MALUT POST – TERNATE. DPRD Halmahera Tengah (Halteng) menggelar paripurna penyampaian laporan Bapemperda dan pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang pnyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Sabtu (3/4). Paripurna Pengambilan keputusan yang dihadiri Wakil Bupati Abdurahim Odeyani itu dipimpin ketua DPRD Sakir ahmad didampingi Wakil Ketua 1 Kabir Hi Kahar dan Wakil Ketua II Hayun Maneke.

Anggota Bapemperda Arifin Samad mengatakan usulan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 itu pada prinsipnya DPRD memberikan dukungan kepada pemerinta daerah untuk memberikan pernyataan modal kepada PDAM Tirta Halmahera Tengah. Ini dibuktikan di awal 2018, DPRD dan pemerintah daerah mengesahkan satu Ranperda menjadi perda. Yakni perda tentang pembentukan PDAM Tirta Halmahera Tengah. Di saat yang bersamaan juga DPRD mengesahkan pada Nomor 7 Tahun 2018 tentang pertanyaan modal pemerintah daerah kepada PDAM. “DPRD dan pemerintah daerah kembali melakukan perubahan 1 pasal yang terdapat pada perda dimaksud karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih,” ungkap Arifin saat membacakan laporan Bapemperda.

Perubahan muatan materi pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) pernyataan modal yang akan dilaksanakan tahun 2021 sampai dengan 2024 itu Rp33 miliar. Alokasi anggaran yang cukup besar ini dengan rincian penggunaan sebagaimana penjalasan pada ayat (3). Yakni harus digunakan dengan benar terutama alokasi belanja penggunaan perangkat lunak jaringan pemasangan pelayanan air bersih. Kemudian, terkait perubhan materi muatan pada Pasal 7A ayat (3), alokasi anggaran tahun 2021, 2022, 2023 sampai 2024 menunjukan keseriusanpemerintah daerah untuk membangun infrastuktur PDAM Tirta Halmahera Tengah. Keinginan tersebut perlu didukung denganskennario perecanaan yang baik dan terukur sehingga bukan hanya indikator kuantitasyang diperoleh namunjuga kualitas dari perencanaan itu.”Karena itu, diharapkan kepada PDAM dan OPD teknis yang menyusun tahapan estimasi dan perencanaan program kegiatan, agar alokasi anggaran yang akan disepakati saat ini harus mencerminkan dan mengakomodir peningkatan kualitas pelayanan air bersih di Kota Weda,” ujarnya.

Ekonomi menjadi sektor yang langsung dihantam oleh pandemi, dengan dampak lanjutan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di sebagian keluarga, kondisi ini menjadi akar persoalan internal yang bahkan bisa berujung perceraian.

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiyah – organisasi perempuan Ormas Islam Muhammadiyah – menangani begitu banyak kasus sepanjang pandemi ini. Di Jawa Tengah saja, tercatat ada setidaknya 100 kasus yang harus mereka selesaikan. Lintal Muna dari Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah memberi contoh bagaimana penurunan bisnis mebel di Jepara langsung menaikkan angka perceraian.

Lintal Muna, dari Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dalam tangkapan layar.

Lintal Muna, dari Pengurus Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dalam tangkapan layar.

“Karena dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada pekerja, di antaranya di pabrik-pabrik. Banyak pabrik tutup, pekerja dirumahkan sehingga banyak PHK. Pernah kejadian pada bulan-bulan April, Mei, Juni 2020, di daerah Jepara banyak ibu minta cerai gara-gara suaminya di-PHK,” kata Lintal Muna.

Dalam kondisi masyarakat semacam itulah, Aisyiyah melalui BIKKSA berupaya meningkatkan layanannya. Di Jawa Tengah, pandemi mendorong mereka melebarkan layanan hingga kini setiap kabupatan atau kota yang berjumlah 35 daerah, telah memiliki pusat layanan lokal.

Dalam kajian Majelis Tabligh PP Aisyiyah dan PP Muhammadiyah, Jumat (26/3), Lintal Muna menyusun sepuluh persoalan paling dominan yang dikonsultasikan masyarakat. Masalah pertama dikelompokkan sebagai pola pengasuhan anak, kedua problem komunikasi dan ketiga konflik suami-istri yang diwarnai perselingkuhan juga kerap muncul di Jawa Tengah.

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: AP)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: AP)

Kelompok persoalan keempat adalah rasa ketakutan, pesimisme dan stress terhadap COVID-19 sendiri. Sistem sekolah daring menjadi kelompok persoalan kelima yang cukup dominan.

“Sekolah daring, anak-anak kalau tidak ditunggui hasilnya tidak bagus. Tetapi anaknya sendiri sekolah daring jadi ogah-ogahan, yang mendengarkan penjelasan guru dan mengerjakan tugas sekolah malah orang tuanya. Akhirnya anaknya diciwel (dicubit -red),” ujar Lintal Muna.

Selain itu, ada juga masalah keuangan, kesehatan, pelecehan seksual yang dipicu oleh bebasnya anak-anak dalam mengakses internet melalui gawai, pengetahuan agama rendah karena banyak pengajian tutup dan dampak negatif lain dari pemakaian gawai oleh anak-anak yang cenderung tidak mengenal waktu.

Dari kelompok masalah itu, Lintal Muna memberi contoh beberapa kasus di lapangan di masa pandemi ini. Seperti tersendatnya pernikahan di Kabupaten Sragen karena terganjal kepercayaan lokal. Kasus kakek menghamili cucunya sendiri di Boyolali, naiknya kasus perselingkuhan dan ketidakjujuran antara suami-istri, hingga kasus perjodohan dalam pernikahan yang ditolak.

“Bahkan ada kasus di Surakarta, ada istri tidak mau digauli oleh suaminya karena uang belanjanya kurang. Mereka konsultasinya di BIKKSA Surakarta,” lanjut Lintal Muna.

Persepsi dan Adaptasi

Diana Setiyawati Ph D, psikolog UGM Yogyakarta. (Foto: Courtesy/UGM)

Diana Setiyawati Ph D, psikolog UGM Yogyakarta. (Foto: Courtesy/UGM)

Psikolog Diana Setiyawati berharap masyarakat mau mengakses layanan konseling lebih dini jika merasa ada persoalan di lingkup keluarga. Sikap seperti ini tidak mudah, karena ada sebagian masyarakat menganggap persoalan keluarga adalah aib dan karena itu tidak selayaknya diceritakan ke pihak lain.

Diana adalah psikolog dari Central for Public Mental Health (CPMH), Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Makanya sangat baik kalau psikolog itu ada di puskesmas, karena sistemnya sudah jelas dan mengkoordinir desa-desa di bawahnya, jadi bisa menyediakan kader yang bisa reach out masyarakat,” kata Diana ketika dihubungi VOA.

Adanya layanan konsultasi oleh lembaga-lembaga nirlaba disambut baik oleh Diana. Setidaknya, mereka bisa memberikan konseling awal dan merekomendasikan langkah lanjutan jika persoalannya tidak dapat diatasi. Apalagi, Diana mengingatkan, jumlah psikolog sampai saat ini masih terbatas.

Di sisi lain, Diana mengingatkan pemerintah, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja. Masalah keluarga sebagai dampak pandemi, juga butuh penyelesaian dari ekonomi, seperti adanya lapangan kerja, kebutuhan pokok terpenuhi, hingga selesainya problem sekolah daring yang bagi sebagian keluarga sampai saat ini belum terpecahkan.

Menghadapi keterbatasan itu, jauh lebih penting jika pasangan suami-istri di keluarga melakukan dua sikap menghadapi pandemi. Sikap pertama adalah mengubah persepsi terhadap apa yang sekarang ini terjadi. Sangat penting untuk melihat semua dampak pandemi dari sisi positif, sehingga bisa dijadikan dasar untuk membangun harapan positif juga.

Sikap kedua adalah beradaptasi. Generasi yang saat ini ada, tidak memiliki pengalaman bagaimana menghadapi pandemi, bahkan para pakar berbagai bidang ilmu sekalipun. Karena itu, setiap orang harus mau beradaptasi, karena bisa saja kehidupan tidak akan kembali dalam bentuk yang sudah dijalani sebelum ini.

“Sehingga, dari pada kita mengeluhkan keadaan, lebih baik kita berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang ada, dan berusaha dengan segala daya upaya untuk kreatif menyesuaikan diri,” lanjut Diana.

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: Courtesy/GM Production)

Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BIKKSA) milih Aisyiah menangani banyak kasus terkait pernikahan sepanjang pandemi. (Foto: Courtesy/GM Production)

Keluarga, tambah Diana, adalah tulang punggung ketangguhan dalam menghadapi pandemi. Sebagian yang tidak adaptif akan menghadapi banyak masalah, tetapi sebagian lain justru bisa melihat adanya peluang, misalnya membuat bisnis keluarga yang baru setelah terkena PHK. Idealnya memang pemerintah mempersiapkan setiap pasangan yang akan menikah, untuk siap menghadapi kondisi berat ke depan. Namun, pandemi sudah terjadi, jadi yang bisa dilakukan setiap pasangan adalah belajar dengan cepat.

Dua kunci dalam menghadapi pandemi, kata Diana, adalah spiritualitas dan literasi. Spiritualitas menyangkut bagaimana sikap batin dalam menghadapi apa yang terjadi. Umat beragama disarankan untuk belajar mengambil hikmah dari pandemi ini.

“Mengapa kita harus menjadi bagian sejarah ini? Jawaban itu diambil dari spiritualitas masing-masing. Sehingga membuat kita mampu berpikir positif,” ujarnya.

Namun, literasi juga penting untuk menciptakan sikap positif itu. Memahami COVID-19, bagaimana penyebarannya, bagaimana menghindarinya, bagaimana bertindak ketika terpapar, kemudian bagaimana mengatasi dampaknya, seperti di sektor ekonomi, adalah bagian dari literasi yang harus dilakukan setiap keluarga. [ns/as/ah]

MALUTPOST.SOFIFI – Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera membayar hutang pihak ke tiga. Desakan ini disampaikan, Karena komisi III menerima berbagai keluhan pekerja yang belum mendapat upah dari pihak ketiga, karena anggaran proyek hingga saat ini belum dicairkan Permprov Malut.

“Ada beberapa proyek di Halmahera Selatan (Halsel) yang belum dibayar, akibatnya para pekerja mengeluh, karena upah kerja mereka tak kunjung di bayar,” kata Ketua Komisi III, Zulkifi Hi. Umar, Jumat (19/3).

Zulkifli berharap, Badan pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) segera memproses pencairan utang para rekanan yang telah mengajukan permintaan pencairan, agar upah para pekerja juga dapat segera dibayar. Apalagi bulan depan sudah menghadapi bulan suci ramadhan. “Prinsipnya kita berharap BPKAD bisa segera memproses pencairan bagi pihak rekanan yang telah mengajukan permintaan pencairanan anggaran,” ujarnya.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya mengatakan, pihaknya tidak ingin menghambat proses pencairan, namun saat ini masih terkendala SIPD pada sistem penatausahaan keuangan yang belum tuntas. Karena itu, pekan kemarin, BPKAD mengundang Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri RI, Horas Mauritz yang menangani pentausahaan keuangan hadir di Kota Ternate untuk memberikan pelatihan secara singakat kepada seluruh bendahara. “Akibat sistem ini, hutang pihak ketiga di tahun 2020 senilai Rp90 miliar, hanya bisa dibayar Rp43 miliar,” terangnya.

Ahmad menanmbahkan, untuk hutang pihak ketiga yang sebesar ARp43 miliar itu telah dibayar, karena dokumennya masuk per 31 Desember 2020, sementara hutang pihak ketiga yang dokumennya abru masuk di atas 31 Desemebr belum bisa di bayar dan akan ditampung lewat APBD Perubahan 2021, setelaha ada pengakuan piutang dari BPK. “Jika sistem tidak lagi bermasalah, maka keuangan Pemprov sudah bisa normal di bulan April,” uajrnya. (din/rul)

MALUTPOST.TERNATE – Harga kopra di Ternate pecahkan rekor baru. Harga kopra gudang menembuskan Rp.11.200 per kilogram menjadi harga tertinggi sepanjang sejarah harga kopra di Malut. Amatan Malut Post di UD Andhika dan UD Putra Daerah Senin(8/3), harga kopra harian dan gudang bervariasi. Pemilik UD Andhika, Andhika menuturkan harga kopra mulai naik karena pengaruh dari pabrik. Harga kopra yang awalnya Rp 10.700 menjadi Rp.11.200 per kilogram. Sedangkan harga kopra harian dari Rp9.300 menjadi Rp9.500-9.700 per kilogram. “Harga kopra abru nai tadi (Kemarin) karena harga kopra di Surabaya juga naik,” ujarnya.

Sementara itu harga hasil bumi lainnya stagnan. Harga cengkih Rp68 ribu per kilogram, pala Rp70-80 per kilogram, Fuli Rp235 ribu-240 ribu per kilogram. Pemilik UD Putra Daerah, Seng menuturkan kopra yang dia beli Rp11.000 per kilogram dari harga pekan lalu Rp10.700 per kilogram. “Harga kopra gudang sekarang mulai naik kembali karena permintaan dari pabrik banyak,” ujarnya. Produksi kopra dari Pulau Halmahera juga tinggi sehingga pengiriman kopra ke pabrik berjalan lancar. “Kopra yang di kirim keluar daerah per bulan sampai 100 ton. Itu hanya dikirim ke Surabaya,” tuturnya.

Sementara itu petani kopra di Takome, Ramlan menuturkan naiknya harga kopra sangat membantu mereka, yang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini sangat mempengaruhi pendapatan mereka di sektor lain seperti kerja bangunan dan pekerjaan lainnya. “Dulu kalau harga kopra turun kita car kerja lain tapi kondisi sekarang mau cari di mana? Harga kopra naik bisa membantu kebutuhan untuk menyekolahkan anak dan keperluan lain bisa terpenuhi,” ujarnya bersemangat. (tr-02/onk)

Para pemilih Swiss pada Minggu (7/3) dengan suara tipis mendukung sebuah perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Perjanjian itu akan membuka sebuah pasar potensial dengan negara terpadat keempat di dunia tersebut.Mengutip pemberitaan kantor berita AFP, kontroversi terkait pentingnya minyak kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan memicu cukup keprihatinan di Swiss untuk memicu referendum mengenai perjanjian itu.

Namun, perjanjian itu hanya mendapat persetujuan publik dengan 51,7 persen suara, dari 51 persen pemilih.

Para pendukung menyambut baik hasilnya, tapi mengatakan mereka harus lebih sensitif pada isu-isu lingkungan dalam referendum masa depan mengenai perjanjian perdagangan apapun.

Di bawah perjanjian itu, tarif-tarif akan dihapus secara bertahap dari hampir semua ekspor terbesar Swiss ke negara terpadat keempat di dunia itu. Sementara Swiss akan menghapus bea atas produk-produk industri Indonesia.

Siapa pun yang mengimpor minyak kelapa sawit Indonesia harus bisa membuktikan bahwa produk itu telah memenuhi standar-standar lingkungan dan sosial.

Perjanjian itu ditandatangani pada 2018 dan disetujui oleh parlemen Swiss pada 2019. Namun, para penentangnya mengkritisi langkah Swiss untuk mengurangi tarif impor minyak kelapa sawit dan berhasil mendorong diadakannya referendum.

Minyak kelapa sawit dunia adalah bahan penting dalam berbagai produk, dari makanan hingga kosmetik. Namun, minyak nabati ini sejak dulu dinilai kontroversial.

Para aktivis lingkungan mengatakan minyak kelapa sawit bertanggung jawab atas deforestasi, karena wilayah hutan hujan yang luas dibuka untuk pertanian. [vm/jm]

MALUT POST – TERNATE. Pusat Perbelanjaan Plaza Gamalama yang diresmikan oleh mantan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman dua pekan lalu, belum difungsika. Bangunan yang dibangun menggunakan APBD ini, akan berfungsi setelah ada pihak ketiga sebagai pengelola.

PLN Wali Kota Jusuf Sunya, menyampaikan, untuk menentukan pihan ketiga sebagai pengelola, pemkot mempercayakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melakukan lelang. Kegiatan lelang sendiri lagi sementara berjalan, dan sudah ada beberapa perusahan yang berminat. Namun Jusuf, mengaku belum mengetahui pasti.

“Sudah ada beberapa perusahaan yang berminat. Tapi saya tidak hafal pasti perusahan apa saja,” terangnya. Jusuf yang juga Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate ini mengatakan, pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pengelola.

Sehingga setiap tahun pemkot hanya mendapat setoran dengan besaran nilai yang telah disepakati.

“Perkiraannya, per tahun bisa Rp5 miliar, yang harus disetor oleh pihak ketiga ke Kasda,” katanya.

Dirinya menargetkan, Plaza baru akan bisa beroprasi sekitar bulan April. Karena setelah lelang, akan ada penandatanganan perjanjian dan juga persiapan pihak ketiga.

“Kenapa KPKNL yang ditunjuk melakukan lelang, bukan ULP. Karena pemkot ingin proses lelangnya terbuka dan bebas interfensi. Karena KPKLN lembaga profesional. Dengan begitu, perusahaan yang kalah lelang juga tidak harus komplen,” akunya. (udy/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Angka kemiskinan di Maluku Utara (Malut) September 2020 sebesar 87,52 ribu orang atau 6,97 persen, bertambah sekitar 1,15 ribu orang dibandingkan dengan penduduk pada Maret 2020 yang hanya 86,37 ribu orang atau 6,78 persen dari jumlah penduduk Malut saat itu. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut Atas Parlindungan Lubis mengatakan, Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Malut periode Maret-September 2020 ada empat hal.

Pertama, pengeluaran konsusmsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen. Kedua, nilai inflasi selama periode Maret-September 2020 mengalami flutuasi yang relatif kecil sebesar 1,26 persen. Ketiga, terjadi peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,15 persen pada Agustus 2020 naik dibandingkan dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 4,18 persen. “Terakhir terjadi penurunan indeks NTP pada September 2020 (95,69) dibandingkan NTP pada Maret 2020 (98,33). Hal ini menujukkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan petani,” jelasnya.

Dia menuturkan, presentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2020 sebesar 5,03 persen, meningkat 0,50 poin dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 naik 0,04 poin menjadi 7,74 persen dibandingkan dibandingkan Maret 2020 7,70 persen.

Selain itu, Garis kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp469.596,- atau naik sekitar enam ribu sembilan ratus lima puluh tujug rupiah (1,50 persen) dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar Rp462.639. “Periode Maret-September 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit peningkatan dari 0,937 pada Maret 2020 menjadi 0,234 pada September 2020,” tuturnya.

Dia mengatakan, presentase penduduk miskin di Malut sejak September 2014 hingga September 2020 cenderung berfluaktif. Tingkat kemiskinan pada September 2014 tercatat 7,41 persen, menunjukkan pola menurun hingga September 2016 (6,41 persen). Pola yang berbeda terjadi dari Maret 2017 hingga September 2019 yang menunjukkan pola semakin meningkat. Presentase penduduk miskin terendah terjadi pada September 2015 yaitu sebesar 6,22 persen.

Menurut jumlah, penduduk miskin di Malut pada September 2014 mencapai 84,79 ribu orang yang terdiri dari 11,17 ribu orang di daerah perkotaan dan 73,62 ribu orang di daerah perdesaan. Sedangkan pada September 2020 jumlah orang miskin di Maluku Utara tercatat sebanyak 87,52 ribu orang yang terdiri dari 18,00 ribu orang di daerah perkotaan dan 69,52 rib orang yang di daerah perdesaan.

“Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan Malut periode Maret-September 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penigkatan sekitar 1,1 ribu orang dari 86,37 ribu orang menjadi 87,52 ribu pada September 2020,” pungkasnya. (tr-02/onk)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah menerima proposal rencana investasi dari Tesla hari Kamis (4/2) dan kini sedang mempelajarinya. Pemerintah siap melakukan pertemuan bersama pihak Tesla minggu depan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto menyampaikan hal ini dalam konperensi pers virtual hari Jumat (5/2).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto. (Foto: Courtesy/Kemenko Marves)

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto. (Foto: Courtesy/Kemenko Marves)

“Proposal Tesla sudah diterima kemarin pagi dan sudah dipelajari secara internal. Minggu depan kita akan ketemu mereka untuk mendapat penjelasan secara resmi dan langsung terkait proposla yang diajukan. Saya tidak bisa membuka isinya karena dari pihak mereka juga sangat sensitif, artinya mereka tidak ingin hal ini dibuka dulu pada publik,” ujar Seto.

Lebih jauh ia mengatakan memahami sikap Tesla itu karena “satu, mereka adalah perusahaan publik dan sangat strict (tegas.red) sekali pada hal-hal seperti itu. Kedua, proposal Tesla ini berbeda dengan yang lain, misalnya yang diajukan CATL dan LG Chemical. Jika saya lihat sepintas, based-technology yang digunakan memang agak berbeda. Kami sendiri sangat excited bisa bekerjasama dengan Tesla.”

Setelah CATL dan LG, Kini Tesla

CATL atau Contemporary Amperex Technology adalah produsen baterai lithium asal China yang berencana membangun pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik di Indonesia. Rencana pembangunan bernilai $5 miliar yang telah ditandatangani dengan BUMN, PT Aneka Tambang itu, memastikan bahwa 60 persen produksi akan dilakukan di Indonesia dalam bentuk baterai kemasan.

Orang-orang berjalan melewati pusat Litbang Kontemporer Amperex Technology Ltd (CATL) di Ningde, Provinsi Fujian, China, 16 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Jake Spring)

Orang-orang berjalan melewati pusat Litbang Kontemporer Amperex Technology Ltd (CATL) di Ningde, Provinsi Fujian, China, 16 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Jake Spring)

Dalam konperensi pers pertengahan Desember lalu, Seto mengatakan pabrik baru CATL itu akan memulai produksi pada tahun 2024. Namun ia belum merinci lebih jauh di mana lokasi pabrik tersebut.

Sementara LG adalah perusahaan Korea Selatan yang juga telah menandatangani nota kesepahaman perjanjian investasi baterai kendaraan listrik bernilai $9,8 miliar pada 18 Desember lalu.

Kantor berita Reuters melaporkan perjanjian itu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri baterai listrik dari pertambangan hingga produksi baterai lithium kendaraan listrik. Maluku Utara dan Jawa Tengah dipilih untuk menjadi pabrik baterai listrik ini.

Alih Teknologi

Septian Hario Seto menggarisbawahi pemerintah telah meminta agar ketiga perusahaan yang akan menanamkan investasi di Indonesia ini juga melakukan alih teknologi.

“Tesla ini untuk teknologi baterai lithium untuk mobil listrik merupakan yang terbaik di dunia. Jadi saya pikir jika kita ada investasi dari CATL, investasi dari LG, dan kini Tesla, yang memang produsen baterai lithium dengan teknologi sangat baik, maka kita sebagai anak bangsa bisa banyak belajar,” ujarnya.

“Karena salah satu yang kita minta pada mereka adalah adanya transfer teknologi. Ini kesempatan yang sangat baik karena kita bisa bekerjasama dengan tiga perusahaan kelas dunia, yang memiliki teknologi baterai lithium yang sangat maju,” tambah Septian.

Stasiun Tesla Supercharger terlihat di Dietikon, Swiss 21 Oktober 2020. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

Stasiun Tesla Supercharger terlihat di Dietikon, Swiss 21 Oktober 2020. (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

Ditambahkannya, tujuan kerjasama investasi dalam industri kendaraan listrik dan baterai lithium ini adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku. “Kalau mereka hanya ambil bahan baku, kita tidak tertarik. Detil lain belum bisa kita ungkap, tetapi ini lebih dari sekedar hanya mengambil bahan baku,” tegasnya.

Pembangunan industri kendaraan listrik dan baterai lithium ini juga tidak dapat dipisahkan dari hilirisasi pertambangan, khususnya nikel, tembaga dan bauksit; yang dinilai sangat signifikan dalam pengembangan energi terbarukan. [em/ah]

Ini bukan bukan bisnis haute couture atau adibusana. Tapi bagi Fredi, bisnis yang satu ini memberinya ruang untuk mencurahkan aspirasi seninya di bidang rancang busana sekaligus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Setelah berhenti mengajar karena gaji yang kecil, Fredi sebetulnya mencoba berbagai bisnis, termasuk membuka bengkel sepeda motor. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Begitupun ketika ia membuka toko jahit pakaian pinggir jalan di Bogor.

Peruntungannya berubah setelah ia berbincang-bincang dengan kakak dan keponakannya yang gemar memelihara kucing. Mereka mengusulkan, mengapa ia tidak mencoba bisnis pakaian kucing.

Foto-foto pakaian kuncing (koleksi pribadi Fredi Lugina)

Foto-foto pakaian kucing (koleksi pribadi Fredi Lugina)

“Awalnya saya anggap itu aneh. Masak sih kucing atau anjing mengenakan pakaian? Tapi setelah saya search dan lihat di Google, eh lucu juga kalau kucing atau hewan pakai pakaian,” kata Fredi.

Bisnis pakaian kucing ini dimulainya sejak 2017. Awalnya terkesan kurang menjanjikan. Fredi menawarkan pakaian-pakaian kucing hasil karyanya secara online lewat media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Ia juga memasarkannya ke toko-toko hewan dengan sistem konsesi, dan sesekali menerima pesanan khusus. Namun, seiring perjalanan waktu, dan makin populernya sosial media, permintaan pun makin meningkat.

Semasa pandemi, pria berusia 39 tahun ini mengaku, bisnisnya meningkat 20 hingga 30 persen. Ia kini sibuk menerima pesanan dari para pemilik hewan peliharaan yang ingin kucing atau anjing mereka berpakaian mirip Superman, Thor, atau tokoh-tokoh imajinasi lain. Tak sedikit juga pecinta hewan yang memesan pakaian seragam perawat, polisi, tentara atau bahkan busana Muslim. Beberapa pelangganya bahkan dari luar negeri.

Foto-foto pakaian kucing (Koleksi Pribadi Fredi Lugina)

Foto-foto pakaian kucing (Koleksi Pribadi Fredi Lugina)

Setiap bulannya Fredi kini meraup pendapatan sekitar 2,5 hingga 3 juta rupiah. Pakaian-pakaian itu dipasarkan dari harga 100 ribu hingga 150 ribu rupiah per potong.Sesekali Fredi menerima pesanan khusus dan harganya bisa melambung hingga lima ratus ribu rupiah.

Risma Sandra Irawan, seorang warga Jakarta, adalah satu pelanggan setia Fredi. Risma mengaku, ia rajin membeli pakaian kucing sekedar untuk bersenang-senang dan menyalurkan stres.

Ia telah membeli sedikitnya 30 pakain untuk kucing kesayangannya, Sogan. Ia bahkan tak jarang memesan khusus pakaian untuk acara-acara khusus seperti Idul Fitri dan Natal.

“Karena aku kan punya TikTok untuk kucing aku. Follower-nya itu sudah 60 ribu. Karena semakin banyak follower, aku makin kreatif. Semakin banyak gaya dan pakaian yang aku harus punya,” katanya.

Komang Trisanti gemar kenakan pakaian untuk kucing kesayangan (koleksi pribadi).

Komang Trisanti gemar kenakan pakaian untuk kucing kesayangan (koleksi pribadi).

Komang Trisanti, juga seorang pelanggan Fredi, mengaku senang memiliki koleksi pakaian untuk empat kucing kesayangannya.

“Sebenarnya untuk lucu-lucuan saja sih. Karena saya kan punya beberapa kucing. Saya tuh suka banget sama kucing. Iseng-iseng saya melihat iklan di aplikasi Marketplace, ada yang jual pakaian kucing. Saya beli, eh ternyata lucu ketika dikenakan ke kucing saya,” komentarnya.

Menurut Fredi, sementara banyak orang yang menilai pakaian-pakaian hasil karyanya menarik, tak jarang ia mendapat kritikan di media sosial terkait kesejahteraan hewan. Seorang warga Amerika, katanya, pernah mengecamnya karena dengan memproduksi pakaian hewan seperti membuka peluang terjadinya perlakuan keji terhadap hewan.

Fredi sendiri tidak membantahnya, dan ia selalu menyarankan para pelanggannya untuk tidak terlalu lama mengenakan pakaian pada hewan peliharaan mereka untuk menghindari terjadinya stres pada hewan.

“Produk saya ini hanya sekadar aksesoris. Hewan itu sudah memiliki pakaian yang paling sempurna, yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bulu-bulu mereka,“ jelas Fredi.

Menyusul booming foto atau video di media sosial tentang hewan peliharaan yang didandani, dan seringkali dengan pose atau pakaian yang semakin aneh, beberapa kelompok kesejahteraan hewan telah mengeluarkan pedoman untuk membuat pemilik lebih sadar akan tanda-tanda stres yang mungkin dialami hewan peliharaan mereka. [ab/uh]

MALUTPOST.WEDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah berencana melelang KM Faisayang. Kapal yang saat ini diparkir di pelabuhan Kota Weda itu proses pelelangannya menunggu penandatangan berkas oleh Bupati Edi Langkara. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Halteng Saiful Samad yang dikonfirmasi, Rabu (6/1).

Saiful mengatakans saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Maluku Utara sudah selesai menghitung nilai lelang. “Jadi tinggal menunggu Bupati Edi Langkara menandatangani berkas pelelangan,”ungkapnya. Kapal tersebut di masa peemrintahan Al Yasin Ali, KPKNL sudah pernah menghitung, dan nilai lelang yang ditetapkan saat itu Rp 1,2 miliar. Hanya saja secara aturan kita harus hitung ulang.

Diketahui KM Elisabet Mulia yang dikenal dengan KM Faisayang itu diadakan Pemkab Halteng melalui Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 2010 kurang lebih Rp 11,5 miliar. Saat ini kapal tersebut terparkir di pelabuhan Kota Weda dalam kondisi sudah berkarat. (mpf/met)