MALUTPOST.SOFIFI – Kedutaan Besar (Kedubes) Spanyol memastikan Kapal Js. Elcano tiba di Maluku Utara pada 27 Maret mendatang. Kepastian kedatangan Kapal Js. Elcano dari Spanyol itu, saat pertemuan antara Kedubes Spanyol Mr. Jose Maria Matras Manso bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Samsudin A.Kadir, Kepala BPKPAD Ahmad Purbaya, Kadis Pariwista Tahmid Wahab dan Kadikbud Imam Makhdy Hasan, di kediaman Gubernur di Ternate, Senin (15/2).

Menurut Mr. Jose Maria, Kapal Juan Sebastian (Js) Elcano adalah kapal pengganti kapal layar yang telah disiapkan untuk melakukan napak tilas 500 tahun pelayaran Magelheans dan Elcano di Maluku Utara yang tak jadi laksanakan karena alasan pandemi Covid-19.

Kapal Js. Elcano tersebut saat ini sudah bertolak dari Spanyol sejak Oktober lalu. “Perjalanan kapal tersebut merupakan bentuk penguatan hubungan bangsa Spanyol dan Indonesia yang pernah terjadi sekitar 500 tahun lalu di Maluku Utara,” ungkap Mr.Jose Maria.

Sekprov Samsudin A Kadir menambahkan, Maluku Utara sendiri sudah jauh hari menyiapkan agenda Sail Tidore Kepulauan (Tikep) untuk menyambut perjalanan kapal Magelheans. Namun karea pandemi, sehingga perjalanan tersebut tidak terlaksana. “Namun saat ini, pemerintah Spanyol tetap konsisten untuk melakukan pelayaran kembali dengan melepas perjalanan kapal Elcano yang tujuannya akan sampai di Maluku Utara pada 27 Maret mendatang,” tuturnya.

Mantan Kadis Pariwisata Malut ini mengaku, Pemprov Malut tetap menyambut baik rencana kedatangan kapal Elcano. Sehingga Pemprov akan menyiapkan beberapa permintaan Dubes Spanyol diantaranya, penempatan lokasi penjangkaran kapal, lokasi pameran budaya dan teknis penjemputan kapal.

“Kita berharap kedatangan kapal Elcano akan dapat memberi pendidikan sejarah dan kebudayaan tentang perjalanan masa lalu bangsa Spanyol di Maluku Utara dan menumbuhkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, kehadiran Dubes Spanyol di Maluku Utara selama dua hari untuk melakukan pertemuan dengan Pemkot Ternate dan Pemkot Tikep dalam rangka mematangkan kedatangan Kapal Juan Sebastian Elcano di Maluku Utara. (din/jfr).

Termasuk Kedatangan 5 Kapal Layar Spanyol ke Tikep

MALUT[POST.SOFIFI – Pelaksanaan Sail Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara (Malut) yang rencananya melibatkan Negara Spanyol, terpaksa batal.

Sebelumnya, pelaksanaan Sail Tidore dikaitkan dengan peringatan 500 tahun kehadiran Magelhaens di Tikep, sehingga sangat erat dengan keberadaan Negara Spanyol. Namun dalam perjalanan, rencana napak tilas Magelhaens tidak jadi dilaksanakan. Karena kapal yang sudah dibuat untuk pelaksanaan napak tilas batal berangkat dari Spanyol.

“Kapal yang dibikin model yang sama untuk napak tilas, batal berangkat karena di Spanyol juga saat ini menghadapi bencana Covid-19. Jadi, sebelumnya Sail Tidore yang ditandemkan dengan sail Magelhaens itu berubah. Jadi, lebih fokus ke Sail Tikep. Acaranya tinggal acara tunggal. Kita tetap bersukur, karena Sail Tidore tetap kita dapat, karena dipicu dari Sail Magelheans tidak jadi tapi Sail Tidore tetap dilaksanakan,” ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin A. Kadir, ketika dikonfirmasi di Sahid Bella Hotel, Sabtu (6/2) pekan kemarin.

Terkait kehadiran pejabat Spanyol saat pelaksanaan Sail Tidore, Lanjut Samsudin, tetap sama dengan tamu undangan dari berbagai negara, karena Sail Tidore tidak lagi tandem dengan Napak Tilas Magelheans. Samsudin juga mengaku, sehari dua, kedutaan Spanyol datang audens bersama Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Wali Kota Tikep Cpt. Ali Ibrahim. Karena sebelumnya negara Spanyol sudah punya rencana besar untuk pelaksanaan Sail Tidore, sehingga kalau ada partisipasi dari pihak Spanyol, maka jauh lebih baik.

“Sebelumnya disiapkan 5 kapal layar untuk melakukan napak tilas, perjalanan dari Spanyol ke Tidore, namun karena batal jadi di ganti dengan kapal perang Spanyol yang rencananya April bertolak dari Spanyol. Kalau sesuai rute dan sejarah, kapal layar itu perjalanannya dua tahun, jadi kemarin direncanakan perjalanan dimulai 2019, tapi karena batal maka diganti dengan kapal perang,” katanya.

Mantan pejabat Bupati Morotai ini mengaku, Sail Magelhaens bukan lagi menjadi syarat pelaksanaan Sail Tidore. Meski begitu, tak masalah jika pihak Spanyol datang menyaksikan Sail Tidore. “Pelaksanaan Sail Tidore direncanakan pada 20 sampai 26 September akan di lakukan launching. Beberapa hari kedepan dijadwakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan selaku ketua panitia pusat pelaksanaan Sail Tikep,” pungkasnya. (din/jfr)

MALUTPOST.DARUBA – Tarif speedboat Morotai-Tobelo, dipastikan kembali normal pada pekan ini. Hal tersebut menyusul Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pulau Morotai, telah melakukan survei lapangan serta koordinasi dengan pihak Syahbandar Pelabuhan Daruba terkait tarif speedboat.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Pulau Morotai, Hadad Hi Hasan, kepada Malut Post menjelaskan, usai menerima keluhan warga soal tarif speedboat Morotai-Tobelo, pihaknya melalui petugas dilapangan kemudian turun melakukan pemantauan dan mengkroscek aktivitas penyeberangan laut, khusunya yang menggunakan speedboat pekan ini akan kembali normal,” terang Hadad, Kadishub Morotai.

Dikatakan Hadad, Dishub sudah beroordinasi dengan pihak Syahbandar sebagai Otoritas Pelabuhan, agar tertibkan tarif speadboat untuk motoris dan atau pemilik speedboat. “Kita sudah sampaikan ke Syahbandar sebagai otoritas Pelabuhan supaya tarif speedboat dikembalikan sesuai SK,” jelas Hadad.

Terpisah, Kepala Kantor Unit Penyelenggaa Pelabuhan Kelas III Daruba, Idham A. Basir, dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti hasil koordinasi dengan pak Kadishub. Kami juga telah instruksikan ke staf di lapangan untuk tertibkan tarif sesuai SK,” kata Idham menambahkan, pihaknya juga menegasi soal dokumen serta pendukung transportasi laut serta alat keselamatan, dimana tidak memenuhi standar berlayar maka tidak diizinkan untuk beroperasi.

Diketahui sebelumnya, pemilik speedboot dan motoris, tetap bersikeras tak mau tarif kembali normal, mereka beralasan penumpang dibatasi hingga tari harus naik untuk menutup biaya operasional dan pendapatan. Namun setelah Dishub turun melakukan survei dilapangan, ternyata ditemukan penumpang tidak lagi dibatasi dan mulai normal, fakta itu membuat Dishub kemudian berkoordinasi bersama Syahbandar untuk tarif ditertibkan kembali sesuai SK. (tr04/lid)

MALUTPOST.WEDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah berencana melelang KM Faisayang. Kapal yang saat ini diparkir di pelabuhan Kota Weda itu proses pelelangannya menunggu penandatangan berkas oleh Bupati Edi Langkara. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Halteng Saiful Samad yang dikonfirmasi, Rabu (6/1).

Saiful mengatakans saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Maluku Utara sudah selesai menghitung nilai lelang. “Jadi tinggal menunggu Bupati Edi Langkara menandatangani berkas pelelangan,”ungkapnya. Kapal tersebut di masa peemrintahan Al Yasin Ali, KPKNL sudah pernah menghitung, dan nilai lelang yang ditetapkan saat itu Rp 1,2 miliar. Hanya saja secara aturan kita harus hitung ulang.

Diketahui KM Elisabet Mulia yang dikenal dengan KM Faisayang itu diadakan Pemkab Halteng melalui Pendapatan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 2010 kurang lebih Rp 11,5 miliar. Saat ini kapal tersebut terparkir di pelabuhan Kota Weda dalam kondisi sudah berkarat. (mpf/met)

MALUT POST – TERNATE. Dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal Nautika di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut terus diproses tim penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati Malut.

Setelah beberapa waktu lalu belasan saksi dipanggil dan dimintai keterangan secara marathon, tim penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan saksi ahli. Ini disampaikan langsung oleh Plh Asipidsus Kejati, Damrah Muin saat dikonfirmasi, Senin (16/11).

“Untuk pemeriksaan ahli akan dijadwalkan Semua tergantung tim penyidik,” aku Damra di kantor Kejati. Saat ini, kata Damra, tim masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Kalau untuk saksi ahli ini berasal dari luar Malut. Jika semua sudah dilakukan pemeriksaan, tim ekspos kasus dalam ekpos nanti akan dihadiri pimpinan,” ungkapnya.

Karena itu, kepastian hukum sering dengan penetapan tersangka dalam kasus Nautika, sambung Darma, baru akan diketahui setelah gelar ekspos. “Tergantung hasil pemeriksaan dan masukan dari tim penyidik. Hasil ekspos akan disinkronkan lewat keterangan yang ada, baik saksi dari pihak terkait maupun saksi ahli,” tambahnya.

Untuk diketahui, tim penyidik Pidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi. Mereka diantaranya Ketua Pokja ULP Malut berinisial R, Sekretaris Pokja insial M dan IS sebagai Tim Pemeriksa Barang.

Selain itu, tim penyidik juga sudah meminta keterangan Direktur Utama (Dirut) PT. Tamalanrea Karsatama berinisial IR diikuti tiga saksi lainnya. Sebanyak tiga saksi yang dimaksud yakni HT dari pihak rekanan ZH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RMN sebagai PPTK.

Tidak sampai di sini saja, sebelum itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi lagi. Masing- masing mantan Plt Kadikbud Malut, JH serta mantan Kadikbud berinisial IY alias Imran dan mantan Bendahara berinisial N.

Proyek pengadaan kapal Nautika di Dikbud diperuntukkan bagi SMK Swasta di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahun 2019 kemarin. Biaya pembelian kapal Nautika ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 7,8 miliar. Proyek pengadaan kapal lalu dikerjakan PT. Tamalanrea Karsatama.

Selain kapal, PT Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK. Yakni SMK Negeri 1 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), SMK Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan SMK Negeri 1 Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). (mg-07/aji)