CEO International Development Finance Corporation (IDFC) Adam Boehler, dalam wawancara dengan Bloomberg, di Yerusalem, Senin lalu (21/12) mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menawarkan untuk melipatgandakan bantuan dana pembangunan yang telah diberikan pada Indonesia jika saja negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia itu bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Saat ini portofolio bantuan IDFC pada “sovereign wealth fund” – atau badan pengelola dana abadi milik negara untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh nusantara – mencapai satu miliar dolar. Lembaga itu berupaya menarik dana investasi hingga 15 miliar dolar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya.

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

Adam Boehler, CEO IDFC (foto: dok).

“Kami bicara dengan mereka (Indonesia, red.) tentang hal ini,” ujar Boehler.

“Jika mereka siap, mereka siap; dan jika mereka siap kami dengan gembira akan lebih memberi dukungan secara finansial dibanding yang sudah kami berikan,” ujar Adam Boehler dalam wawancara itu.

Ditambahkannya, ia tidak kaget jika badan yang dipimpinnya memberikan dana kepada Indonesia hingga “satu atau dua miliar dolar lebih besar.”

Boehler merupakan bagian dari delegasi Amerika-Israel yang dipimpin Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, berada di Jerusalem ketika delegasi itu melakukan penerbangan komersil langsung pertama dari Israel ke Maroko pada hari Selasa (22/12), menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Maroko adalah negara keempat yang menjalin hubungan dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.

Jubir Kemlu: Tak Ada Niat Buka Hubungan dengan Israel

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan tidak ada urgensi menanggapi artikel Bloomberg itu karena sikap Indonesia sudah sangat jelas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ujar Faizasyah, sudah menggarisbawahi bahwa hingga saat ini tidak ada niat Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

“Kita tidak menyerahkan politik luar negeri berdasarkan faktor eksternal tetapi juga harus menjadikan kondisi atau faktor-faktor di dalam negeri dan prinsip dasar bernegara dan dalam menjalankan diplomasi sebagai rujukan utama,” kata Faizasyah.

Lebih jauh lewat pesan teks Faizasyah menegaskan bahwa “Presiden Joko Widod juga sudah membicarakan posisi Indonesia ini dengan Presiden Abbas,” tapi ia tidak merinci kapan pembicaraan itu dilakukan terkait pembukaan hubungan diplomatik beberapa negara Arab dengan Israel.

Diwawancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar mengakui Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump mungkin saja menekan Indonesia untuk ikut menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi sedianya menghormati kepentingan Indonesia juga.

“Dalam sebuah negara yang merdeka itu tentu kemandirian negara itu harus jelas. Harap ingat. kebijakan luar berkaitan dengan kepentingan nasional. Bagaimana kepentingan nasional kita terhadap Israel? Salah satunya adalah mendukung Palestina,” ujar Hamdan.

Terungkap Pertemuan Delegasi Indonesia di Gedung Putih November Lalu

Dalam pernyataannya di Bloomberg, Boehler tidak mengungkapkan siapa dari pihak Indonesia yang terlibat dalam pembicaraan soal normalisasi hubungan Israel dan Indonesia, dan tawaran peningkatan bantuan dana pembangunan itu. Namun Boehler hadir dalam pertemuan Presiden Donald Trump dengan Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Putih tanggal 17 November lalu. Pertemuan itu tidak dimasukkan dalam jadwal resmi Presiden, dan Gedung Putih tidak memberikan pernyataan resmi apapun terkait hal ini.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Utusan Presiden Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih tanggal 17 November 2020.

Sementara pernyataan pers dan foto-foto pertemuan yang dirilis pemerintah Indonesia menunjukkan selain Presiden Trump, dua penasihat senior Gedung Putih – Ivanka Trump dan Jared Kushner – bersama CEO IDFC Adam Boehler hadir dalam pertemuan itu.

Ketika itu Luhut mengatakan pertemuan lebih bertujuan untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan pemerintah Trump selama ini dan pembahasan soal vaksin.

Meskipun presiden terpilih Joe Biden berjanji akan mengubah sebagian kebijakan pendahulunya, dalam wawancara dengan Bloomberg hari Senin (21/12) Boehler mengatakan badan pimpinannya mendapat dukungan bipartisan dan berharap akan mendapat dukungan serupa di bawah pemerintahan baru nanti. “Saya pikir mereka (pemerintahan Biden.red) akan melanjutkan apa yang telah kami lakukan dan menindaklanjutinya, dan saya harap mereka melakukannya, dan saya akan siap mendukung mereka,” ujarnya.

Sejak bulan Agustus lalu sudah empat negara Arab menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ini berarti sudah tujuh negara Muslim yang memiliki hubungan dengan Israel, setelah Turki pada tahun 1949, Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. [fw/em]

Kementerian Luar Negeri Indonesia hari Minggu (20/12) memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan sekaligus menyampaikan protes atas kedatangan staf Kedutaan Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam (FPI) hari Kamis lalu (17/12). Hal ini disampaikan juru bicara Kemlu RI Tengku Faizasyah ketika dihubungi VOA melalui telepon.Pernyataan tertulis Kemlu RI menyatakan, “Dalam pertemuan, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf Kedutaan di sekretariat organisasi tersebut” dan bahwa pertemuan dilakukan “atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.”

Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman menyampaikan permintaan maaf dan menyesalkan kejadian ini; juga menyangkal pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan FPI.

FPI Mengaku Didatangi Staf Diplomatik Kedubes Jerman

Sebelumnya Sekretaris Umum FPI Munarman kepada wartawan di Jakarta mengatakan telah didatangi dua orang dari Kedutaan Besar Jerman hari Kamis (17/12) lalu “untuk menyampaikan dukacita dan belasungkawa atas kejadian dibunuhnya enam syuhada,” merujuk pada insiden tewasnya enam anggota FPI dalam bentrokan dengan polisi tanggal 7 Desember lalu.

Ditambahkannya, “Perhatian internasional terhadap kasus extrajudicial killing enam syuhada itu akan berdampak pada reputasi Indonesia di dunia internasional.”

Orang-orang berkumpul untuk menyambut kepulangan Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam Indonesia (FPI) di Jakarta, 10 November 2020. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Orang-orang berkumpul untuk menyambut kepulangan Rizieq Shihab, pemimpin Front Pembela Islam Indonesia (FPI) di Jakarta, 10 November 2020. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Kedubes Jerman Sangkal Pernyataan FPI

Namun pernyataan pers Kemlu menyatakan “Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas dimaksud.” Juga bahwa kedatangan staf Kedutaan Besar Jerman itu “tidak mencerminkan kebijakan pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman” dan “menolak tegas kesan bahwa kedatangan itu merupakan bentuk dukungan Jerman kepada organisasi tersebut.”

Ditambahkan pula bahwa staf diplomatik yang mendatangi markas FPI itu “telah diminta kembali segera untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya.”

Kemlu Minta Kedubes Jerman Beri Penjelasan pada Publik

Kementerian Luar Negeri Indonesia menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik sebagaimana yang telah dijelaskan kepada Kementerian Luar Negeri.

Pakar hukum internasional di Universitas Indonesia Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, yang sebelumnya telah menyesalkan tindakan staf kedutaan Jerman sebagai hal yang “tidak cerdas dan sensitif dengan situasi politik yang belakangan berkembang di Indonesia,” juga menyarankan agar Duta Besar Jerman Untuk Indonesia memberikan klarifikasi terbuka dan minta maaf.

“Dubes Jerman harus segera memulangkan pegawai kedubes yang telah bertindak secara ceroboh. Ini untuk mencegah rusaknya hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman,” ujarnya.

Bentrok dengan Polisi, Enam Pendukung FPI Tewas

Enam pendukung FPI tewas dalam bentrokan dengan polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Mohammad Fadil Imran dalam keterangan pers tanggal 8 Desember mengatakan penembakan dilakukan setelah kedaraan polisi didekati dan dikejar pendukung Rizieq yang menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Menurutnya satu kendaraan polisi rusak dalam peristiwa itu.

Komnas HAM telah membentuk tim untuk menyelidiki insiden ini. [em/jm]