Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Tim Kajian UU ITE telah mengevaluasi regulasi tersebut dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari korban UU ITE, akademisi, praktisi hukum, dan politikus. Hasil kajian itu menyatakan bahwa UU ITE tidak akan dicabut. Namun, pemerintah akan membuat surat keputusan bersama antara Kementerian Komunikasi, Jaksa Agung dan Kapolri tentang pedoman implementasi UU ITE.“Hasilnya itu Undang-Undang ITE tidak akan dicabut. Bunuh diri kalau kita mencabut Undang-Undang ITE,” jelas Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/6).

Mahfud menambahkan pemerintah juga akan melakukan revisi terbatas terhadap redaksional sejumlah pasal dalam UU ITE. Salah satunya pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang distribusi dan transmisi dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Termasuk juga pasal 27 ayat 3 yang berisi tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/6). (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

 

Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/6). (Foto: VOA/Sasmito Madrim)

“Misalnya pencemaran nama baik dan fitnah, seperti yang diatur dengan pasal 27 ayat 3, di dalam usul revisi kita (untuk) membedakan norma antara pencemaran nama baik dan fitnah,” tambahnya.

Mahfud menuturkan pemerintah juga berencana membuat omnibus law tentang UU ITE sehingga semua aturan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik akan terintegrasi. Semisal mengatur tentang UU Perlindungan data pribadi, data konsumen, dan persoalan penyadapan intelijen asing. Namun, rencana ini diperkirakan masih memakan waktu lama untuk diimplementasikan, sehingga ditunda terlebih dahulu pembahasannya.

Berpotensi Multitafsir

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar. (Foto: Courtesy/Elsam)

 

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar. (Foto: Courtesy/Elsam)

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai usulan revisi terbatas UU ITE yang diusulkan pemerintah masih berpotensi multitafsir. Ia beralasan pemerintah memperluas unsur-unsur dalam pasal-pasal yang akan direvisi. Semisal pasal 28 ayat 2 yang ditambahkan unsur penghasutan.

“Yang kita dorong sebenarnya bukan mencabut, tapi memperbaiki materi UU ITE secara keseluruhan. Jadi mendekonstruksi ulang rumusan-rumusan pasal yang ada di dalam undang-undang itu,” jelas Wahyudi kepada VOA, Sabtu (12/6).

Wahyudi menambahkan penambahan pasal 45C tentang informasi atau pemberitaan bohong juga berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir. Alasannya belum ada definisi yang jelas tentang informasi atau pemberitaan bohong. Akibatnya pasal ini dapat disalahgunakan seseorang untuk mengkriminalisasi

Wahyudi juga menyoroti rencana pembuatan omnibus law tentang UU ITE. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam membuat aturan informasi dan dokumen elektronik semestinya bukan pendekatan keamanan. Semisal kekhawatiran tentang bahaya internet yang pada akhirnya akan mengontrol pengguna internet. Namun, kata dia, pendekatan yang digunakan semestinya pemberdayaan dan perlindungan terhadap pengguna internet yang lebih manusiawi.

“Dengan pendekatan yang seperti itu, nanti pasti aturan yang diciptakan isinya adalah kontrol dan pembatasan yang lebih mengurangi kebebasan sipil,” tambah Wahyudi.

Sejumlah pasal dalam UU ITE yang akan direvisi pemerintah, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penambahan pasal 45C yang mengatur tentang informasi atau pemberitaan bohong. [sm/ah]

Seperti tren di berbagai belahan dunia, di Indonesia, toleransi menjadi kepedulian pemerintah, walaupun seperti disitir dalam siaran pers Setara Institute pada bulan April lalu, “intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan holistik.” Namun, Setara Institute juga mengakui peran pemerintah dalam upaya memajukan toleransi dengan “berbagai inisiatif dan arah kebijakan memperlihatkan gerak maju.”

Dalam bidang pendidikan di Indonesia, toleransi menjadi perhatian penting, yang tidak hanya diajarkan, tetapi juga diupayakan pengamalannya, termasuk di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, seperti disampaikan oleh Dr. Itje Chodidjah, MA, pakar pendidikan dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Dr. Itje Chodidjah, MA, Pakar Pendidikan dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (foto: courtesy).

 

Dr. Itje Chodidjah, MA, Pakar Pendidikan dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (foto: courtesy).

“Berbicara tentang toleransi adalah berbicara tentang keadilan. Selain dalam praktek, pemangku kebijakan juga harus terus mengingatkan, jangan lupa bahwa adalah hak setiap anak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam proses pendidikan termasuk perilaku toleransi dari lingkungannya, dari sekolah, dari semua stakeholder yang ada di sekolah,” tukasnya.

Dr. Chodidjah menambahkan bahwa pembelajaran toleransi tercakup dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Jadi, kalau berbicara sekolah di Indonesia tentunya kalau melihat undang-undang Sisdiknas setiap anak mendapatkan kesempatan, saya yakin semua sekolah berusaha untuk berlaku toleran dan mendidik anak-anak untuk bertindak toleran.”

Dr. Chodidjah mengakui bahwa dalam praktek di lapangan tentu masih ada kesenjangan dari satu daerah ke daerah lainnya, dari satu sekolah ke sekolah yang berbeda. “Selama ini hasilnya barangkali belum bisa dikatakan merata karena kami masih mendengar ada larangan-larangan tertentu yang dimasukkan ke dalam aturan tidak tertulis, tetapi dalam tindakan, dalam ucapan, dan sebagainya, yang mana semua ini harus bersama-sama kita selalu ingatkan.”

Sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dr, Chodidjah menegaskan, “bagaimana toleransi diajarkan dan diamalkan di sekolah menjadi bagian dari penilaian untuk sekolah terakreditasi atau tidak.”

“Salah satu butir dari 44 butir yang ada itu berbicara tentang toleransi beragama….. Instrumen itu baru diperbaharui. It’s stated clearly in the document,” tambahnya.

Selain upaya pemerintah pada berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah, termasuk dengan upaya membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kelompok- kelompok masyarakat di Indonesia juga peduli dengan pentingnya toleransi dengan membentuk berbagai forum antariman. Seperti banyak diberitakan di berbagai media massa di Indonesia, banyak sekolah, termasuk yang berbasis agama, juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan toleransi.

Siswa-siswi SD Kristen Petra Jombang menyalami siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk yang mengunjungi sekolah mereka (Foto:VOA/Petrus Riski).

 

Siswa-siswi SD Kristen Petra Jombang menyalami siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk yang mengunjungi sekolah mereka (Foto:VOA/Petrus Riski).

Sebagai contoh, upaya tersebut dapat dijumpai di kota Jombang, Jawa Timur. Sekolah Dasar Kristen Petra di kota santri itu menjalin hubungan dengan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di kota yang sama, dengan saling kunjung.

Ririnurani Setianingrum, Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra, Jombang (foto: courtesy).

 

Ririnurani Setianingrum, Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra, Jombang (foto: courtesy).

Kepala SDK Petra Ririnurani Setianingrum mengatakan kepada VOA bahwa keinginan bersilahturami untuk membangun toleransi itu terpenuhi dengan dorongan pendeta gerejanya dan karena difasilitasi dan dimediasi oleh jaringan Gusdurian dan Lakpesdam NU Jombang.

“Jadilah kunjungan dilakukan ke Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Plosogenuk, Jombang,” ujarnya, seraya menambahkan “tujuan silaturahmi adalah untuk menjalin hubungan agar anak-anak saling kenal dan saling sayang, membangun toleransi dan inklusivitas.”

“Mereka menyatu, jadi membaur, ya anak-anak banget gitu lho, polos dan saya senang sekali melihatnya. Kalau misalnya kita perkenalkan yang baik, ini lho saudaramu walaupun berbeda agama, mereka harus saling kenal,” kata Ririn.

Para siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk menjalankan salat Maghrib di halaman gereja di komplek SD Kristen Petra Jombang. (Foto: VOA/Petrus Riski)

 

Para siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyyah-Plosogenuk menjalankan salat Maghrib di halaman gereja di komplek SD Kristen Petra Jombang. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Senada dengan pendapat itu, Gus Nadlir, selaku kepala sekolah MI Islamiyah mengatakan bahwa dia menyambut gagasan pertemuan tersebut.

Nadlir, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Plosogenuk, Perak, Jombang (foto: courtesy).

 

Nadlir, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Plosogenuk, Perak, Jombang (foto: courtesy).

“Mungkin ini jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk lembaga kami belajar secara riil. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Gusdurian dan Lakpesdam yang memperkenalkan kami dengan pembelajaran seperti ini. Tujuan kami adalah menanamkan pada anak-anak didik kami toleransi, kebersamaan dan saling mengenal satu sama yang lain dan menambah teman serta saudara.”

Gus Nadlir menambahkan bahwa upaya menanamkan toleransi sejak dini itu mendapat tanggapan yang baik dari para siswa dan pemangku kepentingan di sekolahnya. “Alhamdulillah tujuan itu tercapai dengan baik. Anak-anak sangat senang. Ada dukungan dari pengawas kami untuk menyelenggarakan atau mengagendakan kegiatan selanjutnya. Untuk rencana kedepannya, kami masih menunggu COVID ini berlalu.”

Ririn juga mengatakan bahwa pada akhir kunjungan ke MI Islamiyah, anak-anak memberikan kesan-kesan mereka, antara lain anak-anak berjanji akan datang ke SDK Petra. Kunjungan balasan itupun akhirnya menjadi kenyataan pada bulan Ramadan lalu. “Ketika mau buka puasa bersama mereka kan salat magrib dulu. Ketika salat Maghrib saya itu sampai trenyuh. Ibu pendeta Diah, juga guru-guru yang lain, dan murid-murid saya yang saya libatkan di sore hari itu, mereka pegang selang air membantu mereka (para siswa dari MI Islamiyah) yang berwudhu.”

Para siswa MII Plosogenuk, Perak, Jombang bermain bersama para siswa SD Kristen Petra Jombang (foto: courtesy).

 

Para siswa MII Plosogenuk, Perak, Jombang bermain bersama para siswa SD Kristen Petra Jombang (foto: courtesy).

Ririn menyatakan harapannya bahwa kebersamaan yang selama ini terwujud terus bisa dipupuk. “Jombang sebagai kota santri bukan hanya slogannya, tetapi benar-benar santri karena santri itu kan artinya dekat dengan Tuhan atau orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh. Orang yang dekat dengan Tuhan itu biasanya sangat peduli dengan sesama.”

Diharapkan bahwa acara dan cara menanamkan toleransi yang dilakukan oleh SDK Petra dan MI Islamiyah itu bisa direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di Indonesia, karena seperti kata Setara Institute dalam siaran persnya, “toleransi adalah DNA bangsa Indonesia, yang secara historis diwariskan oleh nenek moyang agar antar anak bangsa yang berbeda suku, etnis, agama serta kepercayaan dapat saling berinteraksi, bergotong royong, dan bersama-sama membangun kerukunan dan harmoni.” [lt/ab]

Lebih dari 800 orang dan organisasi kemasyarakatan mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait pembatalan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal seragam sekolah negeri oleh Mahkamah Agung pada 3 Mei 2021. Petisi itu dituangkan dalam “Seruan Indonesia Hentikan Perundungan dan Intimidasi Lewat Aturan Busana.” Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan aturan yang lebih kuat dalam rangka menjamin kebebasan berbusana bagi perempuan dan anak perempuan.

Psikolog Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ifa Hanifah Misbach, mengatakan pencabutan SKB 3 Menteri terkait busana di lingkungan sekolah, merupakan pencederaan terhadap hak individu yang bebas mengekspresikan diri sesuai ketentuan Undang-Undang. Bahkan, Komisi Yudisial diminta memeriksa hakim MA terkait kode etik, dalam kaitan putusan tentang busana ini.

Psikolog Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ifa Hanifah Misbach, menyebut pencabutan SKB 3 Menteri tentang berbusana bagi siswi sekolah negeri oleh MA, mencederai keebasan individu. (Foto: VOA/Petrus Riski)

 

Psikolog Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Ifa Hanifah Misbach, menyebut pencabutan SKB 3 Menteri tentang berbusana bagi siswi sekolah negeri oleh MA, mencederai keebasan individu. (Foto: VOA/Petrus Riski)

“Pencabutan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah, untuk para pendukung petisi ini adalah, melihat ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dan kami sebagai bagian dari publik menyesalkan, publik tidak dibiarkan mengetahui proses sampai hasil keputusan itu memberi jalan yang tidak transparan,” katanya.

Sampai hari, lanjut Ifa, masyarakat tidak bisa mengakses keputusan sehingga timbul kesan pemerintah terburu-buru dan tertutup.

“Mencerminkan tidak dilakukannya verifikasi mendalam atas berbagai pelanggaran aturan jilbab di berbagai provinsi, bukan hanya di Sumatera Barat Saja,” tambahnya.

Catatan Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 62 aturan wajib jilbab di seluruh Indonesia, yang terjadi di 74 institusi dari 34 provinsi di Tanah Air, yang menyasar aparatur sipil negara (ASN) hingga profesi-profesi lainnya. Pada 2001 muncul aturan terkait pemakaian jilbab di Sumatera Barat, disusul Aceh dan sejumlah daerah lain, yang menjadi pembenaran diskriminasi dan penekanan yang disertai sanksi terhadap perempuan dan anak perempuan terkait pemakaian jilbab.

Kondisi tersebut dianggap memprihatinkan, karena terjadi di sekolah negeri serta institusi publik yang dibiayai negara dari dana publik. Pemaksaan ini yang diprotes sejumlah pihak, termasuk bila terjadi larangan memakai jilbab di daerah lain, seperti Bali, Flores dan Papua. Hal itu juga orang tua siswa di Lampung, di mana kedua anaknya mengalami intimidasi dan diskriminasi akibat menolak memakai jilbab.

Dua pelajar berbincang sambil mengenakan masker di tengah pandemi virus corona di Banda Aceh, 10 Juni 2020. (Foto: AFP)

 

Dua pelajar berbincang sambil mengenakan masker di tengah pandemi virus corona di Banda Aceh, 10 Juni 2020. (Foto: AFP)

Pas anak saya pulang sekolah, dia nangis, dia nangis menyampaikan dia tidak ingin sekolah di situ, di SMA Negeri, dia ingin pindah ke Jawa, ingin ikut mbah utinya (nenek), kenapa, karena hujatan-hujatan yang disampaikan oleh kakak kelas atau panitia, termasuk OSIS dan rohis, itu sangat-sangat menyentuh perasaan dan membuat dia merasa menjadi seseorang yang tidak bermoral,” kata seorang tua siswa dari Lampung, yang minta dirahasiakan namanya.

Yefri Heriani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat mengajak masyarakat berani melapokan tindakan diskriminasi penyelenggara layanan publik. (Foto: VOA/Petrus Riski)

 

Yefri Heriani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat mengajak masyarakat berani melapokan tindakan diskriminasi penyelenggara layanan publik. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Yefri Heriani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat, mengatakan masyarakat harus berani melaporkan setiap perlakuan diskriminatif yang diterima dari penyelenggara layanan publik, khususnya terkait busana yang harus dikenakan seseorang yang mengakses layanan publik. Yefri mengatakan, aturan berbusana bisa saja dibuat oleh sekolah atau institusi, tetapi tetap harus menghargai kebebasan seseorang yang dilindungi Undang-Undang.

“Sebetulnya sekolah punya wewenang untuk buat aturan, boleh, tetapi sekolah juga harus menghargai adanya kebebasan yang itu ada di dalam konstitusi, itu artinya penyelenggara layanan publik tidak boleh melebihi, tidak boleh menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuannya,” kata Yefri Heriani.

“Karena ada tujuan terbesar adalah memastikan hadirnya negara untuk kita bisa hidup dalam keadilan, sehingga kita bisa mewujudkan kesejahteraan,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif Kalyanamitra, Lilis Listyowati, mengatakan dalam konteks pendidikan anak-anak Indonesia dibutuhkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalani pendidikannya. Ketika ada unsur ketidaknyamanan, maka akan berimbas pada pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia. Poin yang mendasar SKB 3 Menteri, kata Lilis, telah cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat, dalam hal ini tidak ada pemaksaan dalam berbusana.

Siswa terlihat mengenakan masker pelindung wajah setelah pemerintah Indonesia membuka kembali sekolah dengan menerapkan proses pembelajaran tatap muka di tengah wabah Covid-19 di Bekasi, di pinggiran Jakarta, 13 Juli 2020. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah/

 

Siswa terlihat mengenakan masker pelindung wajah setelah pemerintah Indonesia membuka kembali sekolah dengan menerapkan proses pembelajaran tatap muka di tengah wabah Covid-19 di Bekasi, di pinggiran Jakarta, 13 Juli 2020. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah/

“Ketika orang menyerukan bahwa mendukung SKB 3 Menteri, kemudian dikatakan bahwa itu anti-jilbab, tidak. Karena kalau kita cermati bahwa SKB 3 Menteri juga berbicara, tetap mendukung pilihan orang untuk menggunakan jilbab. Tetapi poinnya adalah tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap pilihan orang,” ujarnya.

Orang tua siswa di Lampung, yang anaknya mengalami perundungan, berharap adanya aturan legal yang membebaskan berbusana atau mengenakan atribut tertentu oleh para pelajar, karena kasus yang dialami anaknya banyak juga dialami anak-anak lain, tapi mereka takut bersuara.

“Saya sangat-sangat berharap adanya sebuah aturan yang legal, tidak ada pemaksaan terhadap atribut tertentu mengatasnamakan agama atau apapun, karena kita punya hak. Dan kenapa saya berharap, saya yakin dan saya tahu, banyak orang tua-orang tua yang juga merasakan seperti saya tapi tidak mampu untuk berargumentasi, tidak mampu melakukan sesuatu hal seperti yang saya lakukan, karena tidak berani,” katanya. [pr/ah]

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan restorasi ekosistem di Tanah Air dalam kurun waktu 2015 hingga 2021 telah memulihkan 4,69 juta hektare lahan yang terdegradasi.

“Restorasi ekosistem dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat dalam kurun waktu 2015 hingga saat ini berupa pemulihan lahan dengan total area tidak kurang dari 4,69 juta hektare, termasuk gambut dan mangrove,” kata Siti, Sabtu (5/6), dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan keterangan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Sabtu 5 Juni 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat memberikan keterangan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Sabtu 5 Juni 2021. (Foto: VOA/Anugrah Andriansyah)

Tujuan restorasi itu, katanya, dilakukan untuk peningkatan produktivitas ekosistem hutan dan lahan yang terdegradasi. Restorasi ekosistem juga dilakukan melalui bentuk izin usaha, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Restorasi, menurut Siti, bertujuan untuk mengembalikan suatu ekosistem hutan yang terdegradasi setelah dikelola dengan sistem tebang pilih dan tanam Indonesia (TPTI) kepada kondisi yang semaksimal mungkin mendekati keadaan sebelum dieksploitasi.

“Dalam hal komposisi dan kondisi keanekaragaman hayati,” ujarnya.

Restorasi ekosistem akan sangat membantu dan dibutuhkan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon. Kata Siti, lndonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui mengendalikan laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer maupun gambut, serta penurunan kebakaran hutan dan lahan.

Asap menutupi hutan saat kebakaran di Kabupaten Kapuas dekat Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah, 30 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

 

Asap menutupi hutan saat kebakaran di Kabupaten Kapuas dekat Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah, 30 September 2019. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

“Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat menambah semangat kita untuk senantiasa terus memperbaiki diri dalam berperilaku adil terhadap lingkungan,” ucapnya.

Saat ini tercatat ada 16 unit manajemen restorasi ekosistem di hutan produksi dengan luas area 622.861 hektare. Unit manajemen restorasi ekosistem terdapat pada berbagai tipe dengan proporsi persentase menurut luasannya, yaitu ekosistem hutan dataran rendah 24 persen, hutan dataran tinggi 14 persen, mangrove 2 persen, gambut 59 persen, dan rawa 1 persen.

“Pemerintah akan terus memperbaiki formati restorasi ekosistem ini dengan pendekatan multisistem, multiusaha, serta multibenefit, baik bagi pengelola terutama masyarakat dan lingkungan itu sendiri,” tutur Siti.

Direkrur WALHI, Nur Hidayati, saat menjadi narasumber diskusi daring, Selasa, 19 Mei 2020. (Screenshot: VOA/Yudha Satriawan)

 

Direkrur WALHI, Nur Hidayati, saat menjadi narasumber diskusi daring, Selasa, 19 Mei 2020. (Screenshot: VOA/Yudha Satriawan)

Sementara, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan semangat pemulihan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 sama sekali tidak tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

Hal ini paling tidak tercermin dalam legislasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya. Produk hukum yang secara jelas dan terang sangat berpihak pada kepentingan investasi. Namun, abai pada kepentingan rakyat dan lingkungan hidup bahkan suara penolakan terhadap proses legislasi ini juga diwarnai oleh tindakan represif serta tidak demokratis.

“Parahnya, Presiden Joko Widodo dan beberapa kementerian di bawahnya malah menyesatkan rakyat Indonesia dan forum global dengan menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai produk hukum yang memperlihatkan komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan hidup,” kata Nur Hidayati melalui keterangan resminya kepada VOA.

Masih kata Nur Hidayati, apabila pemerintah benar-benar serius untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum memulihkan Indonesia, krisis kemanusian dan lingkungan hidup yang saat ini sedang dihadapi. Maka langkah awal yang harus segera dilakukan sebagai prasyarat pemulihan Indonesia adalah presiden secara tegas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan UU Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba berikut aturan turunannya.

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

 

Tampak udara kebakaran hutan yang terjadi di dekat desa Bokor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, 15 Maret 2016. (Foto: Rony Muharrman/Antara Foto via REUTERS)

“Tanpa dibatalkannya UU Cipta Kerja yang merupakan mesin akselerator perusakan lingkungan hidup dan bencana sosial-ekologis. Maka hal-hal yang dianggap sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup oleh pemerintah hanya sebatas gimik dan bersifat superfisial saja,” pungkasnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 memilih tema restorasi ekosistem. PBB mengajak seluruh pihak memulihkan kembali kondisi lingkungan hidup dalam kurun waktu satu dekade ke depan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2018.

Kajian para ahli dalam panel tersebut menyebut pembatasan kenaikan suhu harus di bawah 1,5 derajat celsius karena kenaikan suhu 2 derajat celsius akan menimbulkan dampak yang buruk bagi dunia. Hal ini pun sejalan dengan target utama Perjanjian Paris yang membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat celsius.[aa/ah]

MALUT-POST-TERNATE Aksi protes pegawai di internal Dinas pemuda dan Olahraga (Dispora) provinsi Maluku Utara (Malut), yang meminta Kadispora Ansar Daaly, dicopot dari jabatan karena dinilai arongan dan tidak adil selama memimpin Dispora, mengundang perhatian publik.

Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Gunawan Tauda menilai, protes ASN terhadap pimpinan merupakan peristiwa langka, terutama di daerah lain. Hanya di Malut saja yang kerap terjadi.” Ini menjadi hal yang langka dalam dunia pemerintahan,” kata Gunawan, Rabu (3/6).

Dosen Fakultas Hukum tersebut menjelaskan, jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, terdapat larang bagi ASN memprotes kebijakan instansi atau atasanya secara terbuka. Sebagaimana didalam Undang-Undang (UU) administrasi pemerintahan maupun UU ASN, beserta peraturan pelaksanaannya.” Beberapa aturan ini menegaskan ASN harus loyal dan menghargai atasan. Termasuk tidak membantah perintah atasan selama berada dalam koridor hukum dan organisasi. Bagi ASN meningkat aturan-aturan disiplin kepegawaian, kode etik, termasuk pula etika birokrasi yang perlu dijunjung tinggi,” terangnya.

Di sisi lain, lanjut Gunawan, jika dilihat dari aspek manajerial organisasi, terdapat mismanajemen internal yang berkonsekuensi fatal. Akibatnya, roda organisasi menjadi terganggu atau trouble. Mismanajemen ini, dapat menjadi catatan kinerja bagi atasan pejabat yang bersangkutan sebagai penilaian atas tugas jabatannya.

Karena itu, perlu menjadi perhatian dan peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, Sekda dan Gubernur. Termasuk juga DPRD untuk melakukan pembinaan terhadap ASN. Sebab bila dibiarkan terus, akan menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan roda pemerintahan Daerah.” Aspen kepastian hukum harus diperjelas dan ditegakan. Sehingga Fenomena palang kantor, protes Gubernur dapat diminimalisir,” pintarnya.

Selain itu penting diperhatikan adalah pengangkatan pimpinan OPD. Terutama dalam kemampuan manajerial, sebab jika pemimpin punya kemampuan manajerial yang bagus, yang dipimpin juga akan patuh. Ini ada kaitannya dengan mekanisme pengangkatan pimpinan OPD. Apakah proses assessment benar-benar dijalankan atau hanya sebatas formalitas.

Sebagaimana diketahui, fenomena protes pegawai terhadap pimpinan di internal pemprov ini, hampir sering terjadi. Sebelum di Dispora, pegawai Dinas ketahanan pangan juga melakukan hal yang sama. Bahkan, menggelar aksi mogok kerja beberapa hari. Da belakangan kepala dinasnya dicopot. Kejadian yang sama juga perna terjadi di RSUD Sofifi dan RSUD Chasan Boesorie pada tahun 2019 lalu. para petugas medis mogok kerja karena hak-hak mereka terlambat dibayarkan. (mg-01/udy)

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan 78 kota dari 90 kota yang dipantau BPS mengalami inflasi pada Mei 2021. Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi. Atau secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 0,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara jika dibandingkan inflasi tahun ke tahun atau Mei 2021 terhadap Mei 2020 sebesar 1,68 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto. (Foto: Tangkapan layar YouTube BPS)

 

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto. (Foto: Tangkapan layar YouTube BPS)

“Jadi kenaikan di bulan Mei akibat adanya puasa maupun Hari Raya tidak terasa meningkatkan harga-harga di bulan Mei,” jelas Setianto dalam konferensi pers daring, Rabu (2/6/2021).

Setianto menambahkan inflasi tertinggi terjadi di Manokwari, Papua Barat sebesar 1,82 persen dan terendah terjadi di Tembilahan, Riau sebesar 0,01 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Timika, Papua sebesar 0,83 persen dan terendah terjadi di Palembang sebesar 0,02 persen.

Inflasi terjadi karena ada kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,32 persen. Disusul kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok perumahan seperti air dan listrik.

“Untuk transportasi kalau kita lihat secara rinci andil terbesar adalah jasa angkutan penumpang dengan andil 0,07 persen,” tambahnya.

Kenaikan Inflasi Merupakan Sinyal Positif?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah menilai tren kenaikan inflasi tersebut sebagai sinyal yang positif. Sebab, hal tersebut menunjukkan permintaan masyarakat atau daya beli masyarakat mengalami peningkatan saat puasa atau Lebaran.

Grafik Inflasi Indonesia tahun 2020 - 2021. (Foto: BPS)

 

Grafik Inflasi Indonesia tahun 2020 – 2021. (Foto: BPS)

“Ini adalah sinyal yang baik bahwa ada permintaan yang terstimulus terutama transportasi, pakaian dan alas kaki karena Lebaran kemarin,” jelas Rusli kepada VOA, Rabu (2/6/2021).

Indef memperkirakan tren inflasi dalam beberapa bulan ke depan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, tren ini juga selaras dengan nilai ekspor Indonesia.

Dalam catatan BPS, nilai ekspor Indonesia pada April 2021 mencapai USD 18,48 miliar atau naik tipis 0,69 persen dibanding ekspor Maret 2021. Namun nilai ekspor naik cukup signifikan sebesar 51,94 persen jika dibandingkan April 2020. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2021 mencapai USD 67,38 miliar atau naik 24,96 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. [sm/em]

MALUT-POST-SANANA KM Karya Indah, Kapal naas yang terbakar di perairan Lifmatol, Kepulauan Sula (kepsul), Maluku Utara (Malut), Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut) Sabtu (29/5) akhir pekan lalu itu ternyata belum mengantongi izin trayek pelayaran antra Kabupaten/kota di Malut. Hal ini disampaikan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Malut, Armin Zakaria, ketika dikonfirmasi, kemarin (30/5). ” Kapal tersebut tidak memiliki izin trayek Kabupaten/kota di Malut, sehingga kita akan panggil pihak perusahan yang mengoperasikan kapal tersebut,” katanya.

Menurutnya, untuk izin trayek pada wilayah kabupaten atau kota, izinnya dikeluarkan oleh pemda Kabupaten/kota, tapi jika izin trayek dar satu Kabupaten ke Kabupaten/kota yang lain dalam satu wilayah provinsi, maka izin trayek menjadi kewenangan provinsi sedangkan trayek antara provinsi izinnya dikeluarkan oelh kementerian perhubungan. “Kapal KM. Karya Indah ini hanya memiliki izin trayek antara provinsi dan tidak memiliki izin trayek antara Kabupaten/kota wilayah provinsi Malut,” tegasnya.

Bahkan kata Armin, izin trayek antara provinsi yang dimiliki KM. Karya Indah sudah kedaluarsa sedangkan untuk izin trayek rute Ternate-Sanana tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Malut, sehingga aktifitas kapal ini dianggap ilegal.” Tidak ada izin trayek, jadi aktifitas kapal tersebut ilegal,” cetusnya.

Menurutnya, jika izin kapal bermasalah, harusnya pihak syahbandar dan KSOP menyampaikan ke pemilik kapal agar mengurus semua izin tersebut. Bila perlu melarang segalah macam aktifitas kapal. Namun jika dibiarkan maka ada unsur kesengajaan dari pihak syahbandar dan KSOP,” Berarti mereka sengaja, karena izin berlayar dikeluarkan oleh pihak syahbandar. Harusnya izin trayek dikantongi dulu barulah diberikan izin berlayar disatu daerah ke daerah lain,” pungkasnya. (din/rul)

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate Muhamad Arafah kepada VOA mengatakan tim penyelamat berhasil mengevakuasi 274 orang dalam kondisi selamat dalam peristiwa kebakaran Kapal Motor (KM) Karya Indah saat sedang dalam pelayaran dengan rute Ternate – Sanana, sekitar 5 Mil arah Timur Laut dari Pulau Lifamatola, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

“Dengan rincian laki-laki 128 orang, perempuan 97 orang, anak-anak 35 orang, Anak Buah Kapal (ABK) 14 orang, masih dalam pencarian satu orang atas nama Dedi Hidayat, laki-laki umur 43 tahun” jelas Muhamad Arafah saat dihubungi dari Palu, Sabtu malam.

Peristiwa terbakarnya KM Karya Indah pertama kali dilaporkan oleh petugas Satuan Polisi Air Sanana pada pukul 08.30 WIT, yang segera ditindaklanjuti dengan pengiriman Tim Rescue Unit Siaga SAR Sanana.

Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan sejumlah penumpang yang melengkapi diri dengan baju pelampung melompat ke laut dari atas kapal yang sedang terbakar.

Para korban yang selamat dievakuasi menggunakan sejumlah kapal motor, speedboat dan long boat menuju Pulau Sanana.

“Saat ini yang sudah sehat dikembalikan ke rumah masing-masing dan yang masih perlu perawatan masih dirawat di Puskesmas. Sampai malam ini kami mendapat informasi masih ada tiga orang yang dirawat,” kata Muhamad Arafah.

Menurut Arafah, Kapal Motor Karya Indah telah ditarik menuju Pulau Lifamatola, namun sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.[yl/em]

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempersilahkan pemerintah untuk melanjutkan kembali penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan nomor produksi (batch) CTMAV 547 lantaran terbukti tidak terkait dengan meninggalnya warga DKI Jakarta sehari setelah menerima dosis kedua vaksin tersebut.Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan hal ini setelah pihaknya bersama dengan Komisi Nasional Pengkajian & Penanggulangan KIPI (Komnas PP KIPI) dan Komisi Daerah Pengkajian & Penanggulangan KIPI (Komda PP KIPI) memperoleh hasil pengujian mutu vaksin berupa uji sterilitas dan uji toksisitas abnormal di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Badan POM.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Lukito saat melakukan konferensi pers terkait dengan vaksin COVID-19, Kamis 19 November 2020. (Foto:VOA)

 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny Lukito saat melakukan konferensi pers terkait dengan vaksin COVID-19, Kamis 19 November 2020. (Foto:VOA)

“Pada tanggal 25 Mei 2021, PPPOMN telah menerbitkan Laporan Pengujian vaksin COVID-19 AstraZeneca bets CTMAV 547 dengan kesimpulan toksisitas abnormal dan sterilitas vaksin COVID-19 AstraZeneca bets CTMAV 547 memenuhi syarat mutu dan aman digunakan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutu Vaksin COVID-19 Astrazeneca nomor bets CTMAV547 dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan. Untuk itu, Vaksin COVID-19 AstraZeneca nomor bets CTMAV 547 dapat digunakan kembali,” ungkap Penny dalam siaran pers yang diterima oleh VOA, di Jakarta, Kamis (27/5).

Ia melanjutkan, Badan POM akan selalu senantiasa melakukan pengawasan mutu vaksin COVID-19 pada saat sebelum diedarkan dengan penerbitan lot release dan saat di peredaran dengan melakukan pengambilan sampel dan pengujian mutu secara periodik.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komnas PP KIPI akan terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Juru bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmidzi.

 

Juru bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmidzi.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, dengan hasil dari pengujian atas vaksin tersebut, maka pemerintah akan melanjutkan kembali penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca batch CTMAV 547 dalam program vaksinasi massal nasional COVID-19.

“Kalau penggunaannya (vaksin AstraZeneca batch CTMAV 547), iya (dilanjutkan) karena vaksinnya tidak bermasalah,” ujar Nadia dalam pesan singkatnya kepada VOA.

Sementara itu, hasil dari investigasi terkait penyebab kematian warga DKI Jakarta masih diselidiki oleh Komnas KIPI. Nadia mengatakan hasil investigasi itu akan diumumkan oleh Komnas KIPI. “Ini tunggu dari Komnas KIPI ya,” kata Nadia.

Sebelumnya, diketahui seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia sehari setelah menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca. Trio yang tinggal di Buaran, Jakarta Timur ini menerima suntikan dosis kedua vaksin pada 5 Mei lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jenazah Trio akhirnya dilakukan otopsi.

Pihak Komnas KIPI dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan pembongkaran makam Trio pada Senin (24/5) pagi. Jenazah Trio pun akan diotopsi di RSCM, Jakarta Pusat, dan sampai saat ini masih dalam proses otopsi.

Pemerintah pun kemudian menghentikan sementara penggunaan 448.480 dosis AstraZaneca batch CTMAV 547, pada Minggu (16/5). [gi/ab]

Kebocoran 279 juta data dari BPJS Kesehatan diketahui lewat sebuah cuitan yang viral pada Kamis (20/5). Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan, dari hasil investigasi, pihaknya menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

Penjual data juga mengunggah 3 tautan yang isinya adalah sampel data yang bisa diunduh gratis. Tautan tersebut diduga membocorkan data pribadi yang mencakup nama, alamat, dan tempat tanggal lahir, juga berisi informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor NPWP, nomor ponsel, hingga besaran gaji.

Ruby Alamsyah, pakar digital forensic.

 

Ruby Alamsyah, pakar digital forensic.

Menurut Ruby Alamsyah, ahli forensik digital dari Digital Forensic Indonesia, data pribadi yang dikumpulkan, diproses dan disimpan oleh instansi baik itu pemerintahan maupun swasta bila tidak diamankan secara optimal, pasti memiliki risiko bocor.

“Kebocoran data ini bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari tren kebocoran data pribadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, seringkali yang membocorkan adalah pihak eksternal dengan melakukan peretasan karena adanya celah pada sistem keamanan data tersebut,” kata Ruby.

Pemerintah sendiri melalui Kominfo langsung menindaklanjuti kasus ini dengan memblokir situs Raid Forums yang menyebarkan data tersebut. Dalam rilisnya, Kominfo juga mengatakan, proses pemblokiran juga dilakukan terhadap akun bernama Kotz yang menjadi penyebar data, termasuk 3 situs yang digunakan untuk mengunduh sampel data tersebut.

Kominfo mengaku telah mengidentifikasi jumlah data yang lebih besar dan memperluas investigasi terhadap sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual. Pihak kementerian bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi mendalam bersama dengan BPJS Kesehatan.

Butuh Peraturan Perlindungan Data Pribadi Setara Undang-Undang

Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan?

Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak memiliki opsi yang baik bila terjadi kebocoran atas data pribadinya.

BPJS dilaporkan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. (Foto: Ilustrasi)

 

BPJS dilaporkan akan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor. (Foto: Ilustrasi)

Ruby mengatakan pada sejumlah kasus lampau, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016.

“Masyarakat bisa mengadukan kepada menteri dan masalahnya diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya,” jelas Ruby kepada VOA.

Sementara, untuk kasus bocornya data BPJS ini, dikutip dari siaran persnya Kamis 20/5, pihak Kominfo menyatakan telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 untuk melakukan proses investigasi secara lebih mendalam. Menurut Kominfo, BPJS akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor.

Bukan Kejadian Pertama

Berita soal jual beli data pribadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini memang cukup marak. Namun untuk data pribadi dengan jumlah yang fantastis memang baru muncul di kasus data BPJS ini. Sebenarnya, berapa harga data pribadi ini sehingga laris diperjualbelikan?

Masyarakat Indonesia dinilai belum punya opsi baik jika terjadi kebocoran atas data pribadinya. (Foto: Ilustrasi)

 

Masyarakat Indonesia dinilai belum punya opsi baik jika terjadi kebocoran atas data pribadinya. (Foto: Ilustrasi)

Ruby Alamsyah mengatakan, besaran harganya akan tergantung pada beberapa indikator: kuantitas, kualitas, dan sumber data – untuk menentukan seberapa pentingnya data tersebut.

“Contoh, Kasus Bukalapak di tahun 2019, data yang bocor sebanyak 12,9 juta, dijual seharga 20 jutaan rupiah.

Pada kasus Tokopedia di tahun 2020, data yang bocor sebanyak 90 juta (data pengguna e-commerce tersebut sampai Maret 2020) dijual seharga 75 jutaan rupiah,” kata Ruby.

Data bocor terbaru pasti akan bernilai jauh lebih tinggi, daripada data lama.

Pada tahun 2020, Tokopedia kabarkan adanya upaya pencurian data jutaan pengguna.

 

Pada tahun 2020, Tokopedia kabarkan adanya upaya pencurian data jutaan pengguna.

Hingga Mei 2021 ini, Ruby mengamati, sudah lebih dari 11 milyar data pribadi yang pernah bocor di dunia internasional, termasuk data pribadi warga Indonesia dengan jumlah lebih dari 1 miliar record.

“Data ini bocor dari platform media sosial, provider email, e-commerce, fintech, bisnis retail, perbankan, instansi pemerintah, dan lain-lain,” tambah Ruby.

Data yang diperjualbelikan ini, kata Ruby, digunakan untuk beberapa kepentingan – misalnya untuk kebutuhan riset IT Security, untuk keperluan bisnis seperti telemarketing dan sejenisnya, untuk dijual kembali ke pihak yang membutuhkan (reselling), atau digunakan untuk tindak kriminal seperti penipuan online.

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat dalam kasus kebocoran data pribadi dalam jumlah masif seperti dalam kasus BPJS ini, sangat minim, karena peretasan dilakukan ke sistem bukan ke individu.

Pakar tekankan kewaspadaan individu juga harus ditingkatkan. (Foto: Ilustrasi)

 

Pakar tekankan kewaspadaan individu juga harus ditingkatkan. (Foto: Ilustrasi)

“Masyarakat bisa meningkatkan kesadaran akan keamanan teknologi terkait risiko ke depan menjadi korban dari tindak kejahatan siber yang menggunakan kebocoran data tersebut,” tambah Ruby.

Ruby lebih lanjut menambahkan kewaspadaan harus ditingkatkan pada tingkat individu, terutama jika kita mendapat email atau SMS ke nomor ponsel pribadi yang berisi tautan yang berpotensi phishing ataupun malware. Penipuan online yang dilakukan dengan menggunakan teknik social engineering juga semakin marak,

“Karena korban akan mudah terperdaya jika dihubungi oleh pihak-pihak yang dapat menginformasikan data pribadinya secara lengkap dan benar,” tambah Ruby. [er/rw/dw]