenangan mengeluarkan SKU setiap jenis usaha, agar berperan. Izin tidak akan diproses DLH, jika lurah tidak mengeluarkan SKU. Jika ada usaha yang tidak berizin dan paksa beroperasi bisa langsung ditindak atau diterbitkan. Juga berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas di tingkat kelurahan,” tukasnya. (udi/yun)

Dinilai Lepas Tanggungjawab Terkait Izin Pembuangan Tailing

MALUTPOST.SOFIFI – Sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku Utara (Malut), Facrudin Tukuboya yang tidak pernah menghadiri undangan DPRD Provinsi (Deprov) membuat sejumlah anggota Deprov naik pitam.

DLH yang diketahui memiliki tugas terkait izin lingkungan, sudah tiga kali diundang oleh gabungan komisi yakni, Komisi II dan Komisi III untuk membahas izin pembuangan limbah tailing oleh PT. Trimega Bangun Persada (TBP) di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Namun dinas DLH sendiri terkesan cuek dan tidak pernah menghadiri undangan Deprov saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“DLH tidak hadir dan melempar tanggung jawab, bahkan merasa tidak terlbat serta mengabaikan tugas dan fungsinya,” cetus Ketua Komisi II, Ishak Naser saat RDP bersama Dinas Perikanan dan DPM-PTSP di gedung Deprov Senin (15/2).

Bukan saja Ishak Nasir, anggota komisi III Sahril Taher, juga menilai Kadis LD terkesan meremehkan DPRD, sehingga sudah tiga kali diundang tapi tak pernah hadir tanpa ada alasan yang jelas. “Kita undang Kadis itu untuk membicarakan kepentingan rakyat, kalau tidak mau hadir, maka Gubernur sudah harus ganti, karena tidak layak dipertahankan sebagai Kadis,” tandasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Malut ini menjelaskan, rapat gabungan komisi II dan III ini terkait izin pembuagan limbah ke laut oleh PT. TBP, dan saat ini PT TBP sudah mendapat izin penggunaan lokasi di laut, sehingga DLH harus memastikan izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh PTSP sejak 2019 itu bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup atau tidak.

“Apa pun alasannya pembuangan limbah ke laut tidak dibenarkan, karena jika 100 ahli menyatakan bisa, maka akan ada 1000 orang menyatakan tidak bisa, karena yang namanya limbah yang dibuang ke laut sudah pasti tidak aman,” tegasnya.

Sementara Fachrudian yang dikonfirmasi terpisah, menyampaikan permohonan maaf kepada komisi II dan III. Ia mengaku tak hadir lantaran sakit. “Mohon maaf. Kondisi saya kurang sehat sehingga belum bisa hadiri undangan komisi II dan III. Jika nanti saya sudah sembuh, saya akan datangi mereka sebagai mitra kerja DLH,” kata Fachrudin. (din/jfr)

Dananya Dialihkan pada Penanganan Covid-19

MALUT POST – TENATE. Awal tahun 2021 ini seperti cukup memberatkan bagi Pemerintah Kota Ternate. Sejumlah persoalan muncul, bahkan jelang berakhirnya masa jabatan Burhan Abdurahman sebagai Walikota Ternate. Mulai dari masalah sampah, gaji ASN tertunda, TTP belum terbayar, UP di SKPD terlambat, hingga honor kebersihan taman selama dua bulan belum terbayar.

Satu pekan terakhir ini, selain bahan bakar minyak (BBM) armada sampah yang menunggak, juga ada persoalan lain di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ya, petugas keberhasilan taman kota juga ternyata belum dibayarkan dua bulan honor, di tahun 2020. Para petugas kebersihan dengan jumlah 150-an itu, bulan November dan Desember belum menerima upah. Mereka baru terima di bulan Januari dan Februari 2021.

“Mau bagaimana, torang tanya di kantor, dorang alasan belum ada doi. Tara mungkin harus mengamo,” kata salah satu petugas kebersihan. Tidak hanya petugas kebersihan, tapi honorer rusunawa juga tiga bulan upahnya belum terbayar. Ironisnya, anggaran mereka juga tahun ini terbatas. Sehingga belum ada kepastian mereka akan dibayar.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perkim Nuryadin Rachman mengatakan, petugas kebersihan taman per Januari 2021 resmi beralih ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tidak lagi di bawah Disperkim. Karena itu, upah honor mereka untuk Januari dan Februari telah dibayar DLH. Namun dua bulan tahun 2020 masih utang, belum terbayar. Itu karena, dananya terpangkas saat dilakukan rasionalisasi penanganan covid-19 lalu. “Total anggarannya kurang lebih Rp600 juta,” akunya.

Sementara untuk petugas rusunawa, Nuryadin membenarkan masih tiga bulan belum dibayar, dengan nilai tunggakan mencapai Rp 250 juta-an. “Benar anggaran mereka tahun ini tidak muncul di aplikasi yang baru. Padahal sudah diusulkan. Karena itu, kami rencana akan menyurat ke Wali Kota untuk mengakomodir upah honor mereka. Baik di tiga bulan sebelumnya, juga dalam tahun 2021 ini. Sebab mereka sudah bekerja meski tanpa digaji, tinggal pemerintah memenuhi kewajiban terhadap mereka,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Utang di pihak ketiga yang menumpuk selama dua bulan, membuat proses pelayanan sampah terhenti. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di setiap sudut kota. Warga pun melakukan protes, hingga menghamburkan sampah ke jalan. Salah satu titik yakni di Kelurahan Salahuddin.

Merespons masalah tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan komisi III mengadakan rapat mendadak. Pertemuan tersebut menghadirkan Sekretaris Kota Ternate, Kepala BPKAD, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala Dinas Lngkungan Hidup Tony Sachrudin Pontoh mengatakan, utang yang tidak terbayarkan di bulan November hingga Desember. Solusinya, DPRD memerintah ke pihak keuangan untuk menyelesaikan.

Menurutnya, total utang tersebut mencapai Rp 700 juta lebih. Masalah utamanya ada pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak terbayar. “Ada tuntutan untuk melakukan pelayanan. Pihak ketiga tidak mau memberikan BBM sebelum tunggakan dua bulan tersebut diselesaikan. Jadi kita akan berusaha selesaikan masalah sampah ini,” ujarnya.

Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya Mengatakan, masalah tumpukan sampah tersebut telah diselesaikan kemarin. BBM yang disiapkan sementara sekitar 2.000 liter, untuk mengantisipasi tumpukan sampah tersebut. Menurutnya, Pemkot memiliki anggaran tapi tidak bisa dicairkan akibat dari terkendala aplikasi SIPD. Pemerintah Kota juga berencana akan melakukan evaluasi terhadap pihak rekanan yang menyediakan BBM. Sebab tidak berbicara soal untung rugi.

Sekkot mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah pelayanan. Karena itu, pihak rekanan juga harus memiliki sense of responsibility. Sebab tidak hanya PT Maluku Indah, tetapi ada rekanan lain yang bisa diajak untuk kerja sama ke depan. “Sore ini (kemarin) sudah mulai dilakukan pengangkutan sampah. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kota Ternate,” ujarnya.

Sementara itu, masalah sampah ini juga mendapatkan respons dari ketua DPRD Muhajirin Bailussy. Menurutnya, mulai kemarin sampai hari ini, sampah harus diangkut secara keseluruhan hingga selesai. Pemerintah Kota juga segera menyelesaikan utang sebesar Rp 700 juta di bulan November dan Desember. “Kami meminta segera selesaikan masalah sampah dan utang pada pihak ketiga,” tutupnya. (mg-03/yun)

Menumpuk di Mana-mana, Armada Kehabisan BBM

MALUT POST – TERNATE. Selama dua hari, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak melakukan aktivitas mengangkut sampah. Hal membuat sampah warga yang dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS), akibat daya tampung TPS tidak mampu lagi.

Tidak hanya menumpuk, sebagian bahkan telah mengeluarkan bau menyengat. Hal ini membuat warga sekitar TPS terganggu. Penumpukan sempah sejak Sabtu dan Minggu ini terjadi, karena armada pengangkut sampah tidak bisa beroperasi, lantaran kehabisan bahan bakar minyak (BBM).

Kepala DLH Tonny Sahruddin Pontoh, yang berjanji akan segera mengoordinasikan masalah ini agar proses pengangkutan sampah tetap dilakukan, ternyata tidak terbukti. Ironisnya, selama dua hari ini, Tonny sudah sulit dihubungi.

Kepala Bidang Kebersihan DLH Yus Karim, saat dikonfirmasi mengaku, sampah yang tertumpuk di sejumlah TPS tersebut tidak akan diangkut sampai Senin harus ini. Menurutnya, jika itu terjadi maka akan mengundang kemarahan warga sekitar TPS. Sebab warga juga tidak akan mampu menahan bau sampah yang tidak terangkut tersebut. “Tidak hanya itu, kami juga khawatir, jangan sampai petugas kami kewalahan akibat sampahnya terlalu banyak,” akunya.

Mantan Plt Kepala DLH ini menyampaikan, kasus seperti ini baru pernah terjadi selama dirinya berada di DLH. Bahkan, sejak ia menjadi pegawai rendahan sampai kepala bidang dan masuk masa pensiun tahun ini. Menurutnya, ini semua akibat dari sistem keuangan yang berganti hingga anggaran tidak bisa cair. Sebab pihak ketiga PT. Maluku Indah, yang selama ini melayani BBM armada sampah, tidak mau lagi melayani, lantaran utang sejak bulan November lalu belum dibayar.

“Ya, kita juga tidak bisa salahkan pihak ketiga. Sebab mereka sudah banyak membantu kami juga. Saat terlambat, tetapi saja ditolerir. Namun kali ini mungkin terlalu lama ditunda pembayarannya, sehingga Maluku Indah juga tidak bersedia. Kita memaklumi itu, karena mereka juga pengusaha,” akunya. (udy/yun)

MALUT POST – TERNATE. Belum ditemukan solusi masalah pelayanan sampah, kini datang lagi masalah baru. Dimana armada sampah berupa mobil truk besar maupun truk L300 kehabisan minyak. Para sopir biasanya mengambil minyak di SPBU kelurahan Maliaro, kemarin tidak lagi dilayani. Puluhan truk yang antre minyak itu, mengaku bingung. “Alasannya jatah minyak sudah habis,” kata beberapa sopir truk.

Melihat kondisi ini, Kadis DLH langsung minta para sopir mengarahkan mobil-mobil sampah untuk tidak antre di jalan, tapi masuk ke lokasi perkantoran. Pantauan koran ini, Kadis DLH Tonny Sahruddin Pontoh, langsung mengumpulkan semua sopir truk. Kadis meminta mereka untuk bersabar beberapa saat. “Lagi diurus minyaknya. Ini hanya kesalahan teknis,” katanya kepada para sopir.

Kendati begitu, sopir ini tidak melakukan pelayanan angkutan hingga beberapa jam. Tonny, saat dikonfirmasi mengaku, pihak SPBU bukan tidak layani, tapi karena terlambat pembayaran, sehingga meminta agar tunggakan dua bulan yakni November dan Desember lalu diselesaikan dulu. Barulah pelayanan dilajutkan.

“Karena siklus anggaran awal tahun biasanya terlambat. Tapi tidak masalah pelayanan tetap jalan,” tandasnya. Sembari mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pimpinan, sesuai petunjuk telah dijalankan selama beberapa hari kedepan. “Jalan saja sambil mengurus proses pencairan, untuk pembayaran ke pihak ketiga,” tukasnya.

Sementara itu, komisi III DPRD mendesak agar memperhatikan sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketua komisi III Anas U Malik mengatakan, fasilitas yang dimaksud baik armada pengangkut sampah serta fasilitas pendukung lainnya, seperti BBM. “Penting untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Terutama ada kejadian pohon tumbang yang terjadi beberapa waktu kemarin. Masalah ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.

DLH juga diminta melakukan pengawasan terhadap pohon yang rawan tumbang, sehingga ada langkah penebangan. DPRD mendukung langkah penebangan oleh DLH yang akan menggantikan jenis pohon tearis ke jenis tajung. Juga pengadaan armada pengangkut sampah. “Armada yang sekarang sudah tidak layak beroprasi. Komisi III mengawal kebijakan program dari DLH untuk pengadaan armada baru,” tutupnya. (udy/mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Armada pengangkut sampah yang tak layak digunakan lagi, mendapatkan respon dari ketua DPRD Muhajirin Bailussy. Menurutnya, permasalahan yang menyangkut dengan armada pengangkut maupun sampah itu sendiri, tergantung pada orientasi atau sikap dari pemerintah Kota. Sikap yang dimaksud adalah, untuk membuat kota Ternate menjadi Kota yang bersih dari sampah.

Jangan cuma berpikir tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh hidup yang layak, sering dibaikan. “Hal ini terlihat dari mobil yang tak terurus dengan baik, dan jumlahnya terbatas. Juga termasuk sampah tertumpuk,” ujarnya.

Kata Muhajirin, masyarakat juga harus diberikan pemahaman terkait dengan waktu pembuangan sampah. Sehingga, begitu mobil pengangkut datang, tidak ada lagi sampah yang tertumpuk. DPRD meminta Pemkot agar fokus, tidak hanya pada sektor ekonomi. Tetapi hal yang mendasar seperti penanganan sampah maupun armada juga harus menjadi perhatian. “Kami sudah mengingatkan kepada wali kota, agar persoalan sampah ini harus jadi perhatian,” sebutnya.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus menyiapkan data secara komprehensif, tentang jumlah sampah. Sehingga bisa diprediksi berapa ton yang dihasilkan. Menurutnya, agar bisa dijumlahkan berapa armada yang diperlukan. “Juga termasuk berapa ruas jalan terutama lingkungan, untuk pengadaan armada. DLH juga harus menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Walikota, soal kebutuhan armada. Sehingga bisa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah,” tutupnya. (mg-03/yun)