Dua Ranperda Pendapatan Tatono

MALUTPOST.TERNATE – Salah satu upaya pemerintah Kota Ternate (Pemkot), dalam menghadapi bayang-bayang ancaman krisis, dengan menggenjot pendapatan daerah. Hal ini disampaikan akademisi Unkhair NUrdin I. Muhammad, Kepada Malut Post, Kamis (25/2).

Pernyataan Nurdin ini, sekaligus menanggapi langkah pemerintah bersama DPRD melakukan refocusing anggaran kurang lebih Rp70 miliar. Akibat dari adanya pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, ditambah beban hutang serta pemibiyaan vaksinas. Nurdin mengatakan, perubahan anggaran di tengah perjalanan sangat mengancam stabilitas keuangan. Karena itu, pemerintah dan DPRD jangan hanya memikirkan kegiatan apa saja yang harus dipangkas. Tapi juga berfikir bagaimana pendapatan daerah bisa bertambah. Baik memaksimalkan potensi yang tersedia, maupun menggarap potensi baru.

Dosen ekonomi Unkhair ini menjelaskan, Pemkot saat ini memiliki satu sumber pendapatan baru, yakni plaza Gamalama Modern. Namun ini belum mampu menutup ancaman krisis, apalagi kepastian operasinya juga belum jelas. Lantaran terkendala pada penentuan pihak ketiga sebagai pengelola.

Dia menyarankan, selain Plaza, Pemkot dan DPRD juga berpikir tentang sumber lain. Salah satunya mempercepat pengesahan usulan dua ranperda. Yakni ranperda tentang pajak daerah dan ranperda retribusi pengelolaan kekayaan daerah.

“Kedua perda ini, jika cepat disahkan, maka memperluas potensi pendapatan baru. Sayangnya DPRD terlalu lambat. Ranperda yang yang diusulkan sejak Desember sampai sekarang tidak kunjung tuntas. Jangan hanya urus Pilkada,” tandasnya.

Menurut Nurdin, Pemkot juga harus tegas memaksimalkan retribusi, terutama retribusi parkiran. Dengan membuat digitalisasi pungutan. Sebab jika bertahan dengan sisi tim manual, tetap akan terus bocor.

“Kedua perda itu jika disahkan, maka ada sektor pajak baru. Diantaranya pemilik kios merah yang selama ini tidak dipungut pajak. Dan masih banyak lagi sumber lain,” jelasnya.

Sayannya kata Nurdin, pemerintah kelihatan lemah. Hanya bisa berharap belas kasih dari dari pemerintah pusat. “Takutnya di pertengahan tahun, BBM sampah kembali jadi masalah dan warga hamburkan di kantor DPRD dan Kantor Wali Kota,” tukasnya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Permasalahan Air bersih rupanya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Ternate. Pasalnya kawasan ketinggian seperti di kelurahan Fora Madiahi masih mengalami krisis air bersih, terutama di RT 08.

Rudy tokoh pemuda setempat mengatakan, masalah air bersih ini terjadi sekitar tahun 2019 hingga kini belum juga ada perhatian yang serius. Padahl, air sangat mendasar untuk memenuhi lebutuhan sehari-hari. Menurutnya instalasi pipa sudah ada, tapi belum juga difungsikan. “Kami berharap pemerintah kota dana DPRD dapat melihat permasalahan terkait dengan air bersih,” ujarnya.

Lurah For Madiahi Zaenal Abjan mengatakan, masalah air bersih di kelurahan yang di pimpin itu terjadi karena kekuatan air yang tidak bisa mengalir sampai ke permukiman warga. Sebab bak penampung belum difungsikan. Warga terpaksa mengkonsumsi air hujan dari bak penampung yang disediakan di samping rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM, tetapi belum juga ada perkembangan,” sebutnya.

Kepala bagian teknisi PDAM Kota Ternate Suharto mengatakan, ketinggian pemukiman menjadi masalah. Sebab ketersediaan air baik yang berada di Kelurahan Kastela terbatas. Ditakutkan akan mengganggu pelayanan yang lain. Pipa yang sudah terpasang menurutnya dari pihak PUPR, bukan dari PDAM. “Kami belum bisa mengambil keputusan untuk pemukiman warga RT 08 kelurahan Fora Madiahi,” tutupnya.

Dinilai Lepas Tanggungjawab Terkait Izin Pembuangan Tailing

MALUTPOST.SOFIFI – Sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku Utara (Malut), Facrudin Tukuboya yang tidak pernah menghadiri undangan DPRD Provinsi (Deprov) membuat sejumlah anggota Deprov naik pitam.

DLH yang diketahui memiliki tugas terkait izin lingkungan, sudah tiga kali diundang oleh gabungan komisi yakni, Komisi II dan Komisi III untuk membahas izin pembuangan limbah tailing oleh PT. Trimega Bangun Persada (TBP) di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Namun dinas DLH sendiri terkesan cuek dan tidak pernah menghadiri undangan Deprov saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“DLH tidak hadir dan melempar tanggung jawab, bahkan merasa tidak terlbat serta mengabaikan tugas dan fungsinya,” cetus Ketua Komisi II, Ishak Naser saat RDP bersama Dinas Perikanan dan DPM-PTSP di gedung Deprov Senin (15/2).

Bukan saja Ishak Nasir, anggota komisi III Sahril Taher, juga menilai Kadis LD terkesan meremehkan DPRD, sehingga sudah tiga kali diundang tapi tak pernah hadir tanpa ada alasan yang jelas. “Kita undang Kadis itu untuk membicarakan kepentingan rakyat, kalau tidak mau hadir, maka Gubernur sudah harus ganti, karena tidak layak dipertahankan sebagai Kadis,” tandasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Malut ini menjelaskan, rapat gabungan komisi II dan III ini terkait izin pembuagan limbah ke laut oleh PT. TBP, dan saat ini PT TBP sudah mendapat izin penggunaan lokasi di laut, sehingga DLH harus memastikan izin lokasi yang telah dikeluarkan oleh PTSP sejak 2019 itu bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup atau tidak.

“Apa pun alasannya pembuangan limbah ke laut tidak dibenarkan, karena jika 100 ahli menyatakan bisa, maka akan ada 1000 orang menyatakan tidak bisa, karena yang namanya limbah yang dibuang ke laut sudah pasti tidak aman,” tegasnya.

Sementara Fachrudian yang dikonfirmasi terpisah, menyampaikan permohonan maaf kepada komisi II dan III. Ia mengaku tak hadir lantaran sakit. “Mohon maaf. Kondisi saya kurang sehat sehingga belum bisa hadiri undangan komisi II dan III. Jika nanti saya sudah sembuh, saya akan datangi mereka sebagai mitra kerja DLH,” kata Fachrudin. (din/jfr)

MALUTPOST.TERNATE – Utang di pihak ketiga yang menumpuk selama dua bulan, membuat proses pelayanan sampah terhenti. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di setiap sudut kota. Warga pun melakukan protes, hingga menghamburkan sampah ke jalan. Salah satu titik yakni di Kelurahan Salahuddin.

Merespons masalah tersebut, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan komisi III mengadakan rapat mendadak. Pertemuan tersebut menghadirkan Sekretaris Kota Ternate, Kepala BPKAD, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala Dinas Lngkungan Hidup Tony Sachrudin Pontoh mengatakan, utang yang tidak terbayarkan di bulan November hingga Desember. Solusinya, DPRD memerintah ke pihak keuangan untuk menyelesaikan.

Menurutnya, total utang tersebut mencapai Rp 700 juta lebih. Masalah utamanya ada pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak terbayar. “Ada tuntutan untuk melakukan pelayanan. Pihak ketiga tidak mau memberikan BBM sebelum tunggakan dua bulan tersebut diselesaikan. Jadi kita akan berusaha selesaikan masalah sampah ini,” ujarnya.

Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya Mengatakan, masalah tumpukan sampah tersebut telah diselesaikan kemarin. BBM yang disiapkan sementara sekitar 2.000 liter, untuk mengantisipasi tumpukan sampah tersebut. Menurutnya, Pemkot memiliki anggaran tapi tidak bisa dicairkan akibat dari terkendala aplikasi SIPD. Pemerintah Kota juga berencana akan melakukan evaluasi terhadap pihak rekanan yang menyediakan BBM. Sebab tidak berbicara soal untung rugi.

Sekkot mengatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah pelayanan. Karena itu, pihak rekanan juga harus memiliki sense of responsibility. Sebab tidak hanya PT Maluku Indah, tetapi ada rekanan lain yang bisa diajak untuk kerja sama ke depan. “Sore ini (kemarin) sudah mulai dilakukan pengangkutan sampah. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Kota Ternate,” ujarnya.

Sementara itu, masalah sampah ini juga mendapatkan respons dari ketua DPRD Muhajirin Bailussy. Menurutnya, mulai kemarin sampai hari ini, sampah harus diangkut secara keseluruhan hingga selesai. Pemerintah Kota juga segera menyelesaikan utang sebesar Rp 700 juta di bulan November dan Desember. “Kami meminta segera selesaikan masalah sampah dan utang pada pihak ketiga,” tutupnya. (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perumda Ake Malako oleh Pansus III DPRD, masih terkendala. Ini diakibatkan belum diserahkan item penyertaan modal dari PDAM. Sebelumnya, DPRD juga sudah menyoroti terkait dengan lambatnya Pemerintah Kota untuk memberikan penyertaan modal, sehingga membuat pembahasan pun terkendala dan belum usai hingga sekarang.

Setelah mendapatkan respons dari DPRD, kini giliran dari Akademisi Kebijakan Publik dan Ekonomi Universitas Khairun Nurdin I Muhammad. Terkait dengan permintaan DPRD ini, Pemkot sepertinya tidak proaktif. Menurutnya, item penyertaan modal sangat serius dan vital. Karena itu, Pemerintah Kota harus segera merespons permintaan DPRD tersebut.

“Sebab itu berkaitan langsung dengan pelayanan air bersih ke masyarakat. Jadi, secepatnya harus diserahkan, agar bisa dikaji untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, pihak PDAM juga sebagai leading sektor harus menyediakan hal-hal apa yang diminta oleh Pansus III DPRD. Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar pembahasan tentang Ranperda Perumda Ake Malako sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Karena, dengan terlambatnya penyertaan modal ini, pembahsan pun tertunda dan menjadi kendala di Pansus III DPRD. Pemkot harus segera memberikan item penyertaan modal tersebut,” tutupnya. (mg-03/yun)

Komisi II Telusuri DID Tambahan

MALUTPOST.TIDORE – Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tidore Kepulauan belum juga melaporkan pertanggungjawaban pengunaan dan covid-19 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 kemarin. Yakni Disperindakop, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Disnakertrans. Total anggaran yang bersumber dari DID tambahan ini sebesar 12,5 miliar. Lantaran lambat, DPRD melalui Komisi II lalu mendesak agar lima OPD yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan DID tambahan seegra memasukkan data.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Murad Polisiri, Kamis (28/1). Diakui Murad, hingga saat ini pihaknya terus melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan DID yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini, belum ada laporan pertanggungjawaban dari lima OPD itu.

“Padahal dalam rapat bersama pada Desember 2020 lalu, sudah disepakati kalau datanya akan dimasukkan ke kita. Tapi sampai sekarang tidak dimasukan,” ungkapnya. Ketua DPC PKP Tikep ini menjelaskan, data-data yang diminta akan dilakukan kroscek kembali untuk memastikan adanya penerima bantuan double. “Kami ingin mengkroscek itu. Jangan sampai ada yang terima double” jelasnya.

Langkah yang dilakukan Komisi II dalam menelusuri penggunaan DID senilai Rp 12,5 miliar itu karena Pemerintah Kota (Pemkot) sudah melakukan pencairan lebih dulu dari kesepakatan awal. Alasan Pemkot, kata Murad, karena mendesak. Dikatakan Murad, DID tambahan sebesar Rp 12,5 miliar itu awalnya disepakati untuk dimasukkan dalam dokumen APBD tahun ini. Tapi dengan alasan mendesak, terungkap jika Pemkot sudah melakukan pencairan akhir tahun kemarin.

“Alasan mendesak itu yang harus diperjelas. Dasarnya apa. Makanya kami memaksimalkan fungsi pengawasan dan ikut menelusuri DID,” paparnya. Pihaknya ikut mensesalkan sikap apatis OPD terkait karena sudah berulang kali dingatkan tapi diabaikan. Karena itu, pihaknya berharap ada itikad baik dari OPD terkait supaya data uang ada bisa tertanggung jawab. “Tentu ini yang kami sangat sesalkan karena belum ada satupun yang memasukkan laporannya. Padahal diawal dijanjikan secepatnya akan dimasukan. Bahkan sebelum masuk tahun 2021. Faktanya belum sampai saat ini,” pungkasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Kantor DPRD Kota Ternate, pada pukul 08.00 WIT kemarin tidak ada aktivitas. Hal ini diakibatkan aliran listrik diputus oleh pihak PLN. Putusan itu disebabkan, kantor wakil rakyat tersebut menunggak di bulan Januari.

Akibat ada jaringan listrik, aktivitas di kantor pun terhenti. Hanya beberapa orang staf yang menata ruangan dan memindahkan berkas. Seorang staf yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, dengan putusnya aliran listri dapat mengganggu pekerjaan yang akan dilakukan. “Dengan adanya pemutusan listrik, kami sangat terganggu,” ujarnya.

Sekretaris DPRD Kota Ternate Safia M. Nur mengatakan, jaringan listrik kantor diputus akibat menunggak sebulan (Januari). Hampir seluruh gedung diputuskan. Hanya gedung rapat eksekutif DPRD yang menggunakan listrik pintar (token pulsa). Ia mengaku, biaya listrik di kantor DPRD yang menggunakan listrik di kantor DPRD sebulan mencapai Rp 6 juta.

Ia membenarkan, putusan seluruh listrik itu dapat mengganggu aktivitas pelayanan. Keterlambatan pembayaran disebabkan adanya penyesuaian program aplikasi dari sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga Uang Persediaan (UP) pun tidak ada untuk melakukan pembayaran. “Pembayaran nanti akan diupayakan secepatnya, sebab menyangkut dengan pelayanan,” terangnya.

Sementara Ketua DPRD Muhajirin Bailussy mengatakan, Walikota harus berkoordinasi dengan PLN, agar secepatnya menyelesaikan masalah pemutusan listrik di gedung wakil rakyat itu. Sebab tidak hanya di kantor DPRD, tetapi di beberapa instansi pemerintah yang lain juga mengalami pemutusan listrik. Ia meminta agar Pemerintah Kota harus segera mengambil tindakan.

Sekadar diketahui, saluran listrik di gedung wakil rakyat itu kembali dinyalakan pihak PLN pada pukul 14.39 WIT. (mg-03/yun)

Terjadi di Kantor Bupati dan DPRD

MALUT POST – DARUBA. Entah apa yang merasukimu, lirik lagu ini pantas dialamatkan kepada petugas pengibar bendera merah putih, di Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai. Pasalnya, pada Kamis (21/1) kemarin, kedua kantor tersebut tidak mengibarkan bendera merah putih sesuai ketentuan Undang-undang nomor 24, pasal 9 tahun 2009 terkait kewajiban mengibarkan bendera di intansi Pemerintah maupun swasta.

Pantauan koran ini, sekitar pukul 10.00 WIT di kantor Bupati kawasan Desa Muhajirin Baru, Kecamatan Morotai Selatan, tidak terlihat bendera merah putih berkibar, padahal aktivitas berjalan seperti biasa. “Tidak tahu kenapa bendera tidak dikibarkan, kadang-kadang yang saya lihat, kalau dikibarkan petugas, bahkan sampai lupa waktu penurunan hingga malam hari. Jadi memang penanggungjawab bendera yang kurang teliti,” ungkap warga yang sering beraktivitas di kantor Bupati.

Salah satu petugas Satpol PP yang berjaga di pos depan kantor Bupati kepada koran ini mengatakan, alasan kenapa bendera tidak dikibarkan karena petugas piket sebelumnya meyimpan bendera. “Bendera itu, dipegang oleh penjaga piket kemarin, (Rabu, red), jadi sampai sekarang (Kamis siang), kami masih tunggu petugas tersebut. Memang ada bendera yang lama, hanya saja sudah sobek, kan tidak mungkin kita kibarkan yang sudah sobek,” beber salah satu petugas enggan namanya dikorankan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pulau Morotai, Yanto Gani, dikonfirmasi soal kejadian tersebut mengancam akan memberikan sanksi kepada petugas. “Kalau ini ada unsur kesengajaan maka anggota Satpol PP yang bertugas akan diberikan sanksinya dipindah tugas sebagai cleaning service di kantor bupati,” ancam kasat.

Selain di kantor Bupati, kejadian yang sama juga berlangsung di kantor DPRD Pulau Morotai, pantauan koran ini di halaman kantor DPRD, kawasan Desa Darame, siang kemarin, tampak hanya tiang yang berdiri tegak, sementara kain bendera tidak terlihat. Kepala Bagian (Kabag) umum dan protokoler DPRD Pulau Morotai, Husen Mony, dikonfirmasi mengatakan, alasan bendera merah putih tidak dikibarkan lantaran ada pekerjaan pagar di depan kantor DPRD.

“Kemarin ada pekerjaan jadi dilepas,” singkatnya. Keterangan Husen Mony dengan fakta dilapangan bertolak belakang, sebab berdasarkan pantauan koran ini, tiang bendera tetap berdiri dan tidak dilepas atau dipindahkan saat pekerjaan rtembok dilakukan. (tr04/lid)

MALUTPOST.TERNATE Komisi III DPRD Kota Ternate meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, agar aktif melakukan kegiatan monitoring ke sejumlah kawasan yang rawan terjadi bencana longsor. Hal ini disampaikan oleh wakil ketua komisi III H. Fachri Bachdar.

Sebelumnya, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Malut, telah melakukan pemetaan potensi terjadinya longsor. Pemetaan IAGI itu ditemukan potensi bencana longsor di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Ternate. Potensi longsor ini akibat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.

Fahri mengatakan, dengan adanya curah hujan yang tinggi, potensi longsor pasti mengancam. Sehingga membutuhkan tindakan monitoring dan sosialisasi intens. Sosialisasi ini difokuskan pada warga di Kelurahan yang masuk dalam zona rawan. “Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta sudah ada kewaspadaan dari masyarakat sekitar. Dan itu harus dilakukan oleh BPBD,” katanya (mg-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Badan Kehormatan (BK) DPRD melakukan rapat internal, Jumat (8/1) kemarin. Rapat tersebut membahas beberapa agenda yang akan DPRD kedepan. Dari hasil rapat tersebut ada beberapa item yang akan direvisi. Salah satunya kode etik DPRD. Hal ini disampaikan ketua BK Makmur Gamgulu. Menurutnya, kode etik DPRD dan tata beracara bakal direvisi.

Sebab, ada beberapa pasal yang memiliki kelemahan. Kemudian berkaitan dengan disiplin anggota DPRD, terdiri dari dua hal, yaitu disiplin waktu yang menghadiri rapat serta disiplin disiplin dalam berpakaian.

Menurutnya, di DPRD belum memahami mana PSH dan bebas rapi, mana itu PSR serta PSL. Terkadang, dalam undangan PSH mereka datang menggunakan pakaian bebas rapi. “Hal ini yang akan diterbitkan,” ujarnya.

Makmur menambahkan, BK juga sudah memproses permasalahan antara Jusuf Sunya dan Yamin Rusli. Hanya saja belum sempat dilakukan pemanggilan terhadap kedua pihak, untuk klarifikasi. Karena dengan adanya pandemi Covid-19, keduanya belum memilki waktu untuk hadiri undangan. Menurutnya, persoalan ini akan ditindaklanjuti lagi oleh BK, apakah diteruskan atau dihentikan. “Pada rapat kemarin semua sudah sepakat agar permasalahan tersebut dihentikan. Nantinya ada surat resmi penghentian yang akan dibuat,” sebutnya.

Selain itu, kehadiran para anggota DPRD ditahun 2020, masuk dalam kode etik berkaitan dengan rapat undangan. Tahun 2020 rapat absensi menggunakan virtual. Sehingga pertanggungjawaban hampir tidak ada. BK sudah mengevaluasi, tetapi tidak disurati dengan pertimbangan covid. “Kedepan, BK mendesak agar lebih tertib mengikuti rapat di tahun 2020,” tutupnya. (mg-03/yun)