MLAUT-POST-WEDA Hendrik Puasa (28) warga Desa Foya Tobaru kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan terpaksa dilarikan ke RSUD Weda, Minggu (20/6) sekitar pukul 11.30 WIT. Korban terlibat tabrakan dengan mobil dump truk Isuzu Diesel warb putih dengan nomor polisi DG 80 52 US yang dikendarai ZW alias Zulkifli (26) warga Air Salobar Kecamatan weda Selatan.

Peristiwa ini terjadi di ruas jalan Wairoro-Weda tepatnya di Desa Loleo Kecamatan Weda Selatan. Kejadian bermula saat mobil truk yang memuat pasir dari arah Wairoro menuju Weda itu tiba dijalan menanjak Desa Loleo, tiba-tiba muncul kendaraan Honda Beat tanpa TNBK yang dikendarai korban dari arah berlawanan Korba yg baru pulang kerja dari PT Indonesia Weda Bay Industrial park (IWIP) itu diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur kanan sehingga tabrak pun terjadi.

Akibatnya, korban mengalami patah tulang paha sebelah kanan, luka sobek dilutut kaki sebelah kanan, dan luka lecet di pelipis kanan. Tak tersadarkan diri, korban langsung dilarikan ke RSUD Weda untuk mendapatkan penanganan medis. Terpisah, Kaset Lantas Polres Halteng IPDA Risno Naser yang dikonfirmasi mengatakan kasus ini sementara dalam penyelidikan.” pengemudi mobil sudah diamankan untuk diminta keterangan. Begitu juga barang bukti mobil dan kendaraan sudah diamankan,” ucapnya. (mpf/met)

MALUTPOST.TERNATE – Sebagai sebuah Kota yang rawan terjadi bencana, Ternate harus selalu meng-update peta kebencanaan. Hal itu agar diketahui titik-titik mana yang rawan terjadi bencana. Di Kota Ternate, bencana yang sering terjadi adalah Tanah Longsor, gunung meletus, banjir, gempa ditambah dengan banjir rob.

Namun, hingga kini belum dilakukan pembaruan peta kebencanaan oleh pemerintah. Lambat dan lemahnya pemerintah dalam mengurus masalah bencana ini sudah mendapat sorotan dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FRB) Kota Ternate. Kini, DPRD juga kembali menyoroti kinerja pemerintah soal penanganan bencana ini.

Anggota komisi III DPRD Nurlaela Syarif mengatakan, persoalan menyangkut dengan kebencanaan, komisi III harus mengundang akademisi Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Agar mempresentasikan hasil riset dan analisa soal kebencanaan di Kota Ternate. Mulai dari kondisi demografi, geologi, sejarah letusan gunung, intensitas curah hujan, debit air limpasan dan tanah longsor.

“Dengan melibatkan pihak akademisi ini, agar lebih terukur dan teruji. Sehingga kawasan mana saja yang masuk zona merah rawan longsor dan lainnya. Mereka memiliki kajian kademis, sehingga bisa dijadikan referensi bagi Pemkot,” sebutnya.

Selain melibatkan akademisi, komisi III juga bakal melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas teknis, seperti Badan Penanggungan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan PEmbangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate. RDP ini menyangkut dengan peta kebencanaan yang sudah kedaluarsa.

“Harus ada proses pembenahan. Kami sudah koordinasikan dengan ketua komisi III, agar secepatnya dibuat RDP,” tandasnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNTAE Desas Desus sejumlah pejabat aktif dan eks penjabat Halmahera Selatan (Halsel), bereksodus ke Provinsi. Setelah Bahrain Kasuba gagal menjadi Bupati periode kedua, terus menuai kritik. Pasalnya, para pejabat dan eks pejabat yang ingin hengkang dari Halsel ini adalah para loyalis Bahrain Kasuba dan juga Muhammad Kasuba.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim menilai, dari aspek aturan normatif perpindahan itu tidak masalah dan sah saja jika diterima, sepanjang pemprov etis. Publik sudah tahu mereka adalah loyalis Kasuba di Halsel. Baik di zaman mantan Bupati Bahrain maupun Muhammad. Karena itu, jika Gubernur menerima mereka ujungnya bisa bermuara pada tindakan mengutamakan kerabat untuk memegang pemerintah. Apalagi, di gadang-gadang para eks pejabat Halsel ini akan dapat jabatan strategis.” Nepotisme itu perilaku primitif yang hidup di zaman moderen. Sudah seharusnya ditinggalkan. Saya melihat ini ujian bagi Gubernur. Kematangan Gubernur menjadi kepala Daerah diuji dengan situasi ini. Bagaimana Gubernur bersikap akan menjadi catatan sejatah bagi publik,” tandas Hendra Kepada Malut post, Jumat (18/6).

Praktis Hukum ini menyampaikan, Gubernur AGK jangan lagi mengikuti jejak mantan Gubernur Thalib Armaiyn yang pada akhir periode mengangkat beberapa anaknya. Begitu juga mantan Wali Kota Burhan Addurahman, yang memberikan jabatan itu tidak bisa tergantikan, samapi menjelang ahri masa jabatanya. praktik nepotisme seperti ini sangat berbahya dalam tubuh pemerintah. Model ini bisa dibilang corruption politic. (mg-01/udy)

MALUT-POST-TERNATE Kasus dugaan penggelapan dan penyerobotan yang diduga dilakukan oleh WZI alias Wahda, salah satu oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang dilaporkan kepihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) polda Malut, sudah naik status dari penyelidikan ke penyilidikan .

Kabid Humas Polda Malut, Kombes (pol) Adip Rojikan saat dikonfirmasi Malut post, Jumat (18/6), membenarkan informasi tersebut. Diakui Adip saat ini perkembangan kasus sudah digelar perkara oleh penyidik Dit Reskrimum Ploda Malut.

“Dugaan tindak pidana pengelapan dan penyerobotan sudah digelar perkara. Dan hasil gelar perkara, penyidik sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 9 orang saksi. Selain itu, penyidik juga sudah menggumpulkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut,” kata Adip.

Ditingkatkannya status kasus dari penyelidikan ke penyilidikan berdasarkan alat bukti seperti keterangan saksi, surat dan petunjuk saat gelar perkara. Dalam Upaya ini, penyidik berdalil, kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan penyerobotan inilayak untuk di tingkatkan ke tahap penyidikan, sebagaimana termuat dalam pasal 372 dan pasal 167 KUHP.

“Tindak Pidana Penggelapan dan peyerobotan ini layak untuk ditingkatkan ke proses penyidikan, sebagaimana termuat dalam rumusan pasal 372 dan pasal 167 KUHP,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, WZI alias Wahda terpaksa dilaporkan Richard Sebastian Sugianto (24) selaku ahli waris dari almarhum Velty jehosua yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan. Sebagai pelapor dari ahli waris, Stanley Sugianto (28), Richard Sebastian Sugianto (24) dan Lovely Nathania Sugianto (19) lalu memberikan surat kuasa kepada M. Bahtiar Husni dan rekan-rekan di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Office, M. Bahtiar Husni dan Associates. Lewat Kuasa Hukum, Wahda resmi dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Malut sejak Rabu (9/6) atas dugaan tindakan pidana penyerobotan dan penggelapan.

Laporan ke Dit Reskrimum dibuktikan dengan surat tanda penerimaan laporan bernomor: STPL/60/VI/2021/SPKT/Polda Malut, Rabu 9 Juni 2021. (mg-03/aji)

MALUT-POST-SOFIFI Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara (Malut) di sofifi, bakal segera diresmikan. Ini menyusul kepastian kedatangan lima menteri ke Malut, untuk memantau langsung kesiapan kawasan khusus. lima menteri yang rencananya akan datang itu adalah, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhur Binsar panjaitan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. “Rencananya lima menteri ini akan tiba di Malut, Selasa (22/6) pekan depan,” kata juru bicara gubernur, Rahwan K. Suamba, Kamis (17/6).

Menurutnya, setelah tiba di Malut, lima menteri ini akan langsung melakukan rapat koordinasi tentang kawasan khusus ibu kota provinsi. Rapat koordinasi akan berlangsung di kantor Gubernur, Sofifi. “kita sudah menggelar rapat persiapan penjemputan. Pak Gubernur sudah diperintahkan OPD terkait melakukan persiapan dan pelayanan selama lima menteri berada di Malut,” ujar Kepala Biro protokol Administrasi pimpinan, setda Malut ini.

Rahwan menambahkan, selain melakukan rapat koordinasi tentang kawasan khusus, lima menteri juga diagendakan melakukan peninjauan langsung pada beberapa titik kawasan khusus yang ada di sofifi Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).” Agenda lima menteri di Malut selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu (23/6) pekan depan, jadi persiapan akan dilakukan semaksimal mungkin untuk menjemput mereka,” katanya.

Disinggung apakah kedatangan lima kementerian itu sekaligus penyerahan peraturan pemerintah (PP) terkait penetapan kawasan khusus ibu kota provinsi, Rahwan mengaku, belum bisa memastikan soal penyerahan PP kawasan khusus, karena saat rapat bersama Gubernur, tidak membahas soal agenda penyerahan PP yang saat ini sudah di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).” Prinsipnya pak Gubernur hanya memerintahkan melakukan persiapan penjemputan lima Menteri, selanjutnya nanti kita ketahuihasilnya seperti apa nanti saat lima menteri tersebut melakukan rapat koordinasi kawasan khusus kantor Gubernur,” pungkasnya. (din/rul)

MALUT-POST-SOFIFI Audit rumah ibadah yang dilakukan Inspektorat pemprov Maluku Utara (pemprov) Malut, ternyata jauh dari ekspektasi publik. Lihat saja temuan kerugian yang dihasilkan, hanya mencapai RP 135 juta, temuan itupun hanya pada pembangunan Masjid Desa Leleo Jaya, sementara pembangunan Masjid Desa Marituso Nihil.

Meski begitu, Komisi III DPRD Provinsi (pemprov), tidak bisa berbuat banyak.” kita hanya ikut hasil audit dari Inspektorat, karena itu menjadi wewenang mereka yang melakukan audit,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar, Rabu (16/7).

Zulkifli menambahkan, sesuai hasil diskusi bersama komisi III dengan Inspektorat, audit yang melakukan hanya pada pelaksanaan kegiatan, sementara proses perencanaan tidak dilakukan audit. Sehingga temuan Ispektorat hanya berkisar RP 135 miliar.” kenapa yang diaudit hanya pekerjaannya, karena Inspektorat beralasan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan,” katanya. Bahkan Masjid Desa Marituso yang anggaranya RP 418 juta, kemudian pekerjaan hanya 20 persen, lalu hasil audit nihil, Zulkifli mengaku, tidak bisa mengomentarinya.” Iya kalau kita lihat dari progres pekerjaan, ya sudah pasti temuanya besar, tapi dari hasil audit Inspektorat tidak ada temuan. Kita mau bagaimana lagi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pansus LKPJ 2019, pada pembangunan Masjid Al Mubaraq Desa Kukupang Kasiruta Barat, nilai kontrak RP 409.567, pembangunan Masjid Loleo jaya Kecamatan Kasiruta Timur, nilai kontrak tahap II tahun 2019 RP 784.298 juta dan tahap I tahun 2018 RP 804.492, juta dengan total anggaran RP 1,5 miliar dan proyek pembangunan Masjid Desa Marituso, Kecamatan Kasiruta Timur nilai kontrak RP 418.866 juta, laporan progres keuangan 100 persen, progres fisik 100 persen, namun fakta dilapangan pekerjaan hanya sekitar 20 persen. (din/udy)

MALUT-POST-TIDORE Aktifitas penambangan yang diduga ilegal di beberapa titik Kota Tidore Kepulauan lepas dari perhatian serta pengawasan pemerintah Daerah Kota Tikep. Sepertinya halnya aktivitas penambangan pasir dan kelikir di sungai Ake Tayawi Desa Koli Kecamatan Oba yang dikeluarkan warga.

Keluhan warga tidak lain karena dampak negatif dari aktivitas penambangan yang yang dianggap sangat meresahkan. Berdasarkan informasi yang diterima Malut post menyebutkan, aktivitas penambangan di sungai Ake Tayawi itu diduga dilakukan oleh salah satu kontraktor berinisial MDT dan SA, warga payahe Kecamatan Oba. Lokasi penggalian yang berada tepat di belakang mes Hijra itu sudah berlangsung lama sehingga membuat kawasan disekitar sering terjadi longsor apabila tiba musim hujan yang mengakibatkan banjir.

Fridol Soroway, salah satu pemilik kebun disekitar lokasi penggalian material itu mengungkap, aktivitas galian material material sudah berlangsung sekitar sebulan.

“Pengambilan material galian yang saat ini diduga ilegal sudah merugikan kami sebagai pemilik kebun karena disaat hujan, selalu banjir sehingga kerap terjadi longsor. Itu membuat tanaman kami terbawa banjir,” ungkapnya, Kamis (17/6).

Parahnya lagi, kata Fridol, lokasi penggalian material sudah masuk ke area kebun miliknya. karena itu, ia berharap ada tindakan tegas dari pemerintah Daerah Kota Tikep, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menaggapi ini, Muhammad Sjarif selaku Kepala DLH Kota Tikep ketika dikonfirmasi berjanji untuk menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan. “kami akan meregistrasi masalahanya terlebih dulu. Setelah itu, dalam waktu dekat ini saya akan menerjunkan petugas untuk mengecek langsung ke lokasi sekalian berkoordinasi dengan pemerintah Desa setempat. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” janjinya menutup. (aby/aji)

MALUT-POST-TERNATE Penderita stunting atau penyakit yang permasalahanya pada kurang gizi belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. penyakit yang menganggu pertumbuhan anak dan berpengaruh pada tinggi badan ini, justru meningkat di Kota Ternate sejak tahun 2020 hingga bulan berjalan Tahun 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate Nurbaity Radjabessy mengatakan, jumlah kasus stunting pada tahun 2020 mencapai 328. Sedangkan pada beberapa bulan di Tahun 2021 berjumlah 161 kasus. Menurutnya, pembiayaan stunting tetap berjalan meskipun anggaranya nanti pada tahun 2022 mendatang.

Penanganan sejauh ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate yakni memberikan makanan tambahan pada setiap posyandu. Sasaranya mulai dari ibu hamil dan bagi mereka yang lahir sudah menderita stunting. “para orangtua juga harus paham tentang pemberian makanan terhadap penderita stunting. Sejauh ini kami sudah melakukan edukasi agar, penderita stunting memperoleh makanan yang bergizi seimbang,” ujar Nurbaity.

Kasus stunting yang tinggi di tahun 2021 ini mendapat respons dari DPRD. Anggota komisi III Junaidi A. Baharudin mengatakan, tingginya kasus stunting di Kota Ternate disebabkan oleh tidak berjalan kegiatan posyandu. ya, kegiatan posyandu ini memnag tidak lagi aktif selama kurang lebih empat bulan, karena pandemi Covid-19. Karena itu, pemberian makanan tambahan juga dihilangkan. Sementara penanganan penderita stuting merupakan kebijakan nasional.

“Target pada tahun 2024, kasus tersebut turun. sehingga seluruh Daerah harus lebih dioptimalkan untuk penanganan stunting tidak hanya Dinkes, tetapi harus berkolaborasi dengan Dinas lain,” tutupnya. (tr-03/yun)

MALUT-POST-TERNATE Harga tomat di Kota Ternate terus mengalmi kenaikan akibat cuaca buruk. Amatan Malut Post di pasar Higienis Bahari Berkesan, pasarpercontohan dan pasar Barito, Rabu (16/6), harga tomat sebelumnya RP 12 ribu-20 ribu per kilogram, kini naik rata-rata RP 20 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang di pasar percontohan, ribu per kilogram, kemudian naik terus hingga menembus angka RP 20 ribu per kilogram. kenaikan harga itu, kata dia, dipengaruhi kondisi cuaca yang buruk sehingga berpengaruh pada proses panen. “Tomat Tidore saja naik, jadi kita juga jual dengan harga tinggi,” ujarnya.

Belum lagi suplai barang dari Manado atau Daerah Sulawesi juga kurang maka berpengaruh pada harga barang. “permintaan tomat di Kota Ternate tetap sama, sedangkan suplai barang kurang, jadi harga melonjak,” tandasnya.

Penjual lainnya Riko, menuturkan harga tomat rata-rata RP 20 ribu per kilogram. Harga naik dari RP 18 ribu per kilogram pekan kemarin. Alasan yang sama yaitu pengaruh cuaca dan suplai barang yang kurang dari Daerah pemasok seperti Halmahera Timur (Haltim), Kota Tidore dan Sulawesi. Ketergantungan Kota Ternate terhadap Daerah luar dalam pemenuhan kebutuhan barang sangat tinggi, jika suplai bermasalah, akan sangat berdampak pada harga barang di pasar.

Senada, Irwan menambahkan harga tomat diprediksi akan terus meningkat, karena harga barang dari distributor juga tinggi. “Mungkin dalam waktu dekat harga tomat akan terus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk harga cabai nona turun RP 90 ribu per kilogram dari harga sebelumnya RP 100 ribu per kilogram. Untuk harga cabai keriting justru stagnan, begitu juga harga bawang merah dan bawang putih. (cr-02/rul)

MALUT-POST-LABUHA Geram dengan pengakuan orang tua murid, yang mengeluh soal biaya pendaftaran Bupati Halmahera Selatan (halsel) Usman sidik, angkat bicara.

Bupati kepada koran ini, Rabu (16/6) menegaskan, jika betul ada pungli dan terbukti seperti yang diadukan orang tua siswa, maka saya pastikan kepala sekolah (Kepsek) dimana pungli itu terjadi, akan dicopot dan tidak lagi diberikan tanggungjawab lain. “Saya tidak main-main soal pungli, apa lagi kepada orang tua siswa. Ini sangat di sayangkan, karena sampai saat ini masih ada saja pungli, perilaku itu seperti tidak mendukung program pemerintah,” tegas Usman Sidik.

Usman menambahkan, setelah dirinya mendapat informasi soal keluhan orang tua siswa, terkait biaya pendaftaran di beberapa sekolah unggulan, Bupati kemudian menginstruksikan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Halsel untuk buat edaran. “saya sudah perintahkan ke Kadikbud bikin edaran ke seluruh sekolah, perintahnya jangan bikin gerakan tambahan soal pungutan ke siswa,” lanjut Usman.

Usman bahkan mengancam, jika terbukti melakukan pungli, Kadikbud yang di copot terlebih dahulu baru kemudian kepsek. “Kalau ada orang tua murid yang merasa di minta pungli, silahkan laporkan ke dinas terkait atau silahkan informasikan ke saya. Jika benar langsung bertindak, ini juga sebagai bagian dari tindakan efek jerah agar pihak sekolah telah menerima Dana BOS yang cukup besar, kenapa lagi siswa yang dibebankan,” tutup Usman.

Terpisah, Plt Kadikbud Halsel, Abdilah Kamarulah dikonfirmasi mengaku, setelah diperintahkan bupati, pihaknya langsung membuat edaran larangan pungli untuk pendaftaran siswa baru, dimana edaran itu kita sampaikan ke semua sekolah SD dan SMP sederajat di Halmahera Selatan. “jadi pendaftaran siswa baru tidak dikenai biaya, semuanya gratis karena di atasi mengunakan Dana BOS,” tutup Abdillah. (sam)