Diberikan Kesempatan 14 Hari Tidak Digubris

MALUTPOST.TERNATE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, kembali kembali menindak pengusaha bandel. Kali ini, sebanyak 23 Gudang terpaksa di tutup. Lantaran beroperasi tanpa izin alias ilegal. Sejumlah gudang tersebut berada di pusat pergudangan Green Palace, Keluarahan Kalumata.

“Karena kesempatan yang diberikan 14 hari mengurus kelengkapan izin, tapi tidak ditindk lanjuti. Maka besok (hari ini) DLH sampaikan surat penutupan operasional,” tandas Kepala DLH Tony Sachrudin POntoh kepada Malut Post, di ruang kerjanya, Rabu (17/2).

Dari 23 perusahaan bermasalah ini, sembilan diantaranya adalah PT. Surya Intan Harmony, PT. Rukun Mitra Sejati, CV. Ananda Jaya, CV.Sumber Jaya Makmur, PT. Fajar Lestari Abadi. Selain itu, PT. Tirta Kencana Tatacoanna, CV. Sumber Daya Makmur, PT. Indomarco Prismatama dan PT. Neli Aco Abadi. “Diantara sembilan perusahaan ini, ada yang membawahi enam perusahaan. Saya lupa nama persis perusahaan tersebut. Namun totalnya sebanyak 23 perusahaan,” aku Tony.

Tony menambahkan, pergudangan Green Palace ini, di dalamnya terdapat 30 gudang. 25 diantaranya telah di beli perusahaan lain. Du perusahaan yakni PT Samator dan PT Tonasa sudah berizin. Sementara PT. Surverqwin sedang dalam proses menurusi izin. Empat gudang lainnya disewakan pemilik pergudangan Green Palace, Muhammad Daeng Barang.

Perusahaan ini ka\ta dia, sudah lama beroperasi secara ilegal. Belakangan lingkungannya bermalah, karena ada keluhan warga ketika saat hujan. Air hujan yang keluar dari gudang membanjiri lingkungan sekitar. Atas laporan itu, pihaknya memanggil masing-masing perusahaan, lurah dan warga untuk dimediasi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 28 Januari lalu. Ternyata terungkap bahwa semua perusahaan ini tidak memiliki dokumen izin.

“Kami lalu berikan deadline sesuai ketentuan, 14 hari kerja. Namun sampai hari ini (kemarin), tidak satupun yang beritikad baik untuk mengururnya. Karena itu, saya harus ambil langkah tegas, jangan sampai warga sekitar terus jadi korban. Kita tutup sementara gudang-gudang ini,” tandasnya.

Lebih jauh, Tony menyampaikan, DLH ini juga foks melakukan Penertiban izin semua jenis usaha dan juga peninjauan kembali SPPL maupun dokumen yang pernah diterbitkan. Apakah sesuai ketentuan atau tidak.

“Kami berharap kepada lurah yang memiliki kewenangan mengeluarkan SKU setiap jenis usaha, agar berperan. Izin tidak akan diproses DLH, jika lurah tidak mengeluarkan SKU. Jika ada usaha yang tidak berizin dan paksa beroperasi bisa langsung ditindak atau diterbitkan. Juga berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas di tingkat kelurahan,” tukasnya. (udi/yun)