MALUTPOST.SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) meminta semua pihak untuk menekan angka penyebaran Corona Virus (Covid-19).

Hal ini disampaikan AGK saat memberikan sambutan di acara Launching Kampung Tangguh Kieraha, di lokasi wisata puncak Ngade, Jumat (5/2).

AGK mengutarakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut memberikan dukungan penuh atas terbentuknya Kampung Tangguh Kieraha yang dimotori Kepolisian Daerah (Polda) Malut dalam mencegah penanganan Corona Virus.

Karena menurut AGK, bagaimanapun covid-19 belum diketahui kapan berakhir. “Covid-19 belum berakhir, karena bertambahnya penularan. Jika terus meningkat, maka hanya satu kata yakni bersinergi bersatu dalam mencegah pandemi,”ungkapnya.

Gubernur dua periode ini menyatakan, prediksi awal covid-19 berakhir 2020. Namun faktanya, di tahun ini justru bertambah. Dikatakan, tak satupun menginginkan jumlah orang terpapar karena selama ini tiga hal penting sudah dilakukan yakni mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak.

Selain itu seluruh pihak diminta oleh negara melakukan swab massal dan vaksin, namun kasus masih tetap bertambah. “Olehnya itu, pembentukan kampung tangguh adalah salah satu langkah posistif dalam mencegah penyebaran covid-19,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengaku, melaunching Kampung Tangguh Kieraha adalah bentuk perhatian Kapolda Maluku Utara terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, kepada pihak yang ditugaskan untuk penanganan covid-19, dapat melaksanakan tugas dengan baik. “Agar tujuan bapak Kapolri bisa berhasil. “Agar tujuan bapak Kapolri bisa berhasil. Jumlah covid bisa ditekan dan kondisi bisa kembali normal untuk negara dan bangsa kita tercinta,” pungkasnya. (din/jfr)

MALUTPOST.JAILOLO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halmahera Barat merencanakan pelaksanaan vaksin kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) dan 10 Pejabat Daerah, Rabu (10/2) pekan depan. Kesiapan pencanangan ini, Dinkes selaku instansi teknis mulai mendistribusikan vaksin ke masing-masing puskesmas yang diawali di Puskesmas Jailolo, Sahu dan Sahu Timur, Senin (1/2) lalu.

Sementara Puskesmas Sidangoli dan Bobaneigo Jailolo Timur, pendistribusian dilakukan pada Selasa (2/2). Puskesmas Ibu Selatan, Ibu dan Tabaru dilakukan pada Rabu (3/2) kemarin, dan Puskesmas Loloda didistribusikan Kamis (4/2), hari ini. “Rencananya saat pencanangan vaksin 10 Februari untuk tenaga kesehatan itu langsung diikutkan dengan 10 pejabat daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje Kalengit yang dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Tenaga Kesehatan yang akan divaksin 981 orang, yang tersebar di 14 Puskesmas, RSUD, gudang farmasi dan Dinas Kesehatan. “Kami sudah siap untuk semua yang bekerja difasilitas kesehatan, baik yang berstatus nakes maupun non kesehatan akan divaksin,” ungkapnya. Untuk tenaga vaksinator di Puskesmas juga sudah disiapkan. Nakes ini teknisnya harus ada sms plus atau pemberitahuan dari Peduli Lindungi.

Setelah mendapatkan pemberitahuan, barulah mendaftar untuk diperiksa dan divaksin. “Hampir sebagian besar Nakes sudah menerima pemberitahuan tersebut,” ungkapnya, sembari mengatakan semua yang bekerja di fasilitas kesehatan, baik nakes maupun non nakes sudah siap divaksin.

Diketahui, jatah vaksin Sinovac yang didistribusikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Malut ke Halmahera Barat itu 1.840 dosis yang ditampung di gudang farmasi Desa Guemadu Kecamatan Jailolo. Vaksin ini sebagian besarnya sudah didistribusikan ke masing-masing Puskesmas. (met)

MALUTPOST.TERNATE – Rapid Antigen sebagai syarat untuk pelaku perjalanan, dari dan ke Maluku Utara (Malut) diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Babullah Ternate Agus Heryianto menuturkan, surat edaran perpanjangan jaksa Masa Berlaku Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sudah diterima Selasa (26/1) lalu.

“Pemberlakuan surat itu mulai 27 Januari – 8 Februari tahun 2021,” kata Agus. Dia menjelaskan SE Nomor 10 merupakan kelanjutan dari SE Nomor 3 tahun 2021, yang berlaku dari tanggal 9-25 Januari. Menurut dia, kebijakan itu diperpanjang karena angka kasus Covid-19 masih tinggi. Kebijakan ini sewaktu-waktu berubah tergantung kondisi.

Selama pemberlakuan surat edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (physical distansing) dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body, yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (seating arrangement) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut (load factor).

Sebagaimana diatur dalam SE Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan tiga baris kursi 3 seat row yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang mendadak mengalami gangguan kesehatan pada saat penerbangan (in-flight). “Ini instruksi dari pusat jadi daerah tetap tindaklanjut,” jelasnya. Untuk diketahui sejak penerapan aturan ini pertama kali 9 Januari lalu, Bandara Baabullah melakukan rapid antigen. (tr-02/onk)

Untuk pertama kalinya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan kapasitas tes swab PCR di tanah air sudah melebihi standar yang ditentukan oleh WHO, yakni 267.000 orang per minggu atau 38.000 orang per hari secara nasional.

Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tesyang dilakukan oleh pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Menurutnya, tingginya kapasitas tes boleh jadi karena terlalu seringnya pejabat pemerintah menjalani tes, sementara kenyataan itu tidak terjadi di kalangan masyarakat umum. Ia mencontohkan dalam satu minggu ia bisa menjalani tes swab PCR sebanyak lima kali sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

Menkes Budi Gunadi Sadikin (Biro Setpres)

“Emang benar kaya gitu? Testing kan gak gitu harusnya. Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri, yang dites itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi hadap Presiden seperti Budi Gunadi Sadikin. Nanti tercapai standar WHO 1 per 1000 orang per minggu, tapi tidak ada gunannya secara epidemiologi. Seperti itu yang harus diberesin,” ungkap Budi dalam acara ‘Dialog Warga ‘Vaksin & Kita’ Komite Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Jabar’ yang disiarkan di YouTube PRMN SuCi, seperti dikutip, Jumat (22/1).

Budi tidak menjelaskan berapa kira-kira jumlah tes yang dilakukan para pejabat pemerintah, dan apakah jumlah itu secara signifikan mempengaruhi total jumlah tes secara nasional yang sering digambarkan sebagai kapasitas tes.

Menurut Budi, sesuai dengan pernyataan WHO, mengatasi pandemi bukan hanya dengan melakukan vaksinasi dan memperkuat fasilitas kesehatan saja,namun juga mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat, katanya, perlu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Ia yakin, lambat laun masyarakat akan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi pasca pandemi.

Lika-Liku Program Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengungkapkan bahwa proses pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi tidak mudah. Ia menjelaskan delapan provinsi mengembalikan vaksin Covid-19 ke pusat. Padahal, dalam tahap pertama ada 1,2 juta dosis vaksin yang harus segera dikirim.

Hal ini terjadi, ujar Budi, karena lemari-lemari pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19, sudah penuh oleh vaksin-vaksin regular seperti vaksin Polio, TBC, dan Difteri yang tidak dipakai pada tahun lalu atau tertunda karena terjadinya pandemi. Setiap tahun, setidaknya Indonesia melakukan vaksinasi reguler sebanyak 150-200 juta dosis.

Maka dari itu, Budi pun menggandeng pihak swasta seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma untuk ikut membantu pendistribusian. Mereka diharapkan bisa ikut menyediakan lemari pendingin untuk bisa menyimpan vaksin Covid-19.

Data Kemenkes Diakui Budi Tidak Akurat

Dalam program vaksinasi massal Covid-19 ini, Budi mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan data yang dimiliki oleh kementerian yang dipimpinnya. Ia malah akan menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendata penerima vaksin Covid-19.

“Untuk datanya karena sudah kapok, saya gak mau lagi pakai data Kementerian Kesehatan. Saya putuskan ambil data dari KPU aja lah, manual. Itu kan kemarin daerah Jawa Barat baru (menggelar) pemilihan, kayak-nya itu yang paling current,” ungkap Budi.

Lebih dari 132 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Covid-19

Sementara itu dalam telekonferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/1) Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan sudah 132 ribu orang yang divaksinasi dalam program vaksinasi massal Covid-19 bagi tenaga kesehatan hingga 21 Januari 2021 pukul 13.00 WIB. Tenaga kesehatan ini tersebar di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten/kota, dan 34 provinsi di Indonesia.

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Rivan Dwiastono/VOA)

Jumlah tersebut, ujar Nadia, masih 22 persen dari target 598.483 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama. Selanjutnya, pada tahap kedua, diharapkan sebanyak 888.282 tenaga kesehatan bisa segera divaksin.

“Terdapat 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan di antaranya merupakan penyintas Covid-19, atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, sehingga kami dapat mencapai target sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” jelas Nadia.

Cara Kerja Vaksin Covid-19

Dalam kesempatan ini, Nadia juga mengklarifikasi kabar Bupati Sleman Sri Purnomo yang positif Covid-19 setelah disuntik vaksin Sinovac. Ia menegaskan bahwa vaksin Covid-19 Sinovac berisi virus yang dimatikan atau inactivated virus. Jadi menurutnya, hampir tidak mungkin vaksin tersebut yang menyebabkan Sri Purnomo positif Covid-19.

“Jika melihat rentang waktu dari bapak bupati, maka sangat mungkin pada saat bapak bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi Covid-19, di mana tentunya sudah terpapar virus Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah waktu antara paparan dan munculnya gejala itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada lima sampai dengan enam hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada 14 Januari sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari,” jelasnya.

Nadia menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan, karena sistem imunitas tubuh memerlukan waktu paparan yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut.

Suntikan pertama, jelasnya dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang akan dilanjutkan dengan suntikan kedua, untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini akan memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa yang akan datang.

“Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah tiga minggu suntikan kedua. Untuk itu, perlu dipahami, meskipun kita sudah divaksinasi Covid-19 masih ada resiko terpapar virus Covid-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan, bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. [gi/ab]

Survei terbaru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba, Kaiser Family Foundation, yang menangani berbagai isu kesehatan nasional di Amerika Serikat, menunjukkan sekitar 27 persen menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman.

Sebagian besar mengutarakan kemungkinan efek samping dari vaksin ini menjadi faktor kekhawatiran utama, selain juga kurangnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mengenai keamanan dan efikasinya. Mengingat bahwa vaksin ini masih tergolong sangat baru dan kekhawatiran akan politisasi yang timbul selama proses pembuatan vaksin ini juga meningkatkan keraguan masyarakat.

Murid-murid mengenakan masker untuk mencegah perebakan virus corona di sekolah Nurul Amal, Tangerang, Indonesia (dok: AP/Tatan Syuflana)

Murid-murid mengenakan masker untuk mencegah perebakan virus corona di sekolah Nurul Amal, Tangerang, Indonesia (dok: AP/Tatan Syuflana)

Di Indonesia sendiri, hasil survei terkini yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hanya sekitar 37 persen warga yang “secara tegas” mau divaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia. 17 persen warga mengatakan tidak akan divaksinasi, bahkan 28 persen warga menyatakan tidak takut tertular COVID-19.

Berbagai mitos dan hoaks yang beredar mengenai vaksin COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mendorong keraguan masyarakat untuk menjalani vaksinasi.

Mengapa Vaksin dari China?

Indonesia memiliki PT Bio Farma yang sudah memproduksi vaksin sejak tahun 1890. Perusahaan ini bahkan telah mengekspor vaksin buatannya hingga ke lebih dari 100 negara. Dalam membuat vaksin-vaksin yang sudah umum, seperti polio, DPT, dan hepatitis, Bio Farma selalu mengacu kepada landasan teknologi yang konvensional, dengan menggunakan virus yang telah dilemahkan atau dibuat non-aktif.

Vaksin Sinovac Produksi China

Vaksin Sinovac Produksi China

Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Padjajaran, Bandung, Prof. Dr. dr. Cissy Rachiana Sudjana Prawira-Kartasasmita menjelaskan, bahwa dalam pembuatan vaksin COVID-19, banyak perusahaan yang menggunakan berbagai platform yang berbeda dan tergolong baru, salah satunya mRNA.

“Kebetulan China itu bikinnya yang konvensional. Dan China itu yang paling duluan, bisa menawarkan. Karena dia itu bulan Juli saja sudah mendapat otorisasi dari regulatornya sendiri, untuk suatu izin, untuk memberikan vaksin pada militer, pada petugas kesehatan. Sehingga waktu itu Indonesia sudah mendapat info tentang itu, dan kita akan kerja sama dengan Bio Farma, mereka akan memberikan ‘Bulk.’ Bulk itu adalah bahan dasar untuk pembuatan vaksin. Jadi Bio Farma enggak usah mulai dari awal. Nah, itulah salah satu (alasannya), Bio Farma memilih Sinovac, yang memang sudah dikenal teknologinya,” jelas Prof. Cissy.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Prof. Dr. dr. Cissy Kartasasmita (dok: pribadi)

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Prof. Dr. dr. Cissy Kartasasmita (dok: pribadi)

Prof. Cissy menambahkan, vaksin yang non-konvensional, seperti mRNA, memerlukan penanganan yang khusus. Salah satunya harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu.

Vaksin dengan teknologi konvensional dapat disimpan dalam lemari pendingin biasa dengan suhu sekitar 2-8 derajat Celsius. Sedangkan vaksin COVID-19 Moderna misalnya, harus disimpan dalam suhu -20 derajat Celsius, sedangkan vaksin COVID-19 Pfizer-Biontech harus disimpan dalam suhu -70 derajat Celsius.

“Di Indonesia-nya kan harus didistribusikan dengan (suhu) -20, -70 (derajat Celsius), yang tidak mudah. Mahal kan, karena kita mampunya untuk 2-8 derajat (Celsius) penyimpanannya. Itulah beberapa alasannya,” tegas Prof. Cissy.

Aman Atau Tidak?

Keefektifan vaksin buatan Sinovac Biotech dari China yang sudah masuk uji klinis tahap tiga di Indonesia kerap dipertanyakan. Uji klinis di Brazil menunjukkan tingkat keefektifan vaksin Sinovac ini di atas 50%. Sementara uji klinis di Turki menunjukkan efikasinya 91,25%. Sinovac sendiri belum memberi penjelasan resmi pada publik.

Pekerja menyemprot disinfektan pada kotak vaksin virus Sinovac, yang tiba di fasilitas Bio Farma, Bandung (dok: Istana Kepresidenan Indonesia/AP)

Pekerja menyemprot disinfektan pada kotak vaksin virus Sinovac, yang tiba di fasilitas Bio Farma, Bandung (dok: Istana Kepresidenan Indonesia/AP)

Prof. Cissy Kartasasmita menjelaskan, bahwa vaksin Sinovac ini telah melalui beberapa tahap uji klinis sebelumnya dan kini mendapat kesempatan untuk melakukan uji klinis fase 3 di Bandung, di mana ia dipercaya sebagai penasihat medisnya.

Hasil uji klinis yang dilakukan terhadap 1,620 relawan ini kini telah usai dan tengah dalam tahap observasi, yang akan berlangsung selama satu tahun ke depan. Sejauh ini hasilnya dikatakan bagus dan aman.

“Nah, pada pemberian-pemberian (kepada) yang 1,620 (relawan) itu, tidak ada yang mempunyai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Nah, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kebanyakan itu ringan aja. Dalam arti hanya sakit di tempat suntikan, merah sedikit, demam sedikit, seperti flu-lah gitu. Dan tidak ada yang dilaporkan berat,” tambahnya.

Jika bagus hasilnya, maka Indonesia akan mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dan vaksin akan segera didistribusikan, dengan mengutamakan tenaga kesehatan terlebih dahulu.

Dita Nasroel Chas, perawat sekaligus anggota satgas kesehatan asal Indonesia di Texas (dok: Dita)

Dita Nasroel Chas, perawat sekaligus anggota satgas kesehatan asal Indonesia di Texas (dok: Dita)

Sebagai pekerja di garis depan, perawat asal Indonesia di Texas, Dita Nasroel Chas yang juga adalah anggota satgas kesehatan di negara bagian itu, belum lama ini menjalani vaksinasi COVID-19.

Dita menerima vaksin buatan Pfizer-BioNTech, yang sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat-obatan (FDA) di Amerika Serikat. Ia mengatakan, tidak merasakan adanya efek samping apa pun dari vaksin tersebut.

“Enggak ada sama sekali. Karena kan memang itu vaksin baru, jadi kesiapan saya waktu itu saya tunggu. Setiap detik saya catat, saya bikin jurnal sendiri ya, apa yang saya rasakan. Begitu sudah disuntik apakah saya sempoyongan, pusing, saya tidak mengalami perubahan apa-apa,” jelas Dita kepada VOA.

Setelah menjalani vaksinasi yang pertama ini, Dita pun tidak ragu untuk menjalani vaksinasi COVID-19 yang kedua pada bulan Januari.

“Orang banyak bilang, vaksin itu kan harusnya uji cobanya lama dan sebagainya. Betul memang uji coba vaksin biasanya lama dan menahun. Tetapi baru kali ini ada fenomena, di mana sebuah penyakit itu, seluruh ahli sedunia serentak melakukan uji coba. Jadi walaupun waktunya singkat, tetapi tahapan ujian klinisnya tetap dilaksanakan, ahlinya lebih banyak dan kemudian kelinci percobaannya juga lebih banyak. (Jadi) saya mantap sekali dan merasa bahwa ini baik,” ujarnya.

“Saya yakin para ahli tidak akan mencelakakan masyarakatnya, apalagi kita adalah garda terdepan yang mencoba mengatasi COVID,” tambah Dita.

Takut Tidak Halal

Mengenai kehalalan vaksin, Prof. Cissy Kartasasmita menjelaskan bahwa perwakilan Majelis Ulama Indonesia sudah mengunjungi pabrik Sinovac di China.

“Dilihat bahan bakunya, dilihat cara pembuatannya, sudah memenuhi syarat atau belum,” ujarnya.

Vaksin Sinovac sebelum menuju ke Indonesia di Beijing International Airport, China. (dok: Istana Kepresidenan Indonesia/AP)

Vaksin Sinovac sebelum menuju ke Indonesia di Beijing International Airport, China. (dok: Istana Kepresidenan Indonesia/AP)

Memang hingga saat ini mereka belum merilis laporan kunjungan tersebut, yang rencananya akan dikeluarkan bersamaan dengan izin penggunaan darurat vaksin tersebut di Indonesia.

“Kalau nanti MUI sudah bilang bahwa vaksin ini halal untuk dipakai. BPOM sudah menyatakan mutunya bagus, aman, khasiatnya bagus, dan kita dapat EUO, saya kira sudah enggak ada lagi alasan untuk menolak. Itu merupakan suatu aturan dari WHO, yang harus ditaati bahwa aman, mutunya bagus, dan khasiatnya juga bagus. Jadi sudah enggak usah takut lagi,” jelas Prof. Cissy.

Mantan Pasien COVID-19 Tetap Perlu Vaksinasi

Awas! Walau pernah terkena COVID-19, bukan berarti seseorang menjadi kebal akan virus tersebut. Denita Utami, seorang dokter umum yang tengah melanjutkan studi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University, New York mengatakan, mantan pasien COVID-19 “tetap perlu divaksin.”

“Alasannya adalah karena belum diketahui secara pasti respon dari sistem kekebalan tubuh setelah terkena COVID. Jadi belum tahu apakah benar-benar kebal dari COVID walaupun sudah pernah terkena COVID. Dengan adanya vaksin, sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan lebih optimal, sesuai dengan efikasi yang sudah diteliti sebelumnya,” jelas Denita.

Strategi Melawan Hoaks

Menanggapi mitos atau hoaks yang beredar, Prof. Cissy Kartasasmita menjelaskan bahwa keraguan terhadap vaksin ini tidak hanya datang dari masyarakat umum, namun juga dari “kalangan menengah tinggi,” yang bahkan juga meragukan vaksin lain, yang sudah ada sebelumnya.

Walau program vaksinasi atau imunasasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1970, Prof. Cissy menilai bahwa keraguan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai vaksin.

“Terutama dari bagian imunisasi di kemkes di dinas kesehatan, jadi meskipun mereka sudah bekerja keras, masih banyak orang yang mendengarkan justru yang tidak berkenan dengan vaksin ini yang disebut anti vaksin itu atau hesitancy,” jelas Prof. Cissy.

Khususnya di era pandemi COVID-19, peran dokter dan petugas kesehatan dalam menganjurkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 menjadi utama. Tidak hanya harus berjuang melawan pandemi, para petugas kesehatan ini juga ditantang untuk melawan hoaks yang beredar seputar vaksin COVID-19.

Nakes Dita Nasroel Chas di Texas bersama rekan-rekan di ruang observasi pasca vaksinasi COVID-19 (dok: Dita)

Nakes Dita Nasroel Chas di Texas bersama rekan-rekan di ruang observasi pasca vaksinasi COVID-19 (dok: Dita)

Namun, memang pada kenyataannya, keraguan akan vaksinasi COVID-19 ini pun juga muncul di antara kolega Dita Nasroel Chas, yang juga bekerja di bidang kesehatan.

“Ada yang suruh saya maju duluan. Tentu saja manusia ada rasa ragu, tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan apa yang kita rasakan dan saya juga menyampaikan kenapa saya jadi mantap terhadap vaksin (COVID-19),” tegasnya.

Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Columbia University, NY (dok: Denita Utami)

Denita Utami, mahasiswi S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Columbia University, NY (dok: Denita Utami)

Terkait hoaks, Denita Utami mengatakan sangat penting bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memilih sumber berita yang benar dan terpercaya. Berbagai strategi pun kerap dilakukan untuk meyakinkan masyarakat akan vaksinasi COVID-19 ini.

“Kalau di Amerika sendiri kan kita lihat Joe Biden kemarin divaksin, kemudian wakil presiden yang saat ini, Mike Pence, juga kemarin divaksin, jadi menggunakan figur-figur yang masyarakat kenal, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk vaksinnya,” ujarnya.

Apa pun jenis vaksin yang tersedia, jika sudah terbukti aman, Prof. Cissy mengatakan tidak perlu ragu lagi untuk menjalani vaksin COVID-19. Karena untuk mencapai herd immunity atau kekebalan berkelompok, jumlah masyarakat yang divaksinasi harus mencapai 70-80 persen.

“Meskipun Sinovac, meskipun Pfizer, apa pun yang ada ambillah kesempatan ini. Kalau pemerintah sudah menentukan, ‘kamu harus disuntik pada hari ini, jam segini,’ datanglah. Karena kalau tidak datang, nanti repot lagi. Itu kan mengatur 180 juta orang. Jadi jangan ragu, kalau MUI sudah mengeluarkan (sertifikasi halal), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sudah mengeluarkan kita harus ikut mensukseskan untuk bisa mengakhiri pandemi,” kata Prof. Cissy.

Dua perempuan mengenakan masker sambil naik motor di Jakarta, Indonesia (dok: AP/Dita Alangkara)

Dua perempuan mengenakan masker sambil naik motor di Jakarta, Indonesia (dok: AP/Dita Alangkara)

Namun, Prof. Cissy mengingatkan bahwa protokol kesehatan, seperti pakai masker yang benar dan jaga jarak masih tetap harus dipatuhi walau nanti sudah divaksinasi. Jangan lupa juga akan 3T, yaitu Test atau diperiksa, Tracing atau mengetahui dengan siapa orang tersebut bertemu, dan Treatment atau diobati dan diisolasi.

Karena masyarakat masih harus ingat, “Dengan adanya vaksin, pandemi tidak berakhir,” pungkasnya. [di/em]

MALUTPOST-LABUHA. Oknum bidan berinisial US alias UI, petugas kesehatan yang beraktivitas di Desa Karamat, Kecamatan Kayoa. Dikeluhkan warga, menyusul sikapnya dengan sengaja menolak untuk layani masyarakat saat memeriksakan kesehatan. Aksi penolakan ini menurut warga setempat diduga berlatar belakang karena beda pilihan politik jelang pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang.

Rahman, warga Desa Karamat, kepada media ini menuturkan, saat dirinya mengantar ibu kandungnya untuk periksa kesehatan darah,oknum bidan tersebut menolak untuk periksa kesehatan orangtuanya. “Alasan orang tua saya ditolak kesehatan darah, karena persoalan politik atau beda pilihan, perilaku ini yang saya dapat dari bidan tersebut,” terang Rahman.

Rahman mengatakan, sikap oknum Bidan UI yang dengan sengaja menolak dan tidak mau melayani warga untuk berobat bukan baru satu kali, tetapi yang kesekian kali. “Ini sudah dua kali dia tolak Warga Desa untuk berobat, alasannya politik. Kami sangat heran dengan kelakuan oknum bidan ini. Kami harap ada tindakan dari pemerintah, sebab jangan bawa-bawa politik ke pelayanan kesehatan masyarakat. Ini sangat berbahaya, sebab soal beda pilihan politik itu pribadi masing-masing orang,” tegas Rahman.

Terpisah, Kepala Puskesmas (Kapus) Kayoa, Misna Sidika,yang dikonfirmasi membenarkan, jika keluhan warga soal oknum bidan sudah dia terima. Dirinya yang saat ini sedang mengikuti kegitan di Ambon, mengatakan telah menindaklanjuti informasi dari warga dengan menghubungi oknum bidan tersebut. Misna menegaskan, agar pelayanan kesehatan wajib dilakukan. Soal politik, seharusnya dtidak dikaitkan dengan kesehatan masyarakat.

eski demikian,kami akan dilakukan pembinaan terhadap oknum Bidan itu,bahkan akan diusulkan ke dinas kesehatan Halsel untuk yang bersangkutan diganti,Karena statusnya hanya pegawai tidak tetap (PTT).” Soal pelayanan kesehatan,saya sudah tegaskan untuk wajib dilakukan tanpa alasan karena itu hak masyarakat. Jadi jangan kaitkan dengan politik,dampaknya sangat buruk ke masyarakat.

“Bidan tersebut akan saya panggil untuk dilakukan pembinaan, jika ada laporan yang ketiga kali, dia akan dipecat,” tegas Misna menutup. (sam/lid)