MALUTPOST-JAILOLO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Halmahera Barat mempertanyakan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinaikkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna Kantor DPRD, Kamis (26/11).

Ketua F-PKB Riswan Hi Kadam saat membacakan pandangan umum fraksinya mengatakan, ada beberapa poin penting yang harus dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), karena F-PKB mencatat dan mencermati PAD yang disusun dalam R-APBD 2021 tidak sesuai kesepakatan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

“Hasil keputusan finalisasi antara Banggar dan TAPD itu, PAD ditetapkan dalam KUA-PPAS Rp 37 miliar. Tetapi saat dokumen tersebut disampaikan ke DPRD, PAD sudah menjadi Rp 54 miliar. Jadi kami meminta PAD dikembalikan pada posisi semula. Yakni Rp 37 miliar,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD ini menambahkan, jika PAD dikembalikan pada posisi semula Rp 37 miliar, maka postur APBD juga ikut berkurang Rp 16 miliar sehingga belanja APBD yang dirancang Rp 915 miliar akan berkurang menjadi Rp 898 miliar. “Kami dari PKB meminta penjelasan utang pihak ketiga yang akan ditanggung pada kepemimpinan berikutnya. Karena utang pihak ketiga yang jumlahnya Rp 200 miliar itu akan menjadi beban rakyat pada tahun mendatang,” tandasnya.

Anggota DPRD dua periode ini juga menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar mengabaikan hak warga Jailolo Timur (Jatim). Di mana dalam postur APBD 2021 tidak ada sepersen pun anggaran daerah diarahkan ke Jatim. Padahal, harus ada anggaran pembebasan lahan untuk relokasi warga Dum-dum, Tetewang dan Pasir Putih.

“Enam Desa sudah masuk wilayah Halbar, tapi tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Karena itu, sikap kami jika poin-poin yang disampaikan ini tidak disetujui maka PKB menolak pembahasan APBD 2021,” ancamnya.

Terpisah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abd Radjak yang dikonfirmasi soal pandangan umum F-PKB mengaku, Pemkab akan menjawab secara resmi lewat paripurna jawaban Pemda atas pandangan umum F-PKB. “Insya Allah besok (hari ini) kita akan jawab secara resmi lewat paripurna,” pungkasnya. (din/met)

DPRD Agendakan Rapat Dengar Pendapat

MALUT POST – TERNATE. Dugaan penyalahgunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) mulai terkuak. Ini setelah Komisi I dan II DPRD menghadirkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri di Kantor Camat Jailolo Timur, Desa Akelamo Kao, Rabu (18/11).

PJOK PNPM Mandiri Jailolo Timur Ridwan Wahid dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua Komisi II Riswan Hi Kadam dan Ketua Komisi I Atus Sandiang itu menjelaskan, 2017 lalu ada dugaan penyalagunaan dana PNPM Mandiri kurang lebih Rp 80 juta. Kemudian dana sisa Rp 318 juta tidak bisa dicairkan dan diparkir di Bank pembangunan Daerah (BPD).

Tahun 2019, dana tersebut dicairkan oleh UPK yang lama. Tetapi programnya tidak jalan karena mantan Camat dan semua Kepala Desa (Kades) di wilayah enam desa sudah menggunakan dana tersebut. “Jadi pertemuan hari ini (kemarin,red) kami inginkan UPK yang lama dan para Kades harus manjelaskan soal dana yang sudah dipakai,” ujarnya.

Ridwan mengaku, sebelumnya sudah dimediasi bahkan pertemuan dengan Kepala Desa. Dari pertemuan itu ada surat kesepakatan pengembalian dana tersebut. Namun hingga satu tahun ini belum ada pengembalian dari enam Kades yang telah menggunakan dana tersebut. “Jadi upaya negosiasi sudah dilakukan secara kekeluargaan, tapi hingga saat ini tidak ada realisasi sehingga UPK yang baru dan PJOK sudah bersikap akan menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

Sementara Camat Jailolo Timur Bobi Jumati dalam pertemuan itu mengatakan saat ini penyelasaian belum bisa dilakukan karena yang hadir hanya sepihak sehingga Komisi I dan II bisa mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar mengundang semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya berharap kepada komisi II dan komisi I besa membuat agenda RDP, agar masalah ini bisa diselesaikan secara bersama,” harapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I Atus Sandiang dan Wakil Ketua Komisi II Riswan Hi Kadam mengatakan semua keluhan dan pernyataan UPK dan PJOK sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan RDP bersama enam kades pengurus UPK yang lama dan yang baru, PJOK dan pemda. “Kita akan undang semua kades di enam desa serta pengurus UPK untuk menjelaskan dana PNPM Mandiri yang telah digunakan,” pungkasnya. (din/met)

MALUT POST – TERNATE. Ketua Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy-Imran Loloda (DAMAI) Abjan Raja optimis namor 02 menang pada pilkada 9 Desember mendatang. “Saya beberapa pekan kemarin menghilang dan tidak tampak saat kampanye paslon DAMAI. Itu bukan berarti tidak bekerja, tetapi saya melakukan konsolidasi di setiap desa untuk memperkuat relawan DAMAI di 169 desa. Dari konsolidasi ini, saya punya keyakinan besar paslon DAMAI jadi pemenang pilkada,” tandas Abjan, Rabu (18/11).

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halbar ini mengatakan isu yang dibuat bahwa dirinya berpaling ke paslon lain, itu isu murahan dan telah nampak ada ketakutan karena paslon DAMAI semakin menguat diantaranya kandidat lain. “Saya sudah berkomitmen dan saya sudah nyatakan tidak ada paslon lain. Saya tetap bekerja memenangkan paslon DAMAI untuk malanjutkan ke periode kedua,” tegasnya.

Terkait elektabilitas dan popularitas paslon DAMAI sudah melambung tinggi, karena dilihat dari program kerja yang telah dilaksanakan di periode pertama. Dengan demikian, dirinya optimis program kerja yang belum tuntas akan dilanjutkan di periode kedua. “Saya mengajak seluruh masyarakat agar tetap menjaga kedamaian, karena DAMAI akan selalu ada di hati masyarakat. Ingat 9 Desember nanti masyarakat harus datang ke TPS dengan hati yang DAMAI, kemudian memilih Paslon DAMAI dan kembali ke rumah dengan DAMAI, karena kemenangan ada di tangan DAMAI,” pungkasnya. (din/met/pn)