Kejati: Penyidikan Tetap Dilanjutkan

MALUT POST – TERNATE. Harapan Direktur PT Tamalarea Karsatama berinisial IR agar statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kapal nautika dan alat simulator dicabut, bakal terkabul. Ini setelah gugatan praperadilan yang diajukan IR sebagai pemohon, dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA. Sidang putusan yang digelar Senin (5/4), dipimpin Hakim Tunggal, Kadar Noh.

Sesuai amar putusan, Hakim Tunggal menegaskan dalam eksepsi, menolak eksepsi Kejaksaan Tinggi Malut sebagai termohon untuk seluruhnya dan pokok perkara, dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Selain itu, hakim praperadilan ikut menyatakan, surat penetapan tersangka nomor: Print -69/02/Fd.1/02/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang diterbitkan termohon untuk tuntuk serta patuh pada isi putusan. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon yang jumlahnya nihil. Selain itu, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sebelum masuk ke amar putusan, hakim praperadilan lebih dulu mendalikan pertimbangan hukum, menurut pasal 59 ayat (1) undang-undang Perbendaharaan Negara. Dimana, kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam pelaksanaan kewenangan administrasi atau oleh bendahara dalam rangka kewenangan kebendaharaan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan pasal 52 Keppres nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas,fungsi, kewenangan, susunan orrrrrrrrrganisasi dan tata kerja lembaga pmerintahan non depertemen yang menilai atau menetapkan ada tindaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dijelaskan Kadar Noh selaku Hakim Tunggal yang memimpin jalangnya sidang, berdasarkan seluruh pertimbangan ini, pemeriksa perkara perkesimpulan, alat-alat bukti yang digunakan termohon untuk menetapkan IR selaku pemohon sebagai tersangka, tidak memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan awal. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan merupakan dasar untuk meyakini adanya fakta-fakta yang mendukung adanya keadaan seorang diduga melakukan perbuatan pidana benar-benar sudah melakukan perbuatan yang disangkakan tersebut,” jelasnya. Ia menambahkan, alat bukti permulaan yang digunakan sebagai tersangka, bukan merupakan alasan yang masuk akal untuk menduga bahwa seorang sudah melakukana atau kejahatan atau berada di sebuah tempat yang berisi benda tertentu, sebagaimana berhubungan dengan kejahatan. “Alat bukti permulaan yang digunakan termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon menjadi tersangka tidak relevan, tidak kuat dan tidak menentukan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan,” paparnya. (tr-07/aji)

MALUT POST – TERNATE. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terus mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) anggaran pembangunan ruma ibadah di beberapa Kabupaten dan Kota di Malut

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati, Efrianto melalui juru bicara, Richarrd Sinaga mengaku, dalam waktu dekat, bidang Intelijen akan mengundang pihak-pihakterkait untuk dimintaiklarifikasi. “Nanti hasilnya akan disampaikan,” aku Richard saat dikonfirmasi Sabtu (3/4) kemarin.

Sebelumnya, sudah ada pihak terkait yang diundang dan dimintai klarifikasi. Namun, keterangan dari hasil permintaan klarifikasi masih didalami. “Kalau sudah ada kesimpulan akhir akan kami sampaikan ke kawan-kawan media,” janjinya.

Terpisah, Muhammad Konoras, salah satu praktisi hukum asal Malut yang dimintai tanggapan mengatakan penanganan kasus rumah ibadaterkesan tertutup. Padahal, salah satu rumah ibada di Desa Lolleo Jaya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sudah menelan anggaran yang sangat fantastis. Yakni Rp1,5 miliar. “Ini perlu diseriusi pihak penegak hukum, baik Kejati maupun Polda Malut” ungkapnya.

Sabab menurutnya, dugaan kejahatan korupsi anggaran pembangunan rumah ibadah yang menjadi temuan Pansus DPRD Provinsi, sudah melebihi ambang batas toleran. “Artinya penegak hukum tidak bisa main-main dengan dugaan penyalagunaan anggaran pembangunan rumah ibadah ini. Saya harap, siapa pun terduga pelaku dalam kasus ini harus ditangkap. Tidak ada kompromi. Penegak hukum harus tegas,” tegasnya.

Dari informasi yang diterima, Konorasi mengaku kalau dalam kasus ini, ada oknum dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir malalui membangun pendekatan dengan oknum penegak hukum agar kasus ini bisa diselesaikan di meja penyidik. “Kami minta Kejati segera tingkatkan kasus ini ke tahap penyelidikan secara cepat, terukur dan proporsional serta profesional. Jangan sampai penegakkan hukum kala dengan penegakan persahabatan dan pertemanan,” desak Ketua Peradi Kota Ternate ini.

Desakan Konoras bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan pengalaman, banyak kasus yang prosesnya masih Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) di Intelijen, kerap dihentikan. “Untuk itu, Kejati harus memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Jika tidak, kami khawatir akan berujung pada penghentian dan tidak ditingkatkan ke tahapan selanjutnya dengan alasan tidak cukup bakti.

Saya lihat ini mulai menuju kesana (Penghentian kasus, red). Kalau sampai tidak ditingkatkan ke tahap selanjutnya berarti dugaan publik benar,” pungkasnya. (tr-07/aji)