Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah merampungkan hasil rekapitulasi jumlah suara di Pilkada Medan 2020. Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik menyebut pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mendapatkan 342.580 suara (46,55 persen), sedangkan Bobby-Aulia meraup 393.327 suara (53,45 persen) dari 21 kecamatan.

“Dengan demikian hasil penetapan perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan unggul pasangan nomor urut 02 (Bobby-Aulia),” sebut Agussyah di Medan, Selasa (15/12).

Berdasarkan data dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di Pilkada Medan 2020, pasangan Bobby-Aulia menang di 15 kecamatan yang ada di Kota Medan, sedangkan Akhyar-Salman hanya mampu unggul di enam kecamatan.

Dalam Pilkada ini total suara sah mencapai 735.907 dan suara tidak sah 12.915, sehingga berarti ada 748.882 warga di Medan yang menggunakan hak pilihnya. Namun, angka tersebut menunjukkan masih tingginya golput di Kota Medan, di mana 886.964 warga (54,22 persen) dari 1.635.846 total pemilih enggan menggunakan hak pilih mereka.

Menanggapi masih tingginya warga yang golput, Agussyah mengatakan partisipasi warga di Pilkada Medan mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

“Partisipasi pemilih saya kira kalau dilihat dari pembandingnya di Pilkada Medan (sebelumnya) maka ini termasuk yang paling tinggi sebenarnya. Kalau di Pilkada 2010, 38 persen, dan Pilkada 2015, 25 persen, sekarang sudah mencapai 46 persen. Sebenarnya dari kenaikan margin partisipasi naik meski target nasional itu tidak tercapai yakni 77,5 persen. Tapi dari aspek pemilih Kota Medan saya kira sudah cukup baik,” katanya.

Curiga ada Kecurangan, Tim Akhyar-Salman Tolak Teken Rekapitulasi Suara

Namun, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Medan kubu dari pasangan Akhyar-Salman enggan menerima hasil tersebut. Wakil Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir mengatakan pihaknya enggan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan sebagai bentuk protes.

“Terkait hasil karena sampai saat ini kami merasa ada berbagai kejanggalan yang terjadi. Maka kami berkesimpulan dan ambi sikap tidak akan menandatangani berita acara sebagai bentuk penghargaan terhadap rakyat pemilih kami. Kami punya pertanggungjawaban moral kepada rakyat khususnya pemilih 01 sehingga sikap itu kami lakukan,” kata Gelmok.

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Gelmok pun menguraikan beberapa kecurangan yang ditemukan pihaknya di Pilkada Medan 2020. Kata Gelmok, kecurangan seperti pemilih yang bukan berasal dari domisili kecamatan hingga tidak diberikannya formulir C6 atau surat undangan memilih kepada masyarakat yang merupakan pendukung pasangan Akhyar-Salman.

“Mulai dari awal proses Pilkada Medan banyak ditemukan hal-hal yang kami anggap sebuah kecurangan-kecurangan dalam arti bukan hanya pada hari pemilihan saja tapi sebelumnya ada dugaan-dugaan yang menurut kami tidak sesuai norma-norma Pilkada. Kami siap menang dan kalah tapi kami merasa ada sesuatu yang di luar kepatutan. Ada banyak sesuatu yang menurut kami sistematis, seolah tahu di mana pendukung 01 sehingga masyarakat tidak hadir karena tidak sampainya undangan pemilih (C6),” ungkapnya.

Kendati demikian, pasangan Akhyar-Salman tidak akan menggugat hasil Pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ke MK ada syarat jika selisihnya tipis tapi kalau selisihnya begitu besar ya gugatan kami hanya ke Bawaslu,” ujar Gelmok.

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Sementara, saksi Tim Pemenangan Bobby-Aulia, Ikhrimah Hamidy menyambut baik atas rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan. Kata dia, tidak ada persoalan yang berarti atas hasil penghitungan suara dari 21 kecamatan di Kota Medan.

“Suara yang diperoleh di tiap kecamatan tidak ada perbedaan, antara yang diitung di kecamatan dan yang dihitung di KPUD Kota Medan. Hasilnya tidak ada satu pun saksi, baik dari pasangan nomor urut 01 dan kami yang keberatan dengan jumlah suara yang diperoleh,” ucapnya.

Dalam kontestasi Pilkada Medan 2020 hanya diikuti dua pasang calon yakni Akhyar-Salman dan Bobby-Aulia. Pasangan Akhyar-Salman diusung oleh dua partai yakni Demokrat dan PKS dengan total 11 kursi di DPRD Medan. Sementara pasangan Bobby-Aulia diusung delapan partai yakni PDIP, Gerindra, Hanura, PPP, PSI, PAN, Golkar, dan NasDem dengan jumlah 39 kursi di DPRD Medan. [aa/em]

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak perlu membentuk tim independen guna mengusut insiden penembakan enam anggota FPI dan pembunuhan empat warga Sigi, Sulawesi Tengah, yang terjadi baru-baru ini.

Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), suatu wadah yang menerima pengaduan apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Jokowi menyampaikan hal ini dalam menanggapi sejumlah desakan elemen masyarakat untuk membentuk tim independen guna mengusut kejadian-kejadian itu.

“Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12).

Lebih lanjut, ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi, semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. “Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia,” tegas Jokowi.

Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sedangkan masyarakat diimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum.

“Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun,” ujarnya

Meski begitu, ia menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya, dan yang paling penting adalah tetap melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” jelasnya.

Para pendukung Rizieq Shihab, berkumpul dalam unjuk rasa dukung ulama di depan masjid agung Baiturrahman di Banda Aceh pada 8 Desember 2020, setelah enam pendukungnya ditembak mati pada 7 Desember (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Para pendukung Rizieq Shihab, berkumpul dalam unjuk rasa dukung ulama di depan masjid agung Baiturrahman di Banda Aceh pada 8 Desember 2020, setelah enam pendukungnya ditembak mati pada 7 Desember (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Ia memahami jika ada perbedaan pendapat terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mantan wali kota Solo ini mengimbau agar proses-proses tersebut harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

“Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan,” tegas Jokowi.

Sejumlah rentetan peristiwa penembakan yang menyedot perhatian masyarakat terjadi di tanah air belakangan ini. Empat warga di Sigi ditembak oleh kelompok teroris yang menyebut dirinya sebagai Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada 27 November 2020.

Kasus lainnya terjadi pada 8 Desember 2020. Saat itu terjadi peristiwa penembakan terhadap enam anggota FPI sekitar pukul 00.30 WIB di Tol-Jakarta Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran mengatakan penembakan itu dilakukan karena mobil penyidik dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh sepuluh orang anggota FPI.

Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim yang dikatakan polisi tersebut. Menurutnya, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata apapun.[gi/ah]

Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara melalui video yang tersambung ke pertemuan para CEO Asia-Pasifik. Jokowi menginginkan komitmen yang lebih dalam terhadap perdagangan bebas untuk meningkatkan ekonomi kawasan yang dilanda pandemi virus corona.

Acara hari Kamis (19/11) itu diadakan menjelang pertemuan para pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diselenggarakan Malaysia. KTT APEC itu akan dimulai Jumat dan dilakukan secara daring karena pandemi.

Presiden Jokowi membela Undang-undang Cipta Kerja yang baru yang kontroversial. Ia percaya undang-undang itu akan memperbaiki iklim bisnis dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Undang-undang itu disetujui bulan lalu, merevisi 79 peraturan yang ada dan memicu protes kekerasan dari para pekerja yang khawatir undang-undang itu akan mengebiri hak-hak pekerja dan merusak lingkungan. [ka/lt]