DPRD Agendakan Rapat Dengar Pendapat

MALUT POST – TERNATE. Dugaan penyalahgunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Jailolo Timur (Jaltim) mulai terkuak. Ini setelah Komisi I dan II DPRD menghadirkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM Mandiri di Kantor Camat Jailolo Timur, Desa Akelamo Kao, Rabu (18/11).

PJOK PNPM Mandiri Jailolo Timur Ridwan Wahid dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua Komisi II Riswan Hi Kadam dan Ketua Komisi I Atus Sandiang itu menjelaskan, 2017 lalu ada dugaan penyalagunaan dana PNPM Mandiri kurang lebih Rp 80 juta. Kemudian dana sisa Rp 318 juta tidak bisa dicairkan dan diparkir di Bank pembangunan Daerah (BPD).

Tahun 2019, dana tersebut dicairkan oleh UPK yang lama. Tetapi programnya tidak jalan karena mantan Camat dan semua Kepala Desa (Kades) di wilayah enam desa sudah menggunakan dana tersebut. “Jadi pertemuan hari ini (kemarin,red) kami inginkan UPK yang lama dan para Kades harus manjelaskan soal dana yang sudah dipakai,” ujarnya.

Ridwan mengaku, sebelumnya sudah dimediasi bahkan pertemuan dengan Kepala Desa. Dari pertemuan itu ada surat kesepakatan pengembalian dana tersebut. Namun hingga satu tahun ini belum ada pengembalian dari enam Kades yang telah menggunakan dana tersebut. “Jadi upaya negosiasi sudah dilakukan secara kekeluargaan, tapi hingga saat ini tidak ada realisasi sehingga UPK yang baru dan PJOK sudah bersikap akan menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

Sementara Camat Jailolo Timur Bobi Jumati dalam pertemuan itu mengatakan saat ini penyelasaian belum bisa dilakukan karena yang hadir hanya sepihak sehingga Komisi I dan II bisa mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar mengundang semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Saya berharap kepada komisi II dan komisi I besa membuat agenda RDP, agar masalah ini bisa diselesaikan secara bersama,” harapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I Atus Sandiang dan Wakil Ketua Komisi II Riswan Hi Kadam mengatakan semua keluhan dan pernyataan UPK dan PJOK sudah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan RDP bersama enam kades pengurus UPK yang lama dan yang baru, PJOK dan pemda. “Kita akan undang semua kades di enam desa serta pengurus UPK untuk menjelaskan dana PNPM Mandiri yang telah digunakan,” pungkasnya. (din/met)