Cara Keluar dari Kemiskinan — Tren kemiskinan struktural dalam aspek finansial di Indonesia seakan bukan lagi hal yang asing. Jika keturunan generasi pertama telah hidup dalam kemiskinan sedari lahir hingga akhir hayatnya, maka sampai generasi kelimanya pun tak menutup kemungkinan mengalami nasib yang sama. Sebaliknya, energi serupa pun terjadi pada mereka yang terlahir dengan mengecap kekayaan sedari nafas pertama. Bahkan sampai tujuh turunan sekalipun, harta tersebut seakan abadi.

Hal inilah yang membuat sila kelima seakan sangat sulit—atau mungkin mustahil—terimplementasi. Dalam kasus ini, tak ada yang bisa disalahkan. Karena sistem perekonomian itu sendiri yang membuat atmosfer ekonomi kita semua seakan memiliki kastanya tersendiri. Namun sebagai entitas yang hidup dan berekonomi, ada baiknya kita semua memahami faktor pendukung yang membuat lingkaran setan ini terus berputar.

Akses ke Segala Hal Terbaik Membutuhkan Uang

Akses ke Segala Hal Terbai

Fase bayi dan kanak-kanak adalah periode krusial yang menentukan kualitas seorang manusia di masa dewasanya kelak. Sialnya, mereka yang hidup di garis kemiskinan nyatanya tak memiliki akses apapun untuk membangun kualitas terbaik keturunannya kelak. Tak perlu jauh-jauh ke pelosok negara, di Jakarta sendiri pun yang notabene adalah ibukota, bayi yang diberi air tajin sebagai pengganti susu formula pun masih sering ditemukan.

Waktu berputar,…

bayi-bayi tersebut pun akan tumbuh menjadi manusia berusia belia. Tentu saja, opsi sekolah yang dipilih adalah yang ala kadarnya. Tak perlu tutup mata, pendidikan di Indonesia masih berkasta. Ada sekolah bagus, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus tentunya guru-gurunya pun tidak kompeten. Mungkin kompeten, tapi tentunya tidak seoptimal sekolah swasta yang biayanya hingga beratus-ratus juta. Akan tetapi ada yang lebih miris. Mereka yang tak mampu sekolah, atau bahkan sudah sekolah, namun harus putus di tengah jalan karena biaya. Dan lagi, hal ini pun mudah kita temui di kota-kota besar, bahkan Jakarta.

Setelah lulus sekolah…

dengan perjuangan keluarganya yang berdarah-darah, mereka berhasil melalui tahapan wajib belajar selama 12 tahun. Selanjutnya, tibalah mereka di tahap awal sebagai manusia dewasa. Perguruan tinggi? Ah, mimpi. Mereka berlomba mencari kerja karena dikejar tekanan untuk segera membalas budi terhadap keluarga yang selama ini mendukungnya. Tentunya di usia yang masih segar, pekerjaan akan mudah didapat. Tapi diiringi dengan gaji ala kadarnya. Yang menjadi miris, bagi mereka uang tersebut sangat besar.

Mimpi demi mimpi digantung, pembelian demi pembelian semakin impulsif. Bak serigala yang lepas dari rantai, mereka megap dengan gemerlap dunia. Uang dihambur-hamburkan untuk jalan-jalan dan kesenangan. Beberapa di antaranya juga memilih untuk langsung menikah. Karena ilmu dari pendidikan yang pernah dilalui tak seoptimal pendidikan mahal, mereka kurang paham yang namanya manajemen risiko. Pula, tak mengerti pentingnya sebuah tabungan.

Usia pun memasuki seperempat abad…

pekerjaan mulai terganggu. Ada yang memilih resign, ada yang memilih untuk bertahan. Sialnya di usia ini, lowongan pekerjaan yang muncul mulai tak sesuai ekspektasi. Maksimal umur 23 tahun, minimal Sarjana, dan format syarat-syarat lain yang kerap mengesampingkan kompetensi.

Masalah demi masalah muncul, padahal anaknya terus bertumbuh. Dan di detik-detik pertumbuhan anaknya itulah, kemiskinan generasi selanjutnya akan terulang.

Lingkungan

anak miskin

Selain pendidikan, lingkungan adalah aspek lain di mana seorang individu menyerap banyak ilmu dan perspektif baru. Pola pergaulan kita sudah terbiasa dengan pengkotak-kotakan sesuai dengan kelas kita masing-masing, baik di sekolah maupun di lingkungan. Orang yang besar dari keluarga miskin akan tinggal di lingkungan dengan derajat ekonomi serupa. Hingga pada akhirnya, informasi yang bertukar pun hanya sekedar putaran ilmu yang dapat melestarikan kemiskinannya saja.

Sebagai contoh,…

hal-hal yang berbau mistis dan non-sains akan jauh lebih diminati ketimbang topik ilmu pengetahuan di pergaulan mereka. Kemudian dalam hal pengelolaan uang, obrolan akan jauh dari tema tabungan, apalagi investasi, mengingat pola kehidupan mereka yang miskin lebih bertumpu ke “yang penting bisa survive di hari ini dulu, yang besok ya lihat saja besok”. Singkatnya, kehidupan yang dijalani hanya fokus ke tujuan dasar, yaitu tetap bergerak dan bernafas. Yang implikasinya membuat orang yang berasal dari lembah kemiskinan sulit bangkit dari keterpurukannya.


Terlepas dari dua faktor utama yang telah dipaparkan, sering juga kita temui kasus di mana mereka yang lahir dari keluarga miskin berhasil bangkit dari keterpurukan. Dan sebaliknya pula, mereka yang lahir dari keluarga kaya justru bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu, ada beberapa hal yang bisa diubah yang semuanya berbalik kembali ke diri kita sendiri sebagai individu yang berakal budi. Hal tersebut secara garis besar mencakup menjadi dua kategori.

1) Mental

Mental ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa aspek, seperti pola pikir, kemauan dan tekad untuk berubah, serta mencari tahu dan memperjuangkan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menggapai pintu keluar dari label kemiskinan yang disandang. Utamanya kita yang hidup di era informasi terbuka, hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diakses. Setelahnya, hanya tinggal menyesuaikan cara-cara yang ada dan mengimplementasikan pada kehidupan masing-masing.

2) Relasi

Menjaga relasi dengan orang yang sekiranya memiliki power lebih dalam membantu diri keluar dari jurang kemiskinan akan sangat bermanfaat. Namun yang perlu digarisbawahi, memanfaatkan dalam konteks ini patutnya tidak dilakukan dalam ranah yang negatif. Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan modal berupa ilmu atau koneksi yang

MALUT-POST-TERNATE Harga tomat di Kota Ternate terus mengalmi kenaikan akibat cuaca buruk. Amatan Malut Post di pasar Higienis Bahari Berkesan, pasarpercontohan dan pasar Barito, Rabu (16/6), harga tomat sebelumnya RP 12 ribu-20 ribu per kilogram, kini naik rata-rata RP 20 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang di pasar percontohan, ribu per kilogram, kemudian naik terus hingga menembus angka RP 20 ribu per kilogram. kenaikan harga itu, kata dia, dipengaruhi kondisi cuaca yang buruk sehingga berpengaruh pada proses panen. “Tomat Tidore saja naik, jadi kita juga jual dengan harga tinggi,” ujarnya.

Belum lagi suplai barang dari Manado atau Daerah Sulawesi juga kurang maka berpengaruh pada harga barang. “permintaan tomat di Kota Ternate tetap sama, sedangkan suplai barang kurang, jadi harga melonjak,” tandasnya.

Penjual lainnya Riko, menuturkan harga tomat rata-rata RP 20 ribu per kilogram. Harga naik dari RP 18 ribu per kilogram pekan kemarin. Alasan yang sama yaitu pengaruh cuaca dan suplai barang yang kurang dari Daerah pemasok seperti Halmahera Timur (Haltim), Kota Tidore dan Sulawesi. Ketergantungan Kota Ternate terhadap Daerah luar dalam pemenuhan kebutuhan barang sangat tinggi, jika suplai bermasalah, akan sangat berdampak pada harga barang di pasar.

Senada, Irwan menambahkan harga tomat diprediksi akan terus meningkat, karena harga barang dari distributor juga tinggi. “Mungkin dalam waktu dekat harga tomat akan terus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk harga cabai nona turun RP 90 ribu per kilogram dari harga sebelumnya RP 100 ribu per kilogram. Untuk harga cabai keriting justru stagnan, begitu juga harga bawang merah dan bawang putih. (cr-02/rul)

MALUT-POST-WEDA Industri baterai kendaraan listrik di Indonesia akan semakin berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Salah Satunya, akan dikembangkan di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara (Malut). saat ini IWIP mulai membangun konstruksi pabrik bahan baterai kendaraan listrik. Direktur External Relation PT IWIP Scott ye menyampaikan, di kawasan IWIP sudah memulai pembangunan pabrik pembuatan bahan mentah baterai kendaraan listrik sebagai tahap pertama proses perkembangan produsen baterai kendaraan listrik di Indonesia. Diperkirakan dalam waktu dua tahun Pabrik pembuatan bahan mentah baterai tersebut akan selesai. “Tahap berikutnya barulah kita bergerak ke manufaktur baterai. Saat kita (Indonesia) telah memiliki bahan mentah yang menjadi funda mentah industri baterai, artinya kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya kira-kira dalam 2 atau 3 tahun,” terang Scott.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki keuntungan besar sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang menjadi komponen utama pembuatan baterai kendaraan listrik. Hal ini membuat Indonesia banyak dilirik investor karena memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. “Indonesia memiliki keuntungan berupa sumber daya manusia yang mayoritas berusia muda. Sehingga memiliki tenaga kerja yang lebih bersaing dibandingkan negara lainnya,” ucapnya. (kon/rul)

MALUT-POST-TERNATE Salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 adalah Usaha Kecil Mikro dan Menegah (UMKM). Hampir semua usaha milik UMKM kolaps, sejak pandemi melanda pada tahun 2020 lalu. Kondisi ini tentu membutuhkan anggaran untuk melakukan pemulihan. jika tidak mendapat perhatian, maka para pelaku usaha terancam gulung tikar.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM) Kota Ternate Hadi Haerudin mengatakan, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk Tahun 2021 baru diusulkan sebanyak 17 ribu lebih, untuk Kota Ternate.

“Batasnya hingga tanggal 28 Juni 2021. Jadi pelaku usaha diminta untuk memasukkan sebelum waktu ditutupi,” sebutnya. Hadi menambahkan, BPUM di tahun2021 berbeda dengan tahun 2020. Ini dilihat dari total bantuan yang diterima. Menurutnya, pada tahun 2020 bantuan yang diterima sebesar RP 2,4 juta untuk pelaku usaha. Sedangkan untuk tahun 2021 diturunkan menjadi RP 1,2 juta. penerima di Tahun 2020 tetap masih menerima BPUM pada 2021, tetapi nilainya sudah berkurang seperti penerimah Tahun 2021 yakni RP 1,2 juta. Sejauh ini sosialisasi kepada para pelaku usaha menyangkut dengan BPUM terus dilakukan, agar bisa diketahui oleh pelaku usaha sehingga bisa memasukan berkas sebelum penutupan.

“Persyaratannya foto copy KTP, kartu keluarga dan surat pengantar usaha dari Kelurahan setempat serta nomor telepon,” tandasnya. (tr-03/yun)

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan 78 kota dari 90 kota yang dipantau BPS mengalami inflasi pada Mei 2021. Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi. Atau secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 0,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara jika dibandingkan inflasi tahun ke tahun atau Mei 2021 terhadap Mei 2020 sebesar 1,68 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto. (Foto: Tangkapan layar YouTube BPS)

 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto. (Foto: Tangkapan layar YouTube BPS)

“Jadi kenaikan di bulan Mei akibat adanya puasa maupun Hari Raya tidak terasa meningkatkan harga-harga di bulan Mei,” jelas Setianto dalam konferensi pers daring, Rabu (2/6/2021).

Setianto menambahkan inflasi tertinggi terjadi di Manokwari, Papua Barat sebesar 1,82 persen dan terendah terjadi di Tembilahan, Riau sebesar 0,01 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Timika, Papua sebesar 0,83 persen dan terendah terjadi di Palembang sebesar 0,02 persen.

Inflasi terjadi karena ada kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,32 persen. Disusul kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok perumahan seperti air dan listrik.

“Untuk transportasi kalau kita lihat secara rinci andil terbesar adalah jasa angkutan penumpang dengan andil 0,07 persen,” tambahnya.

Kenaikan Inflasi Merupakan Sinyal Positif?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai tren kenaikan inflasi tersebut sebagai sinyal yang positif. Sebab, hal tersebut menunjukkan permintaan masyarakat atau daya beli masyarakat mengalami peningkatan saat puasa atau Lebaran.

Grafik Inflasi Indonesia tahun 2020 - 2021. (Foto: BPS)

 

Grafik Inflasi Indonesia tahun 2020 – 2021. (Foto: BPS)

“Ini adalah sinyal yang baik bahwa ada permintaan yang terstimulus terutama transportasi, pakaian dan alas kaki karena Lebaran kemarin,” jelas Rusli kepada VOA, Rabu (2/6/2021).

Indef memperkirakan tren inflasi dalam beberapa bulan ke depan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, tren ini juga selaras dengan nilai ekspor Indonesia.

Dalam catatan BPS, nilai ekspor Indonesia pada April 2021 mencapai USD 18,48 miliar atau naik tipis 0,69 persen dibanding ekspor Maret 2021. Namun nilai ekspor naik cukup signifikan sebesar 51,94 persen jika dibandingkan April 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2021 mencapai USD 67,38 miliar atau naik 24,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. [sm/em]

MALUT-POST-WEDA Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tahun 2020 naik 26,34 persen. Kenaikan ini ditopang sektor industri pengolahan khususnya subsektor industri logam dasar. Sementara sektor ekonomi lain seperti pertanian, kehutanan dan perikanan juga menopang tetapi tidak signifikan. Meski demikian, yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini hanya sebagai saja. Misalnya mereka yang memiliki usaha kos-kosan dan usaha lainnya di daerah lingkar tambang.

Sementara penduduk miskin hingga Maret 2020 sebanyak 7,7 ribu orang.” penduduk miskin ini indikatornya pengeluaran rumah tangga dibandingkan garis kemiskinan yang merupakan batas minimum kebutuhan dasar, makanan dan non makanan,” kata Kepala Badan pusat Statistik (BPS) Halteng Fajar yang dikonfirmasi, Kamis (27/5). Capaian Indeks pembangunan Manusia (IPM) diantaranya, usia harapan hidup (UHH) meningkat menjadi 63,91 di tahun 2020. Sementara nilai pengeluaran perkapita RP.7.841.000 sedikit terkoreksi dari RP 8.825.000 tahun 2019, dari penurunan 0.20 persen dari tiga komponen utama IPM. Maka, capaian perkembangan IPM tahun 2020 dari 65,55 menjadi 65,42 atau turun 0.20 dari tahun 2019.

Iwan mengatakan fluktuasi pertumbuhan IPM, bukan saja di Halmahera Tengah tetapi terjadi di semua provinsi, kabupaten dan kota indonesia. Hal ini terjadi karena menurutnya pengeluaran perkapita karena minimnya pendapatan akibat Covid-19. “Walaupun demikian IPM Halmahera Tengah masih tetap berada pada polisi lima dari 10 Kabupaten/kota di Malut,” pungkasnya. (mpf/met)

MALUT-POST-TERNATE Hasil bumi dan hasil perikanan di Maluku Utara (Malut) sangat melimpah. Namun sayang ekspor komoditi unggulan ini tidak langsung dari Malut, melainkan dari provinsi lain. Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean C Ternate Dicky Hadi pratama menunturkan, ekspontir yang knsisten ekspor non tambang seperti hasil bumi dan perikanan, langsung dari Malut dan tercatat di Bae Cukai Ternate hanya dua yaitu, kepiting bakau yang pengumpulannya dari sofifi dan Harta Samudera dari Morotai. kedua ekportir konsisten ini melakukan ekpor dari Malut, trennya meningkat. sementara lainya tidak Malut, tapi lewat provinsi lain da mengunakan perusahaan yang ada diwilayah itu, seperti surabaya. “saya bacan berita ekspor VCO 8 ton yang dilakukan 2 kali dari malut, tapi setelah cek, ternyata tidak melalui kantor Bea dan Cukai Ternate dan mengunakan nama perusahan lain untuk ekspor, “ungkapnya.

Bea Cukai Ternate akan sasar eksportir yang dilakukan ekspor melalui provinsi lain, sehingga mereka melakukan ekspor langsung dari Malut ini untuk meningkatkan nilai tambahan bagi Malut. Bea dan Cukai berupaya mengfasilitas biaya logistik, agar ekspor yang dilakukan langsung dari Mlaut dan tercatat di Malut sebagai daerah penghasilan komoditi. Upaya lain yang dilakukan Bea dan Cukai yaitu memfasilitaskan eksportir, terutma eksporti baru untuk mencari pasar dilaut dengan cara melakukan FGD Jepang, India, dan Singapura. Harapnya berbagai upaya itu dapat meningkatkan ekspor langsung dari Malut dan menekan ekspor dari luar.

Selain itu dia mengatakan sudah berkoordinasi dengna pemerintah setempat, seperti Dinas Pertanian tapi sementara masih fokus dengan mutu.Karena rumus ekspor yaitu meningkatkan kualitas, kuantitasi dan kontinuitas. jika tiga hal ini jika tidak terpenuhi, maka menghubungkan dengan pmbeli diluar negeri, akan menjadi masalah. Berbeda jika syarat ekspor terpenuhi maka, akan menekan biaya dan lainnya. Dia menambahkan selain ekspor koditi perikanan dan hasil bumi, Malut didominasi tambang. Treneskpor tamabng sekarang tambah meningkat, seperti di IWIP Halteng ada smelter baru yang semua proyeksinya ekspor, begitu juga di Obi Halsel. (cr-02/onk)

MALUTPOST.TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Kamis (20/5) kemarin menghadiri rapat koordinasi. Rapat tersebut dihadiri forum krmitraan Kota Ternate bersama BPJS kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit swasta. Anggota Komisi III DPRD Nurlaela Syarif mengatakan, total ada 1.935 data orang miskin di Kota Ternate yang belum mendapatkan kartu jaminan kesehatan.

Kartu tersebut diberikan dalam bentuk BPJS kesehatan atau kartu Indonesia Sehat (KIS). Kemudian, peserta yang sudah integrasi dan memiliki kartu, yaitu sebanyak 12.640. Ketua fraksi Nasdem Kota Ternate ini mnegatakan, DPRD perlu meningatkan, seluruh stakeholder, bahwa pelayanan kesehatan ini urusan wajib dan hak masyarakat sesuai Undang-undang dasar.

“Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate kedepan, sudah harus memperhatikan menyangkut dengan Universal Health Coverage (UHC). JUmlah total penduduk Kota Ternate yang belum memiliki kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau KIS (Kartu Indonesia sehat) yakni 20 persen,” ujar Nurlaela.

Nurlaela menambahkan, terlalu berbelit-belit urusan pendataan. DPRD paling sering menemukan masyarakat Kota Ternate yang tidak mampu, belum punya BPJS kesehatan. Menurutnya, ini karena lemahnya pendataan. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah Tauhid-Jasri ini, perlu lebih disederhanakan dengan mengambil contoh seperti Kota Surabaya. Katanya, di Surabaya tidak banyak kartu, tetapi semua terintegrasi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Dengan KTP, semua pelayanan baik itu kesehatan, pendidikan, bansos, keluarga harapan, UMKM dan lain-lain terintegrasi hanya dalam I kartu tersebut.

“Pemerintah Kota Ternate jangan dulu sibuk dengan infrastriktur multi years,tapi fokus saja kepada hak dasar dan pelayanan wajib bagi masyarakat. Dengan melakukan kolaborasi dan terobosan menggunakan sistem teknologi pendapatan digital,” tutupnya. (tr-03/yun)

Badan Pusat Statisktik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2021 sebesar minus 0,74 persen secara year on year (yoy). Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan adapun besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.969 triliun, sementara bila dilihat dari atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp2.683 triliun.

“Sekali lagi secara yoy perekonomian Indonesia triwulan-I 2021 mengalami kontraksi 0,74 persen, sementara secara q to q (quarter to quarter-red) mengalami kontraksi 0,96 persen,” ungkap Suhariyanto dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/5).

Meskipun masih mengalami kontraksi, ia melihat perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang cukup tertekan hingga minus 5,32 persen yoy. Lalu mulai membaik pada triwulan III-2020 dengan minus 3,49 persen yoy, dan kuartal IV-2020 kembali minus sebesar 2,19 persen yoy.

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

 

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

“Di triwulan-I ini kontraksi kita hanya sebesar 0.74 persen. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentunya kita berharap ke depan apa yang kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 betul-betul bisa terwujud,” paparnya.

Suhariyanto cukup optimistis, pertumbuhan ekonomi tanah air akan semakin membaik ke depannya. Hal ini didukung dengan perekonomian mitra dagang utama Indonesia yang sudah bergerak positif.

Pertumbuhan ekonomi China, katanya, bergerak cukup impresif menjadi 18,3 persen, Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen, Singapura tumbuh 0,2 persen, lalu Korea Selatan, Vietnam dan Hong Kong yang pada triwulan-I 2021 ini juga tumbuh sebesar 7,8 persen. Namun, katanya pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa masih terkontraksi cukup dalam sebanyak minus 1,7 persen. ​

Lebih jauh Suhariyanto menjelaskan, ada enam sektor lapangan usaha yang menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan-I 2021 yakni sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang tumbuh paling tinggi yang mencapai 8,72 persen, perdagangan pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, serta real estat.

Sementara itu, sektor lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam pada periode kali ini adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus 13,12 persen, serta akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi minus 7,26 persen.

“Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen dan kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya maka transportasi dan pergudangan adalah sumber kontraksi yang terdalam yaitu sebesar minus 0,54 persen, kemudian disusul oleh industri pengolahan minus 0,29 persen, dan akomodasi dan makan minum minus 0,22 persen,” jelasnya.

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

 

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Ditambahkannya, jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga, masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23 persen, sementara dari sisi investasi juga masih mengalami kontraksi tipis sebesar minus 0,23 persen. Hal ini, kata Suhariyanto harus terus diperbaiki, mengingat struktur PDB Indonesia sebanyak 88,89 persen berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Tingkat Pengangguran

Dalam kesempatan ini, Suhariyanto juga melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada posisi Agustus 2020 yang mencapai 7,07 persen. Dari laporan tersebut diketahui bahwa TPT untuk perempuan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Untuk TPT perempuan turun 1,05 persen, sementara TPT laki-laki turun 0,65 persen.

Selain itu, diketahui pada Februari 2021 ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,62 juta penduduk usia kerja masih menganggur dan tidak mencari pekerjaan. Sementara sebanyak 1,19 juta orang masih tidak bekerja untuk sementara waktu.

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

 

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

“Yang paling besar dampaknya dialami oleh 15,72 juta penduduk usia kerja di mana mereka masih bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja atau jam kerja yang lebih pendek,” paparnya.

Tingkat pengangguran di perkotaan katanya juga turun lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan. Di kota pengangguran turun sebanyak 0,98 persen, dan di desa turun 0,6 persen.

“(TPT) Hampir menurun di seluruh provinsi. Seperti DKI Jakarta , Banten, dan Jawa Barat dari Agustus ke Februari turun 2,44 persen. Di Bali penurunan TPT nya sangat lambat karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata, dan pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi sangat dalam,” pungkasnya.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara-negara lain, khususnya negara di kawasan Asia. Ia mencontohkan Singapura yang pertumbuhan ekonominya sudah positif pada triwulan-I 2021 ini. Ekonomi China dan Vietnam bahkan sudah positif sejak tahun lalu.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

 

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Menurutnya, ada beberapa faktor, mengapa pemulihan ekonomi Indonesia cukup lambat. Pertama, katanya, besaran stimulus pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia relatif kecil yakni berkisar 4-5 persen, sementara negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Malaysia sudah berada di atas 10 persen dari PDB.

“Ini artinya, peluang fiskal untuk menciptakan pemulihan ekonomi, seperti perlindungan sosial, subsidi bagi UMKM, di Indonesia relatif kecil dan sangat terbatas, belum lagi ada problem seperti pendataan kemudian bantuan belum tepat sasaran, belum merata, juga terkait adanya korupsi dalam pemerintah, sehingga ini membuat pemulihan ekonomi cenderung lebih melambat,” ungkap Bhima kepada VOA.

Kedua, terkait serapan anggaran di daerah yang masih sangat kecil. Pada tahun lalu saja, katanya, masih ada anggaran sebesar Rp182 triliun yang masih menumpuk di bank-bank daerah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada pola anggaran yang berbeda antara saat terjadi pandemi dan sebelum pandemi.

“Jadi sense of crisis-nya kurang, padahal sekarang ini yang dibutuhkan adalah pasokan likuiditas dalam bentuk anggaran untuk segera dicarikan sehingga ekonomi daerah mulai bergerak kembali,” paparnya.

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

 

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

Agar perekonomian Indonesia bisa bergerak positif, Bhima menyarankan pemerintah untuk terus melanjutkan program perlindungan sosial seperti bantuan subsidi upah yang diberikan secara spesifik ke pekerja informal dan pekerja di sektor transportasi-pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda), lalu meningkatkan investasi yang berkualitas yaitu investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Untuk triwulan-II -nya adalah ekspor. Pertumbuhan ekspor cukup menggembirakan. Kinerja ekspor naik 6,74 persen yoy karena pasar utama yakni China, AS dan Singapura pemulihannya cepat. Permintaan bahan baku dan barang penolong ke negara industri turut dongkrak harga komoditas CPO dan pertambangan. Momentum ini harus dimaksimalkan. Tapi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen di kuartal ke II nampaknya masih berat,” jelas Bhima. [gi/ab]