CEO International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler, dalam wawancara dengan Bloomberg, di Yerusalem, Senin lalu (21/12) mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menawarkan untuk melipatgandakan bantuan dana pembangunan yang telah diberikan pada Indonesia jika saja negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Saat ini portofolio bantuan IDFC pada “sovereign wealth fund” – atau badan pengelola dana abadi milik negara untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh nusantara – mencapai satu miliar dolar. Lembaga itu berupaya menarik dana investasi hingga 15 miliar dolar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya.

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

“Kami bicara dengan mereka (Indonesia, red.) tentang hal ini,” ujar Boehler.

“Jika mereka siap, mereka siap; dan jika mereka siap kami dengan gembira akan lebih memberi dukungan secara finansial dibanding yang sudah kami berikan,” ujar Adam Boehler dalam wawancara itu.

Ditambahkannya, ia tidak kaget jika badan yang dipimpinnya memberikan dana kepada Indonesia hingga “satu atau dua miliar dolar lebih besar.”

Boehler merupakan bagian dari delegasi Amerika-Israel yang dipimpin Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, berada di Jerusalem ketika delegasi itu melakukan penerbangan komersil langsung pertama dari Israel ke Maroko pada hari Selasa (22/12), menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Maroko adalah negara keempat yang menjalin hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.

Jubir Kemlu: Tak Ada Niat Buka Hubungan dengan Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada urgensi menanggapi artikel Bloomberg itu karena sikap Indonesia sudah sangat jelas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ujar Faizasyah, sudah menggarisbawahi bahwa hingga saat ini tidak ada niat Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

“Kita tidak menyerahkan politik luar negeri berdasarkan faktor eksternal tetapi juga harus menjadikan kondisi atau faktor-faktor di dalam negeri dan prinsip dasar bernegara dan dalam menjalankan diplomasi sebagai rujukan utama,” kata Faizasyah.

Lebih jauh lewat pesan teks Faizasyah menegaskan bahwa “Presiden Joko Widod juga sudah membicarakan posisi Indonesia ini dengan Presiden Abbas,” tapi ia tidak merinci kapan pembicaraan itu dilakukan terkait pembukaan hubungan diplomatik beberapa negara Arab dengan Israel.

Diwawancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar mengakui Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump mungkin saja menekan Indonesia untuk ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi sedianya menghormati kepentingan Indonesia juga.

“Dalam sebuah negara yang merdeka itu tentu kemandirian negara itu harus jelas. Harap ingat. kebijakan luar berkaitan dengan kepentingan nasional. Bagaimana kepentingan nasional kita terhadap Israel? Salah satunya adalah mendukung Palestina,” ujar Hamdan.

Terungkap Pertemuan Delegasi Indonesia di Gedung Putih November Lalu

Dalam pernyataannya di Bloomberg, Boehler tidak mengungkapkan siapa dari pihak Indonesia yang terlibat dalam pembicaraan soal normalisasi hubungan Israel dan Indonesia, dan tawaran peningkatan bantuan dana pembangunan itu. Namun Boehler hadir dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Putih tanggal 17 November lalu. Pertemuan itu tidak dimasukkan dalam jadwal resmi Presiden, dan Gedung Putih tidak memberikan pernyataan resmi apapun terkait hal ini.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Sementara pernyataan pers dan foto-foto pertemuan yang dirilis pemerintah Indonesia menunjukkan selain Presiden Trump, dua penasihat senior Gedung Putih – Ivanka Trump dan Jared Kushner – bersama CEO IDFC Adam Boehler hadir dalam pertemuan itu.

Ketika itu Luhut mengatakan pertemuan lebih bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan pemerintah Trump selama ini dan pembahasan soal vaksin.

Meskipun presiden terpilih Joe Biden berjanji akan mengubah sebagian kebijakan pendahulunya, dalam wawancara dengan Bloomberg hari Senin (21/12) Boehler mengatakan badan pimpinannya mendapat dukungan bipartisan dan berharap akan mendapat dukungan serupa di bawah pemerintahan baru nanti. “Saya pikir mereka (pemerintahan Biden.red) akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan dan menindaklanjutinya, dan saya harap mereka melakukannya, dan saya akan siap mendukung mereka,” ujarnya.

Sejak bulan Agustus lalu sudah empat negara Arab menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ini berarti sudah tujuh negara Muslim yang memiliki hubungan dengan Israel, setelah Turki pada tahun 1949, Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. [fw/em]

Calling Visa Israel diaktifkan — Meskipun riskan menimbulkan gesekan dalam internal kenegaraan, lagi-lagi Bapak Presiden Joko Widodo berpartisipasi dalam keputusan kontroversial. Yaitu memberi dukungan terhadap pengaktifan Calling Visa terhadap negara Israel.

Tak dapat dipungkiri, stigma negatif terhadap negara di Timur Tengah itu masih melekat pada banyak kepala masyarakat Indonesia. Tak lain dan tak bukan, alasannya disebabkan oleh karena konflik politik berkepanjangan antara Israel dan negara tetangganya, Palestina.

Walau kebencian ini masih acapkali disalahartikan sebagai konflik keagamaan, namun doktrin turun temurun yang didapati dari lingkungan dan keluarga membuat kebencian terhadap Israel seakan begitu besar.

Apa Itu Calling Visa?

Calling Visa adalah Visa khusus yang diberikan kepada negara-negara dengan kondisi yang rawan pada apek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Pemberian Calling Visa dari Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah tanda percaya terhadap negara-negara yang dianggap rawan tersebut, agar warga negaranya seakan-akan diajak untuk melakukan kegiatan berlibur, atau bahkan berbisnis di Indonesia.

Tak hanya Israel yang mendapat keistimewaan ini. Negara-negara rawan lain seperti Korea Utara, Afghanistan, Guinea-Bissau, Kamerun, Nigeria, Somalia, dan Liberia juga mendapatkan fasilitas yang sama. Konflik politik yang masih terjadi di sana membuat negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengasingkan bahkan memboikot produk mereka.

Pada penerapannya, Calling Visa di Indonesia memiliki tim khusus yang berperan untuk menyaring, sebagai upaya penyeleksian ketat sebelum Visa warga-warga negara tersebut disetujui.

Apakah Keputusan Mengaktifkan Calling Visa Israel oleh Pemerintah Sudah Benar?

Ranah benar dan salah dalam aspek pengambilan keputusan sangatlah abu-abu. Setiap individu memiliki pola pikir dan prioritasnya sendiri, sehingga setiap kebijakan tentunya tak dapat memuaskan hati semua orang. Apalagi, Indonesia memiliki pandangan politik yang beragam. Namun tetap, kepentingan umum adalah langkah yang wajib diambil.

Dalam sudut pandang beberapa pihak, hal ini mungkin dianggap mencederai langkah yang pernah diambil Presiden Soekarno. Dimana pada masanya dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan integritas Palestina.

Kemudian ada lagi perspektif keagamaan, dimana tak dapat dipungkiri beberapa ajaran menstigmatisasi Israel sebagai tokoh antagonis dalam peradaban manusia. Lantas, apakah langkah-langkah untuk meredam kesalahpahaman dan menyukseskan program ini telah diambil oleh pemerintah?

1) Komunikasi Terhadap Pihak-pihak yang Dianggap Memiliki Posisi Krusial dalam Kehidupan Bernegara

Berkaca dari rentetan demonstrasi RUU Cipta Kerja beberapa waktu lalu, pemerintah seharusnya belajar dari kesalahan yang nampaknya sepele. amun berbuntut panjang, yaitu komunikasi. Pemerintah harus mengakui bahwa pada Pancasila sendiri, suara musyawarah masih menempati posisi tertinggi.

Sudahkah pemerintah melakukan komunikasi terhadap petinggi-petinggi organisasi masyarakat yang selama ini dikenal memiliki basis masyarakat bervolume tinggi? Juga terhadap pemuka agama dan adat yang memiliki sudut pandang kontra terhadap kebijakan ini? Poin ini perlu menjadi perhatian penting guna mencegah terjadinya retakan akibat selisih paham.

Pemerintah cukup menjelaskan alasan-alasan penting mengapa kebijakan Calling Visa Israel perlu diaktifkan, serta menegaskan ulang posisi awal yang tetap membela Palestina guna meminimalisir luapan kemarahan beberapa bagian masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga harus bisa meyakinkan kalau program ini nantinya akan menyeleksi WNA Calling Visa dengan proses yang ketat dan rumit. Dengan ini, ak sembarang orang dari Israel bisa memasuki Indonesia.

2) Menjamin Keamanan WNA dengan Calling Visa dalam Menjalankan Aktivitas di Indonesia

Stigma negatif zionisme sukses menciptakan kebencian tersendiri terhadap Israel, bahkan kepada warga negaranya secara keseluruhan. Jangan sampai hal ini menimbulkan masalah baru di lingkup masyarakat apabila nantinya ada turis maupun pebisnis dari Israel yang berkunjung ke Indonesia.

Persekusi dan main hakim sendiri adalah budaya memalukan yang sampai saat ini masih mengakar pada pola berkehidupan masyarakat, terutama di lingkungan menengah ke bawah. Bilamana hal-hal tersebut kejadian pada WNA Israel, bukan tak mungkin Israel akan menutup pintu diplomasi yang Indonesia berusaha tawarkan.

3) Bersiap akan Risiko Jatuhnya Legitimasi Partai Politik Penguasa Rezim Sekarang

Sebaik-baiknya komunikasi tetaplah tak menutup kemungkinan dimana beberapa pihak masih tidak menerima kebijakan ini. Apalagi mengingat kebijakan ini memiliki sangkut paut dengan keyakinan dan agama. Maka langkah pengaktifan Calling Visa Israel harus siap pula disambut dengan gejolak yang ada.

Sekalipun pemerintah berhasil membuat kondisi secara umum tetap kondusif. Namun tetap, nama dan partai asal mereka yang saat ini menyatakan kesetujuannya akan kebijakan ini akan selalu diingat oleh segelintir pihak dengan stigma negatif. Hal ini dapat berpengaruh panjang pada perjalanan karir politik mereka. Juga bisa pula menimbulkan jatuhnya citra dan legitimasi partai yang memboncengi mereka.

Demi Kepentingan Umum

Presiden Joko Widodo Calling Visa Israel

Terlepas dari semua penjabaran di atas, langkah ini tentu bisa dibilang bijaksana mengingat Israel memiliki fasilitas teknologi potensial. Yang tak menutup kemungkinan dapat diadopsi demi kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri.

Ambillah contoh pertanian. Israel yang secara geografis memiliki tanah tandus mampu menyulap lahan mereka. sampai menjadi salah satu negara yang memiliki teknologi pertanian modern sekelas Belanda.

Melihat pola ini, nampaknya pemerintah memang sedang menyetir Indonesia ke arah kemajuan teknologi. Dengan dibukanya pintu diplomasi terhadap negara-negara maju, maka proses Transfer of Technology (ToT) pun dapat terwujud.

Apalagi dengan megaproyek pemindahan ibukota dan wacana pembangunan food estate yang kerap digadang-gadang. aka bantuan teknologi modern dari negara yang sudah lebih dulu menguasai kecanggihan itu perlu kita manfaatkan.