MALUT POST – TERNATE. Menyusul diperpanjangnya pengamanan pasca Operasi Ketupat Kie Raha, Kapolda Maluku Utara (Malut) Irjen Pol. Risyapudin Nursin, s.I.K, melakukan peninjauan langsung penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Bandara Sultan Babullah Ternate, Selasa (18/5).

Dalam peninjauan itu kapolda ingin melihat sekaligus mengecek kesiapan petugas di lapangan terkait penerapan protokol kesehatan, di masa pengetatan agar pemudik/warga yang keluar masuk Profinsi Maluku Utara dapat dipastikan bebas dari Covid-19.

Kapolda dalam arahannya, kepada petugas baik personil Polri, petugas bandara, dan petugas kesehatan untuk bersinergi melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. “Pahami tugas masing-masing, terus lakukan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M,” ujar jenderal bintang dua ini.

Terpisa Kabidhumas Polda Malut Kombes Pol. Adip Rojikan, S.I.K., M.H menambahkan dalam rangka mengantisipasi lonjakan arus balik, Polda Malut telah melakukan berbagai upaya yakni denga memperketat pengamanan pintu keluar masuk, juga berkordinasi secara intens dengan pihak terkait dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Malut.

Juru Bicara Polda Malut ini juga mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Malut untuk sama-sama mendukung program pemerintah dengan tetap disiplin dari dalam mematuhi protokol kesehatan aturan yang berlaku. ” Mari sama-sama kita mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari Covid-19,” imbau Kombes Adip (Pol/rul).

MALUT POST – TERNATE. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tidk mengizinkan pelaksanaan pawai takbir keliling pada malam ke 29 Ramadan. Takbiran akan dilakukan di masjid masing-masing kelurahan.

“Saya tidak melarang kegiatan ela-ela (juga takbir, red), yang dilarang itu takbir keliling. jadi takbir dilaksanakan di mesjid masing-masing,” ucap Wali Kota Ternate, M Tauhid soleman, kemarin (7/5).

Disamping itu, Dinas Kebudayaan Kota Ternate merencanakan prosesi penyalaan api obor pada malam ela-ela, dipusatkan di mesjid Kesultanan Ternate, tepatnya pada malam ke 27 Ramadan (malam ini).

Plt kepala dinas Kebudayaan Kota Ternate, Mohdar Din mengatakan, karena saat ini masi dalam masa pandemi Covid-19, maka digelar secara sederhana guna menghndari kerumunan.

Sebelum penyelaan api obor, akan diawali dengan acara buka puasa bersama antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Dinas Kebudayaan, Serta Bubato akhirat danBubato Dunia dari Kesultanan Ternate. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan doa dari pihak kesultanan, dan kemudian pidato singkat dari Wali Kota.

“Setelah itu baru dilanjutkan dengan ritual bakar ela-ela, sederhana itu saja, setelah itu selesai sudah,” terang Muhdar. Bersama Pemkot Ternate Muhdar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Ternate, karena penyelanggaraan malam ela-ela kali ini tanpa diiringi pawai obor, atau pun perlombaan sebagaimana tanhun-tahun sebelumnya.

“Saya bersama pemerintah kota ternate menyampaikan permohonan maaf, kalau lomba ela-ela tidak dapat dilaksanakan tahun ini, karena masih dalam kendisi pandemi covid-19,” tuturnya. (tr-01)

MALUT-POST SOFIFI Pembayaran gaji bulan Mei dan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi (pemprov) Maluku Utara (Malut) terancam. pasalnya hingga kini, Dana Alokasi Umum (DAU) pemprov untuk bulan April hingga Mei ditahan pemerintah pusat. Hal ini dapat berdampak pasda molornya pembayaran gaji amaupaun THR. Sikap tegas pemerintah pusat penahan DAU karena pemprov Malut belum melakukan refocusing dan realokasi DAU sebesar 4 persen serta anggaran di luar DAU 8 persen, ” Sejak April lalu DAU belum kita ditransfer, karena pemprov belum menindaklanjuti edaran pemerintah pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran,”ungkap Sekretaris provinsi (sekprov) Malut Samsuddin A. Kadir saat ditemui di kantor gubernur, rabu (5/5).

Selama Pemprov belum melaporkan ke pusat terkait refocusing dan realokasi anggaran maka, pemerintah pusat tetap menahan DAU, karena itu sekprov mendesak kepada seluruh SKPD untuk segerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk selanjutnya segera lapor di pusat. ” DAU pemprov tahun ini sebesar RPv 1,2Triliun. Dari anggaran itu harus di refocusing sebesar 4 persen untuk diahlikan ke Dana tak Terduga (DTT) guna penaganan covid-19, “terangnya.

Menurut sekprov, rapat dengan seluruh SKPD sudah dilakukan. Dalam rapat itu ditekankan secepatnya melakukan refocusing anggaran kemudian segera dilaporkan ke pusat. “saya berharap SKPD secepat menindaklanjuti edaran pemerintah pusat agar DAU bulan April segera ditransfer, “tandasnya.

Tersendatnya pencairan DAU ini mulai berdampak. Hingga, kamis (6/5) hari ini, pemprov baru membayar gaji pada 12 SKPD dari 32 SKPD yang berada dilingkup pemprov. selain itu, THR juga belum dibayar. Meski begitu, kepala Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad purbaya mengaku belum dibayarnya gaji bukan karena keterlambatan transfer DAU dari pusat, tapi SKPD belum melakukan permintaan, “Dari 32 SKPD baru 12 yang mengajukan permintaan sedangkan 20 SKPD belum, “ujarnya.

Sementara untuk THR akan mulai dibayar pekan depan. “pekan ini kta fokus bayar gaji pokok ASN dulu, sedangkan YHR nanti dibayar pekan depan. Total untuk THR pemprov sebesar RP 30 miliar, “terangnya.

Sedangkan terkait gaji guru honorer yang belum dibayar selama enam bulan, purbaya mengaku, pihaknya masih menunggu pengajuan permintaan dari Dinas Pendidikan. “Tapi saya belum tahu Dinas pendidikan sudah mengajukan atau belum. nanti saya cek lagi, ” pungkasnya. (din/rul)

MALUT-POST TOBELO Pemerintah Kabupaten (pemkab) Halmahera Utara memberlakukan larangan mudik lebaran. Ini dilakukan sebagai uapaya memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19). “Mudik lebran ini hanya akan menciptakan kerumunan ditengah fokus pemerintah mencegah penyebaran covid yang terjadi saat ini,” kata PJ Bupati Syaifudin Djuba saat memimpin apel pasukan operasi ketupat 2021 di halaman Mapolres Rabu (5/5).

Selain larang mudik ini, pihak kepolisian bersama pemerintah daerah membentuk 5 pos pengamanan yang ditetapkan di kawasan pasar Inpres Tobelo, pos Terminal Wosia, pos Galela, pasar kao dan pos Tetewang. Upacara ini dihadiri ketua DPRD Yulius Dagilaha, Dandim 1508 / Tobelo Letkol Inf I putu Witharsana Eka putra, ketua pengadilan I Gusti Ngurah putu Rama Wijaya, Mewakili Dansatgas Yonarmed 8/ UY Lettu Arm Risky Maulana, Mewakili Danki C 732/Banau Yonif Raider Khusus Letda Inf Arif subekti, Dansubdenpom XVI/1-1 Tobelo Letda Cpm Yudha dan penjabat utama polres.

Sementara apel gelar pasukan di Halmahera Barat yang dipimpin Wakil Bupati Djufri Muhammad itu diikuti 1 Regu koramil Jailolo, 1 Regu sat Sabhara polres, 1 Regu Gabungan staf polres Halbar, 1 Regu sat Lantas, 1 regu Res. Intel polres, 1Regu Dishub, 1 Regu satpol PP dan 1 Regu BPBD. Sementara Wabup saat membacakan amant Kapolri mengatakan tahun ini kita diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. bauik covid-19 maupun pengamanan tahapan pilkada. Selain itu, tindakan kriminalitas, aksi terorisme hingga bencana alam.” Operasi ketupat dalam rangka pengamanan idul fitri yang disusun Mabes polri dan tindaklanjuti seluruh jajaran ini telah dipersiapkan. Baik dari perkiraan ancaman,cara bertindak dan penggelaran personel. karena itu, diharapakan bisa diimplementasikan untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, saat ini pemerintah masih terus berjuang menekan laju perkembangan covid-19 dengan berbagai kebijakan anatara lain, penerapan prokes, vaksinasi dan PPKM Mikro yang dinilai cukup afektif,” kita harus bahu membahu bersinegri untuk mencegah penyebaran covid-19,”harapanya.

Orang nomor dua di pemkab Halbar ini mengatakan operasi ketupat ini berlangsung 12 hari terhitung 6 sampai17 Mei 2021 dengan mengedepankan pencegahan, deteksi dini dan penegakan hukum. Hadir dalam kegpabung Kodim 1501/Ternate Mayor Baura. (rid/met/met)

MALUTPOST.TERNATE – Tim satgas penanganan Covid-19 Kota Ternate telah menggelar rapat, terkait mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Rapat yang dipimpin langsung ketua tim Satgas Covid-19 Kota Ternate, M Tauhid Soleman di kantor Wali Kota Ternate, Jumat (30/4) pekan kemarin. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut atas surat edaran dari tim satgas pusat nomor 13 tahun 2021 beserta adendumnya, terkait pelarangan mudik lebaran mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Serta tindak lanjut edaran dari tim Satgas Provinsi Maluku Utara (Malut) tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 selama bulan suci ramadhan dalam wilayah provinsi Malut.

Sekretaris tim Satgas Kota Ternate Arif Abdul Gani menjelaskan, berdasarkan edaran dari tim Satgas Provinsi Malut, maka mudik tetap dapat dilakukan antar Kabupaten/kota pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Dengan catatan dilakukan pengawasan prokes secara ketat. Salah satu pertimbangan mudik tetap dilakukan, karena seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Maluku Utara berada pada zonasi kuning.

“Tanggal 6 sampai dengan 17 Mei (Mudik) tetap dapat dilkaukan, namun dengan pengawasan prokes yang ketat,” kata Arif. Perihal rapid test antigen juga tidak diwajbkan bagi pemudik.

Arif menjelaskan, berdasarkan surat edaran, rapid test akan dilakukan jika memang diperlukan. Misalnya, pada suatu tempat terdapat kerumunan maka akan dilakukan rapid test secara acak oleh petugas dilapangan.

“Rapid test secara acak ini untuk mendeteksi apakah virus (Covid-19) ada diantara kerumunan itu atau tidak. Untuk teknis pengawasan prokes dikembalikan ke daerah amsing-masing,” jelas Arif menutup. (tr-01/yun)

MALUT-POST TERNATE Larangan mudik lebran idul fitri tahun 2021 oleh pemerintah provinsi maluku utara (Malut) menuai sorotan. akademis IAIN ternate, Hasanunudin Hidayat menyarankan pemrov untuk membuang wakttu ke hal yang tidak produktif. sebab larangan ini setiap tahun ada tapi tidak efektif pelaksanaanya.

Dosen Hukum tata negara ini, menyarankan pemprov agar fokus ke program vaksinasi. sebab polemik vaksin kerap menemui jalan jalan buntut dngan berbagai keterlambatan dalam prosesnya.” lebih baik pemprov berkoordinasi meminta penjelasan yng terang berderang terkait politik vaksin yang jumlahnya tidak menentu. termaksut tingakt keamanan yng belum terjamin bahkan sering tidak sesuai target. ini masalnya yang disepelekan,” kata Hasannudin (15/4)

Menerutnya, problem vaksin lebih jauh di genting dibanding pemprov harus menghabiskan anggaran menangani penyebaran covid-19 melalui larangan mudik. sebab pengetatan protokol kesehatan berdasarkan SE satgas penanganan covid-19 nomor 13 tahun 2021 serta SE kementrian perhubungan nomor 24 tahun 2021 hanya akan menimbulkan pembekakan anggaran. sebab melibatkan lintas sektor yang pasti memakan biaya yang tidak sedikit.

” Terlebih lagi, pelenggaran itu memiliki limit waktui yang cuma berdurasi dua minggu. sangat naif ketika logika pencegahan penyebaran wabah hanya diukur dengan limit waktu,” tandasnya.

Lebih lanjut Hasannudin mengatakan, dalam SE tersebut pemprov harusnya memindah lanjuti ketentuan dalam bentuk regulasi di tingakt daera. karena, sasaran SE tersebut diwilayah jawa yang masih rendah dengan penyebaran covid-19. ini didukung jumlah mudik yang sangat besar. bukan di maluku utara yang penduduknya juga masih terbatas. jangan sampai pemprov juga tidak memiliki data berapa pergerakan warga setiap tahun dan meningkatkan ketika momen lebran.

” Jadi pemprov dalam memindaklanjuti SE ini, tidak perlu over acting dengan menyatakan warga tidore dan ternate tidak bisa saling berkunjung atau bersilaturahmi. padahal, rentan kendali begitu dekat dan sudah menjalani normalisasi baru sejak tidak ada lagi pengetatan protokol kesehatan oelh satgas covid-19,” pungkasnya. (mg-01/udy)

MALUT-POST TIDORE Masuk bulan suci ramadhan, porles tidore langsung mengelar apel gelar pasukan operasi keselamatan kie raha tahun 2021. apel gelar pasukan ini digelar senin (13/4) kemarin. memindah kelanjuti pelaksanan operasi tampak personil gabungan porles mulai penjagaan hingga pengamanan disejumlah lokasi yng menjadi pusat keramaian, sebagaimana pantauan selasa (13/4). apel gelar pasukan kemarin mengusung tema , kta wujudkan kamtibcarllantas yang mantap dan pencegah penyebar covid-19 dengan meningkatkan protokol kesehatan serta tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021. kaporles kota tikep, AKBP yohanes jalung siram mengatakan,operasi keselamatan yang digelar tahun ini dilksanakan serentak di seluruh indonesia. disebutkan kaporles, operasi berlangsung selama 14 hari kedepan. terhitung sejak tanggal 12 hingga 25 april dengan sandi keselamatan kie raha 2021.

“Operasi ini bersifat cipta kondisi kamseltibcarlantas yang kondusif selama bulan ramadhan hingga jelang hari raya idul fitri 1442 H,”akunya. pemerintah lalu mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19 dengan harapan bisa berdmpak positif terhadap kesehatan fifik masyarakat yang lebih baik dan ekonomi tetap stabil demi kemajuan pembangunan.

Lanjut kaporles, operasi yang di gelar juga bertujuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat supaya tidak mudik pada lebaran tahun ini.” disampaikan itu operasi yang digelar juga untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, guna memutuskan mata rantai penyebar covid-19 hingga menekan angka kecelakaan lalu lintas,” tandanya. (aby/aji)