Kasus kekerasan yang disertai dengan penyekapan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi di Surabaya pada Maret 2021, menjadi salah satu kasus kekerasan yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Surabaya, Lukman Rozaq, menyebut aksi kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap jurnalis sebagai hal memalukan dan memilukan.

“Kekerasan terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, ini adalah peristiwa yang sangat memalukan sekaligus memilukan. Bagaimana aparat begitu represif dan keras sekali terhadap jurnalis ini yang pada waktu itu memang sedang bertugas untuk melakukan investigasi terkait kasus suap di Dirjen Pajak di Jakarta,” kata Lukman Rozaq.

Miftah Farid Rahman, dari Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, meminta aparat penegak hukum membaca dan mempelajari secara cermat Undang-Undang Pers, sehingga dapat memahami kerja para pekerja media. Kasus kekerasan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, merupakan bukti tren kekerasan tidak pernah terselesaikan, khususnya yang terkait isu korupsi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Ini sudah berkali-kali jurnalis menjadi korban kekerasan, korban intimidasi, juga korban alat kerjanya dirusak. Kami harap polisi mau belajar, mau membaca Undang-Undang Pers, dan mau memahami bahwa kerja pers adalah untuk kerja publik, kerja pers adalah untuk mencari informasi agar kebutuhan publik akan informasi itu terpenuhi. Kalau polisi masih menghalangi maka polisi sama saja menghalangi publik untuk mendapatkan informasi,” kata Miftah Farid Rahman.

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

 

Jurnalis Surabaya melakukan aksi menolak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, saat lakukan peliputan (Foto:VOA/Petrus Riski).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, mencatat terdapat 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Angka ini meningkat dari periode yang sama sebelumnya yaitu 57 kasus. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis mulai dari intimidasi, perusakan alat kerja, kekerasan fisik, ancaman dan teror, hingga pemidanaan atau kriminalisasi. AJI mencatat 58 kasus melibatkan polisi sebagai pelaku kekerasan.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, menyebut kasus penyebaran informasi pribadi secara publik atau doxing, menjadi ancaman baru kekerasan yang dialami jurnalis dalam dua tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, terdapat 14 kasus teror digital yang dialami jurnalis.

“Doxing terhadap jurnalis Detik.com pada Mei 2020, terkait pemberitaan Rencana Presiden Jokowi Meninjau Persiapan New Normal, di salah satu mall di Bekasi. Teman jurnalis ini, dia dipersekusi, bahkan sampai akun project-nya diretas dan dipesankan makanan yang banyak dan diantar ke rumahnya. Ini sudah mengancam hingga ke kenyamanan dan keselamatan sang jurnalis,” jelasnya.

Pakar Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang juga deklarator LBH Pers, Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan serangan digital terhadap jurnalis akhir-akhir ini telah menunjukkan semakin menurunnya demokrasi di Indonesia, yang tidak lagi menghargai kebebasan sipil maupun kebebasan pers. Herlambang mengatakan, hukum harus ditegakkan untuk menjamin kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

“Kasus ini merupakan tren serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi juga di isu kebebasan pers, seiring dengan kemunduran demokrasi di Indonesia sejak 2015, jadi trennya semakin menurun terus. Oleh sebab itu, hari ini tantangan terbesarnya di dalam upaya mendorong kebebasan pers adalah bagaimana memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan lebih berintegritas dan progresif, termasuk mengakhiri impunitas,” komentarnya.

Meski memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, Herlambang menyebut kebebasan pers masih jauh dari harapan karena kekerasan masih menjadi pilihan tindakan bila terjadi masalah dalam pemberitaan. Maka, komitmen politik dari penyelenggara kekuasaan perlu dibuktikan untuk memastikan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia dijalankan secara konsekuen.

“Tidak akan ada upaya membangun iklim yang baik kebebasan pers, tanpa dukungan atau komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan. Terlebih kalau situasi demokrasinya turun kualitasnya. Jadi dukungan politik kekuasaan itu juga menjadi kunci, kalau demokrasinya tidak pernah dianggap penting, maka kita akan mendapatkan ruang kebebasan sipil yang mengerdil, dan itu termasuk represi terhadap kebebasan pers,” imbuh Herlambang. [pr/ab]

MALUT-POST TERNATE Kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. hal ini tentunya harus menjadi perhatian semua pihak, tetrmasuk aparat penegak hukum. berdasarkan data yang di terima dari porles ternate, angka kekerasan terhadap perempuan yang ditangani pertama tahun ini sudah lima kasus.

Tercatat sejak januari hingga april. kasat reskim porles AKP riki arinanda saat dikonfirmasi rabu (21/4)mengatakan, 5 kasus yang ditangani itu tercatat, 1 kasus di bulan januari, 1 kasus di bulan ferbuari dan dua kasus di bulan maret serta 1 kasus di bulan april. namun dari 5 kasus, 3 diantarannya sudah dicabut pelapor.” tiga laporan dicabut oleh korban, “ungkapnya.

Sedangkan di tahun 2020 lalu, sat reskim porles ternate mencatat sebanyak ada 21 kasus. meski begitu, ia belum bisa memastikan dalam tahun ini, angka kasus bertambah ataupun menurun dibanding tahun kemarin. tap[i dia bilang, untuk menekan agar angka kasus menurun dalam tahun ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan instansi terkait. mulai dari.

Dinas sosial, bapas, P2TP2A, dan lembaga kemasyarakatan (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak. tidak hanya itu, pihknya juga ikut mengelar sosialisasi ke masyarakat, sekolah akan mengikuti evant-evant yang berhubungan denga perlindungan perempuan dan anak. menanggapi ini, Astuty N. Kilwouw selaku dosen fakultas hukum unkhair ternate, mengatakan, para korban yang mengalami kekerasan rekap bungkam bahkan enggan melaporkan tindakan kekerasan ke penegang hukum.” korban sering tidak melaporkn kejahatan yang di alami karena berbagai pertimbangan,” akunya.

Karena itu, ia menghimbau semua perempuan di malut agar tidak ragu melaporkan tindak kekerasan yang dialami agar para pelaku bisa ditindak sesuai dengan undang-undang.

” Pencabutan 3 aduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di sat reskim porles ternate itu memiliki pelbagai alasan,” tandasnya. (mg-03/aji)

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menemukan 768 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020. Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati mengatakan, 242 kasus di antaranya menggunakan Pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang kesusilaan, sementara sisanya berkaitan dengan pasal penghinaan dan ujaran kebencian.Padahal, kata Maidina, UU ITE tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang definisi melanggar kesusilaan. Selain itu, kata dia, unsur distribusi konten dalam UU ITE juga tidak melindungi ranah privat dan korban kekerasan seksual. Akibatnya korban seperti Baiq Nuril juga dapat dijerat dengan UU ITE pada 2017 silam.

“Ini sebenarnya yang perlu menjadi catatan dalam revisi UU ITE khususnya Pasal 27 ayat 1, di mana dia juga harus melindungi korespondensi privat, namun di satu sisi yang mengandung unsur paksaan, ancaman bagi korban kekerasan seksual maka bisa dilarang dengan instrumen Pasal 27 ayat 1,” jelas Maidina dalam diskusi daring, Selasa (20/4/2021).

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati. (Foto: pribadi)

 

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati. (Foto: pribadi)

Adapun Pasal 27 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Menurut Maidina, maksud penyusunan Pasal 27 ayat 1 UU ITE sama dengan UU Pornografi yang juga menjangkau pelanggaran kesusilaan. Dalam UU Pornografi, pelanggaran kesusilaan didefinisikan gambar, bunyi, dan gerak tubuh melalui berbagai media di muka umum. Selain itu, di UU Pornografi juga ada penekanan pengecualian memiliki dan menyimpan konten untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan UU ITE yang bisa menyimpan konten pribadi, tapi akan dipidana jika konten tersebut diakses orang lain.

Aktivis LBH Apik, Uli Arta Pangaribuan mengatakan lembaganya mencatat setidaknya ada 307 kekerasan berbasis gender online (KBGO) sepanjang 2020. Namun, kata dia, tidak semua korban berani melapor ke polisi karena takut dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Hal tersebut dapat terjadi jika korban yang pertama kali mengirimkan foto atau video asusila.

“Dampak dari Pasal 27 ayat 1 itu, perempuan menjadi korban kriminalisasi, mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi, diancam, diintimidasi dan pemerasan dengan meminta sejumlah uang,” tutur Uli Arta, Selasa (20/4/2021).

Uli Arta mengusulkan Pasal 27 ayat 1 tersebut sebaiknya memberikan perlindungan kepada korban apabila untuk kepentingan pribadi dan tidak disebarluaskan ke masyarakat jika nantinya direvisi. Selain itu, ia mendorong agar orang yang melapor dengan menggunakan pasal tersebut merupakan korban yang dirugikan secara langsung.

Kabid Materi Hukum Publik Kemenko Polhukam RI, Dado Achmad Ekroni mengatakan kementeriannya telah membentuk tim kajian UU ITE guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tim kajian telah mengundang berbagai pihak mulai dari pelapor, korban, masyarakat sipil, dan kementerian lembaga terkait untuk membahas UU ITE.

Ia mengaku sependapat bahwa kesusilaan tidak dijelaskan dengan gamblang dan belum ada perlindungan bagi korban kekerasan seksual di UU ITE. Karena itu, masukan dari masyarakat sipil tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan kajian tim UU ITE.

“Karena kesusilaan yang berlaku di Aceh, Bali dan Papua berbeda. Semisal di Papua ada orang memakai koteka itu pasti dianggap melanggar kesusilaan,” jelas Dado Achmad Ekroni dalam diskusi daring, Selasa (20/4/2021).

Dado mengatakan kajian terhadap UU ITE pada mulanya disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan Nasional TNI-Polri pada Februari lalu. Instruksi tersebut muncul seiring dengan polemik di masyarakat soal kritik yang kerap dipermasalahkan karena dinilai melanggar UU ITE. [sm/ab]

Sebuah laporan yang disusun Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) Papua dan KontraS Papua menunjukkan tren kekerasan tetap tinggi pada tahun 2020. Konsentrasi aparat keamanan dan pendekatan persoalan yang diterapkan diduga menjadi faktor.

Laporan berjudul “Orang Papua Dilarang Bicara” itu disusun berdasar monitoring dan investigasi kasus-kasus kekerasan di Papua, yang melibatkan TNI dan Polri. Kedua lembaga itu memberi perhatian lebih pada empat wilayah konflik, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Maybrat dan Kota Timika. Menurut Yohanis Mambrasar dari PAHAM Papua, laporan ini tidak terkait konflik bersenjata yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB).

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Yohanis Mambrasar, advokat dari PAHAM Papua, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Saya tidak bicara soal kontak tembak atau konflik antara pihak TNI dengan OPM. Saya bicara soal dampaknya terhadap masyarakat sipil. Orang-orang, masyarakat biasa, yang tidak tahu apa-apa tetapi kemudian menjadi korban kekerasan,” kata Yohanis.

PAHAM Papua dan KontraS Papua membagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Papua tahun 2020 dalam tiga motif. Ketiganya adalah motif politik dengan 35 kasus, motif ekonomi tiga kasus dan motif arogansi 25 kasus.

Kekerasan bermotif politik berkaitan dengan kegiatan politik, seperti. pembubaran paksa demonstrasi damai menolak Otonomi Khusus (Otsus) mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2020 yang disertai penangkapan dan penganiayaan sejumlah mahasiswa. Contoh lainnya adalah penangkapan 55 orang Papua peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kota Merauke pada 17 November 2020; dan penembakan Elias Karungu dan anaknya, Selu Karunggu pada 8 Juli 2020 di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Tentara dan polisi duduk di atas mobil saat berpatroli di Wamena, Papua, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/M.Risyal Hidayat via REUTERS)

Kekerasan bermotif ekonomi terkait dengan aktivitas pengamanan proyek investasi. Contohnya adalah penangkapan Pontius Wakom pada 21 April 2020 di Aifat, Maibrat. Kemudian penembakan dua warga Timika, yaitu Eden Armando Babari dan Roni Wandik pada 13 April 2020, dan terbunuhnya warga Boven Digoel, Marius Batera, pada 16 Mei 2020.

Sementara motif arogansi, semata-mata muncul karena sikap aparat keamanan. Contoh kasusnya adalah penganiayaan terhadap tiga warga Sorong Selatan — Saulus Melkior Wugaje, Dominggus Aifufu, dan Chiko Momot – pada 16 Agustus 2020. Serta kekerasan terhadap empat warga Tambrauw, yaitu Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen, dan Piter Yenggren, pada 28 Juli 2020.

“Jadi tren kasus ini ikut meningkat, seiring dengan gejolak politik Papua yang beberapa tahun ini semakin meningkat. Jadi ada faktor gerakan politik, yang dikendalikan oleh perlawanan politik kelompok-kelompok yang di hutan dan di masyarakat sipil,” tambah Yohanis.

Rasio Aparat Keamanan Tinggi

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati, mencoba mengaitkan kondisi yang dilaporkan itu dengan jumlah aparat keamanan di Papua dan Papua Barat. Mengutip pernyataan TNI pada 16 Juli 2019, direncanakan akan ada penambahan 31 Kodim baru di Maluku, Papua dan Papua Barat. Di Papua dan Papua Barat akan dilakukan penambahan sekitar 12 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari 50 ribu yang saat ini sudah ada.

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Peneliti Papua di Universitas Georgetown, Amerika Serikat, Dr Veronica Kusumaryati dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi)

Data polisi menyebut jumlah personel mereka di Papua pada 2019 adalah 11.984 dan di Papua Barat ada 4.300 personel. Kapolda Papua Barat, menurut catatan Kusumaryanti, juga menargetkan penambahan 10 ribu personel pada 2021-2022.

Kusumaryanti kemudian menyandingkan angka itu dengan jumlah penduduk Provinsi Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 4.338.916. Dengan angka itu, disertai penambahan Babinsa dan personel polisi, maka rasio aparat keamanan dibanding penduduk Papua adalah 14,5 : 1.000.

“Saat ini Papua rasionya sudah 15 aparat per seribu penduduk. Jadi ini adalah konsentrasi aparat keamanan paling tinggi di Indonesia. Dan kalau kita melihat bahwa orang Papua (asli) itu setengahnya, dan kebanyakan polisi atau operasi keamanan ditargetkan ke orang Papua, maka itu bisa dikalikan dua, jadi sekitar 30 aparat per seribu orang Papua,” kata Kusumaryati.

Dia kemudian membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 34,5 juta penduduk. Provinsi ini memiliki 38 Kodim, 26 ribu anggota TNI dan 35 ribu polisi. Jika dihitung, kata Kusumaryati, hanya ada dua aparat keamanan untuk setiap seribu penduduk di Jawa Tengah.

Perbandingan lain yang menurut Kusumaryati cocok disandingkan adalah dengan Aceh. Pada tahun 2002, dalam status darurat militer, jumlah penduduk Aceh 4,1 juta. Sementara ada 40 ribu anggota TNI dan 14 ribu polisi di sana ketika itu.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

Data kekerasan yang disusun PAHAM Papua dan Kontras Papua.

“Kalau kita lihat Aceh waktu itu, rasio aparat dengan penduduk ini 13 per seribu penduduk. Jadi kesimpulannya, jumlah aparat per penduduk jauh lebih banyak di Papua, daripada di Aceh ketika darurat militer,” tambahnya.

Kebijakan pemerintah pusat juga berdampak pada jumlah kasus kekerasan. Melihat kasus Aceh, di masa pemerintahan Presiden Habibie tercatat ada 949 korban kekerasan. Sementara di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, korban turun drastis menjadi 294 orang, dan kemudian naik lagi di masa Presiden Megawati menjadi 662 orang. Kusumaryanti mengatakan, penambahan pasukan non organik berbanding lurus dengan peningkatan jumlah korban.

Otsus dan Pendekatan Keamanan

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menilai kekerasan yang terjadi tidak lepas dari kebijakan pendekatan keamanan yang diambil. UU Otonomi Khusus Papua nomor 21/2021, pasal 4 ayat 1 jelas menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan langsung dikendalikan pemerintah pusat. Menurut Gobay, ketentuan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat diberikan legalitas mengatur kebijakan keamanan di Papua.

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

Para pengunjuk rasa berteriak dari truk polisi menyusul demonstrasi yang menyerukan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2016. (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)

“Yang kemudian sangat-sangat disayangkan yaitu, yang memiliki kewenangan pengawasan dalam hal ini DPR Papua, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Otsus memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengedropan (pengerahan aparat keamanan-red),” kata Gobay.

Gobay juga mempertanyakan, apakah pendekatan keamanan dalam bentuk pengerahan aparat keamanan tambahan di Papua, sudah dibicarakan di DPR. Atau, dalam bentuk berbeda, apakah Presiden memiliki dasar hukum yang khusus, seperti Perppu atau Keppres untuk mengatur persoalan ini.

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Seorang petugas polisi mengevakuasi warga Papua setelah bentrokan antara aparat keamanan dan pemberontak separatis, di Mimika, Papua, 8 Maret 2020. (Foto: Antara/Sevianto Pakiding via REUTERS)

Gobay juga mengingatkan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Terlepas dari siapa yang dihadapi aparat keamanan di Papua, TNI dan Polri yang menjadi representasi alat keamanan negara, harus tunduk dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam konvensi itu.

“Dalam hal ini kemanusiaan. Kan sangat lucu, ketika kita melihat masyarakat sipil menjadi korban, baik itu korban pelanggaran hak hidup maupun pelanggaran lain seperti pengungsian,” ujarnya. [ns/ab]

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi sorotan utama dalam catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis secara virtual di Jakarta, Jumat (5/3). Perebakan pandemi virus corona yang memicu berbagai pembatasan sosial dan membuat sebagian besar orang berada di dalam rumah, ikut memicu praktik kekerasan terhadap perempuan. Terbatasnya akses untuk melapor atau mendapat layanan.DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus KDRT tertinggi, yaitu 2.461 kasus; disusul Jawa Barat dengan 1.011 kasus, Jawa Timur dengan 687 kasus, Bali dengan 612 kasus, dan Jawa Tengah dengan 409 kasus.

Seorang pria memegang plakat untuk membela perempuan. Komnas Perempuan mendorong orang untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah yang lazim dan sering diabaikan di masyarakat. (Foto: AFP/Adek Berry)

Seorang pria memegang plakat untuk membela perempuan. Komnas Perempuan mendorong orang untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah yang lazim dan sering diabaikan di masyarakat. (Foto: AFP/Adek Berry)

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah mengatakan kekerasan di ranah domestik atau personal mencapai 6.480 kasus atau 79 persen, sementara di ranah publik atau komunitas mencapai 1.731 kasus atau 21 persen kasus.

Catatan tahunan ini juga memaparkan data korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS), perempuan pembela HAM dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS).

Data Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Negara yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam Catahu 2021, Jumat (5/3). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Data Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Negara yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam Catahu 2021, Jumat (5/3). (Foto: VOA/ Yudha Satriawan)

Tahun 2020 lalu terjadi 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual, serta 13 kasus kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual. Yang menarik dari 13 kasus itu, ada satu kasus kekerasan terhadap kelompok ini yang dilanjutkan ke ranah hukum hingga tahap penyidikan di Jawa Tengah.

Dibandingkan tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS tahun 2020 ini melesat menjadi 203 kasus. Kenaikan ini terutama berasal dari data LBH APIK Bali yang melakukan pendampingan pada ODHA (Orang Dewasa Hidup dengan AIDS) perempuan dan anak. Demikian pula kasus kekerasan yang dialami perempuan pembela HAM, yang pada tahun 2019 hanya lima kasus, tahun 2020 melonjak menjadi 36 kasus.

Peningkatan juga terjadi dalam kekerasan berbasis gender siber (KBGS), dari 126 kasus pada tahun 2019, menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS ini adalah kekerasan fisik 49 persen, kekerasan seksual 48 persen dan kekerasan ekonomi dua persen.

Maraknya dispensasi usia kawin anak pada masa pandemi ini juga menjadi sorotan. Komnas Perempuan mencatat ada 64.211 kasus dispensasi atau naik tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mengaitkan tingginya angka kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap perempuan. “Buntut kebijakan itu terus melahirkan diskriminasi pada kelompok minoritas. Perempuan dalam pusaran intoleransi dan kekerasan masih terus terjadi seperti di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Secara khusus Komnas Perempuan juga menyoroti kasus keharusan mengenakan jilbab bagi seluruh siswi perempuan, tanpa memandang agama mereka, di salah satu sekolah negeri di Padang. Kontroversi kasus ini membuat banyak pihak menyoroti peraturan-peraturan diskriminatif lain yang diberlakukan di banyak daerah beberapa tahun terakhir ini.

Tiga menteri, yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Februari menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri; yang memberi kebebasan bagi para peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah negeri untuk memilih menggunakan seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu, atau dengan kekhasan tertentu.

Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi badan itu pada langkah konkret SKB tiga menteri itu, yang dinilai sebagai langkah penting untuk merawat kebhinekaan bangsa. Kajian badan ini mendapati 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana di 15 propinsi mayoritas Muslim, dalam bentuk 19 peraturan daerah dan 43 peraturan/kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan "Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!" saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Aktivis perempuan dari gerakan anti kekerasan memegang spanduk bertuliskan “Memberantas Kekerasan Seksual? Pasti Ada Jalan!” saat protes pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di kampus-kampus, di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menggarisbawahi bahwa data yang disajikan dalam catatan tahunan ini masih berupa indikasi “dari puncak gunung es persoalan kekerasan terhadap perempuan.” Data yang dihimpun masih adalah terbatas pada kasus di mana korban melapor dan jumlah serta daya lembaga yang ikut mengumpulkan data kasus ini, tambahnya.

Yentry menjelaskan bahwa dibanding tahun 2019 di mana kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.371 kasus, pada tahun 2020 memang turun menjadi 299.911 kasus. Namun penurunan ini “lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian dibanding kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi yang cenderung meningkat.” [ys/em]

MALUTPOST.DARUBA – Entah apa yang merasuki pikiran IF (34), sehingga dia tega mencabuli balita yang baru berusia 2 tahun. Padahal, korban adalah cucu tirinya sendiri. Aksi bejat kakek muda yang berprofesi sebagai tukang bentor ini dilakukan saat istrinya RN (39) yang merupakan nenek korban serta ibu korban (19) berada di luar rumah.

Kejadian ini diduga berlangsung sejak Januari lalu, namun baru terbongkar sekarang. Peristiwa ini terjadi di salah satu Desa pada kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai. “Cucu saya akhir-akhir ini sering menangis. Ketika ibunya bertanya dia mengaku alat kelamin sakit. Tapi karena dianggap sakit biasa, saya bersama ibunya, tidak menaruh curiga,” cerita RN, kemarin (8/2).

Karena keseringan mengeluh sakit, ibu korban lalu menanyakan penyebab sakit tersebut. Akhirnya korban bercerita bila pelaku sering melakukan tindakan asusila. Awalnya mereka tidak percaya, namun pada suatu saat, ketika ibu korban pergi bekerja, anaknya dititipkan kepada pelaku. Saat di kamar, korban menangis, RN saat itu masih berada di rumah lalu mengintip melalui sela-sela dinding yang terbuat dari papan. Alangkah kagetnya, melihat pelaku berbuat tidak senonoh kepada balita berusia 2 tahun itu. “Saya langsung ketuk pintu dan masuk serta menanyakan apa yang pelaku lakukan kepada korban, dia hanya menjawab tidak lakukan apa-apa dan langsung pergi,” cerita RN.

Menyaksikan perbuatan pelaku secara langsung, RN bersama ibu korban W, lalu melaporkan kejadian ini ke Polres Pulau Morotai. Usai dari Polres, korban langsung di visum di RSUD. “Saya kaget ketika dokter bilang pada kelamin korban ada tindakan kekerasan. Ibu korban langsung menangis,” ujarnya. Saat ini, korban mengalami trauma dan takut tinggal di rumah saat ibunya pergi bekerja. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pulau Morotai, AIPTU Ilham Banyo, dikonfirmasi membenarkan adanya laporan terkait kasus dugaan kekerasan seksual. “Laporan kemarin sudah masuk di SPKT, sementara kami lagi koordinasi dengan Dinas Sosial,” ucapnya.

Meski sudah dilaporkan, pelaku masih bebas berkeliaran dan belum di tahan. “Kami belum lakukan penahanan, karena masih merampungkan semua bukti-bukti. Kalau sudah lengkap baru kami lakukan penahanan,” tutupnya. (tr-04/rul)

MALUTPOST.TERNATE – Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di tahun 2020, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini berdasarkan data yang dilaporkan di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Ternate. Pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak hanya 5 kasus, dan 9 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tetapi di tahun 2020 justru meningkat menjadi, 15 pada kekerasan anak dan pada perempuan.

Hal tersebut mendapat sorotan dari akademisi ilmu hukum Universitas Khairun Ternate Arisa Murni Rada SH.,MH. Menurutnya, perlindunan hukum terhadap anak maupun perempuan dijamin dalam undang-undang. Jaminan yang dimaksud yakni hak untuk tumbuh, berkembang, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan penelantaran.

“Ini yang harus diperhatikan. Jika angkanya meningkat, artinya pemenuhan anak sebagai perwujudan perlindungan hukum masih belum maksimal. Harus dipastikan apakah hak-hak mereka sudah terpenuhi atau tidak,” ujarnya. Arisa mengatakan, memang faktanya di tengah pandemi ini mempengaruhi tingginya angka kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak. Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya buruknya kondisi finansial terutama bagi mereka yang tidak lagi bisa bekerja karena pandemi. Kemudian beban ganda orang tua yang harus mengurusi hal-hal domestik, sekaligus mendampingi anak belajar daring dan sebagainya.

“Kondisi ini mempengaruhi psikologi, sehingga tidak hanya Kota Ternate, tapi beberapa daerah juga melaporkan tingginya angka kekerasan khususnya terhadap anak dan perempuan,”ungkapnya.

Kata Arisa, pada pasal 22 UU perlindungan anak menegaskan, negara dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelengaraan perlindungan anak. Menurutnya rencana pembangunan teman religi bagi anak di setiap kecamatan sah saja,jika itu dinilai sebagai salah satu langkah atau upaya pencegahan.

Dosen hukum pidana ini mengatakan, pendekatan yang dilakukan Pemkot harus berbasis akar permasalahan. Menurutnya, rata-rata kasus kekerasan anak pelakunya orang dewasa. Jadi alangkah pendekatan yang dilakukan pemda itu lebih tepat sasaran.

Misalnya, dinas sosial bisa membantu memfasilitasi pemulihan ekonomi keluarga, dilakukan sosialisasi yang intens tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Serta penegak hukum mengoptimalkan langkah-langkah menindaklanjuti dan memproses pelaku agar ada efek jera.

“Secara teoritik, bicara upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa diupayakan dari dua hal. Yakni upaya penal dan non penal atau sering kita dengar upaya preventif dan represif. Upaya penal menjadi ranah penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian hingga persidangan dan pembinaan di lapas. Sedangkan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, penyediaan sarana prasarana itu bagian dari upaya preventif atau pencegahan,” jelasnya mengakhiri. (mg-03/yun)

MALUTPOST.WEDA – Karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) berinisial FSP alias Fanly (25) warga Minahasa Selatan akan segera diadili. Pasalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakoninya hingga korban meninggal dunia itu, saat ini sudah tahap II. Ini berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Tengah Nomor : B-33/Q.2.15/Eku./01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal pemberitahuan penyidikan sudah lengkap (P.21). Kemudian Surat Pengantar Pengiriman Tersangka Nomor : B/43/1/2021/Reskrim tertanggal 25 Januari 2021 perihal penyerahan tersangka dan barang bukti.

Tersangka disangkakan melanggar pasal rumusan pasa 44 ayat (30 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman paling lama 15 tahun dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiyaan dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. “Dua pasal ini yang disangkakan kepada tersangka. Kita pakai pasal alternatif setelah koordinasi dengan JPU,” kata Kasat Reskrim AKP Abd Halim Rangkuti, Jumat (29/1) kemarin.

Saat ini tersangka dan barang bukti juga sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga tersangka sudah resmi menjadi tahanan Jaksa. Sementara Kasi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Yasser Smahati yang dikonfirmasi membenarkan kasus tersebut sudah tahap II. “Polres sudah tahap II kasus ini dan kami sudah terima,” ucapnya. Diketahui kasus ini menewaskan Novelia Johana Magdalena Kemenangan (25) warga Minahasa Selatan. Korban tak lain adalah istri tersangka. Kasus itu terjadi di kamar kos Desa Lelief Swani Kecamatan Weda Tengah, Kamis (1/10) sekira pukul 10.00 WIT.

Saat itu tersangka Fanly bersama istrinya sedang adu mulut di dalam kamar kos. Cek-cok terjadi karena tersangka kesal dengan sikap dan tingkah laku korban. Di mana setiap keduanya bertengkar korban sering membuat status pada instagramnya terkait permasalahan rumah tangga mereka. Tersangka yang tidak lagi mengendalikan emosinya membanting semua barang dalam kamar. Sehingga dispenser, piring dan gelas termasuk air galon berserakan dilantai.

Selanjutnya tersangka kemudian mengambil bensin yang berada didekat pintu lalu menyiram kasur yang disandarkan ke tembok kamar kurang lebih 1/2 liter. Sialnya saat itu tersangka yang sedang memegang korek api gas tanpa sadar menyalahkan korek tersebut. Alhasil uap bensin yang berada di lantai seketika langsung menyambar percikan api yang berasal dari korek gas tersebut. Akibatnya didalam kamar terjadi kebakaran. Keduanya pun terbakar. Namun istrinya meninggal saat mendapat perawatan di RSUD Chasan Boesoirie Ternate. (mpf/met)