MALUT-POST SOFIFI Pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Maluku Utara (Malut) terancam. pasalnya hingga kini, Dana Alokasi Umum (DAU) pemprov untuk bulan April hingga Mei ditahan pemerintah pusat. Hal ini dapat berdampak pasda molornya pembayaran gaji amaupaun THR. Sikap tegas pemerintah pusat penahan DAU karena pemprov Malut belum melakukan refocusing dan realokasi DAU sebesar 4 persen serta anggaran di luar DAU 8 persen, ” Sejak April lalu DAU belum kita ditransfer, karena pemprov belum menindaklanjuti edaran pemerintah pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran,”ungkap Sekretaris provinsi (sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat ditemui di kantor gubernur, rabu (5/5).

Selama Pemprov belum melaporkan ke pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran maka, pemerintah pusat tetap menahan DAU, karena itu sekprov mendesak kepada seluruh SKPD untuk segerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk selanjutnya segera lapor di pusat. ” DAU pemprov tahun ini sebesar RPv 1,2Triliun. Dari anggaran itu harus di refocusing sebesar 4 persen untuk diahlikan ke Dana tak Terduga (DTT) guna penaganan covid-19, “terangnya.

Menurut sekprov, rapat dengan seluruh SKPD sudah dilakukan. Dalam rapat itu ditekankan secepatnya melakukan refocusing anggaran kemudian segera dilaporkan ke pusat. “saya berharap SKPD secepat menindaklanjuti edaran pemerintah pusat agar DAU bulan April segera ditransfer, “tandasnya.

Tersendatnya pencairan DAU ini mulai berdampak. Hingga, kamis (6/5) hari ini, pemprov baru membayar gaji pada 12 SKPD dari 32 SKPD yang berada dilingkup pemprov. selain itu, THR juga belum dibayar. Meski begitu, kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad purbaya mengaku belum dibayarnya gaji bukan karena keterlambatan transfer DAU dari pusat, tapi SKPD belum melakukan permintaan, “Dari 32 SKPD baru 12 yang mengajukan permintaan sedangkan 20 SKPD belum, “ujarnya.

Sementara untuk THR akan mulai dibayar pekan depan. “pekan ini kta fokus bayar gaji pokok ASN dulu, sedangkan YHR nanti dibayar pekan depan. Total untuk THR pemprov sebesar RP 30 miliar, “terangnya.

Sedangkan terkait gaji guru honorer yang belum dibayar selama enam bulan, purbaya mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tapi saya belum tahu Dinas pendidikan sudah mengajukan atau belum. nanti saya cek lagi, ” pungkasnya. (din/rul)

MALUT-POST JAILOLO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Barat siap membayar gaji 14 Aparatur sipil Negara (ASN). Gaji tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban menjelang hari rata idul fitri. ” Mulai kemari kami sudah proses gaji reguler bulan Mei. Setelah gaji reguler dicairkan, kemungkinan pekan ini juga langsung memproses pencairan gaji 14, ” kata sekertaris Kabupaten (sekkab) Syahril Abd Radjak yang ditemui di ruang kerjanya senin (3/5).

Pembayaran gaji 14 itu karena pemkab juga sudah menerima petunjuk teknis (juknis) dari kementerian Keuangan. karena itu, ASN diminta bersabar karena setelah gaji reguler akan disusul dengan gaji 14. ” Sebelumnya idul fitri gaji tersebut sudah akan dibayar, ” ucapnya.

Bari mengatakan anggaran yang disiapkan kurang lebih RP 17 miliar. selain Halbar, hal yang sma juga dilakukan pemkab Halmahera Utara (Halut). Di Halut ini gaji reguler bulan Mei dan tunjangan hari raya (gaji 14) dibayar bersamaan, selasa (4/5) hari ini. Hal ini diakui kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahmud Lasidji yang dikonfirmasi, senin (3/5).

Mahmud mengatakan anggaran yang diaolaksikan untuk pembayaran hak 3.476 ASN itu RP 15 miliar. ” pembayaran kami lakukan bersamaan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran nanti, ” ucapnya. (met/red/met)

MALUTPOST.TERNATE – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 menjadi hari istimewa bagi dunia pendidikan di Indonesia, tanpa terkecuali untuk Kota Ternate. Namun, masih banyak masalah pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerataan Guru dan Kesejahteraan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Ternate, Isman Do Idris mengatakan, mutu pendidikan di Kota Ternate sudah sangat baik. Namun, masih perlu dipeerhatikan kekurangan guru, jika tidak segera mencari solusi maka kualitas pendidikan di Kota Ternate menjadi tidak baik.

“Masalah ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar mutu pendidikan kita semakin baik lagi,” ujarnya.

Terkait pemerataan guru, kata dia, untuk didalam Kota Pemerataan di setiap jenjang pendidikan sudah sangat baikmulai PAUD, SD maupun SMP, Meski begitu belum semua sekolah mersakan hal itu, karena selama ini perhatian pemerintah hanya dipusatkan di dalam kota.

“Mereka (Pemerintah) lupa dengan tiga kecamatan terluar seperti Batang Dua, Hiri dan Moti. Tiga kecamatan terluar ini harus menjadi perhatian pemerintah, sehingga tidak ada kesan pemerintah pilih kasih. Tiga kecamatan terlua ini kurang menjadi perhatian,” pintanya.

Selain itu, masalah kesejahteraan guru. Kepsek SMP Negeri 2 ini mengaku, belum semua guru di Kota Ternate mendapatkan kesejahteran. Dia meminta kepada pemerintah Kota Ternate, agar memperhatikan masalah tersebut. Salah satunya masalah tunjangan profesi guru. Tunjangan ini tidak semua guru dapat, kecuali guru yang lulus mengikuti ujian sertifikasi. Meski sudah lulus, namun tidak secara otomatis bisa mendapatkan tunjangan profesi, karena masih banyak persyaratan yang perlu dilengkapi.

Dia menambahkan, di Momen hari pendidikan 2 Mei (Kemarin), dirinya sebagai ketua PGRI memberi apresiasi dan salut kepada semangat para guru, walaupun di tengah pandemi namun, semangat memberikan ilmu kepada para peserta didik tidak pernah berkurang sedikitpun.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Mahmud J. Abdurahman mengatakan, melalui momen hari pendidikan ini, semoga pandemi covid-19 cepat berlalu agar kegiatan belajar mengajar normal kembali.

“Harapannya, semoga pandemi secepatnya berakhir agar kegiatan belajar mengajar kembali normal,” singkatnya. (mg-02/yun)

MALUTPOST.TERNATE – Masalah kekurangan guru di semua tingkatan sekolah di Kota Ternate mendapat perhatian Dewan Pendidikan Kota Ternate dan Asosiasi kepala Sekolah SMP Swasta Kota Ternate. Ketua Asosiasi kepala sekolah SMP Swasta Kota Ternate, Saiful Hasan mengatakan, demi kelancaran aktivitas belajar mengajar di Sekolah, perlu menjadi perhatian serius, karena masalah kekurangan guru saat ini sangat urgen, sehingga harus segera diatasi.

Menurut dia, ada berapa mata pelajaran di SMP yang sangat kekurangan tenaga pengajar. Diantaranya, mata pelajaran seni budaya, mata pelajaran prakarya, penjaskes dan agama. Kekurangan ini karena beberapa guru telah meninggal dan juga sudah pensiun. “Jadi masalah ini harus harus secepatnya diatasi,” akunya.

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah I ini menambahkan, Dinas pendidikan kota Kota Ternate semestinya mencari solusi. Selain itu, Diknas juga sudah harus melakukan pendataan agar diketahui pasti guru mata pelajaran mana saja yang melebihi kebutuhan dan mata pelajaran masih kekurangan.

“Masalah kekurangan guru ini bukan hanya dialami SMP, namun PAUD dan SD juga. Jadi harus didata, untuk diketahui kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, pintanya.

Sementara, ketua Dewan Pendidikan Kota Ternate, Asgar Saleh mengatakan, masalah tenaga Kependidikan yang mengalami kekurangan ini sudah menjadi problem klasik. Kata dia, Pemkot ibarat maju kena mundur kena karena mau merekrut tenaga kependidikan angarannya tidak tersedia, padahal ini menjadi kebutuhan sekolah.

“Kedepannya Pemkot harus mencari cara untuk sediakan anggaran terkait masalah ini,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kota Ternate ini menambahkan, selama ini rekrutmen PNS oleh Negara juga sangat jarang mengakomodasi tenaga kependidikan baik guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Guru semestinya menjadi prioritas Negara dalam rekrutmen PNS, menjadi kebutuhan dasar di sekolah.

“Pemkot ketika penerimaan PNS atau PPPK harus memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Ini kebutuhan yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tandasnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST TIDORE Puluhan guru di kota tidore kepulauan mendatangi kantor walikota tikep, senin (26/4). kedatangan para guru ini tidak lain menyoal tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) mereka yang belum dibayar pemerintah daerah kota tikep. para guru ini menuntut agar pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.

Sebelum ke kantor wali kota, para guru non sertifikasi lebih dlu mendatangi kantyor dinas pendidikan dengan tuntutan yang sama. aksi yang dilakukan para guru pada senin kemarin membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu karena sempat berhenti. salah satu guru yang enggan namanya dikorankan mengatakan, uang tamsil yang belum terbayar selama 4 bualan. di tahun 2020 ada bulan yang ditambah 2021 dua bulan. ia menjelaskan perbulan, dana tamsil yang harus diterima sebesar RP 250 ribu. total dana tamsil yang harus dibayar pertriwulan yakni RP 750 ribu. parahnya lagi. total itu juga dipangkas kurang lebih RP 30 ribu. lantaran dipangkas, total tamsil pertriwulan yang diterima hanya RP 720 ribu.

” Itu pun di potong lagi sehingga yang diterima hanya RP 720 ribu. kami tidak tahu itu di potong untuk apa,” ungkapnya berada di kantor wali kota. lewat kesempatan ini, para guru lalu meninta pemkot tikep segera membayar hak mereka sebelum lebaran idul fitri.” kami meminta sebelum lebaran, karena kebutuhan kami banyak,” desak para guru.

Menanggapi tuntutan para guru, kepala dinas pendidikan, Ismail Dukomalamo mengatakan dana tamsil ditransfer langsung oleh pusat.” dana yang masuk itu hanya RP 183 juta, itu cukup bayar 1 bulan saja maknya masih kurang,” kata ismail kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan para guru di kantor wali kota.

Ismail juga mengakau, di tahun 2020 dana tamsil yang belum dibayar itu 2 bulan. yakni november dan desember. sedangkan triwulan 1 tahun ini yang belum dibayar yaitu ferbuari dan maret. makanya tamsil yang belum dibayar ke para guru selama 4 bulan diupayakan segera dibayar. ” empat bulan itu jadi hutang negara ke teman-teman guru tikep. tapi itu pasti dibayar,” aku ismail.

Menyangkut dengan pemotongan dan tamsil, lanjut dia, digunakan untuk membayar pajak. ” itu dipotong pajak sehingga yang diterima guru hanya RP 720 ribu. Uang itu ditransfer langsung ke rekening guru,” tambahnya.

Rencananya, hari ini (senin kemarin), sekretaris dinas pendidikan akan berkoordinasi langsung dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) di jakarta untuk mempercepat penyalur dana tamsil supaya non sertifikasi ini sebanyak 700 orang labih. kapan waktu pembayaran kami belum tahu pasti karena anggaran ini ditransfer pusat. kami akan berkoordinasi. semogah cepat dibayar,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Komisi III DPRD Kota Ternate berkunjung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (22/4) kemarin pukul. Wakil ketua komisi III H. Fahri Bachdar mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana langkah DLH menyangkut dengan pelayanan sampah dan pemangkasan pohon yang sudah mengancam pemukiman warga maupun pengguna jalan.

“Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan,” ujarnya.

Kata Fahri, untuk permasalahan sampah di bulan ramadhan seperti yang dijelaskan oleh kadis DLH, jumlahnya meningkat dari semula 50 sampai 70 ton, kini mencapai 100 hingga 130 ton per hari. Peningkatan jumlah produktifitas sampah itu, DLH sudah menggerakkan satgas untuk diangkut sejak sore hari dan selesai salat tarawih hingga jam 03.00 WIT. Menurutnya, upah petugas pengangkut sampah juga perlu diperhatikan sebab belums esuai dengan UMR. Selain itu, armada pengangkut sampah pun perlu diperhatikan belum sesuai dengan UMR. Selain itu, armada pengangkut sampah pun perlu diperhatikan serta pakaian Alat Pelindung Diri (APD) petugas kebersihan yang sudah diusulkan namun belum diakomodir. “Harus menjadi perhatian serius dari Pemkot, karena ini juga mengangkut pelayanan publik,” sebutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Toni Sachrudin Pontoh mengatakan, menyangkut dengan penebangan pohon, kendalanya pada mobil trem yang dimiliki hanya satu unit dan sering rusak. Alatnya pun tidak ada di Kota Ternate, harus dipesan di JAkarta. Mobil trem tersebut sejak tahun 2015 dan melayani satu Kota Ternate. Sedangkan untuk jumlah sampah di bulan ramadhan jumlahnya meningkat 120 hingga 130 ton.

“Kami meminta agar masyarakat tertin dengan waktu pembuangan sampah, yakni pada sore hari hingga jam 12.00 WIT. Karena petugas juga hendak melakukan ibadah puasa,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TIDORE Insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di kota tidore kepulauan belum terbayar. diketahui, dana yang belum dibayar oleh pemerintah kota tikep itu terhitung sejak oktober, november, desember 2020.

Hal inni lantas dikeluhkan sejumlah tenagah medis yang merupakan garda terdepan dalam penganggulangan covid-19. salah satu tenagah medis yang enggan namanya dikorankan pada rabu (21/4) mengatakan, dirinyabersama rekan-rekan tengah medis lain yang belum menerima uang insentif selama 3 bulan. yakni oktober, november dan desember 2020.” kami dengar uang itu sudah di transferoleh kementrian kesehatan (kemenkes) ke daerah sebesar Rp# miliar. tapi kamim belum terima,” ungkapnya, rabu (21/4).

Bahkan lanjut sumber terpecaya koran ini, pihaknya sudah menyampaikan ke wali kota tikep. namun dalam pertemuan dengan wali kota juga membuahkan hasil. padahal kata dia, anggaran tersebut sudah masuk ke daerah. tak hanya itu, ia juga membandingkan lambatnya pembayaran insentif tahun ini dan tahun sebelumny. ia lalu menggambil contohnya pembayaran insentif bagi nakes yang bergabung dalam satgas covid din kota ternate. kata dia, di ternate insentif untuk tahun 2020 justru sudah terbayar bahkan hingga tahun ini.” dana sudah ada tapi kenapa belum dicairkan,” akunya dengan nada tanya.

Menanggapi ini, masyur selaku kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota tikep ketika di informasi membenarkan keluhan para nakes. diakui mansyur , anggran insentif tenagah kesehatan yng bergabung di satgas memang sudah dikirim pemerintah pusat ke daerah. hanya saja., dana saja belum bisa dicairkan karena baru transfer ke daerah akhir dwesember tahun 2020 kemarin makanya belum terkover dalam dokumen APBD 2021. ” damna masuk ke kami saat APBD sudah di sahkan makanya belum bisa dicairkan,” akunya. ia menyatakan, daa ini harus diakomodir ke APBD terlebih dahulu baru bisa cair.

Mansyur menjelaskn, besaran pembayaran insentif ke tenagah medis bervariasi sesuai dengan ketentuan. dana yang di terima pemkot tikep untuk membayar insentif totalnya 3 miliar.” nanti kita akomodir ke APBD dlu baru bisa di bayarkan. kita upayakan dalam APBD prubahan,” tandasnya. (aby/aji)

MALUTPOST.TERNATE – Anggaran sertifikasi guru di Kota Ternate beulan Desember 2020 belum terbayar. Ini lantaran dana transfer dari pusat dipangkas, sehingga pembayaran sertifikasi guru triwulan empat 2020 dikurangi satu bulan yakni Desember 2020. Ini diakui ketua PGRI Kota Ternate, Isman Do Idris, Senin (19/4).

Isman mengaku, sudah melakukan pengecekan di Diknas namun, dari Diknas menyampaikan bahwa, sementara lagi lakukan pengusulan data ke pusat. “Datanya lagi di-take over ke pusat,” ujarnya.

Meski begitu, dia tidak mengetahui pasti besaran nilai dari anggaran sertifikasi guru tersebut. Menurutnya anggaran sertifikasi itu dihitung berdasarkan besaran satu bulan gaji guru dalam setiap golongan. Kata dia, PGRI sudah mempertanyakan masalah sertifikasi ini sejak bulan Desember 2020 bertepatan dengan pencairan.

Namun, tidak direspon pihak diknas sehingga PGRI mengadu ke DPRD Kota Ternate. “DPRD memfasilitasi PGRI untuk mempertanyakan masalah ini di Diknas, dan hasilnya dari Diknas menyampaikan, sementara datanya dikirim ke pusat,” akunya.

Hal itu dilakukan karena tidak ada pemberitahuan resmi dari Diknas kepada para Guru, sehingga PGRI mempertanyakan. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Ternate ini menyebutkan, sertifikasi guru itu bukan soal seberapa uangnya namun karena persyaratannya. Minimal setiap guru harus lulus ujian sertifikasi guru, barulah guru tersebut bisa dikatakan sebagai guru profesional.

“Selain itu guru juga harus memenuhi persyaratan yang lainnya, seperti minimal mengajar 24 jam dalam seminggu. Masih banyak lagi persyaratannya. Itulah sebabnya para guru harus menuntut tunjangan profesi guru tersebut,” sebutnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Mahmud J Abdurahman, ditemui di ruang kerjanya membenarkan hal itu. Kata dia tunjangan profesi guru bulan Desember 2020 belum terbayar. Itu karena dana yang di tranfer dari pusat mengalami pengurangan, sehingga tidak cukup untuk membayar seluruhnya untuk triwulan empat. Karena itu, untuk bulan Desember semntara baru diusulkan pembayaran. “Sementara data sudah diusulkan ke pusat. Insha Allah dalam waktu dekat sudah bisa terbayar,” singkatnya. (mg-02/yun)

MALUT-POST DARUBAH Tidak hanya pegawai Negeri sipil (PNS) yang tunjangan kinerja daerah (TKD) dipotong, namun nasib yang sama juga dialami guru honorer sekolah menegah pertama (SMP) ke morotai. ” tahun lalau perbulan kita dapat 1 juta dan ditahun 2021 kita terima hanya 900 ribu untuk TKD guru, ” kata salah satu guru honorer yang minta namanya tidak dikorankan.

Dikatakan sumber tersebut, memang pemotongan telah diberitaukan sebelum TKD diterima, namun mereka tidak bisa berbuat banyak, ” kita mau protes, sementara pengambilan TKD bersamaan dengan perpanjangan kotrak surat keputusan (SK) honorer. jadi serba salah, nanti kalau protes malah SK kita tidak diperpanjang,” keluh sumber tersebut menambahkan agar pemotongan cukup pda TKD jangan lagi pada gaji pokok.

Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan (Kadikbud) pulau morotai, Revi Dara, dikonfirmasi membantah soal pemotongan tersebut,” siapa yang potong. itu bukan dipotong, tetapi memang honor tahun ini(2021,red) itu Rp 900 ribu per bulan, jika mereka tidak merasa sesuai dengan honor yang ada, bisa mengeluarkan diri, karena tidak dipaksakan,” tegasnya. (cr-04/ lid)

MALUTPOST.TERNATE – Lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate berkantor di luar Daerah. Ini karena mereka mengikuti suami yang bertugas di sejumlah daerah di luar Kota Ternate.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Ternate Nurbaity Radjabessy saat dikonfirmasi menyebutkan, lima PNS tersebut saat ini masing-masing mengikuti suami di Morotai, Makassar, Ambon, san dua orang daereah Jawa. Namun ia tidak mau membeberkan nama dari kelima PNS itu.

“Mereka ikut suami, tapi suami mereka itu kan tugas tidak tetap, dua bulan, tiga bulan sudah kembali. Jadi kami Pemerintah Kota Ternate juga berkewajiban mengikuti apa yang menjadi istri,” ucap Nurbaity, kemarin (14/4).

Menurutnya, terhadap para pegawai seperti ini, Dinkes tidak hanya melihat dari sisi tanggung jawab mereka sebagai PNS, namun juga pertimbangan sebagai seorang istri. Mereka yang berada di tempat kerja suami, bekerja sebagai tenaga kerja titipan.

“Kerja titipan ini artinya, misalnya suami mereka kerja di Basarnas, maka mereka di puskesmas atau rumah sakit di daerha itu. TApi gajinya tetap dibayarkan disini (Pemkot Ternate),” jelasnya.

Nurbaity menyebut, secara pribadi ia juga tidak sepakat jika para PNS tersebut bekerja di daerah lain namun gaji mereka dibayar oleh Pemkot Ternate. Akan tetapi aturan memperbolehkan hal itu.

“Aturan dari Permendagri itu sudah tetap, kita tidak bisa mengotak atik. Jadi kalau peraturan sudah begitu ya kita ikuti begitu, tandasnya. (tr-01/yun)