MALUTPOST-TIDORE. Para guru PNS non sertifikasi di Kota Tidore Kepulauan harus menerima kenyataan pahit. Bagaimana tidak, tunjangan fungsional triwulan II hanya diterima penuh di dua bulan, yakni Juli dan Agustus. Sementara September tidak ada.

Kepala Dinas Pendidikan, Ismail Dokumalamo saat dikonfirmasi Kamis (26/11) membenarkan hal tersebut. Ismail Menjelaskan, guru non sertifikasi hanya menerima dua bulan tunjangan. Alasannya karena dana transfer dari pusat dipangkas. “Setelah saya cek, ternyata masalahnya ada penambahan guru baru, makanya dana transfer triwulan III yang dikirim harus dibagi juga dengan guru baru. Itu sebabnya sebagian guru tidak dapat tunjangan penuh,” tambah Ismail.

Dia menuturkan, Para guru non sertifikasi di Tidore dalam satu triwulan menerima tunjangan fungsional sebesar Rp 750 ribu. Tunjangan itu merupakan perhatian dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) demi kesejahteraan guru.

“Tapi Kami berharap dan tranfer pasda triwulan IV tidak lai mengalami masalah seperti triwulan III dan tunggakan di triwulan III akan dibayar karena masuk sebagai hutang negara terhadap guru,” pungkasnya (mg-06/aji)

Mutasi Pegawai Harus Sesuai Aturan

MALUT POST – TERNATE. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, merespon terkait dengan mutasi guru yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate. Hal ini memicu tindakan protes dari orangtua wali murid. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad mengatakan, pemindahan guru yang bersangkutan, atas usaha kepala sekolah. Sebab guru tersebut berdomisili di Kelurahan Tubo, sehingga dia dipindahkan ke sana.

“Itu usaha dari kepala sekolah, sebab di Tubo juga kekurangan guru. Jadi kita musti untuk pemerataan guru, tapi itu usaha kepala sekolah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif mengatakan, proses mutasi harus ada mekanismenya. Intansi teknis yakni Dinas Pendidikan harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta transparan. Selain itu, harus ada maksud dan tujuan dari mutasi yang dilakukan tersebut. “Pelaksanaan mutasi harus sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur,” terangnya.

Nurlaela menambahkan DPRD akan melakukan pengecekan dulu kejelasan. Sebab informasinya dilakukan secara diam-diam, apalagi seorang guru. Menurutnya, penempatan seorang guru sudah sesuai dengan sertifikasi, kebutuhan sekolah, atau belajar mengajar, bahkan jumlah siswa.

Menurutnya, semua itu ada prosedur dan proses. Komisi III akan mengecek soal informasi mutasi guru tersebut.

“Intinya, mutasi harus sesuai dengan dasar dan aturan. Jika tidak sesuai, Komisi III akan mengawasi sesuai fungsi yang dimiliki oleh Komisi III,” tutupnya. (mg-03/yun)