Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

Kristen Gray Gentrifikasi Bali — Tak dapat dipungkiri bahwa media sosial adalah pedang bermata dua. Beragam hal baik maupun buruk dapat diakses oleh siapapun di sana. Bahkan di era digital ini, banyak sekali kasus dan berita yang terendus dari sana.

Di awal tahun 2021 ini, jagat Twitter diramaikan oleh cuitan pengguna yang diketahui merupakan warga negara Amerika Serikat. Cuitan yang kini telah dihapus oleh penulisnya itu cukuplah kontroversial karena menyangkut urusan kenegaraan. Selain itu, kasus ini juga menciptakan banyak opini dari berbagai kalangan, karena disangkutpautkan dengan tensi rasisme dan menjadi perhatian internasional pula.

Kronologi Viralnya Cuitan Kristen Gray di Twitter

Kristen Gray namanya. Melalui akunnya yang bernama @kristentootie, wanita berumur 20-an itu mengisahkan tentang kisah hidupnya di Bali. Cerita ia awali dengan penjabaran tentang nasibnya saat di Amerika Serikat, dimana hidupnya terasa berkekurangan. Sepanjang 2019, wanita itu curhat kalau mendapatkan pekerjaan di Amerika sangatlah sulit.

Cuitan Kristen Gray

Tak tahan dengan kondisi itu, akhirnya ia dan kekasihnya yang juga seorang wanita memutuskan membeli tiket penerbangan ke Bali untuk satu kali jalan. Poin pertama yang dipermasalahkan pun muncul. Kristen Gray dan kekasihnya mengurus izin visa untuk berlibur. Namun hanya membeli tiket sekali jalan (bukan pulang-pergi selayaknya orang berlibur).

Cuitan Kristen Gray

Sesampainya di Bali, wanita itu mencoba peruntungan di bidang yang ia kuasai; desain grafis. Ia bercerita bahwa usahanya bisa dibilang penuh perjuangan. Namun dengan kerja kerasnya, ia pun berhasil mencapai stabilitas finansial di Pulau Dewata.

Cuitan Kristen Gray

Kristen Gray begitu puas dengan kehidupan barunya di Indonesia. Ia merasa banyak kebahagiaan yang dapat ditemukan di Bali. Salah satunya keamanan, biaya hidup yang sangat terjangkau sekalipun untuk bermewah-mewah, serta komunitas kulit hitam dan LGBT yang ia rasa begitu pas dengan mimpinya.

Merebaknya pandemi di Indonesia membuat wanita itu harus menetap lebih lama. Hingga menimbulkan asumsi bahwa visa kunjungannya telah kadaluwarsa. Di utas itu pula, Kristen Gray menjual buku yang berisi tips yang memiliki narasi ajakan agar banyak WNA yang pindah dan memulai hidup di Bali.

Muncullah masalah utamanya. Salah seorang warganet yang membeli buku tersebut membeberkan bahwa Kristen Gray memaparkan secara gamblang tentang tips untuk mengakali visa kunjungan ke Indonesia. Hal yang tentunya sangat bertentangan dengan prinsip negara kita yang mengacu pada hukum.

Digorengnya Isu Rasisme Terhadap Kulit Hitam dan LGBT

Cuitan Pendukung Kristen Gray

Bisa ditebak, warganet Indonesia pun mengeluarkan jurus ketikan pedasnya. Mulai dari kritik yang santun hingga hujatan mulai memenuhi beranda akun sosial media Kristen Gray. Opini pun terpecah. Ada yang fokus terhadap kesalahan yang Kristen Gray lakukan, ada yang hanya sekedar melontarkan ledekan rasis dan orientasi seksualnya, bahkan ada juga yang mendukungnya.

Merasa diserang, Kristen Gray dan beberapa warganet lain yang kebanyakan berasal dari luar negeri pun melakukan pembelaan. Lucunya, pembelaan yang dilakukan pun bukannya fokus pada inti konflik.

Kristen Gray malah playing victim (memainkan narasi kalau seakan-akan ia adalah korban) seolah hujatan yang ia dapat tak lain karena dirinya berkulit hitam dan LGBT. Yang menyedihkan, para pendukungnya juga menyebut kalau masyarakat kita terbelakang, tidak berpikiran terbuka, dan dengki dengan kehidupan orang lain. Padahal, Kristen Gray sendiri melanggar hukum.

Fenomena Ini Sejatinya Telah Berjalan Cukup Lama

Konten YouTube Mencari Uang di Bali

Ketika mengetik kata kunci mengenai mencari uang di Bali, YouTube akan menampilkan banyak konten yang dibuat oleh para WNA di sana. Video yang tampil juga telah diunggah cukup lama oleh kreatornya. Hal ini tentu menjadi bukti kalau praktik serupa tentu sudah menjamur cukup lama di Bali.

Akankah Gentrifikasi Terjadi di Bali Kelak?

Kasus Kristen Gray dan banyak warga asing ilegal lainnya seharusnya cukup kuat untuk menjadi alarm bagi Ditjen Imigrasi. Tak dapat disangkal, mungkin hal ini akan tetap terpendam kalau kasus ini tidak viral. Entah sudah berapa banyak kerugian dari pajak yang dialami negara oleh maraknya praktik yang berjalan sejak lama ini.

Di sisi lain, mencuatnya pemberitaan Kristen Gray di media sosial juga harus diperhatikan agar pihak terkait mengambil tindakan preventif guna mencegah gentrifikasi di Bali. Karena bilamana ini terjadi, akan sangat berdampak pada penduduk lokal yang mayoritas penghasilannya tidak sebesar WNA yang menetap di sana.

Secara sederhana, gentrifikasi adalah kondisi dimana nilai (harga) sebidang tanah di sebuah wilayah yang mengalami kenaikan yang signifikan dan timpang dengan penghasilan masyarakat di sana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendatang yang memiliki uang lebih banyak dari segi kurs yang memutuskan untuk menetap di wilayah itu.

Ya, Kristen Gray menampar segenap Indonesia dan memperingatkan kita bahwa peluang terjadinya gentrifikasi di Bali sangatlah besar bilamana pemerintah beserta jajaran terkait tidak ambil langkah tegas.

MALUTPOST.DARUBA – Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pulau Morotai, berhasil membekuk bandar narkotika jenis ganja yang beroperasi di Morotai.

Kapolres Kabupaten Pulau Morotai, AKBP A’an Hardiansyah, kepada sejumlah awak media, Senin (18/1) menjelaskan, penangkapan kasus bandar narkoba ini bermula saat anggota intel Polres Morotai menerima informasi dari warga.

Di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) ada sejumlah pemuda yang merayakan malam tahun baru. “Kasus ini sebenarnya berlangsung pada awal Januari lalu, namun karena kebutuhan pengembangan penyelidikan, maka baru dirilis, Senin (18/1),” jelas Kapolres.

Kapolres mengungkapkan, setelah anggota Polres diturunkan untuk mengecek informasi wargasoal perayaan tahun baru, ternyata didapat sejumlah warga sedang asik minum minuman keras (Miras). Setelah diperiksa, salah satu pemuda ketahuan membawa satu linting ganja (gulungan berbentuk rokok). “Dari pengakuan salah satu warga yang membawa ganja, polisi lalu mendapat informasi terkait bandar yang menyebarkan barang haram tersebut di Morotai,” ungkap Kapolres.

Dari informasi tersebut, Polisi lalu bergerak cepat dengan mencari warga berinisial B di Desa Yayasan yang diduga menjadi bandar ganja. “Benar saja, saat dilakukan penggrebekan di kediaman warga berinisial B, petugas mendapati sebanyak 260 paket ganja siap edar. Tersangka berikut barang bukti ganja langsung diamankan ke Polres untuk dilakukan pengembangan,” lanjut AKBP A’an Hardiansyah.

Menurut pengakuan B, kata Kapolres, barang haram ini dia dapat dari rekannya di Ternate yang berada di Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate. Sementara untuk tersangka lain masih dalam pengembangan. “Tersangka dikenakan pasal III subsider pasal 114 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Jadi, Saat ini kami sudah melakukan pemberkasan dan bakal diserahkan ke Kejaksaan,” tegasnya menutup. (tr-04/lid)

MK Terima Gugatan 9 Paslon, Pekan Depan Sidang Perdana

MALUTPOST.TERNATE – Sembilan pasangan calon (Paslon) pada delapan Kabupaten/ Kota di Maluku Utara (Malut) yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya makin optimis. Hal ini dikarenakan, permohonan gugatan mereka resmi diregistrasi MK.

Ini artinya gugatan yang diajukan itu bakal berlanjut ke tahapan persidangan, yang akan berlangsung mulai pekan depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Pudja Sutamat mengatakan, PHP yang diajukan oleh 9 paslon di Malut seluruhnya diregistrasi MK. Dengan diterbitkannya nomor registrasi, maka secara resmi proses sengketa di 8 Kabupaten/ Kota berjalan. Selanjutnya, KPU sebagai pihak termohon tinggal menunggu penyampaian permohonan dari MK untuk melihat pokok-pokok perkara yang didalilkan oleh masing-masing pemohon. KPU Kabupaten/ Kota juga sudah harus menyiapkan jasa pengacara untuk memenuhi proses penanganan PHP di MK.

“Nanti setelah disampaikan permohonan oleh MK, KPU Kabupaten/ Kota mulai menyiapkan jawaban-jawaban dengan didampingi oleh penerima kuasa atau advokat, sambil menunggu jadwal panggilan sidang,” ucap Pudja.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga membentuk tim fasilitas PHP. Di KPU Malut, tim PHP sudah dibentuk yang terdiri dari komisioner KPU Malut divisi hukum dan teknis, serta kesekretariatan. “Tim ini fungsinya untuk memfasilitasi proses penyusunan jawaban, daftar alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim PHP nasional di KPU RI,” jelas Pudja.

Pudja menyebut akan ada pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk memperoleh formulir C hasil KWK sebagai alat bukti perkara. Front C hasil KWK akan di-fotocopy setelah itu dikembalikan lagi ke kotak suara. “Saat pembukaan kotak suara ini wajib disaksikan oleh Bawaslu dan aparat kepolisian setempat,” pungkasnya. Setelah MK resmi meregistrasi perkara, Bawaslu pada delapan Kabupaten/ Kota di Malut, hari ini dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk menghadiri undangan Bawaslu RI terkait finalisasi keterangan persiapan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. “Tanggal 20 Januari, adalah jadwal Maluku Utara untuk finalisasi keterangan di Bawaslu RI,” ucap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, malam tadi.

Muksin bilang, keberangkatan Bawaslu hari ini sekaligus membawa alat bukti keterangan sebagai bentuk mengantispasi terbitnya jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan oleh MK. Meski sejauh ini belum diketahui jadwal sidang untuk wilayah Malut. Tapi berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, sidang pendahuluan dijadwalkan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2020. “Di antara empat hari ini kan kita belum tahu jadwal kita di tanggal berapa, untuk mengantisipasi itu, Bawaslu sudah harus melakukan persiapan. Mungkin mulai besok (Hari ini) MK sudah akan mengeluarkan jadwal sidang,” tutur Muksin.

Bawaslu, kata Muksin, tidak lagi mendaftar ke MK sebagai pihak pemberi keterangan. Kehadiran Bawaslu ke persidangan hanya tinggal menunggu surat dari MK. “Surat dari MK akan disampaikan ke Bawaslu RI, dan Bawaslu RI menyampaikan ke Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke Kabupaten/ Kota,” terang Muksing. (mg-01/rul)

Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gunungkidul meminta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta melakukan eksekusi putusan. Tindakan itu penting, karena GKJ Gunungkidul telah dua kali menang di pengadilan, namun putusannya tidak dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Putusan itu terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung klasis GKJ Gunungkidul, yang menggantung sejak 2018.

Budi Hermawan pengacara dari LBH Yogyakarta yang mendampingi GKJ Gunungkidul, menyebut dua putusan pengadilan sejauh ini diabaikan. Keduanya adalah keputusan nomor 14/G/2017/PTUN.YK dan putusan banding PTUN Surabaya nomor 205/B/2017/PT TUN.SBY.

“Di kedua putusan itu sudah jelas amarnya, bahwa memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan penolakan penerbitan IMB, yang ditujukan kepada klasis dan juga memerintahkan kepada tergugat untuk memproses permohonan IMB tersebut,” kata Budi di PTUN Yogyakarta, Senin (18/1).

GKJ Gunungkidul dan LBH Yogyakarta meminta eksekusi putusan dari PTUN Yogyakarta Senin, 18 Januari 2020 terkait IMB kantor Klasis GKJ. (foto: VOA/Nurhadi)

GKJ Gunungkidul dan LBH Yogyakarta meminta eksekusi putusan dari PTUN Yogyakarta Senin, 18 Januari 2020 terkait IMB kantor Klasis GKJ. (foto: VOA/Nurhadi)

Kasus ini bermula sejak tahun 2016, ketika klasis GKJ Gunungkidul menetapkan program pembangunan kantor. Fungsi kantor ini adalah sebagai pusat administrasi dan juga koordinasi bagi 13 GKJ yang ada di kabupaten tersebut. Budi menegaskan, kantor klasis bukanlah tempat ibadah, sehingga pengurusan IMB berpijak pada UU Bangunan Gedung dan peraturan daerah yang ada mengenai pembangunan gedung.

Untuk memenuhi aturan, seluruh persyaratan administratif maupun teknis sudah dilengkapi oleh klasis. Seluruh persyaratan kemudian diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul. Dinas tersebut menerima dan menyatakan berkas telah lengkap. Sesuai ketentuan, pemerintah memiliki waktu maksimal 12 hari kerja untuk menerbitkan IMB, setelah berkas dinyatakan lengkap.

“Namun IMB tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah saat itu. Kemudian di akhir tahun 2016, pemerintah malah mengeluarkan surat keputusan yang menolak pembangunan, dengan dasar ada penolakan dari warga sekitar. Yang aneh surat penolakan da juga penolakan warga, ada di akhir setelah berkas dinyatakan lengkap,” tambah Budi.

Klasis kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, dan menang di tingkat pertama. Pemerintah daerah sebagai tergugat mengajukan banding ke PTUN Surabaya, dan putusan banding tetap memenangkan pihak klasis GKJ Gunungkidul. Dua putusan itu juga mewajibkan dinas terkait menerbitkan IMB untuk kantor klasis.

Namun, sampai saat ini, dua putusan PTUN itu tidak dipenuhi pemerintah daerah. GKJ Gunungkidul dan LBH Yogyakarta pernah mengadakan pertemuan dengan DPMPT pada awal Januari 2020. Sempat muncul titik terang yang mengisyaratkan dinas tersebut akan segera mengeluarkan IMB yang ditunggu. Tetapi hingga saat ini, surat izin tersebut tidak kunjung terbit.

Karena itulah, GKJ klasis Gunungkidul merasa perlu meminta kepada Ketua PTUN untuk melakukan eksekusi putusan. Beni menegaskan, yang akan dibangun adalah kantor, bukan tempat ibadah, sebagaimana juga kantor organisasi keagamaan lain. Karena itu, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SKB 3 menteri tahun 2006, tidak berlaku dalam kasus ini.

Ketua Bapelklas GKJ Gunungkidul, Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo (kiri) dan Budi Hermawan dari LBH Yogyakarta. (Foto:VOA/Nurhadi)

Ketua Bapelklas GKJ Gunungkidul, Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo (kiri) dan Budi Hermawan dari LBH Yogyakarta. (Foto:VOA/Nurhadi)

Ketua Badan Pelaksana klasis GKJ Gunungkidul, Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo, juga menegaskan yang akan mereka bangun hanyalah sebuah kantor, bukan gereja.

“Gereja Kristen Jawa di Gunungkidul ada 13, yang kemudian 13 gereja ini membutuhkan satu tempat untuk pusat administrasi, pusat perencanaan seluruh kegiatan, dan pelayanan baik gerejawi maupun masyarakat,” paparnya.

Lokasi yang mereka pilih untuk kantor klasis ini ada di Kapanewonan (Kecamatan) Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Terkait persetujuan warga, Prasetyo menegaskan ketika pemerintah daerah menyatakan bahwa berkas yang disampaikan klasis sudah lengkap, itu bermakna persetujuan warga termasuk di dalamnya. “Kalau tidak dipenuhi, tidak mungkin PTUN menyatakan bahwa semua syarat itu lengkap dan kita dinyatakan menang,” imbuhnya.

Prasetyo menambahkan, meski belum ada kantor klasis seluruh kegiatan gereja tetap berjalan seperti biasa. Sementara ini, untuk kegiatan administrasi mereka menumpang di kantor GKJ Wonosari.

Prasetyo menegaskan, masyarakat sekitar sudah memahami soal pembangunan kantor klasis itu.

“Dinas meminta kami agar menjelaskan langsung di hadapan masyarakat. Kami sudah menjelaskan secara langsung waktu itu, tentang fungsi bangunan itu. Sudah ada sosialisasi kepada masyarakat,” tandasnya. [ns/ab]

MALUTPOST.TERNATE IF alias Iksan, terdakwa perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Kamis (14/1) kemarin. Sidang dengan agenda pembacaan putusan kemarin dipimpin hakim ketua Irwan Hamid. Dalam putusan, Majelis Hakim menegaskan, terdakwa IF alias Iksan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tipu muslihat pencabulan anak.

Sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU). Karena itu terdakwa divonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 5 juta. Apabila denda yang dikenakan tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Hakim juga menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari vonis pidana dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sementara barang bukti yang dikembangkan ke saksi APG alais Amel yakni satu lembar kaos lengan pendek warna kuning motif garis-garis dan bergambar ditambah satu jeans 3/4 biru hijau serta satu celana dalam warna ungu.

Putusan Majelis Hakim diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebab dalam sidang tuntutan sebelumnya, terdakwa IF alias Iksan dituntut pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar subsider 4 bulan penjara. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa Iksan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MALUTPOST.SOFIFI – Kota Ternate dan Halmahera Barat (Halbar) darurat kekerasan seksual terhadap anak. Ini terbaca dari data yang di-input Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPA) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Dalam data tersebut disebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ternate tahun 2020 sebanyak 54 kasus, sementara di Halbar 23 kasus. “Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena kasus seperti tidak bisa dibenarkan, karena menyangkut masa depan anak,” ungkap Kepala Dinas PPA, Hj. Musyrifah Alhadar ketika ditemui di kantornya, Rabu (13/1).

Menurutnya, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, pihaknya telah membuat pencanangan Pulau Maitara bebas dari pornografi dengan membentuk aktifitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PTBM) sebanyak 40 orang yang tersebar di 10 Desa di Pulau Maitara.

“Tugas PTBM lebih pada pendampingan anak, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah ke ahlak anak, seperti diajarkan mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya,” katanya. Musyrifah menambahkan, secara total di Malut tahun 2020 terdapat 144 kasus kekerasan terhadap anak di delapan Kabupaten/ Kota di Malut.

Dia juga berharap peran orangtua sangat mendidik, menjaga dan melindungi anak serta berani melaporkan kekerasan yang dialami si anak kepada pihak berwajib. “Kalau dibiarkan, maka para pelaku bisa bebas berkeliaran, apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan secara kekeluargaan,” tuturnya seraya mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengawal satu kasus pencabulan di Halbar hingga tuntas. (din/jfr)

Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) di Malaysia, Binti Rosidah mengatakan betapa pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan PRT untuk segera dimasukkan ke agenda prioritas DPR di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Undang-undang itu nantinya juga akan memberikan dampak positif terhadap PRT yang berada di luar Indonesia.“Bisa mendorong negara-negara tujuan menerima PRT Indonesia memberikan upah yang sama melalui aturan undang-undang nasional,” kata Rosidah pada saat konferensi pers secara daring, Rabu (13/1).

Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) di Malaysia, Binti Rosidah, saat konferensi pers Rabu (13/1).

Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) di Malaysia, Binti Rosidah, saat konferensi pers Rabu (13/1).

Rosidah menilai, apabila RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang. Hal itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap PRT di dalam maupun luar negeri.

“Sangat penting ketika kita memiliki aturan dan hukum melalui undang-undang, ini akan menjadi posisi tawar Indonesia. Mendorong negara-negara tujuan penerima PRT Indonesia memiliki kemauan yang sama untuk melindungi PRT migran,” ungkapnya.

Harapan disahkannya RUU Perlindungan PRT menjadi undang-undang juga datang dari Koordinator PRT Sapulidi, Oom Umiyati. Ia menuturkan pengesahan RUU Perlindungan PRT setidaknya akan menjamin tak ada lagi diskriminasi, pelecehan, penyiksaan, dan eksploitasi yang dialami PRT.

“Kami minta supaya pemerintah lekas memberikan payung hukum untuk para pekerjanya. Kami juga mengharapkan supaya teman-teman bekerja sama agar pemerintah melihat kalau PRT itu ada. Menginginkan agar pemerintah itu menganggap PRT itu pekerja bukan budak atau pembantu,” tutur Oom.

Komnas Perempuan Dorong Komitmen Negara

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam konferensi pers Rabu 13/1 (VOA/Screenshot).

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam konferensi pers Rabu 13/1 (VOA/Screenshot).

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan bahwa RUU Perlindungan PRT akan menguatkan komitmen negara untuk memastikan rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Lantaran selama ini lingkup kerja PRT sangat jauh dari jangkauan mata publik dan negara.

“RUU ini sangat komprehensif. Ini memberikan ruang untuk negara membangun sebuah sistem perlindungan, mulai dari upaya untuk mencegahnya di tingkat hulu dengan peguatan bagi PRT sampai kepada proses penangannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Andy, undang-undang ini juga akan memberikan kejelasan sistem perlindungan dan mekanisme kontrak kerja PRT.

“Itu akan membangun suasana kerja dua pihak,” ujarnya.

Menurut Komnas Perempuan, RUU Perlindungan PRT harus menjadi prioritas dalam pembahasan DPR di Prolegnas 2021.

“Kami sungguh berharap bahwa DPR akan mengesahkan ini sebagai salah satu pembahasan, dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan perlindungan yang nyata guna menghadirkan kesetaraan yang benar-benar adil,” pungkas Andy.

RUU PPRT Ada di Urutan 13 Prolegnas 2021

Saat ini RUU Perlindungan PRT berada di urutan ke-13 Prolegnas 2021. Banyak pihak yang menanti RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang lantaran telah diperjuangkan lebih dari 16 tahun namun belum membuahkan hasil.

RUU Perlindungan PRT mengatur penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi dengan melibatkan satuan kerja pemerintah daerah. Larangan pemberi kerja melakukan diskriminasi, ancaman, dan pelecehan, nantinya juga mampu mencegah penyalur PRT melakukan tindak perdagangan manusia. [aa/em]

MALUTPOST.TOBELO – Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Halmahera Utara (Halut), Rabu (6/1), kembali amankan dua warga Tobelo saat sedang asik hisap narkoba jenis sabu. Dua warga Tobelo yang dibekuk tersebut, diantaranya, RS alias Eky (43) warga Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo dan Waldi (27), Desa yang sama dengan lokasi yang berbeda.

Kasubag Humas Polres Halut, AKP Mansur Basing, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurut Mansur, sekira pukul 01.00 WIT (Rabu dini hari), pihaknya melalui tim opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadinya transaksi narkoba jenis Sabu.

“Saat mendapatkan laporan tersebut, tim Opsnal Sat Resnarkoba langsung bergerak menuju lokasi,” ujar Mansur kemari. Setelah sampai ke lokasi, kata Mansur, tim langsung memantau aktivitas rumah yang diduga sebagai tempat transaksi Narkoba.

“Tim melihat orang dicurigai tersebut, keluar dari rumah dan menuju ke sebuah kios untuk membeli rokok. Satu orang yang dicurigai itu kembali ke rumah, tim langsung bergerak masuk dan mendapati terduga pelaku RS alias Eky baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu,” katanya. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah Eky.

Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan satu alat hisap (bong) dan satu sachet plastik kecil yang berbentuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06 gram, serta satu unit handphone. “Terduga pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan di kantor Sat Resnarkoba untuk diperiksa lebih lanjut,” ucapnya.

Dalam pengembangan terhadap terduga pelaku Eky, polisi berhasil menangkap satu terduga pelaku lainnya atas nama Waldi (27). Waldi kemudian diamankan sekira pukul 2.15 wit, di jalan Huboto, Desa Gosoma. Untuk penangkapan Waldi, saat itu bersangkutan sementara berada dalam kamarnya dan sedang memegang alat isap atau bong.

Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan satu sachet bening yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram. “Keduanya saat ini sudah diamankan di Polres dengan status belum tersangka, karena masih menunggu hasil uji Labfor,” pungkasnya. (cr-04/lid)

MALUTPOST.TERNATE – Setelah ditutup pengoperasiannya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, pusat kuliner Bacamu hari ini kembali beroperasi. Beroperasinya Bacamu ini, setelah proses administrasi syarat izin tingkat Kelurahan telah tuntas dan didaftarkan ke Sistem Perizinan Satu Pintu (Sintap).

Kepala DLH Kota Ternate, Tony Sahrudin Ponto mengatakan, setelah syarat administrasi berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kelurahan telah terbit, maka izin bisa berproses sesuai jenjang. Sebab yang menjadi hambatan selama empat bulan, adalah SKU dari lurah Takoma. Untuk bisa menerbitkan SKU, warga sekitar harus bersedia mendatangani surat tidak keberatan.

“Kami mengenali pokok masalahnya dan langsung mengambil langkah. Yang paling krusial adalah bau limbah, maka didatangkan mobil tinja untuk menyedot. Kemudian, membuat surat pernyataan jaminan memenuhi semua tuntutan warga. Dengan begitu, warga tidak lagi punya alasan untuk tidak setuju,” jelasnya.

Setelah resmi didaftarkan ke Sintap, lanjut Tony, pihaknya menyetujui untuk beroperasi kembali. Kendati begitu, operasi ini belum menggugurkan surat keputusan penutupan dengan batas waktu 14 hari. Karena itu, pihak pengelola kata dia, segera mempercepat usulan syarat izin lingkungan.

Setelah didaftarkan ke Sintap dan dinyatakan lengkap berkasnya, langsung dibawa ke PUPR untuk disidangkan dengan kelompok kerja dan dikeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang (IPL). Setelah proses di dua instansi ini tuntas, barulah disampaikan ke DLH untuk proses izin lingkungan.

“Kalau administrasnya sudah masuk ke DLH. Barulah Surat Keputusan Penutupan Paksa gugur. Namun jika proses di Sintap dan PUPR tidak selesai sampai melewati batas waktu 14 hari. Maka langkah tegas DLH adalah dibekukan secara permanen, dan langsung di-police line,” terangnya.

Tony mengaskan, jika mengikuti ketentuan, belum bisa diizinkan beroperasi. Namun karena ini adalah jenis usaha yang menampung puluhan UKM, maka perlu ada langkah alternatif penyelamatan. Jika tidak, maka pelanggan 31 lapak akan lari dan terpaksa mereka harus memulai ulang kegiatan dari awal.

“Setelah membersihkan bak penampung, kami juga meminta pengelola melakukan penyemprotan untuk menghilangkan bau. Itu juga telah dilakukan, sehingga hari ini sudah langsung beroperasi, sambil mengurus izin,” sebutnya.

Selama pengoperasian sementara ini, pengelola juga setiap dua minggu harus menyedo limbah dalam bak penampung. Karena untuk membangun Ipal, butuh waktu. Karena harus dibahas dalam dokumen UKL UPL. “Tidak hanya Ipal untuk pengelolaan limbah, tapi juga tingkat kebisingan. Akan diatur, termasuk parkir dan asap yang dihasilkan. Semuanya akan termuat dalam dokumen UKL-UPL,” tukasnya. (udy/yun)