Kehadiran polisi virtual yang dikeluhkan sejak awal, semakin dikritisi setelah kasus penangkapan warganet karena dugaan penghinaan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra Presiden Joko Widodo.

Polisi virtual awalnya dibentuk untuk menekan penyebaran hoaks di masyarakat. Unit ini berselancar dan memonitor unggahan warganet, terutama di media sosial, dan memberi peringatan jika dianggap perlu. Masalahnya, banyak pihak menilai tindak tegas aparat lebih banyak ditujukan kepada mereka yang kritis kepada pemerintah.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo (foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo (foto: VOA/Nurhadi Sucahyo)

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho mengingatkan, upaya mengatasi hoaks harus dilakukan dengan transparan dan imparsial.

“Kalau dalam isu clearing house, kuncinya adalah adanya keberpihakan kepada semua pihak. Tidak boleh menggunakannya untuk berpihak pada kubu tertentu, bahkan kepada mereka yang sedang menjabat saat ini,” kata Septiaji ketika dihubungi VOA.

Polisi virtual adalah respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kritik pemidanaan berdasar UU ITE, KUHP dan UU No 1 tahun 46 bagi sejumlah pihak, yang dinilai menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Kapolri ingin pendekatan kasus terkait UU ITE mengutamakan restorative justice. Edukasi, upaya preventif, dan persuasi diutamakan dan pidana menjadi langkah terakhir.

Dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Gibran, polisi meminta pelaku AM warga Tegal, Jawa Tengah, mencabut komentarnya, tetapi ditolak. Aparat kemudian mengamankan AM, yang kemudian membuat video permintaan maaf dan diunggah di situs kepolisian Surakarta. AM dilepaskan setelah permintaan maaf itu.

Kehadiran polisi virtual cukup meresahkan warganet. (Foto: Ilustrasi/REUTERS/Beawiharta)

Kehadiran polisi virtual cukup meresahkan warganet. (Foto: Ilustrasi/REUTERS/Beawiharta)

Septiaji mengingatkan, ada dua jenis penyebar hoaks di media sosial. Figur pertama adalah aktor intelektual aktif, yang dimungkinkan memperoleh manfaat politik dan ekonomi dari hoaks yang dia sebarkan. Kelompok ini memang wajar jika dipidanakan. Namun, ada jauh lebih banyak pengguna media sosial yang menyebar hoaks, hanya karena literasi digitalnya belum baik.

“Kalau literasi digitalnya belum merata, solusinya kalau dengan sanksi pidana itu terlalu kejam, terlalu keras. Karena orang ini masih punya hak untuk mendapatkan edukasi, untuk mendapatkan peringatan. Kalau bicara polisi virtual, domainnya harus ada di upaya, yang dalam surat edaran Kapolri, dalam konteks restorative justice,” tambah Septiaji.

Septiaji menambahkan, sesuai data Mafindo, hoaks dan ujaran kebencian dilakukan oleh pendukung semua kubu politik. Ada yang menyerang pemerintah, tetapi ada pula yang dilakukan pendukung pemerintah untuk menyerang pihak lain.

“Kita harus memastikan, bahwa upaya policing konten media sosial harus dilakukan transparan, netral, tidak berpihak. Jangan sampai policing itu hanya kepada pihak tertentu, yang kritis kepada pemerintah,” tambahnya.

Badge Awards untuk Warganet

Terkait rencana polisi memberikan badge award kepada masyarakat yang aktif membantu melaporkan akun-akun yang diduga menyebar hoaks dan ujaran kebencian, Septiaji meminta itu dilakukan tanpa memandang afiliasi pelapor. Polisi juga harus menyusun laporan berkala, terkait kasus hoaks dan ujaran kebencian yang ditangani dan dari sana akan bisa dilihat apakah penindakan itu memandang kubu politik atau tidak. Sikap transparan dan imparsial harus dikedepankan sejak awal, untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pun mengkritisi rencana Tim Siber Bareskrim Polri memberikan badge award ini. Kasus penangkapan AM terkait unggahan soal Gibran, kata Usman, sudah menunjukkan kian menyempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: screenshot)

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. (Foto: screenshot)

“Pemberian badge award berpotensi membuat warga semakin takut mengungkapkan pendapat, terutama jika pendapatnya kritis terhadap pejabat. Apalagi Revisi UU ITE belum masuk prioritas anggota Dewan. Warga yang mengungkapkan pendapatnya di media sosial akan terus berada di bawah ancaman pidana selama pasal-pasal karet di UU ITE belum direvisi,” kata Usman.

Dia juga menilai, badge award dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Kejadian penangkapan yang menimpa AM pun bisa berulang. Usman menegaskan, masyarakat seharusnya tidak perlu takut ancaman pidana atau paksaan meminta maaf, karena mengungkapkan pendapatnya secara damai. Pada sisi lain, Presiden Jokowi harus membuktikan pernyataannya yang akan memberi rasa keadilan kepada masyarakat, terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik atau ekspresi lain yang sah.

Amnesty International mencatat sepanjang 2021 setidaknya ada 15 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE dengan 18 korban. Sementara pada 2020, ada 119 kasus dengan 141 korban, termasuk 18 aktivis dan empat jurnalis.

Tindakan Berlebihan

Penelti kepolisian dari ISeSS, Bambang Rukminto. (Foto: Dok Pribadi)

Penelti kepolisian dari ISeSS, Bambang Rukminto. (Foto: Dok Pribadi)

Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto, setuju dalam kasus AM dan Gibran, tindakan polisi cenderung berlebihan.

“Dalam kasus Gibran ini, kemarin saya membaca pernyataan Kapolres yang sudah meminta pendapat dari ahli bahasa dan lain lain, hal seperti itu seharusnya dilakukan di pengadilan, bukan oleh kepolisian. Bagaimana obyektivitas ahli bahasa dalam konteks itu, sehingga bisa diterima masyarakat,” kata Bambang.

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian terkait aktivitas polisi virtual, kata Bambang. Polisi, ujarnya, sudah memiliki Direktorat Kejahatan Siber, yang kinerjanya bisa difokuskan dan dikembangkan lagi. Selain itu, mengingat tugas pokok dan fungsi kepolisian terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, ada kejahatan virtual yang kurang diperhatikan.

“Kejahatan di dunia virtual itu kan sudah banyak, tampak nyata dan merugikan masyarakat. Ini yang seharusnya lebih ditekankan, daripada mengimplementasikan UU ITE sementara UU itu sendiri masih menjadi polemik,” tambahnya.

Kejahatan dunia virtual yang disebut Bambang, antara lain adalah penipuan, investasi menggunakan skema ponzi, dan penggunaan sejumlah aplikasi yang membuat masyarakat dirugikan secara ekonomi. Pelakunya menyasar korban melalui internet, dan kerugian sudah jelas dalam banyak kasus namun upaya pemberantasan belum terlihat.

Bambang juga mengingatkan, komentar AM terhadap Gibran tidak memberikan efek apapun dan tidak ada yang dirugikan. Masyarakat telah paham bahwa Gibran memenangkan Pilkada dengan demokratis dan legal.

Polisi harus menetapkan batasan yang jelas, antara hoaks, ujaran kebencian, sarkasme, satir, atau kritik, sejauh mana dilarang dan mana yang bisa ditoleransi. Penafsiran terhadap UU ITE tidak bisa dilakukan sendiri oleh polisi. Selain itu, tindakan yang diambil dalam kasus Gibran, kata Bambang, akan melahirkan tuntutan serupa pada kasus lain, menyangkut aktor-aktor politik maupun masyarakat biasa.

“Polisi sekarang dituntut konsisten. Jangan sampai ketika kasus ini menimpa Gibran dilakukan tindakan. Bagaimana dengan kasus lain,” ujarnya.

Polisi virtual dalam kasus Gibran, kata Bambang, telah membuat delik aduan menjadi delik hukum. Sementara banyak kasus delik hukum tidak disentuh. [ns/ab]

Mengapa Berita Hoax Semakin Mudah Tersebar ? – Milyaran pertukaran informasi terjadi setiap harinya di lalu lintas internet. Seseorang di titik paling timur dapat bertukar kabar dengan individu lain di titik paling barat dalam hitungan detik.

Digitalisasi telah mengubah pola komunikasi manusia di bumi. Terutama semenjak pandemi ini, pertukaran informasi secara daring semakin marak dan masif improvisasinya oleh para penggiat digital.

Globalisasi bisa dibilang adalah pedang bermata dua. Di satu sisi mampu menghapus sekat dan penghambat akibat jarak, namun di sisi lain dapat menciptakan konflik antar sesama akibat misinformasi. Misinformasi ini kebanyakan timbul akibat berita hoax.

Secara umum, berita hoax terbagi menjadi beberapa kategori. Konten bernuansa satire atau parodi, konten menyesatkan, konten tiruan, konten palsu, konten yang salah, dan konten yang dimanipulasi. Semua jenis dari hoax di atas dapat kita temui di internet setiap harinya.

Mereka yang Paling Rentan Termakan Berita Hoax

Orang Marah-marah Karena Hoax

Meskipun berita-berita hoax di atas kerap ditemui di internet, namun sudah banyak pula warganet yang dapat membedakan mana konten asli dan hoax. Apalagi mereka yang sedari kecil telah terpapar dengan pengetahuan akan internet, pastinya kemampuan untuk mengidentifikasi parameter keakuratan sebuah berita sudahlah bukan hal yang sulit.

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri kalau angka dari mereka yang belum memiliki kemampuan tersebut masihlah tinggi. Mereka yang masuk dalam kategori ini biasanya adalah orang-orang dari lingkungan dengan tingkat edukasi rendah, lingkungan terpencil, atau orang-orang dengan usia lanjut.

Jangan salah, meskipun rasionya rendah, namun justru ini cukup berbahaya. Hoax bagaikan sebuah virus. Sekali dipercaya satu individu, maka individu tersebut akan menyebarkan ke orang lain. Begitu terus, hingga jumlahnya semakin banyak. Ketika jumlahnya tinggi, tak menutup kemungkinan bilamana orang yang tadinya tidak percaya berbalik menjadi percaya. Apalagi, terutama di Indonesia, kita hidup di lingkungan dimana mereka yang berjumlah lebih banyak cenderung lebih dijadikan acuan benar atau tidaknya sebuah informasi.

Kapan Pertama Kalinya Berita Hoax Muncul?

Tak ada yang dapat memastikan kapan pertama kalinya berita hoax muncul. Namun yang pasti sudah ada dari zaman dulu. Bedanya, zaman dulu penyebaran informasi tidak semasif saat ini.

Orang-orang di masa lampau cenderung menjadikan media cetak sebagai acuan informasi mereka. Dimana tentunya, media cetak yang dikelola oleh sebuah organisasi perusahaan pastinya adalah sarana informasi yang memiliki kredibilitas tinggi.

Belakangan Ini, Mengapa Berita Hoax Semakin Mudah Tersebar?

Internet. Di zaman dulu, internet belumlah muncul. Beda halnya dengan sekarang dimana seseorang bisa mengakses informasi melalui internet hanya dengan jari dalam hitungan detik. Belum lagi tren media sosial, media pemberitaan “pesanan” pihak tertentu, hingga forum-forum diskusi yang cenderung memiliki moderasi yang kurang ketat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara sekelas Amerika Serikat sekalipun, mereka menghadapi maraknya kampanye hitam pada saat Pemilu kemarin yang dikemas dalam kemasan hoax. Sebuah bukti dimana sekalipun angka mereka yang dapat menangkal hoax telah tinggi, namun bukan berarti hoax dapat dihindari.

Di kala pandemi ini, orang-orang cenderung menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Sosialisasi secara langsung mau tak mau dicekal guna meminimalisir penyebaran COVID-19 yang sedang mewabah. Orang-orang mau tak mau lari ke internet. Ada yang memaksimalkan untuk bertukar kabar, koordinasi saat bekerja, hingga sekedar mencari hiburan.

Masifnya penggunaan internet ini pula yang secara statistik mempengaruhi melonjaknya peristiwa persebaran hoax. Jadi, semua menjadi masuk akal untuk memahami mengapa berita hoax semakin mudah tersebar belakangan ini.

Melawan Hoax, Menyelamatkan Masyarakat

Ya, subjudul di atas tidaklah dibuat-buat. Hoax tak seremeh yang kita pikirkan. Hoax dapat mengeskalasi terjadi konflik, yang tadinya berawal dari individu ke individu, sampai berubah menjadi kelompok ke kelompok. Potensi kericuhan akibat hoax bukanlah hal yang mungkin.

Kita bisa melawan hoax dengan beragam cara. Namun poin fokus yang paling perlu diberi marka yaitu dengan cara mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum membaca sebuah informasi yang beredar, pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Caranya? Dengan meriset kata kunci berita yang tersebar menggunakan mesin pencari, menganalisis dan mengedepankan logika dalam menentukan untuk percaya atau tidak terhadap sebuah informasi, hingga yang paling sederhana, tak perlu menyebarluaskan informasi yang kita sendiri pun masih ragu akan kebenarannya.

Prostitusi Virtual Secara Daring — Aella namanya. Beliau adalah salah seorang konten kreator dari belahan bumi bagian barat sana. Melalui kanal OnlyFans, wanita yang memiliki pengikut sebanyak kurang lebih 3,200 itu mampu mengumpulkan pundi dollar hingga 100,000, atau bilamana dirupiahkan sebesar kurang lebih 1,4 miliar.

Tak dapat ditampik. Nominal yang luar biasa fantastis itu mampu membuat mata siapa saja menghijau. Tak perlu keluar rumah, tak perlu memeras otak. Ambil kamera, lepas busana, dan rekening pun terisi dana. Dari sini, jawaban sederhana pun terungkap. Uang instan dan kemudahan adalah alasan mengapa fenomena ini semakin digandrungi kaum hawa. Tak hanya di barat sana. Profesi konten kreator pornografi juga mulai mencuat di belahan bumi Asia.

Tak terkecuali Indonesia. Asumsi.co, salah satu portal berita di Indonesia pernah mewawancarai seorang konten kreator yang kini telah menetap di Singapura. Dalam sesi wawancara yang dikemas dalam panggilan video jarak jauh tersebut, sang narasumber membeberkan bahwa ia mampu menghasilkan 50 hingga 300 juta per bulannya.

Selain OnlyFans, masih ada lagi beberapa kanal lain yang dipakai untuk bisnis ini. Seiring berjalannya waktu, praktik ini pun tak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan salah satu media sosial berlogo burung biru juga turut dijadikan portal transaksi. Transaksi yang dilakukan juga beragam. Ada penjualan konten pornografi, hingga layanan panggilan video seks atau yang sering disebut sebagai VCS.

Digitalisasi Adalah Penyebabnya?

Ilustrasi Video Call

Semenjak kemunculan internet, sekat lintas dunia seakan sirna. Seseorang yang berada di titik tertimur dan terbarat sekalipun dapat bertukar kabar dalam hitungan detik. Informasi dapat tersebar luas dalam hitungan detik. Teks, gambar, video, dan suara.

Semuanya seakan melayang di dunia maya. Dapat dipublikasikan ke khalayak luas secara instan, serta bersifat abadi. Sekali diunggah, video, foto, dan konten berformat lainnya tak akan pernah bisa dihapus. Termasuk konten seksual itu sendiri.

Dari sini, para konten kreator ini seharusnya sadar akan risiko yang bisa saja mereka temui. Apalagi, beberapa konten seksual mengekspos wajah mereka secara gamblang. Entah apa yang mendorong mereka untuk siap menerima risiko itu, namun uang pun seharusnya tidaklah sepadan.

Feminisme yang Kebablasan

Ilustrasi Feminisme

Perempuan bukanlah objek yang bisa dikontrol. Perempuan memiliki hak dan konsesi penuh atas tubuhnya. Ya, setuju, sangat setuju. Namun sayangnya, pertanyaan di atas dapat menjadi berbahaya bilamana salah diinterpretasikan.

Gerakan feminis yang disusupi oleh liberalisme dan revolusi seksual menciptakan sebuah kondisi dimana sanksi sosial terhadap pelaku komersialisasi dan objektifikasi tubuh perempuan menjadi rendah. Sebuah hal yang justru menjadi bumerang akan cita-cita feminisme itu sendiri.

Apakah ada perempuan yang bercita-cita mengkomersilkan tubuh mereka walau secara visual digital, untuk memancing birahi orang banyak demi uang? Lalu untuk apa makna pendidikan? Mau dikemanakan nilai kemanusiaan dan moral?

Mirisnya, ketika pernyataan di atas dilontarkan, maka penanya akan dilabeli polisi moral.


Ada yang membuat manusia berbeda dengan binatang; akal budi. Kita tak selayaknya binatang yang bebas melakukan apapun demi ambisi, tanpa memikirkan aspek risiko. Ya, kita memiliki hak. Namun yang perlu digarisbawahi, hak kita tak boleh menyinggung batas garis hak orang lain.

Apakah dengan berjalannya praktik ini, ada yang dirugikan? Entahlah. Namun tak dapat disangkal, banyak sekali pernikahan yang kandas akibat seksualitas orang ketiga. Tak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun begitu pula. Mungkin, beberapa orang berpikir bahwa pihak pria yang salah karena membeli layanan prostitusi daring ini. Akan tetapi, it takes two to tango, bukan?

Maraknya prostitusi virtual secara daring bukanlah kesalahan teknologi. Ini murni karena pudarnya moral. Bergesernya keutuhan nilai manusia. Kebebasan yang kebablasan. Sementara teknologi adalah medianya.