Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak akan mengimpor beras sampai akhir tahun ini, apabila beras hasil produksi petani memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini disampaikannya ketika meninjau panen dari para petani di Desa Wanasari, Indramayu Jawa Barat.“Kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan, produksinya bagus berarti juga tidak akan impor,” ungkap Jokowi, Rabu (21/4).

Ditambahkannya, pemerintah selalu ingin meningkatkan produksi pertanian, sehingga bisa mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air. Ia pun mengakui, pemerintah sebenarnya tidak menyukai opsi impor beras.

“Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang itung-itungan, kalkulasi itu…waduh ini kurang, sehingga perlu tambahan untuk cadangan,” jelasnya.

Namun, ketika mengunjungi petani di lapangan, ia melihat produksi gabah dari para petani sudah cukup bagus yakni bisa mencapai delapan ton. Selain itu harga gabah petani sudah jauh lebih baik, yaitu berada pada kisaran Rp4.200 per kilogram.

Jokowi pun mendengarkan berbagai keluhan dari petani, termasuk kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi dan tenaga kerja ketika musim panen raya tiba.

“Sehingga tadi para petani menginginkan untuk diberikan combine dan tadi sudah saya iyakan, termasuk traktor. Semoga ini bisa kita kirim,” tuturnya.

Petani: Harga Gabah Sudah membaik

Sementara itu, Ketua Gerakan Petani Nusantara (GPN) Suryo Wiyono kepada VOA mengatakan harga gabah petani sudah membaik, dan kini berada pada kisaran Rp4.200 sampai Rp4.400 per kilogram untuk gabah yang berkualitas premium.

Menurutnya, hal ini sangat jauh berbeda ketika harga gabah anjlok hingga Rp3.200 karena ada pengumuman kebijakan impor beras jelang musim panen raya pada tahun ini.

Seorang petani mengenakan masker saat memilah gabah di tengah pandemi COVID-19 di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 2 Mei 2020. (Antara Foto / Budi Candra Setya / via REUTERS).

 

Seorang petani mengenakan masker saat memilah gabah di tengah pandemi COVID-19 di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 2 Mei 2020. (Antara Foto / Budi Candra Setya / via REUTERS).

“Yang jelas memang ada peningkatan harga (gabah). Sejak waktu pengumuman impor itu kan langsung jatuh, kemudian, ya ada kenaikan harga jadi Rp4.000-Rp4.200 per kilogram, yaitu tergantung daerah dan mutu gabahnya. Jadi sedikit membaik dibanding sebelumnya,” ungkap Suryo.

Ketika ditanya, apakah Bulog memang menyerap beras produksi petani, ia tidak mempunyai data persisnya. Namun diakuinya memang ada usaha dari Bulog untuk bisa lebih banyak menyerap beras petani pada saat musim panen raya ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, memang ada kesulitan dari petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga subsidi. Namun pihaknya terus mendorong petani untuk bisa memproduksi gabah lebih tinggi pada musim panen raya ini. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh para petani adalah kendala curah hujan yang lebih tinggi daripada tahun lalu. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadikan kualitas gabah menjadi berkurang.

Namun sejauh ini, katanya kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan baik. Maka dari itu, ia pun optimis beras produksi petani bisa memenuhi kebutuhan nasional, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor hingga akhir tahun ini.

“Kami selalu berkomunikasi dengan jaringan GPN di 15 provinsi, apakah produksi padi ini normal atau tidak normal, tapi sampai bulan ini kelihatannya kalau estimasi dari GPN akan tetap normal, produksi padi tidak akan mengalami gangguan yang nyata sehingga kita sebenarnya tidak perlu impor,” pungkasnya. [gi/ab]

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR beserta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat guna mengatasi dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6.1 yang terjadi di Jawa Timur, Sabtu, (10/4).“Aparat terkait lainnya juga pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat mencari dan menemukan korban yang tertimpa teruntuhan dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (11/4).

Presiden Jokowi didampingi Mentri PUPR dan Menteri Kesehatan memberikan arahan terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di NTT dan NTB secara virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/4). (Foto: Courtesy/Biro Pers)

Presiden Jokowi didampingi Mentri PUPR dan Menteri Kesehatan memberikan arahan terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di NTT dan NTB secara virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/4). (Foto: Courtesy/Biro Pers)

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan semua pihak bahwa letak geografis Indonesia berada di wilayah cincin api atau ring of fire. Maka dari itu aktivitas alam, baik berupa gempa bumi dan bencana alam lainnya, bisa terjadi kapan saja.

“Dan oleh sebab itu saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” katanya.

Tidak lupa atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, Jokowi mengucapkan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia yang terjadi akibat gempa bumi tersebut.

Bencana gempa mengguncang Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4), pada pukul 14.00 WIB. Pusat gempa berada di laut dengan jarak 96 km arah selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan kedalaman 80 km. Sebelumnya, gempa tersebut diperkirakan mencapai skala 6,7, tetapi BMKG memutakhirkan parameter gempa menjadi 6,1.

Gempa tersebut berdampak pada delapan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabuapten Trenggalek, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember.

BNPB, Sabtu (10/4), melaporkan gempa tersebut mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, satu orang luka berat dan 22 orang luka ringan, dan lebih dari 300 rumah di Jawa Timur rusak. [gi/ah]

Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat, dirinya patuh pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur masa jabatan kepala negara maksimal dua periode.

Jokowi menanggapi isu yang berkembang tentang masa jabatan presiden sebanyak tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konsitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” ujarnya di Istana Merdeka, Senin (15/3).

Jokowi pun memperingatkan semua pihak agar tidak membuat kekacauan di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19.

“Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya gak berubah. Jangan lah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” tuturnya.

Isu jabatan Presiden tiga periode dicetuskan oleh politikus senior Amien Rais. Dalam pernyataan melalui akun YouTube, Amien Rais Official, Amien berkeyakinan bahwa ada usaha dan skenario yang luar biasa dan dengan sokongan politik serta keuangan yang kuat agar Jokowi bisa menjabat tiga periode sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, Jokowi akan mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Bahkan, melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk bisa ikut bermain politik sesuai dengan selera rezim yang sedang berkuasa. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya.

Sebagai langkah awal, kata Amien, pihak-pihak tersebut akan meminta sidang istimewa MPR untuk memperbaiki satu-dua pasal. Namun, Amien mengaku tidak tahu pasal mana yang diusulkan untuk diperbaiki.

“Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal-pasal baru yang kemudian akan memberikan hak bahwa Presiden itu bisa diplih tiga kali,” ungkap Amien.

“Kalau ini betul-betul keinginan mereka maka saya kira sudah segera bisa mengatakan ya Innalilahi waina lilahi rajiun, ya kita akan meninggal dan kembali kepada Allah. Ini luar biasa. Jadi sekarang akan menyampaikan sekarang ini sudah dalam tahapan it’s now or never. Tomorrow will be too late,” pungkasnya.

Sementara itu, kepada wartawan Tenaga ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengaku tidak paham motif Amien Rais di balik pernyataannya terkait hal ini. Baginya pernyataan tersebut hanya spekulasi yang tidak berdasar.

“Pak Amien Rais harus hati-hati karena spekulasi tanpa dasar bisa disebut sebagai fitnah. Jadi hati-hati, apa yang disampaikan tanpa bukti hanya spekulasi, melontarkan teori konspirasi padahal Presiden sudah mengatakan tidak ada yang namanya tiga periode. Konstitusi menggariskan dua periode,” ungkap Donny.

Tudingan Amien Rais yang mengatakan perebutan kekuasaan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Moeldoko adalah usaha Jokowi untuk merangkul oposisi juga tidak benar. Ia menegaskan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli, Serdang Sumatera Utara tidak ada sangkut pautnya dengan Jokowi.

“Tidak ada sangkut pautnya dengan istana itu urusan pribadi Pak Moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham,” jelasnya.[gi/ft]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah merampungkan hasil rekapitulasi jumlah suara di Pilkada Medan 2020. Ketua KPU Medan, Agussyah Damanik menyebut pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mendapatkan 342.580 suara (46,55 persen), sedangkan Bobby-Aulia meraup 393.327 suara (53,45 persen) dari 21 kecamatan.

“Dengan demikian hasil penetapan perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan unggul pasangan nomor urut 02 (Bobby-Aulia),” sebut Agussyah di Medan, Selasa (15/12).

Berdasarkan data dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di Pilkada Medan 2020, pasangan Bobby-Aulia menang di 15 kecamatan yang ada di Kota Medan, sedangkan Akhyar-Salman hanya mampu unggul di enam kecamatan.

Dalam Pilkada ini total suara sah mencapai 735.907 dan suara tidak sah 12.915, sehingga berarti ada 748.882 warga di Medan yang menggunakan hak pilihnya. Namun, angka tersebut menunjukkan masih tingginya golput di Kota Medan, di mana 886.964 warga (54,22 persen) dari 1.635.846 total pemilih enggan menggunakan hak pilih mereka.

Menanggapi masih tingginya warga yang golput, Agussyah mengatakan partisipasi warga di Pilkada Medan mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan, Selasa 15 Desember 2020. (Foto courtesy: KPU Medan).

“Partisipasi pemilih saya kira kalau dilihat dari pembandingnya di Pilkada Medan (sebelumnya) maka ini termasuk yang paling tinggi sebenarnya. Kalau di Pilkada 2010, 38 persen, dan Pilkada 2015, 25 persen, sekarang sudah mencapai 46 persen. Sebenarnya dari kenaikan margin partisipasi naik meski target nasional itu tidak tercapai yakni 77,5 persen. Tapi dari aspek pemilih Kota Medan saya kira sudah cukup baik,” katanya.

Curiga ada Kecurangan, Tim Akhyar-Salman Tolak Teken Rekapitulasi Suara

Namun, dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Medan kubu dari pasangan Akhyar-Salman enggan menerima hasil tersebut. Wakil Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir mengatakan pihaknya enggan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan sebagai bentuk protes.

“Terkait hasil karena sampai saat ini kami merasa ada berbagai kejanggalan yang terjadi. Maka kami berkesimpulan dan ambi sikap tidak akan menandatangani berita acara sebagai bentuk penghargaan terhadap rakyat pemilih kami. Kami punya pertanggungjawaban moral kepada rakyat khususnya pemilih 01 sehingga sikap itu kami lakukan,” kata Gelmok.

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Akhyar Nasution bersama istrinya saat menunjukkan surat suara di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020, (courtesy- Tim Pemenangan Akhyar Nasution)

Gelmok pun menguraikan beberapa kecurangan yang ditemukan pihaknya di Pilkada Medan 2020. Kata Gelmok, kecurangan seperti pemilih yang bukan berasal dari domisili kecamatan hingga tidak diberikannya formulir C6 atau surat undangan memilih kepada masyarakat yang merupakan pendukung pasangan Akhyar-Salman.

“Mulai dari awal proses Pilkada Medan banyak ditemukan hal-hal yang kami anggap sebuah kecurangan-kecurangan dalam arti bukan hanya pada hari pemilihan saja tapi sebelumnya ada dugaan-dugaan yang menurut kami tidak sesuai norma-norma Pilkada. Kami siap menang dan kalah tapi kami merasa ada sesuatu yang di luar kepatutan. Ada banyak sesuatu yang menurut kami sistematis, seolah tahu di mana pendukung 01 sehingga masyarakat tidak hadir karena tidak sampainya undangan pemilih (C6),” ungkapnya.

Kendati demikian, pasangan Akhyar-Salman tidak akan menggugat hasil Pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ke MK ada syarat jika selisihnya tipis tapi kalau selisihnya begitu besar ya gugatan kami hanya ke Bawaslu,” ujar Gelmok.

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Bobby Nasution bersama istrinya, Kahiyang Ayu (putri Presiden Joko Widodo) usai menggunakan hak suaranya di Pilkada Medan, Rabu 9 Desember 2020. (courtesy- Tim Pemenangan Bobby Nasution)

Sementara, saksi Tim Pemenangan Bobby-Aulia, Ikhrimah Hamidy menyambut baik atas rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Medan. Kata dia, tidak ada persoalan yang berarti atas hasil penghitungan suara dari 21 kecamatan di Kota Medan.

“Suara yang diperoleh di tiap kecamatan tidak ada perbedaan, antara yang diitung di kecamatan dan yang dihitung di KPUD Kota Medan. Hasilnya tidak ada satu pun saksi, baik dari pasangan nomor urut 01 dan kami yang keberatan dengan jumlah suara yang diperoleh,” ucapnya.

Dalam kontestasi Pilkada Medan 2020 hanya diikuti dua pasang calon yakni Akhyar-Salman dan Bobby-Aulia. Pasangan Akhyar-Salman diusung oleh dua partai yakni Demokrat dan PKS dengan total 11 kursi di DPRD Medan. Sementara pasangan Bobby-Aulia diusung delapan partai yakni PDIP, Gerindra, Hanura, PPP, PSI, PAN, Golkar, dan NasDem dengan jumlah 39 kursi di DPRD Medan. [aa/em]

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak perlu membentuk tim independen guna mengusut insiden penembakan enam anggota FPI dan pembunuhan empat warga Sigi, Sulawesi Tengah, yang terjadi baru-baru ini.

Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), suatu wadah yang menerima pengaduan apabila terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum terkait masalah tersebut. Jokowi menyampaikan hal ini dalam menanggapi sejumlah desakan elemen masyarakat untuk membentuk tim independen guna mengusut kejadian-kejadian itu.

“Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12).

Lebih lanjut, ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, menurutnya, hukum di tanah air harus dipatuhi, semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. “Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia,” tegas Jokowi.

Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum secara tegas dan adil. Sedangkan masyarakat diimbau tidak berlaku semena-mena dalam melanggar hukum.

“Untuk itu, tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun,” ujarnya

Meski begitu, ia menekankan kepada aparat hukum agar tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap tugasnya, dan yang paling penting adalah tetap melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

“Melindungi HAM dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” jelasnya.

Para pendukung Rizieq Shihab, berkumpul dalam unjuk rasa dukung ulama di depan masjid agung Baiturrahman di Banda Aceh pada 8 Desember 2020, setelah enam pendukungnya ditembak mati pada 7 Desember (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Para pendukung Rizieq Shihab, berkumpul dalam unjuk rasa dukung ulama di depan masjid agung Baiturrahman di Banda Aceh pada 8 Desember 2020, setelah enam pendukungnya ditembak mati pada 7 Desember (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Ia memahami jika ada perbedaan pendapat terkait dengan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, mantan wali kota Solo ini mengimbau agar proses-proses tersebut harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

“Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan,” tegas Jokowi.

Sejumlah rentetan peristiwa penembakan yang menyedot perhatian masyarakat terjadi di tanah air belakangan ini. Empat warga di Sigi ditembak oleh kelompok teroris yang menyebut dirinya sebagai Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada 27 November 2020.

Kasus lainnya terjadi pada 8 Desember 2020. Saat itu terjadi peristiwa penembakan terhadap enam anggota FPI sekitar pukul 00.30 WIB di Tol-Jakarta Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran mengatakan penembakan itu dilakukan karena mobil penyidik dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh sepuluh orang anggota FPI.

Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim yang dikatakan polisi tersebut. Menurutnya, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata apapun.[gi/ah]

Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara melalui video yang tersambung ke pertemuan para CEO Asia-Pasifik. Jokowi menginginkan komitmen yang lebih dalam terhadap perdagangan bebas untuk meningkatkan ekonomi kawasan yang dilanda pandemi virus corona.

Acara hari Kamis (19/11) itu diadakan menjelang pertemuan para pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diselenggarakan Malaysia. KTT APEC itu akan dimulai Jumat dan dilakukan secara daring karena pandemi.

Presiden Jokowi membela Undang-undang Cipta Kerja yang baru yang kontroversial. Ia percaya undang-undang itu akan memperbaiki iklim bisnis dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Undang-undang itu disetujui bulan lalu, merevisi 79 peraturan yang ada dan memicu protes kekerasan dari para pekerja yang khawatir undang-undang itu akan mengebiri hak-hak pekerja dan merusak lingkungan. [ka/lt]