MALUT POST – JAILOLO. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 Rp 911 miliar lebih. Hal itu tergambar dalam dokumen KUA-PPAS yang dibacakan Ketua DPRD Charles Richard Gustan dalam repat paripurna penandatanganan nota kesepahaman APBD 2021 di ruang paripurna DPRD, Senin (16/11).

Dokumen KUA-PPAS yang dibahas bersama Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, asumsi pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 37 miliar, dana perimbangan Rp 682 miliar, dan belanja daerah Rp 911 miliar. Sementara defisit anggaran Rp 4,4 miliar. Setelah penandatanganan dokumen ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan APBD oleh TAPD dan akan kembali di bahas bersama Banggar DPRD Charles.

Sementara Pjs Bupati M Rizal Ismail dalam sambutannya mengatakan, nota kesepakatan persetujuan KUA-PPAS APBD ini adalah rangkuman persetujuan antara Pemkab dan DPRD dalam proses awal penyusunan dokumen penganggaran Rancangan APBD 2021. Karena itu, dengan kesepakatan atau persetujuan itu telah mengganbarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dengan harapan apa yang disepakati merupakan hasil yang terbaik bagi masyarakat.

“Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, tentunya akan menjadi sebuah langkah konstruktif bagi terciptanya kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mendukung terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ucapnya.

Karena itu, seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari badan anggaran telah dicatat dan diterima. Selanjutnya akan menjadi materi bagi pemkab dalam penyusunan Rancangan APBD 2021. “Kami berharap Pemkab dan DPRD terus menjalani sinergitas dan menjaga konsistensi untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang konsisten, terlebih dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang melanda bangsa saat ini,” pungkasnya. (din/met)