Batalkan SK Pemberhentian Akademisi Dinilai Berdamak Buruk

MALUT POST-TERNATE. Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menganulir SK pemberhentian 466 Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang ditandatangani oleh Pj Wali Kota Ternate Hasyim Deang Barang pada 23 April 2021 lalu. Pembatalan SK pemberhentian ini disampaikan langsung M Tauhid Soleman malalui konferensi pers, di kantor Walikota, sore kemarin (7/5).

Ada empat poin yang diutarakan Tauhid dalam keterangan persnya. Pertama, bahwa kebijakan pemberhentian tian PTT oleh Pj Wali Kota Ternate (Hasyim Deang Barang) segera dibatalkan dengan kebijakan serupa, yakni Sk pemberhentian oleh Wali Kota defenitif. Sehingga selanjutnya akan dikeluarkan SK Wali Kota definitif tentang pembatalan atas keputusan sebelumnya.

Kedua, dasar pertimbangan pemberhentian PTT adalah, kebijakan pemberhentian belum diyakini kevalidannya. Karena tim verifikasi tidak bekerja secara efektif serta tidak dilandasi dengan keabsahan dokumen, berupa kehadiran dan aktivitas PTT di lingkungan kerja. Sehingga keputusan pemberhentian dinilai tidak transparan dan tertutup. Bahwa putusan pemberhentian oleh tim verifikasi harus libatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kelak putusan pemberhentian dapat dipertanggung jawapkan.

“Untuk itu, saya selaku Wali Kota sekaligus pejabat pembina kepegawaian (PPK) membatalkan surat keputusan Pj Wali Kota Ternate nomor: 800/ 1260.a/ 2021 tanggal 23 April 2021, tentang pemberhentian PTT 466 orang,” kata Tauhid dalam konferensi pers yang juga didampingi tin verifikasi serta BKPSDM Kota Ternate.

Poin keempat, dari kebijakan tersebut, kedepan pemerintah Kota Ternate tetap menata kembali PTT melalui analisa beban kerja (anjab). Sehingga dapat diketahui berapa besar kebutuhan PTT, termasuk mengevaluasi kembali kebijakanperekrutan PTT berdasarkan beban anggaran daerah dan beban kerja di masing-masing OPD. (tr-01/yun)

BKPSDM Sudah Menyurat ke Masing-Masing OPD

MALUTPOST.TERNATE – Tim verifikasi dan evaluasi pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, sudah menyerahkan SK Pemberhentian PTT ke Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sesuai hasil verifikasi dan evaluasi, ada 466 PTT yang dipastikan diberhentikan. SK pemberhentian diserahkan langsung oleh ketua tim verifikasi dan evaluasi, Muhdar Din bersama anggota, yang diterima kepala BKPSDM Kota Ternate Junus Yau, pagi kemarin (5/5).

“Sudah diserahkan. Tadi pagi, pak Dar (Muhdar Din) dan anggota tim sudah serahkan ke saya (SK Pemberhentian),” kata Junus di ruang kerjanya. JUnus menegaskan, BKPSDM tidak bertindak sebagai eksekutor terhadap pemecatan 466 PTT tersebut. BKPSD hanya bertugas menerima SK Pemecatan dari tim verifikasi dan evaluasi, kemudian diteruskan ke masing-masing Prganisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menyebut, yang bertindak bertindak sebagai eksekutor adalah tim verifikasi dan evaluasi. KArena SK pemberhentian tersebut sudah ditandatangani oleh Hasyim Daeng Barang semasa menjabat sebagai Pj Wali Kota Ternate pada bulan April lalu. “Itu (pemberhentian) tim verifikasi dan evaluasi yang eksekusi. Dan itu sudah ditandatangani oleh pak Pj (Hasyim Daeng Barang),” ujarnya.

Pemberhentian 466 PTT ini tertuang dalam SK Wali Kota Ternate nomor 800/1260.a/2021 tentang pemberhentian dengan hormat Pegawai Tidak Tetap, di lingkungan Pemerintah Kota Ternate tahun 2021.

Junus mengatakan, setelah menerima SK tersebut, selanjutnya akan ditindaklanjuti. Ia juga sudah menandatangani surat edaran untuk diteruskan ke masing-masing OPD. Karena itu, bisa disimpulkan bahwa 466 tersebut sudah resmi diberhentikan.

MEski demikian, Junus tidak menyebutkan sebaran pada masing-masing OPD dari 466 PTT yang diberhentikan tersebut. “Tapi sudah resmi diberhentikan,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TIDORE Oknum anggota DPRD Tikep berinisial AJM alias Abdul yang kedapatan membawa 35 kantong miras jenis captikus baru-baru ini, menuai masyarakat. menykapn ini, puluhan warga kelurahan bobo lalu menggelar aksi di kantor DPRD, senin (3/5). Dalam aksinya, warga yang kesal bercampur emosi lalu menerobos pintu depan gedung wakil rakyat itu. Dalam aksinya, massa berhasil masuk hingga ke aula paripurna DPRD. Didalam aula, massa yang tergabung dalam forum pemuda Bobo dan LMND kota Tidore kepulauan mendesak Ketua DPRD bersama ketua badan kehormatan (BK) untuk memproses AJM, oknum anggota DPRD aktif dari fraksi PDI perjuangan.

” Kami minta BK segera memperoses AJM melanggar kode etik berdasarkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan Negeri soasio, yang bersangkutan dihukum 2 bulan tahanan percobaan serta wajib lapor, ” aku Julfikar Hasan dalam oarasinya. senada disampaikan koordinator forum pemuda Bobo, Alfian Kene. Massa meminta anggota DPRD kota Tidore kepualuan untuk kembali mengevaluasi peraturan Daerah (perda) nomor tahun 2018 tentang pengadilan, pengawasaan dan pembinaan peredaran dan penjualan minuman keras.

Pasalnya, massa dari Forum pemuda Bobo merasa malu lantaran 4 rekan AJM yang ditahan adalah warga kelurahan Bobo, ” Sebagaimana kelurahan Bono, kami sangat dirugikan. Identitas kami tercoreng ditengah bulan suci Ramadan. Apalagi masyarakat sedang berupaya menegakkan Tidore sebagai kota santri,” tambah Alfian. Setelah melakukan orasi secara bergantian, massa lalu meminta hearing bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. sayangnya, permintaan massa aksi tidak digubris para wakil rakyat di tikep. Itu karena tak satu pun unsur pimpinan dan anggota DPRD terlihat berkantor.” kami minta Badan kehormatan (BK) DPRD kota Tidore mempublikasi Tidore penindakan pelanggaran kode etik terhadap AJM kepublik lewat media, sebagai bentuk sanksi moral sekaligus pembelajaran penegakkan perda terhadap masyarakat Tidore, ” pinta massa aksi.

Menyikapi ini, Ketua DPD PDI-P Maluku Utara, Muhammad sinen angkat bicara. saat dikonfirmasi secara terpisah, Muhammad sinen mengatakan maslah yang menimpah satu anggota DPRD kota Tidore kepualuan berinisial AJM dalam kasus miras sudah diproses secara hukum. Dia mengataka, dari hasil pemeriksaan kepolisian bahkan dalam putusan pengadilan Negeri soaiso, AJM dibebaskan dari hukuman. ini didukung dengan kesaksian emapt reka yang mengakui kalau AJM tidak ada kaitannya dngan kepemilikan miras.

Baginya, kasus AJM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan keputusan hukum. ” Jika hukum tideak menyebut AJM bersalah, maka partai tentu tidak mengambil langka terlalu jauh karena harus melihat berdasarkan putusan pengadilan,” kata ayah erik, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, dari sesi regulasi, seorang anggota DPRD yang diganti lewat proses pergantian antara waktu (PAW) tergantung sanksi hukuman pengadiln. bisa di PAW jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau dihukum pinda diatas 5 tahun, sebagaimana putusan sduah berkekuatan hukum tetap atau inkra. ” kalau masalah AJM, kita dipartai tidak bisa mengambil langka terlalu jauh. Alasanya karena tidak ada satupun pasal yang menyebut AJM bersalah,”terang ayah Erik.

Meski bagitu, dia menegaskan AJM akan dijatuhi sanksi dari partai. ” sehebat apapun manusia pasti punya salah. kami akan memberikan pembinaan terhadap AJM agar tidak lagi melakukan hal serupa, ” tegasnya.

Dia bilang Tidore memang sudah punya peraturan Daerah (perda) tentang menimum kertas. Namun partai tidak bisa enaknnya menindak AJM sewenang-wenang karena harus mengacu pada putusan pengadilan. Sementara dalam putusan, pengadilan menyatakan AJM tidak ada kaitannya sebagai pemilik miras.Ini tutur didukung dengan kesaksian emapt rekan AJM ditahapan hakim, “pungkasnya. (aby/aji)

DPRD Minta Pemkot Pertimbangkan Faktor Usia

MALUTPOST.TERNATE – Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I DPRD dengan tim verifikasi dan validasi pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT), digelar kemarin. Rapat tersebut dihadiri tim verifikasi yang dipimpin Asisten I Mohdar Din.

Ketua Komisi I Mohtar Bian mengatakan, tim verifikasi dan validasi bekerja selama dua minggu. Hasilnya, sebanyak 466 PTT yang akan diberhentikan. Menurutnya, pemberhentian tersebut memiliki beberapa faktor. Pertama, kedisiplinan. Hasil verifikasi, ditentukan ada beberapa PTT yang sudah tidak masuk berhari-hari, bahkan ada juga yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, PTT berusia lanjut.

Namun, untuk indikator usia lanjut ini, komisi I mengusulkan agar ditinjau kembali, yakni di atas 50 tahun sesuai dengan ASN.

“Misalnya pada dinas kebersihan, tenaga kesehatan, maupun pendidikan. Jika diberhentikan di usia 46 tahun sesuai dengan perjanjian kerja, maka siapa yang akan menggantikan. Kami minta tim verifikasi dan validasi, agar melakukan pertimbangan,” ungkapnya.

Mohtar menambahkan, waktu pemberhentian belum diketahui kapan. Tetapi evaluasi ini sebagai tahap awal. Kata dia, evaluasi yang dilakukan ini secara keseluruhan bukan hanya di tahun 2020. Dari total 466 PTT tersebut, merupakan hasil evaluasi dari keseluruhan PTT dari tahun 2019 sampai 2020. Evaluasi itu juga sebagai langkah awal pemerintah Kota Ternate, untuk melakukan penertiban terhadap keberadaan PTT di Kota Ternate.

“Apalagi di akhir Tahun masa kerja sudah selesai, sehingga bisa dilihat mana yang aktif maupun tidak aktif. Hal ini agar bisa mengurangi jumlah PTT, terutama yang tidak aktif tapi masih masuk dalam daftar,” sebutnya.

Kata Mohtar, DPRD usulkan evaluasi terus menrus dilakukan sampai mencapai angka normal yakni 2.000 PTT. Menurutnya, DPRD mendukung evaluasi yang dilakukan, sebagai langkah menghemat anggaran daerah.

“Dari haisl evaluasi tersebut sebesar Rp 3,4 miliar. Kami mendorong agar setiap tahun harus dilakukan evaluasi terhadap PTT,” tutupnya. (tr-03/yun)

PNS Juga Terancam Dipecat, Jika Kedapatan Malas

MALUTPOST.TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui tim verifikasi dan evaluasi pemberhentian Pegawai Tidak Tetap (PTT), sejauh ini sudah mengantongi 400 lebih nama PTT yang berpotensi diberhentikan. Jumlah tersebut tersebar disejumlah Organisasi PRangkat Daerah (OPD).

“Inikan menyangkut dengan nasib orang, JAdi jarus dievaluasi secara benar. Sehingga nanti kita lihat berdasarkan tiga kriteria,” kata ketua tim verifikasi dan evaluasi, Muhdar Din, kemarin (29/4).

Muhdar menjelaskan, ada tiga kriteria yang menjadi dasar seorang pTT layak diberhentikan. Pertama, adalah berdasarkan pengusulan dari masing0masing OPD. Namun usulan dari OPD ini berdasarkan kriteria-kriteria pendukung yang dicek oleh tim verifikasi dan evaluasi.

Kedua, berdasarkan daftar absensi. Daftar absensi ini akan dilihat dari presentasi kehadiran seorang PTT dalam satu bulan. Kemudian yang ketiga, adalah faktor usia. Usia di PTT berdasarkan kontrak dengan Pemkot adalah sampai pada 45 tahun. Sehingga Pemkot menggunakan standar 46 tahun keatasa untuk dipertimbangkan dan tidak lagi dimasukkan ke daftar PTT.

“Karena faktor usia ini berkaitan dengan produktivitas. Terkecuali ada pertimbangan lain, misalnya satu instansi tertentu sangat membutuhkan PTT yang usianyan diatas 45 tahun untuk menegrjakan satu pekerjaan yang memang tidak boleh dikerjakan oleh orang lain,” terangnya.

Muhdar menyebut, saat ini sudah di tahap ahir verifikasi dan evaluasi. PTT yang sudah terjaring berdasarkan tiga kriteria tersebut tercatat sudah berjumlah 400 orang lebih .

“Sekarang yang sudah masuk dalam jaringan sebanyak 400 lebih, ini kemungkinan masih akan bertambah. Karena ada sejumlah daerah yang belum sempat disisir,” ujarnya.

Tak hanya pTT, terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas berkantor juga akan dievaluasi. Namun untuk PNS sementara belum bisa ditetapkan, karena tim verifikasi dan evaluasi masih fokus pTT.

“Setelah PTT kita akan sisir PNS. Jadi PNS ini kalau kedapatan ada yang sangat malas berkantor akan kita rekomendasikan ke pimpinannya. Kita panggil pimpinannya dan tanyakan apa persoalan yang membuat PNS tersebut jarang masuk. Ini bisa saja disulkan untuk pemecatan, karena hanya menerima hak tapi tidak melaksanakan kewajiban,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Pemerintah Kotra (Pemkot) Ternate sejauh ini belum mengambil keputusan, untuk membijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV.

Penghapusan jabatan tersebut harusnya sudah diberlakukan pada Januari lalu, namun ditunda sampai pada juni mendatang, karena sejumlah Daerah belum siap termasuk Pemkot Ternate.

” Sya lihat perkembangan, ini akan sedikit menguras tenaga. karena untuk menghilangkan jabatan struktural itu butuh kajian yang mendalam,” kata Sekkot Ternate, jusuf sunya, kemarin (28/4).

Menurutnya, kebijakan tersebut tentu akan menghilangkan banyak jabatan, yang kemudin di ahlikan kejabatan fungsional. sehingga hal ini memag harus di pilah dengan baik dan saksama. karena kebijakan tersebut juga berkonsekuensi pada anggaran.

” Jadi ini ada pengecualian. Untuk eselon, hanya beberapa eselon yang dipertahankan karena berkaitan dengan pelayanan publik dan kebutuhan. saat ini sementara dalam pengkajian untuk bisa di pertahankan dan mana yang harus dihilangkan,” ujarnya.

Ia menyebut, semapt sudah ada koordinasi antara sekda, namun semua masih membutuhkan waktu. perkembangan terbaru mungkin bisa diketahui pada satu ada dua pekan kedepan.

” Penghapusan Jabatan ini, kita sangat berhati-hati sekali. Berbeda dengan perpindahan organisasi kerja. karena jika salah ambil keputusan orang bisa kehilangan jabatan. Apalagi jika orang itu belum tersedia pada jabatan fungsionalnya,” jelas yusuf.

Terkecuali jabatan-jabatan atributif dan kewilayahan seperti Camat dan Lurah, itu tetap ada. kebijakan ini belum diberlakukan di seluruh Indonesia.

” Belum nanti usai kajian. kita akan laporkan ke Gunernur, dan Gubernur menyampaikan ke Kementrian Dalam Negeri,” tandasnya. (tr-01/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyoroti vaksin yang dibuang. Total 5.835 dosis vaksin yang diduga dibuang. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan provinsi Maluku Utara Idar Sidi Umar. Pembuangan vaksin tersebut mendapat respons dari anggota komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif.

Menurutnya, atas dugaan ini komisi III DPRD segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate, mulai dari total vaksinasi yang sudah diberikan dan berapa jumlah yang belum di vaksin. Tak hanya itu, DPRD juga akan mengusut bagaimana penyimpanan vaksin tersebut, sampai batas waktu dari penggunaannya.

“Semuanya akan dimintai keterangan dari dinas kesehatan,” ungkapnya.

Kata Nurlaela, vaksinasi untuk tenaga kesehatan (Nakes) total sasaran 2.363. Namun yang sudah divaksin 1.611 atau 68.2%. Untuk lansia, total sasaran 9.666, yang sudah divaksin baru 429 atau 4.4%. Menurutnya, kunci keberhasilan vaksin meliputi upaya proaktif, edukatif dan sosialisasi yang masif dari dinas kesehatan. Kata dia, sejauh ini DPRD melihat sudah ada upaya namun perlu ditingkatkan lagi. Komisi III akan meminta data rampung vaksin di Kota Ternate. Kemudian dicocokan data realisasi dan stok vaksin serta untuk membuktikan dugaan dosis vaksin yang dibuang.

“Sebagai mitra komisi III, kami akan terus akan awasi menyangkut dengan vaksinasi,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali keluar daerah. Para wakil rakyat Kota Ternate yang kunker ini terdiri dari tiga komisi yakni, I, II dan III. Informasi yang dihimpun Malut Post, daerah yang menjadi tujuan para wakil rakyat ini yaki Jakarta dan Manado.

Sekretaris Dewan Safia M. Nur saat dikonfirmasi terkait dengan agenda DPRD yang keluar daerah itu, tidak merespons.

Begitu juga dengan Kepala bagian humas Abdu Hi. Sergi saat dikonfirmasi, justru mneyuruh hubungi masing-masing ketua komisi. “Konfirmasi langsung saja ke ketua Komisi,” ujarnya.

Tertutupnya, informasi mengenai dengan kunjungan kerja anggota DPRD tersebut mendapatkan respons dari akademisi Kebijakan publik dan ekonomi Universitas khairun Ternate Nurdin I Muhammmad. Menurutnya, informasi harus terbuka kepada media dan masyarakat, terkait agenda anggota DPRD. Sebab informasi seperti ini sangat perlu diketahui publik, jangan disembunyikan. KOmisi informasi publik harus memanggil sekwan dan Humas karena ini masuk dalam kategori menyembunyikan informasi kepada publik.

“Ini tidak sejalan dengan tata kelola pemerintahan. Publik berhak tau apa agenda mereka dalam kunker para wakil rakyat. Mereka (DPRD) adalah wakil rakyat, jadi rakyat harus tahu semua agenda mereka. Jangan ditutupi, ” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ternasuk dengan berapa besar pengguna anggaran dalam agenda juga harus disampaikan. Begitu juga dengan hasilnya nanti seperti apa, dalam kebijakan pembangunan di daerah.

“Dalam soal penggunaan anggaran juga harus transparan, bagaimana mau mewujudkan kinerja yang bersih dan akuntabel kalo segalanya ditutup-tutupi. Jangan ditutupi harus terbuka agar publik dapat mengetahui,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST SOFIFI Sikap penolakan warga atas dugaan pencaplokan lahan empat desa kecamatan obi utara Kabupaten Halmahera Selatan, oleh PT. Amazing tanara tidak digubris pemerinta provinsi pemprov). pemprov tetap mengizinkan perusahan tersebut beroperasi dengan dalil izin perusahan sudah sesuai. ini disampikan kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTS) provinsi Bambang Hermawan, kepda malut post saat ditemui di kantor Gubernur, senin (26/4).

Bambang mengaku, izin PT. Amazing tabara, telah memenuhi syarat, hanya izin dilingkungan saja yang harus diperbaruhi kembali. sebab telah melewati batas waktu. dimana izin lingkungan yang dikantongi PT. Amazing kata bambang, diterbitkan sejak 2018.” sementara ketentuan hanya berlaku tiga tahun,” akunya

Sementara status pinjam pakai kawasan, bambang mengaku izinnya sementara dalam proses. meski begitu, perusahan kata bambang sudah bisa beroperasi. karena izin pinjam pakai kawasan menjadi tanggung jawab dinas kehutanan selaku dinas teknis.” DPMPTSP hanya terima administrasinya, jika ada maslah nanti dilakukan peninjauan kembali, tetapi untuk kegiatan produksi sudah bisa dilakukan, karena izin produksinya sudah tidak masalah lagi,” katanya

Sementara terkait tuntutan warga yang telah menjadi temuan komisi III. mantan kepala inspektorat ini mengaku menunggu rekomendasi dari komisi III. ” kita tunggu rekomendasi komisi III, jika rekomendasi izinya diciutkan, maka segera laksanakan,” tutupnya

Sebagaiman diberitakan sebelumnya. pengoprasian PT. Amazing tabar sendiri mendapatkan penolakan dari masyarakat tiga desa di kecamatan obi utara halsel. ketiga desa itu adalah desa anggai, air mangga dan desa sambiki. ketiga desa ini menolak lantaran kawasan operasional PT Amazing tabar, mencaplok lahan perkebunan dan pemukiman. bahkan setelah komisi III melakukan supervesi, ditemukan peta kawasan ekplorasi PT. Amazing tabar, masuk dalam lingkungan dsa jikokahe. (din/udy)

MALUT-POST TERNATE Kasus dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT. Amazing Tabara. salah satu perusahaan tambang, di empat desa di pulau obi Kecamatan Halmahera selatan (Halsel), mendapat perhatian serius komisi III DPRD provinsi (Deprov) maluku utara (Malut).

Komisi III bahkan rencana mengeluarkan rekomendasi untuk di sampaikan kementrian sumber daya mineral (ESDM). ini disamapaikan ketua komisi Zulkifli Umar, kepda malut post, selasa 21/4 Zulkifli mengaku, hasil supervisi

Komisi III ditemukan lahan empat desa yang diserobot itu adalah desa sambiki, Anggai Armanggadan jikokahe. politisi partai keadilan sejatrah (PKS) ini menyampaikan, rekomendasin itu berupah penciutan wilayah opersi dan pencabutan Izin usah pertambangan (IUP) PT. Amazing Tabara. karena lahan empat desa yang di caplok adalah area perkebunan dan juga pemukiman. sehingga warga bersikap menolak kegiatan operasi perusahan tersebut.

” Jadi persoalan penetapan areal pertambangan di atas tana perkebunan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. sebab wilayah itu merupakan warisan dan sumber kehidupan masyarakat di empat desa tesebut dari turun-temurun ratusan tahun.,” jelasnya.

Sembari mengatakan. “rekomendasi yang akan di ajukan ke kemntrian ESDM ini substansinya dua hal, yaitu penciutan areal dan pencabutan izin usah pertambangan,” Tukasnya. (mg-01/udy)