Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.

MALUT POST – TERNATE. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Maluku Utara bersama dibantu sejumlah personil TNI dan Polri melakukan pengeledahan di Lambaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA. Dalam penggeladahan Jumat (9/4), semua blok dan kamar Napi disasar. Rizia kemarin upaya Kemenkumham dalam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke- 57 tahun.

Pengeledahan Kemarin dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Muhammad Adnan didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Maman Hermawan dan jajaran. Penggeledahan kemarin juga dikawal ketat oleh personil Brimob bersenjata lengkap ditambah personil dari Polsek Pulau Ternate.

Razia yang digelar pagi kemarin dilakukan secara acak. Termasuk 12 kamar yang dihuni Napi dalam perkara narkotika. Dari hasil penggeledahan miliknapi yang terjeret kasus narkotika, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang seperti narkoba. Tapi satu handphone berhasil ditemukan. Demikian diakui Adnan, Kepala Kemenkumham Malut yang dikonfirmasi usai pengeledahan. “Alhamdulilah, razia pagi ini (Jumat kemarin, red) kami tidak menemukan satu HP. ketika ditemukan langsung disita,” akunya.

Katanya, upaya yang dilakukan bentuk peringatan terhadap para Napi sehingga ada efek jera. “Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan ingin sekali merubah image masyarakat terhadap kami,” sambungnya.

Selain para Napi, ia juga mengingatkan seluru petugas Lapas supaya tidak terlibat pelanggaran. Apalagi sampai terlibat dalam peredaran atau penyalagunaan narkotika, yang bersangkutan akan ditindak sesuai ketentuan. Saya berharap kepada seluruh jajaran Kemenkumham, Khusus Lapas di seluruh Malut untuk tidak di seluruh Malut untuk tidak main-main,” tegasnya mengingatkan. (mg-03/aji)

Kejati: Penyidikan Tetap Dilanjutkan

MALUT POST – TERNATE. Harapan Direktur PT Tamalarea Karsatama berinisial IR agar statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal nautika dan alat simulator dicabut, bakal terkabul. Ini setelah gugatan praperadilan yang diajukan IR sebagai pemohon, dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA. Sidang putusan yang digelar Senin (5/4), dipimpin Hakim Tunggal, Kadar Noh.

Sesuai amar putusan, Hakim Tunggal menegaskan dalam eksepsi, menolak eksepsi Kejaksaan Tinggi Malut sebagai termohon untuk seluruhnya dan pokok perkara, dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Selain itu, hakim praperadilan ikut menyatakan, surat penetapan tersangka nomor: Print -69/02/Fd.1/02/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan termohon untuk tuntuk serta patuh pada isi putusan. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon yang jumlahnya nihil. Selain itu, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sebelum masuk ke amar putusan, hakim praperadilan lebih dulu mendalikan pertimbangan hukum, menurut pasal 59 ayat (1) undang-undang Perbendaharaan Negara. Dimana, kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan kebendaharaan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan pasal 52 Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,fungsi, kewenangan, susunan orrrrrrrrrganisasi dan tata kerja lembaga pmerintahan non depertemen yang menilai atau menetapkan ada tindaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dijelaskan Kadar Noh selaku Hakim Tunggal yang memimpin jalangnya sidang, berdasarkan seluruh pertimbangan ini, pemeriksa perkara perkesimpulan, alat-alat bukti yang digunakan termohon untuk menetapkan IR selaku pemohon sebagai tersangka, tidak memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan awal. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan merupakan dasar untuk meyakini adanya fakta-fakta yang mendukung adanya keadaan seorang diduga melakukan perbuatan pidana benar-benar sudah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, alat bukti permulaan yang digunakan sebagai tersangka, bukan merupakan alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seorang sudah melakukana atau kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu, sebagaimana berhubungan dengan kejahatan. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka tidak relevan, tidak kuat dan tidak menentukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” paparnya. (tr-07/aji)

MALUT POST – TERNATE. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran pembangunan ruma ibadah di beberapa Kabupaten dan Kota di Malut

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati, Efrianto melalui juru bicara, Richarrd Sinaga mengaku, dalam waktu dekat, bidang Intelijen akan mengundang pihak-pihakterkait untuk dimintaiklarifikasi. “Nanti hasilnya akan disampaikan,” aku Richard saat dikonfirmasi Sabtu (3/4) kemarin.

Sebelumnya, sudah ada pihak terkait yang diundang dan dimintai klarifikasi. Namun, keterangan dari hasil permintaan klarifikasi masih didalami. “Kalau sudah ada kesimpulan akhir akan kami sampaikan ke kawan-kawan media,” janjinya.

Terpisah, Muhammad Konoras, salah satu praktisi hukum asal Malut yang dimintai tanggapan mengatakan penanganan kasus rumah ibadaterkesan tertutup. Padahal, salah satu rumah ibada di Desa Lolleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sudah menelan anggaran yang sangat fantastis. Yakni Rp1,5 miliar. “Ini perlu diseriusi pihak penegak hukum, baik Kejati maupun Polda Malut” ungkapnya.

Sabab menurutnya, dugaan kejahatan korupsi anggaran pembangunan rumah ibadah yang menjadi temuan Pansus DPRD Provinsi, sudah melebihi ambang batas toleran. “Artinya penegak hukum tidak bisa main-main dengan dugaan penyalagunaan anggaran pembangunan rumah ibadah ini. Saya harap, siapa pun terduga pelaku dalam kasus ini harus ditangkap. Tidak ada kompromi. Penegak hukum harus tegas,” tegasnya.

Dari informasi yang diterima, Konorasi mengaku kalau dalam kasus ini, ada oknum dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir malalui membangun pendekatan dengan oknum penegak hukum agar kasus ini bisa diselesaikan di meja penyidik. “Kami minta Kejati segera tingkatkan kasus ini ke tahap penyelidikan secara cepat, terukur dan proporsional serta profesional. Jangan sampai penegakkan hukum kala dengan penegakan persahabatan dan pertemanan,” desak Ketua Peradi Kota Ternate ini.

Desakan Konoras bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan pengalaman, banyak kasus yang prosesnya masih Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) di Intelijen, kerap dihentikan. “Untuk itu, Kejati harus memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Jika tidak, kami khawatir akan berujung pada penghentian dan tidak ditingkatkan ke tahapan selanjutnya dengan alasan tidak cukup bakti.

Saya lihat ini mulai menuju kesana (Penghentian kasus, red). Kalau sampai tidak ditingkatkan ke tahap selanjutnya berarti dugaan publik benar,” pungkasnya. (tr-07/aji)

Nyabu Polda Tangkap 5 Remaja, BNNP Amankan 198 Paket Ganja

MALUT POST – TERNATE. Peredaran ganja dan penyalagunaan narkotika di Malut Kian menghawatirkan. Bisnis barang haram ini mulai menyasar para remaja yang masi duduk di bangku sekolah. Selain sebagai pemakai para remaja ini ada yang masuk dalam jaringan peredaran narkotika, baik bertindak sebagai kurir atau pengedar. Polda Maliku Utara pada Sabtu (27/3) akhir pekan lalu, mulai Operasi Paket barhasilmenangkap lima pelaku penyalagunaan Narkoba. Para pelaku dibekuk pada kawasan Benteng Orang Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah. Ketika ditangkapmereka lagi asik mengkonsumsi barang haram tersebut. Barang bukti yang diamankan berupa tiga linting kecil ganja yang sudah dikemas dalam bentuk gulungan, dengan berat 0.87 gram.

Dari lima pelaku yang ditangkap, empat di antaranya masih berstatus sebagai pelajar di Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Ternate. “Penangkapan pelaku ini berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa di lokasi Benteng Orange, ada yang menyalagunaan Narkotika. Dengan adanya informasi tersebut personel Operasi Paket Kie Raha team 2, yang dipimpin IPDA Agus Salim langsung menuju TKP dan berhasil menangkap 4 orang yang sementara mengkomsumsi atau mengisap narkotika dengan inisial R (17) pelajar, IS (17) pelajar, SI (17) pelajar,dan QA (17) pelajar,sedangkan untuk 1 pelaku lainnya diamankan di tempat berbeda yaitu di Kelurahan Mangga dua dengan inisial DAH (20). Hasil pemeriksaan tes urine, ke lima pelaku ini positif ganja,” terang Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H, saat di konfirmasi, Senin (29/3).

Juru bicara Polda Malut ini mengatakan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa peran dari pelaku yaitu, R memberi uang Rp 300 ribu kepada IS, dan keduanya pergi bersama untuk membeli ganja kepada DAH. DAH sendiri membeli ganja senilai Rp 300 ribu secara online melalui akun instagram. Paket ganja ini lalu dibuang di Tanah Tinggi dekat ruma sakit, tempatnya di samping tiang listrik. Selanjutnya paket ganja ini di ambil oleh DAH kemudian diberikan kepada R dan IS.

Untuk pelaku dan barang bukti telah diambil oleh Polda Malut yang nantinya akan dilakukan penyidikan dan pengembangan. “Saya menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara apabila melihat dan mengetahui adanya tindak pidana narkotika agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian guna di tindaklanjut, dan mari kita jaga Provinsi Malut ini dari kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu kamtibmas apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentunya dibulan suci ini kita harapkan tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang terjadi,” imbau Kabid Humas.Operasi Kepolisian kewilayahan dengan sandi Paket Kie Raha 2021 akan berlangsung selama 20 hari mulai 22 Maret hingga 10 April 2021 mendatang.

Sehari setelah, Polda berhasil menangkap lima pelaku pengguna narkoba, pada Minggu (21/3), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara (Malut) berhasil meringkus IM alias Ilham, remaja 18 tahun dan RM alias Rahul 20 tahun. Keduanya diciduk usai mengambil paket narkotika jenis ganja di salah satu jasa pengirim barang. Penangkapan keduanya bermula dari laporan masyarakat bila ada pengiriman paket narkoba yang sengaja dipasok lewat jasa ekspedisi. Mendengar informasi ini tim BNNP langsung berangkat cepat dan melakukan penyelidikan. Tiba di lokasi, tim lalu melakukan pemantauan. Sekitar pukul 11.47 WIT saat keluar dari jasa pengiriman barang. keduanya langsung ditangkap. (mg-07/aji/pol/rul)

Musrenbang Inprosedural Harus Digelar Ulang

MALUT POST – TERNATE. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tngkat kecamatan, di Kecamatan Batang Dua, yang digelar di Ternate terus menuai Kritik.

Kali ini, Akademisi Unkhair Mukhrar Adam, angkat bicara, Mukhtar menilai, Musrenbang yang digelar di Ternate tanpa melibatkan masyarakat adalah cacat hukum. Sehingga dilanjutkan, maka dokumen APBD-pun tidak bisa diproses, karena menyalahi ketentuan prosedur.

Dosen Ekonomi ini menjelaskan, Musrenbang merupakan media menyerap aspirasi masyarakat, untuk bahan evaluasi dan perencanaan baik untuk kempetingan perencanaan tahun (RKPD) maupun perencanaan jangka menengah (RPJMD), serta jangka panjang (RPJPD). Dalam UU nomor 24 tahun 2004 tentang SPPN, menerjemahkan perencanaan pertisipatif dari kelompok pemerintahan terndah yaitu desa atau kelurahan. Dengan melibatkan masyarakat, agar berbagai aspirasi masyarakat bisa dicatatkan dalam dokumen perencanaan tahun (RKPD). Karena itu, Jika tahapan perecanaan tidak sesuai prosedure, maka dipastikan dokumen perencanaan baik RKPD, KU-APBD dan APBD cacat hukum.

“Sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur formal. Yang dimaksudkan dalam UU 24/2004 tentang SPPN dan derivatif-nya dalam peraturen teknis,” jelasnya.

Lanjut Mukhtar, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatandi Batang Dua, yang digelar di Ternate merupakan Kelainan. Karena itu, harus dilakukan ulang oleh Bappeda, agar memastikan tahapan perencanaan harus dimulai dari tingkat terendah yaitu pemerintah desa/ kelurahan.

“Karena itu sifatnya berjenjang. Pelibatan masyarakat di kecamatan diatur dalam UU 24. Artinya, Bappeda melakukan kelainan dengan tidak melibatkan masyarakat dan para tokoh di kecamatan, termasuk DPRD dari dapil Batang Dua. Maaka kewajibanBappda harus melaksanakan ulang musrenbangkecamatan dengan melibatkan para tokoh dan masyarakat,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Nulela Syarif. Politisi NasDem ini mengatakan, Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan pada pemangku kepentingan ditingkat kecamatan, untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilaya kecamatan terkait. Berdasarkan pada masukan dari tingkat kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lantas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu lanjut Nurlela, sekali gus sebagai dasar penyususan Rencana pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang. Itu sebagai Kerja Satuan Perangkat Daerah Kota Ternate pada tahun berikutnya.

“Nah, Musrenbang Kecamatan silkusnya dilakukan setiap tahun, dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan, serta masukan untuk Renja SKPD,” jelasnya. (udy/yun)

Puluhan Paket Ganja Berhasil Ditemukan

MALUT POST – TERNATE. Peredaran dan penyalagunaan narkotika di Kota Ternate semakin tidak terkendali. Pasalnya, para oknum pelaku yang menjalankan bisnis haram ini tidak tanggung-tanggung menjadikan Lapas Kelas IIA sebagai tempat yang aman. Buktinya, pihak Lapas kembali menemukan barang bukti jenis ganja, Senin (22/3) kemarin. Berdasarkan informasi yang diterima, barang bukti ganja yang berhasil ditemukan pihak Lapas berjumla 27 paket berukuran kecil dan satu paket sedang. Puluhan barang bukti ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan pihak Lapas atas temuan lima paket ganja di hari yang sama. Sebagaimana diketahui, lima paket ganja awalnya ditemukan di dalam area Lapas yang diduga kuat dibuang oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ke dalam area Lapas, pagi hari. Menindaklanjuti temuan ini, sore harinya, pihak Lapas langsung melakukan razia.

Penggeledahan insidentil itu dimulai pukul 15.30 WIT hingga 17.00 WIT. Tidak sia-sia, penggeledahan yang dipimpin langsung Maman Hermawan selaku Kalapas membuahkan hasil. Ini setelah petugas berhasil menemukan puluhan paket ganja di atap salasar blok A. Diketahui ini dihuni oleh oknum napi berinisial U dan N. Keduannya merupakan oknum napi yang menekam di sel Lapas karena kasus yang sama. Yakni narkoba. Saat ditemukan, barang bukti dalam bentuk paket ini diselipkan ke dalam kaleng rokok surya lalu disimpan di salasar. Ini sengaja dilakukan agar tidak muda ditrmukan petugas Lapas.

Setelah barang bukti di temukan, Kelapas, Maman Hermawan berkoordinasi dengan Direktur Ditresnarkoba Polda Malut, Kombes Pol Tri Setyadi Artono. Menerima informasi dari Lapas, tim Ops Ditresnarkoba Polda lalu menuju keLapas. Dari pengakuan singkat U dan N, barang haram itu memiliki sala satu rekan sesama napi berinisial J. Setelah itu, ketiga oknum napi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda untuk pengembangan lebih lanjut. Kamis (25/3) membenarkan informasi tersebut.

Diakui Maman, penggeledahan yang dilakukan adakah tindak lanjut atas lima paket ganja pada Senin pagi kemarin. “Ini tindak lanjut atas temuan lima sachet ganja yang dibuang ke dalam area Lapas. Setelah barang bukti lima paket kita serahkan ke Polda, dihari yang sama atau sore harinya kita langsung gelar razia. Hasilnya kita temukan lagi puluhan paket ganja yang sama,”aku Maman saat dikonfirmasi, Kamis (25/3). Lewat kesempatan ini Maman secara tegas menyatakan komitmen-nya untuk melakukan pembersihan di internal Lapas. (mg-07/aji)

Pemerintah Indonesia akan mendeportasi seorang terpidana narkoba Rusia, Selasa (23/3), setelah ia melarikan diri dari negara asalnya dan kabur diri dari upaya deportasi pertamanya pada Februari lalu di Bali.

Andrei Kovalenka, yang menggunakan alias Andrew Ayer, ditangkap pada 2019 dan didakwa memiliki lebih dari 500 gram ganja. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, meskipun biasanya tuntutan untuk pelanggaran seperti itu minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Ia melarikan diri bersama dengan rekannya selama pemindahan tahanan pada 11 Februari lalu. Polisi menemukan mereka di sebuah vila setelah 13 hari dalam pelarian dan menangkapnya. Ia diangkut dari Bali ke Jakarta pada Selasa (23/3) pagi.

“Serah terima ke polisi Rusia yang akan mengawalnya akan dilakukan di Jakarta, ” kata Kombes Polisi Tommy Arya Dwianto dari Biro Pusat Interpol Nasional Indonesia.

Menurut Tommy, Kovalenka pernah divonis kasus narkoba di Rusia pada 2011 namun kabur tanpa menjalani hukuman. Pemerintah Rusia meminta Interpol mengeluarkan perintah penangkapan pada 2015.

Jamaruli Manihuruk, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, menambahkan bahwa mitra Kovalenka, Ekaterina Trubkina, telah dideportasi sebelumnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mencatat 162 WNA dideportasi dari Bali pada 2020 dan 2021, sebagian besar karena pelanggaran visa. [ab/uh] 

Kehadiran polisi virtual yang dikeluhkan sejak awal, semakin dikritisi setelah kasus penangkapan warganet karena dugaan penghinaan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra Presiden Joko Widodo.

Polisi virtual awalnya dibentuk untuk menekan penyebaran hoaks di masyarakat. Unit ini berselancar dan memonitor unggahan warganet, terutama di media sosial, dan memberi peringatan jika dianggap perlu. Masalahnya, banyak pihak menilai tindak tegas aparat lebih banyak ditujukan kepada mereka yang kritis kepada pemerintah.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo (foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo (foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengingatkan, upaya mengatasi hoaks harus dilakukan dengan transparan dan imparsial.

“Kalau dalam isu clearing house, kuncinya adalah adanya keberpihakan kepada semua pihak. Tidak boleh menggunakannya untuk berpihak pada kubu tertentu, bahkan kepada mereka yang sedang menjabat saat ini,” kata Septiaji ketika dihubungi VOA.

Polisi virtual adalah respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kritik pemidanaan berdasar UU ITE, KUHP dan UU No 1 tahun 46 bagi sejumlah pihak, yang dinilai menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Kapolri ingin pendekatan kasus terkait UU ITE mengutamakan restorative justice. Edukasi, upaya preventif, dan persuasi diutamakan dan pidana menjadi langkah terakhir.

Dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Gibran, polisi meminta pelaku AM warga Tegal, Jawa Tengah, mencabut komentarnya, tetapi ditolak. Aparat kemudian mengamankan AM, yang kemudian membuat video permintaan maaf dan diunggah di situs kepolisian Surakarta. AM dilepaskan setelah permintaan maaf itu.

Kehadiran polisi virtual cukup meresahkan warganet. (Foto: Ilustrasi/REUTERS/Beawiharta)

Kehadiran polisi virtual cukup meresahkan warganet. (Foto: Ilustrasi/REUTERS/Beawiharta)

Septiaji mengingatkan, ada dua jenis penyebar hoaks di media sosial. Figur pertama adalah aktor intelektual aktif, yang dimungkinkan memperoleh manfaat politik dan ekonomi dari hoaks yang dia sebarkan. Kelompok ini memang wajar jika dipidanakan. Namun, ada jauh lebih banyak pengguna media sosial yang menyebar hoaks, hanya karena literasi digitalnya belum baik.

“Kalau literasi digitalnya belum merata, solusinya kalau dengan sanksi pidana itu terlalu kejam, terlalu keras. Karena orang ini masih punya hak untuk mendapatkan edukasi, untuk mendapatkan peringatan. Kalau bicara polisi virtual, domainnya harus ada di upaya, yang dalam surat edaran Kapolri, dalam konteks restorative justice,” tambah Septiaji.

Septiaji menambahkan, sesuai data Mafindo, hoaks dan ujaran kebencian dilakukan oleh pendukung semua kubu politik. Ada yang menyerang pemerintah, tetapi ada pula yang dilakukan pendukung pemerintah untuk menyerang pihak lain.

“Kita harus memastikan, bahwa upaya policing konten media sosial harus dilakukan transparan, netral, tidak berpihak. Jangan sampai policing itu hanya kepada pihak tertentu, yang kritis kepada pemerintah,” tambahnya.

Badge Awards untuk Warganet

Terkait rencana polisi memberikan badge award kepada masyarakat yang aktif membantu melaporkan akun-akun yang diduga menyebar hoaks dan ujaran kebencian, Septiaji meminta itu dilakukan tanpa memandang afiliasi pelapor. Polisi juga harus menyusun laporan berkala, terkait kasus hoaks dan ujaran kebencian yang ditangani dan dari sana akan bisa dilihat apakah penindakan itu memandang kubu politik atau tidak. Sikap transparan dan imparsial harus dikedepankan sejak awal, untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun mengkritisi rencana Tim Siber Bareskrim Polri memberikan badge award ini. Kasus penangkapan AM terkait unggahan soal Gibran, kata Usman, sudah menunjukkan kian menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: screenshot)

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: screenshot)

“Pemberian badge award berpotensi membuat warga semakin takut mengungkapkan pendapat, terutama jika pendapatnya kritis terhadap pejabat. Apalagi Revisi UU ITE belum masuk prioritas anggota Dewan. Warga yang mengungkapkan pendapatnya di media sosial akan terus berada di bawah ancaman pidana selama pasal-pasal karet di UU ITE belum direvisi,” kata Usman.

Dia juga menilai, badge award dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Kejadian penangkapan yang menimpa AM pun bisa berulang. Usman menegaskan, masyarakat seharusnya tidak perlu takut ancaman pidana atau paksaan meminta maaf, karena mengungkapkan pendapatnya secara damai. Pada sisi lain, Presiden Jokowi harus membuktikan pernyataannya yang akan memberi rasa keadilan kepada masyarakat, terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik atau ekspresi lain yang sah.

Amnesty International mencatat sepanjang 2021 setidaknya ada 15 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE dengan 18 korban. Sementara pada 2020, ada 119 kasus dengan 141 korban, termasuk 18 aktivis dan empat jurnalis.

Tindakan Berlebihan

Penelti kepolisian dari ISeSS, Bambang Rukminto. (Foto: Dok Pribadi)

Penelti kepolisian dari ISeSS, Bambang Rukminto. (Foto: Dok Pribadi)

Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto, setuju dalam kasus AM dan Gibran, tindakan polisi cenderung berlebihan.

“Dalam kasus Gibran ini, kemarin saya membaca pernyataan Kapolres yang sudah meminta pendapat dari ahli bahasa dan lain lain, hal seperti itu seharusnya dilakukan di pengadilan, bukan oleh kepolisian. Bagaimana obyektivitas ahli bahasa dalam konteks itu, sehingga bisa diterima masyarakat,” kata Bambang.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian terkait aktivitas polisi virtual, kata Bambang. Polisi, ujarnya, sudah memiliki Direktorat Kejahatan Siber, yang kinerjanya bisa difokuskan dan dikembangkan lagi. Selain itu, mengingat tugas pokok dan fungsi kepolisian terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, ada kejahatan virtual yang kurang diperhatikan.

“Kejahatan di dunia virtual itu kan sudah banyak, tampak nyata dan merugikan masyarakat. Ini yang seharusnya lebih ditekankan, daripada mengimplementasikan UU ITE sementara UU itu sendiri masih menjadi polemik,” tambahnya.

Kejahatan dunia virtual yang disebut Bambang, antara lain adalah penipuan, investasi menggunakan skema ponzi, dan penggunaan sejumlah aplikasi yang membuat masyarakat dirugikan secara ekonomi. Pelakunya menyasar korban melalui internet, dan kerugian sudah jelas dalam banyak kasus namun upaya pemberantasan belum terlihat.

Bambang juga mengingatkan, komentar AM terhadap Gibran tidak memberikan efek apapun dan tidak ada yang dirugikan. Masyarakat telah paham bahwa Gibran memenangkan Pilkada dengan demokratis dan legal.

Polisi harus menetapkan batasan yang jelas, antara hoaks, ujaran kebencian, sarkasme, satir, atau kritik, sejauh mana dilarang dan mana yang bisa ditoleransi. Penafsiran terhadap UU ITE tidak bisa dilakukan sendiri oleh polisi. Selain itu, tindakan yang diambil dalam kasus Gibran, kata Bambang, akan melahirkan tuntutan serupa pada kasus lain, menyangkut aktor-aktor politik maupun masyarakat biasa.

“Polisi sekarang dituntut konsisten. Jangan sampai ketika kasus ini menimpa Gibran dilakukan tindakan. Bagaimana dengan kasus lain,” ujarnya.

Polisi virtual dalam kasus Gibran, kata Bambang, telah membuat delik aduan menjadi delik hukum. Sementara banyak kasus delik hukum tidak disentuh. [ns/ab]

Rekam Jejak Mona Fandey — Mona Fandey namanya. Penyanyi dari Negeri Jiran ini adalah salah seorang pelaku dalam peristiwa kriminal yang cukup santer di Malaysia pada tahun 90-an silam.

Mona bisa dibilang ambisius dalam mengejar popularitasnya. Namun sayang, karir wanita kelahiran 1956 ini ternyata tak semulus yang ia kira. Meskipun mulai dikenal, namun namanya sempat redup karena kalah bersaing dengan penyanyi lokal lainnya.

Segala upaya ia lakukan untuk mengejar mimpinya menjadi orang terkenal. Bahkan, beberapa sumber media lokal pada masa itu mengatakan bahwa pernikahannya dengan Mohamad Nor Affandi Abdul Rahman—yang di masa itu merupakan pengusaha kaya—adalah salah satu caranya agar mendapat suntikan dana guna melambungkan karirnya.

Tak disangka, Mona Fandey malah memilih untuk banting setir. Melepas statusnya sebagai penyanyi, ia justru tak lagi mengadu nasib di dunia hiburan. Siapa yang mengira kalau pada akhirnya wanita ini memilih untuk menjadi dukun?

Karir Cemerlang di Dunia Perdukunan

Setelah merintis karir sebagai paranormal, justru namanya melejit. Tak hanya popularitas, pundi-pundi uang pun berhasil ia kumpulkan dari praktik pseudo-science yang kala itu masih tertanam kuat di kalangan rakyat Malaysia.

Seiring berjalannya waktu dimana karirnya semakin moncer, datanglah salah seorang klien yang merupakan politisi ternama. Mazlan Idris namanya. Permintaannya sudah bisa ditebak, tak jauh dari kelancaran agar menang dalam kontestasi politik dan kekuasaan.

Merasa telah menjadi dukun dengan rekam jejak yang baik dan jam terbang yang tinggi, tentu saja Mona Fandey tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Biaya yang ia patok untuk klien istimewanya itu sangatlah besar. Mona Fandey meminta Mazlan Idris untuk membawa tanda jadi berupa uang sejumlah RM 300.000. beberapa sumber bahkan mengatakan bahwa politisi itu juga membawa sertifikat tanah sebagai jaminan.

Pembunuhan Mazlan Idris

Sebagai seseorang yang berkonsultasi dengan hal yang dianggap tabu, tentu saja Mazlan Idris merahasiakan kunjungan tersebut ke seluruh anggota keluarga maupun teman-temannya. Kemudian sampailah dimana tanggal kunjungannya tiba.

Mazlan yang saat itu sendirian ke tempat praktik dukun langsung disambut oleh Mona dengan antusias. Kemudian, Mona membawa Mazlan di ruang ritual yang sudah didesain agar memberikan kesan klenik. Di ruangan itu, terdapat pula seorang bernama Juraimi yang merupakan asisten Mona.

Ritual dimulai. Mazlan diinstruksikan untuk berbaring dan memejamkan mata seiring dengan mantra-mantra yang dibacakan oleh Mona. Bukannya diberkati, Mazlan malah harus mati dipenggal di tangan dukun yang ia percayai.

Juraimi sempat kaget. Namun akhirnya ia paham kalau bosnya yang ternyata telah merencanakan semua ini. Masuklah suami Mona ke area pembantaian. Bukannya terkejut karena melihat sesosok mayat dengan kepala yang dipenggal, namun ia malah membantu istri dan karyawannya memutilasi jenazah mayat tersebut. Total bagian yang dimutilasi yaitu sebanyak 18 potongan, dan semuanya dikubur di gudang rumah mereka.

Apa yang terjadi setelahnya? Tentu saja mereka langsung merongrong harta yang dibawa oleh politisi malang itu. Hasil jarahan mereka bagi tiga. Juraimi mendapat uang bagiannya. Dan Mona bersama suami langsung membeli mobil baru serta barang-barang mewah lainnya.

Kejahatan Mereka “Hampir” Sempurna, Sampai Akhirnya…

Beberapa hari kemudian, polisi mendapat laporan kehilangan dari keluarga mendiang. Setelah pengembangan kasus yang cukup rumit, aparat berwajib sempat hampir putus asa mengingat tak ada satupun jejak yang mengarah guna kebutuhan investigasi kasus orang hilang tersebut.

Waktu berselang, sekelompok polisi melakukan operasi penggrebekan terhadap sebuah tempat yang mana di dalamnya diyakini sedang ada pesta narkoba. Sungguh sebuah kebetulan, ada Juraimi di sana. Karena efek dari narkotika dan miras, ia pun teler dan berbicara melantur saat diseret aparat. Di tengah kicauannya, ia malah menyebutkan bahwa dirinya pernah membunuh salah seorang politisi bernama Mazlan Idris.

Mendengar keterangan itu, polisi pun kembali mengembangkan kasus yang padahal hampir saja ditutup. Setelah penelusuran dan interogasi yang ketat terhadap Juraimi, akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang keji ini dan menemukan lokasi dimana jasad Mazlan berada.

Akhir Hidup Mona Fandey

Dua tahun setelah kasus pembunuhan tersebut, pada 1995 akhirnya pengadilan mengetuk palu agar ketiga pelaku dihukum mati. Beberapa kali banding diajukan, namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh hakim yang mengadili kasus fenomenal ini.

Pada 2 November 2001, usia Mona Fandey yang saat itu telah berada di angka 45 pun harus ditutup. Jenis hukuman mati yang ia dapatkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah hukum gantung.