Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak perlu membentuk tim independen guna mengusut insiden penembakan enam anggota FPI dan pembunuhan empat warga Sigi, Sulawesi Tengah, yang terjadi baru-baru ini.

Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), suatu wadah yang menerima pengaduan apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Jokowi menyampaikan hal ini dalam menanggapi sejumlah desakan elemen masyarakat untuk membentuk tim independen guna mengusut kejadian-kejadian itu.

“Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12).

Lebih lanjut, ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi, semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. “Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia,” tegas Jokowi.

Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sedangkan masyarakat diimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum.

“Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun,” ujarnya

Meski begitu, ia menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya, dan yang paling penting adalah tetap melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” jelasnya.

Para pendukung Rizieq Shihab, berkumpul dalam unjuk rasa dukung ulama di depan masjid agung Baiturrahman di Banda Aceh pada 8 Desember 2020, setelah enam pendukungnya ditembak mati pada 7 Desember (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Para pendukung Rizieq Shihab, berkumpul dalam unjuk rasa dukung ulama di depan masjid agung Baiturrahman di Banda Aceh pada 8 Desember 2020, setelah enam pendukungnya ditembak mati pada 7 Desember (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Ia memahami jika ada perbedaan pendapat terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mantan wali kota Solo ini mengimbau agar proses-proses tersebut harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

“Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan,” tegas Jokowi.

Sejumlah rentetan peristiwa penembakan yang menyedot perhatian masyarakat terjadi di tanah air belakangan ini. Empat warga di Sigi ditembak oleh kelompok teroris yang menyebut dirinya sebagai Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada 27 November 2020.

Kasus lainnya terjadi pada 8 Desember 2020. Saat itu terjadi peristiwa penembakan terhadap enam anggota FPI sekitar pukul 00.30 WIB di Tol-Jakarta Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran mengatakan penembakan itu dilakukan karena mobil penyidik dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh sepuluh orang anggota FPI.

Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim yang dikatakan polisi tersebut. Menurutnya, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata apapun.[gi/ah]

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah tempat di Jakarta pada tengah November lalu. Hasilnya penyidik kemudian menetapkan pemimpin FPI Rizieq Shihab bersama lima orang lainnya sebagai tersangka. Rizieq disangkakan melanggar pasal 160 KUHP, Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.“Jadi gelar perkara dilaksanakan pada 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizieq Shihab,” jelas Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/12).

Juru Bicara Polri Argo Yuwono saat memberikan keterangan pers di Jakarta, 16 November 2020. (Foto: VOA)

Juru Bicara Polri Argo Yuwono saat memberikan keterangan pers di Jakarta, 16 November 2020. (Foto: VOA)

Pasal 160 KUHP mengatur tentang orang yang menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang. Pelanggar pasal ini diancam dengan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 216 KUHP berisi ketentuan tentang orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah undang-undang oleh pejabat terkait atau menghalang-halangi tindakan guna menjalankan undang-undang. Pelanggar pasal ini diancam dengan penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Adapun Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang orang yang tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

Argo menambahkan penyidik Polda Metro Jaya juga telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Rizieq dan tersangka lainnya ke Dirjen Imigrasi untuk 20 hari ke depan. “Sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada 7 Desember 2020,” tambahnya.

Kapolda: Penyidik Siap Tangkap para Tersangka

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan penyidik Polda Metro Jaya akan menangkap para tersangka. Adapun lima tersangka lainnya adalah Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis dan Habib Idrus.

Dalam kasus ini, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (17/11) lalu. Sebelum kasus ini, Kapolri Idham Azis telah mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudy Sufahriadi dari jabatannya terkait pelanggaran protokol kesehatan seiring kepulangan Rizieq dari Arab Saudi. Kendati tidak dijelaskan lokasi tempat kejadian pelanggaran protokol kesehatan tersebut kala itu.

Menkopolhukam Sesalkan Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh FPI

Namun, Menko Polhukam Mahfud Md sempat menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta pada tengah November lalu. Kata Mahfud, pemerintah telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara untuk mematuhi protokol kesehatan.

Mahfud menambahkan pemerintah mendapat keluhan dari berbagai kalangan yang telah berjuang mengatasi penyebaran corona atas pelanggaran protokol kesehatan. Antara lain dari dokter, relawan dan TNI-Polri.

VOA sudah meminta tanggapan dari Sekretaris Umum FPI Munarman terkait penetapan Rizieq Shihab dan lima orang lainnya dalam kasus ini. Namun laporan ini disampaikan belum ada tanggapan dari Munarman. [sm/em]

Saiful Mujani Research & Consulting SMRC, Kamis (26/11) merilis hasil survei opini publik terhadap Front Pembela Islam FPI dan pemimpinnya Rizieq Shihab. Hasilnya 69 persen responden mengatakan mengenal organisasi massa yang berpusat di Petamburan, Jakarta Barat ini, tetapi hanya 43 persen yang menyukainya.

Dalam konferensi pers virtual, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengatakan “kita menemukan dari total 69 persen warga yang tahu FPI ini, 43 persen diantaranya mengaku suka, 41 persen tidak suka dan 16 persen tidak menjawab.”

Hasil Survei SMRC terbaru hasil survei terkait FPI, Rizieq Shihab dan respon pemerintah, Kamis (26:11). (Foto:VOA/Yudha Satriawan)

Hasil Survei SMRC terbaru hasil survei terkait FPI, Rizieq Shihab dan respon pemerintah, Kamis (26:11). (Foto:VOA/Yudha Satriawan)

Survei SMRC dilakukan pada rentang waktu 18-21 November 2020 atas 1.201 reponden yang dipilih dengan metode simple random sampling dan margin error 2,9 persen. Tingkat kepercayaan pada survei ini 95 persen.

Jika dibandingkan dengan survei yang sama pada Januari 2018, Abbas mengatakan ada peningkatan jumlah warga yang mengetahui sepak terjang FPI dari 59 persen pada tahun 2018, menjadi 69 persen pada tahun 2020. Sementara jumlah mereka yang menyukai juga naik dari 33 persen pada tahun 2018, menjadi 43 persen pada tahun 2020.

77 Persen Responden Setuju Aparat Bubarkan Acara FPI

Lebih jauh Abbas mengatakan survei juga menunjukkan secara umum warga menilai negatif terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak tibanya Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta 10 November lalu hingga resepsi pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang, yang sebagian besar tidak mengenakan masker.

Direktur SMRC, Sirajuddin Abbas, saat merilis secara daring hasil survei terkait FPI, Rizieq Shihab dan respon pemerintah, Kamis, 26 November 2020. (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Direktur SMRC, Sirajuddin Abbas, saat merilis secara daring hasil survei terkait FPI, Rizieq Shihab dan respon pemerintah, Kamis, 26 November 2020. (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

“Dari 49 persen responden yang tahu acara Rizieq itu, mayoritas 77 persen setuju jika aparat keamanan dan pemda membubarkan acara itu dengan alasan pandemi Covid-19. Responden lebih banyak berpihak pada aparat keamanan dibanding Rizieq Shihab,” ujar Abbas.

Survei juga menunjukkan 42 persen responden setuju bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai gagal menjalankan PSBB [pembatasan sosial berskala besar] secara adil. Meskipun ada 33 persen lainnya yang tidak setuju dan 26 persen tidak menjawab pertanyaan tentang hal ini.

Empat puluh delapan persen responden mendukung sikap Kapolri Idham Aziz yang mencopot Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudy Sufahriadi dari jabatannya sebagai dampak kegagalan aparat kepolisian menegakkan protokol kesehatan terhadap FPI. Delapan puluh enam persen mendukung langkah Kemenkopolhukam menegur pihak kepolisian.

Hasil Survei SMRC terbaru hasil survei terkait FPI, Rizieq Shihab dan respon pemerintah, Kamis (26:11). Foto - VOA: Yudha Satriawan1 .jpg

Hasil Survei SMRC terbaru hasil survei terkait FPI, Rizieq Shihab dan respon pemerintah, Kamis (26:11). Foto – VOA: Yudha Satriawan1 .jpg

Beberapa pelanggaran yang dinilai telah dilakukan FPI pada masa pandemi virus corona ini antara lain pengerahan ribuan orang pendukung untuk menjemput Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, Rizieq Shihab tidak menjalani karantina sepulang dari luar negeri, serta menggelar acara keagamaan dan pernikahan putrinya dengan mengundang ribuan orang.

Ketidaktegasan aparat dan pemda DKI Jakarta menyikapi pelanggaran yang dilakukan FPI dinilai tidak saja merugikan masyarakat lain, tetapi juga semakin melegitimasi FPI di mata publik. Hal ini diungkapkan Noorhaidi Hasan, pakar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Oke ada masalah terkait FPI dan Rizieq. Ketika pemerintah tegas dengan law enforcement, penegakan hukumnya, polisi dan Pemda yang melakukan itu, kalau ada yang melanggar ya ditindak tegas. Kalau berani melakukan itu, bolehlah tentara mem-back-up di belakangnya. Ini kan tugas kepolisian. Ternyata kan tidak bisa apa-apa juga. Saya meyakini law enforcement dikedepankan. Jangan terlalu banyak konflik atau polemik yang tidak perlu.”

Hal senada disampaikan Jajang Jaroni, pakar di Universitas Islam Negeri Jakarta. “Pada saat pandemi seperti ini kita harus kita sebagai warga melakukan pembatasan-pembatasan. Tetapi ini semua dilanggar Rizieq, modelnya dia selalu melakukan hal-hal seperti itu. Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq justru akan mendelegitimasi dirinya sendiri,” komentarnya.

Sebelumnya aparat mengambil tindakan tegas terhadap beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan. Misalnya kerumunan massa dalam pentas musik yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal, Jawa Tengah, yang kini sedang memasuki tahap persidangan, atau pencopotan seorang bupati di Pontianak, Kalimantan Barat karena melanggar protokol kesehatan. Berbagai pelanggaran oleh warga juga dikenai sanksi sosial mulai dari membersihkan sungai hingga membayar denda.

Sementara kegiatan yang berpotensi memicu kehadiran ribuan orang, seperti Haul Habib Ali di Solo yang sedianya digelar awal Desember, telah dibatalkan. Ini belum termasuk ratusan acara konser musik, pentas seni, pesta pernikahan hingga demonstrasi yang semuanya dibatalkan demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah perebakan luas Covid-19.

Popularitas Rizieq Shihab

Secara khusus SMRC juga menanyakan kepada para responden tentang kesukaan mereka pada beberapa tokoh, termasuk Rizieq Shihab.

“Survei ini menunjukkan Ridwan Kamil Gubernur Jabar, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Khofifah Gubernur Jawa Timur ada di lapisan satu. Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, di lapisan ke dua. Sedangkan Rizieq di lapisan ke tiga atau di bawah 50 persen. Rizieq tergolong tokoh yang kurang disukai masyarakat,” papar Abbas.

Sosiolog di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Neng Dara Afifah menilai meskipun kecil, prosentase dukungan pada Rizieq Shihab tidak bisa dianggap remeh.

“Persentase popularitas FPI dan Rizieq dari hasil survey ini jangan dianggap remeh! Responden yang suka dengan tidak suka sangat tipis selisihnya. Ini pandangan publik lho, tentang FPI dan Rizieq, ini bukan sesuatu yang kecil dan remeh, artinya ini sesuatu yang serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” komentarnya. [ys/em]ora