Cara Keluar dari Kemiskinan — Tren kemiskinan struktural dalam aspek finansial di Indonesia seakan bukan lagi hal yang asing. Jika keturunan generasi pertama telah hidup dalam kemiskinan sedari lahir hingga akhir hayatnya, maka sampai generasi kelimanya pun tak menutup kemungkinan mengalami nasib yang sama. Sebaliknya, energi serupa pun terjadi pada mereka yang terlahir dengan mengecap kekayaan sedari nafas pertama. Bahkan sampai tujuh turunan sekalipun, harta tersebut seakan abadi.

Hal inilah yang membuat sila kelima seakan sangat sulit—atau mungkin mustahil—terimplementasi. Dalam kasus ini, tak ada yang bisa disalahkan. Karena sistem perekonomian itu sendiri yang membuat atmosfer ekonomi kita semua seakan memiliki kastanya tersendiri. Namun sebagai entitas yang hidup dan berekonomi, ada baiknya kita semua memahami faktor pendukung yang membuat lingkaran setan ini terus berputar.

Akses ke Segala Hal Terbaik Membutuhkan Uang

Akses ke Segala Hal Terbai

Fase bayi dan kanak-kanak adalah periode krusial yang menentukan kualitas seorang manusia di masa dewasanya kelak. Sialnya, mereka yang hidup di garis kemiskinan nyatanya tak memiliki akses apapun untuk membangun kualitas terbaik keturunannya kelak. Tak perlu jauh-jauh ke pelosok negara, di Jakarta sendiri pun yang notabene adalah ibukota, bayi yang diberi air tajin sebagai pengganti susu formula pun masih sering ditemukan.

Waktu berputar,…

bayi-bayi tersebut pun akan tumbuh menjadi manusia berusia belia. Tentu saja, opsi sekolah yang dipilih adalah yang ala kadarnya. Tak perlu tutup mata, pendidikan di Indonesia masih berkasta. Ada sekolah bagus, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus tentunya guru-gurunya pun tidak kompeten. Mungkin kompeten, tapi tentunya tidak seoptimal sekolah swasta yang biayanya hingga beratus-ratus juta. Akan tetapi ada yang lebih miris. Mereka yang tak mampu sekolah, atau bahkan sudah sekolah, namun harus putus di tengah jalan karena biaya. Dan lagi, hal ini pun mudah kita temui di kota-kota besar, bahkan Jakarta.

Setelah lulus sekolah…

dengan perjuangan keluarganya yang berdarah-darah, mereka berhasil melalui tahapan wajib belajar selama 12 tahun. Selanjutnya, tibalah mereka di tahap awal sebagai manusia dewasa. Perguruan tinggi? Ah, mimpi. Mereka berlomba mencari kerja karena dikejar tekanan untuk segera membalas budi terhadap keluarga yang selama ini mendukungnya. Tentunya di usia yang masih segar, pekerjaan akan mudah didapat. Tapi diiringi dengan gaji ala kadarnya. Yang menjadi miris, bagi mereka uang tersebut sangat besar.

Mimpi demi mimpi digantung, pembelian demi pembelian semakin impulsif. Bak serigala yang lepas dari rantai, mereka megap dengan gemerlap dunia. Uang dihambur-hamburkan untuk jalan-jalan dan kesenangan. Beberapa di antaranya juga memilih untuk langsung menikah. Karena ilmu dari pendidikan yang pernah dilalui tak seoptimal pendidikan mahal, mereka kurang paham yang namanya manajemen risiko. Pula, tak mengerti pentingnya sebuah tabungan.

Usia pun memasuki seperempat abad…

pekerjaan mulai terganggu. Ada yang memilih resign, ada yang memilih untuk bertahan. Sialnya di usia ini, lowongan pekerjaan yang muncul mulai tak sesuai ekspektasi. Maksimal umur 23 tahun, minimal Sarjana, dan format syarat-syarat lain yang kerap mengesampingkan kompetensi.

Masalah demi masalah muncul, padahal anaknya terus bertumbuh. Dan di detik-detik pertumbuhan anaknya itulah, kemiskinan generasi selanjutnya akan terulang.

Lingkungan

anak miskin

Selain pendidikan, lingkungan adalah aspek lain di mana seorang individu menyerap banyak ilmu dan perspektif baru. Pola pergaulan kita sudah terbiasa dengan pengkotak-kotakan sesuai dengan kelas kita masing-masing, baik di sekolah maupun di lingkungan. Orang yang besar dari keluarga miskin akan tinggal di lingkungan dengan derajat ekonomi serupa. Hingga pada akhirnya, informasi yang bertukar pun hanya sekedar putaran ilmu yang dapat melestarikan kemiskinannya saja.

Sebagai contoh,…

hal-hal yang berbau mistis dan non-sains akan jauh lebih diminati ketimbang topik ilmu pengetahuan di pergaulan mereka. Kemudian dalam hal pengelolaan uang, obrolan akan jauh dari tema tabungan, apalagi investasi, mengingat pola kehidupan mereka yang miskin lebih bertumpu ke “yang penting bisa survive di hari ini dulu, yang besok ya lihat saja besok”. Singkatnya, kehidupan yang dijalani hanya fokus ke tujuan dasar, yaitu tetap bergerak dan bernafas. Yang implikasinya membuat orang yang berasal dari lembah kemiskinan sulit bangkit dari keterpurukannya.


Terlepas dari dua faktor utama yang telah dipaparkan, sering juga kita temui kasus di mana mereka yang lahir dari keluarga miskin berhasil bangkit dari keterpurukan. Dan sebaliknya pula, mereka yang lahir dari keluarga kaya justru bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu, ada beberapa hal yang bisa diubah yang semuanya berbalik kembali ke diri kita sendiri sebagai individu yang berakal budi. Hal tersebut secara garis besar mencakup menjadi dua kategori.

1) Mental

Mental ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa aspek, seperti pola pikir, kemauan dan tekad untuk berubah, serta mencari tahu dan memperjuangkan cara-cara yang bisa dilakukan untuk menggapai pintu keluar dari label kemiskinan yang disandang. Utamanya kita yang hidup di era informasi terbuka, hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diakses. Setelahnya, hanya tinggal menyesuaikan cara-cara yang ada dan mengimplementasikan pada kehidupan masing-masing.

2) Relasi

Menjaga relasi dengan orang yang sekiranya memiliki power lebih dalam membantu diri keluar dari jurang kemiskinan akan sangat bermanfaat. Namun yang perlu digarisbawahi, memanfaatkan dalam konteks ini patutnya tidak dilakukan dalam ranah yang negatif. Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan modal berupa ilmu atau koneksi yang

MALUTPOST.TERNATE – Penerimaan gaji pegawai yang sering terlambat, dinilai sebagai indikator lemahnya pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate. Sebelumnya sudah mendapat sorotan dari DPRD, dan mendesak agar pemerintah kota segera melakukan pembenahan.

Pengelolaan yang belum aktif ini juga mendapat respons dari Akademisi Universitas Kahirun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Irfan Zam-Zam. Menurutnya, permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, yakni perubahan dari SIMDA ke SIPD.

Sehingga Pemerintah Kota membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian. Dalam penyesuaian, Pemkot juga perlu melakukan penyesuaian. Dalam penyesuaian, Pemkot juga perlu melakukan pelatihan terhadap aparatur yang menangani masalah keuangan. PEningkatan SDM itu agar tidak berdampak pada keterlambatan proses penganggaran daerah.

“Dalam masa transisi, PEmkot sudah harus mempersiapkan SDM yang baik dalam implementasi SIPD,” ujarnya.

Irfan menambahkan, dengan Sistem Informasi Pemerintah Derah (SIPD), diharapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan bisa terwujud. Sehingga tidak ada lagi anggaran siluman maupun fiktif.

“Dengan adanya SIPD, masyarakat juga dapat mengakses menyangkut dengan keuangan daerah. Aplikasi SIPD dari aspek dokumen perencanaan, penggaran, pelaksanaan hingga penataan usaha”, sebutnya.

Kata Irfan, dengan SIPD, tentunya punya tantangan tersendiri. Sehingga pemerintah Kota juga bisa menggunakan metode SIMPDA sebagai mirroring (mencerminakn transaksi). Setelah itu dilakukan penyesuaian ke SIPD. Sebab masih masa transisi, sehingga di tahun 2022 sudah harus melakukan implementasi SIPD. Jika masih dipaksakan menggunakan SIPD, maka keterlambatan masih saja ada. Seperti yang terjadi terutama pada penerimaan gaji maupun penyusunan anggaran. Pemerintah Kota harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Seperti jaringan internet, pelatihan SDM aparatur BPKAD, maupun masing-masing SKPD. KArena mereka yang punya SDM itu yang akan mengoperasikan SIPD.

Selain itu, dalam program 100 hari Ternate andalan, pengelolaan tata keuangan juga harus menjadi perhatian serius. Agara merealisasikan hak-hak para pegawai yang sudah bekerja tepat waktu. “Penyediaan anggaran untuk melakukan pelayanan publik seperti masalah persampahan, air bersih, banjir maupun kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD selalu tidak tercapai, sehingga dibutuhkan penanganan serius,” sebutnya.

Menurutnya, temuan BPK di sejumlah OPD pengelolaan pendapatan juga harus segera ditindaklanjuti. Jangan terlena dengan penghargaan Wajar TAnpa Pengecualian (WTP). Karena sistem dalam pengelolaan pendapatan daerah sudah harus lebih modern, sebab saat ini masih menggunakan manual. KArena itu sangat mudah mengalami kebocoran pada tiap OPD.

Misalnya retribusi pasar dan retribusi parkir. Ini merupakan tantangan bagi Wali Kota Ternate, yang dinilai memiliki kemampuan di bidang keuangan karena berpengalaman.

“Walikota harus mampu menggerakkan tiap SKPD dalam pengelolaan keuangan, sehingga tidak mengganggu hak pegawai maupun pelayanan terhadap masyarakat. Kedua sistem, yakni SIMDA dan SIPD bisa berjalan bersama untuk mengatasi masalah penyusunan anggaran. Jadi Pemkot tidak ada alasan,” tutupnya. (tr-03/yun)

Badan Pusat Statisktik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-I 2021 sebesar minus 0,74 persen secara year on year (yoy). Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan adapun besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp3.969 triliun, sementara bila dilihat dari atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp2.683 triliun.

“Sekali lagi secara yoy perekonomian Indonesia triwulan-I 2021 mengalami kontraksi 0,74 persen, sementara secara q to q (quarter to quarter-red) mengalami kontraksi 0,96 persen,” ungkap Suhariyanto dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/5).

Meskipun masih mengalami kontraksi, ia melihat perekonomian Indonesia mulai menunjukkan sinyal perbaikan. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 yang cukup tertekan hingga minus 5,32 persen yoy. Lalu mulai membaik pada triwulan III-2020 dengan minus 3,49 persen yoy, dan kuartal IV-2020 kembali minus sebesar 2,19 persen yoy.

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

 

Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021 mengatakan PE Indonesia pada triwulan-I 2021 minus 0,74 persen (Foto: VOA).

“Di triwulan-I ini kontraksi kita hanya sebesar 0.74 persen. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentunya kita berharap ke depan apa yang kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021 betul-betul bisa terwujud,” paparnya.

Suhariyanto cukup optimistis, pertumbuhan ekonomi tanah air akan semakin membaik ke depannya. Hal ini didukung dengan perekonomian mitra dagang utama Indonesia yang sudah bergerak positif.

Pertumbuhan ekonomi China, katanya, bergerak cukup impresif menjadi 18,3 persen, Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen, Singapura tumbuh 0,2 persen, lalu Korea Selatan, Vietnam dan Hong Kong yang pada triwulan-I 2021 ini juga tumbuh sebesar 7,8 persen. Namun, katanya pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa masih terkontraksi cukup dalam sebanyak minus 1,7 persen. ​

Lebih jauh Suhariyanto menjelaskan, ada enam sektor lapangan usaha yang menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan-I 2021 yakni sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang tumbuh paling tinggi yang mencapai 8,72 persen, perdagangan pengadaan air, jasa kesehatan, pertanian, pengadaan listrik dan gas, serta real estat.

Sementara itu, sektor lapangan usaha yang terkontraksi paling dalam pada periode kali ini adalah sektor transportasi dan pergudangan yang tercatat minus 13,12 persen, serta akomodasi dan makan minum yang mengalami kontraksi minus 7,26 persen.

“Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,74 persen dan kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya maka transportasi dan pergudangan adalah sumber kontraksi yang terdalam yaitu sebesar minus 0,54 persen, kemudian disusul oleh industri pengolahan minus 0,29 persen, dan akomodasi dan makan minum minus 0,22 persen,” jelasnya.

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

 

Suasana pasar di tengah pandemi COVID-19 pada minggu terakhir Ramadan di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Ditambahkannya, jika dilihat dari sisi komponen pengeluaran, yakni konsumsi rumah tangga, masih mengalami kontraksi sebesar minus 2,23 persen, sementara dari sisi investasi juga masih mengalami kontraksi tipis sebesar minus 0,23 persen. Hal ini, kata Suhariyanto harus terus diperbaiki, mengingat struktur PDB Indonesia sebanyak 88,89 persen berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Tingkat Pengangguran

Dalam kesempatan ini, Suhariyanto juga melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada posisi Agustus 2020 yang mencapai 7,07 persen. Dari laporan tersebut diketahui bahwa TPT untuk perempuan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Untuk TPT perempuan turun 1,05 persen, sementara TPT laki-laki turun 0,65 persen.

Selain itu, diketahui pada Februari 2021 ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,62 juta penduduk usia kerja masih menganggur dan tidak mencari pekerjaan. Sementara sebanyak 1,19 juta orang masih tidak bekerja untuk sementara waktu.

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

 

Para penumpang menunggu kedatangan bus untuk mudik di terminal bus Kalideres, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.

“Yang paling besar dampaknya dialami oleh 15,72 juta penduduk usia kerja di mana mereka masih bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja atau jam kerja yang lebih pendek,” paparnya.

Tingkat pengangguran di perkotaan katanya juga turun lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan. Di kota pengangguran turun sebanyak 0,98 persen, dan di desa turun 0,6 persen.

“(TPT) Hampir menurun di seluruh provinsi. Seperti DKI Jakarta , Banten, dan Jawa Barat dari Agustus ke Februari turun 2,44 persen. Di Bali penurunan TPT nya sangat lambat karena Bali sangat tergantung dengan pariwisata, dan pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi sangat dalam,” pungkasnya.

Pemulihan Ekonomi Indonesia Lambat

Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudistira mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat daripada negara-negara lain, khususnya negara di kawasan Asia. Ia mencontohkan Singapura yang pertumbuhan ekonominya sudah positif pada triwulan-I 2021 ini. Ekonomi China dan Vietnam bahkan sudah positif sejak tahun lalu.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

 

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

Menurutnya, ada beberapa faktor, mengapa pemulihan ekonomi Indonesia cukup lambat. Pertama, katanya, besaran stimulus pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia relatif kecil yakni berkisar 4-5 persen, sementara negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Malaysia sudah berada di atas 10 persen dari PDB.

“Ini artinya, peluang fiskal untuk menciptakan pemulihan ekonomi, seperti perlindungan sosial, subsidi bagi UMKM, di Indonesia relatif kecil dan sangat terbatas, belum lagi ada problem seperti pendataan kemudian bantuan belum tepat sasaran, belum merata, juga terkait adanya korupsi dalam pemerintah, sehingga ini membuat pemulihan ekonomi cenderung lebih melambat,” ungkap Bhima kepada VOA.

Kedua, terkait serapan anggaran di daerah yang masih sangat kecil. Pada tahun lalu saja, katanya, masih ada anggaran sebesar Rp182 triliun yang masih menumpuk di bank-bank daerah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada pola anggaran yang berbeda antara saat terjadi pandemi dan sebelum pandemi.

“Jadi sense of crisis-nya kurang, padahal sekarang ini yang dibutuhkan adalah pasokan likuiditas dalam bentuk anggaran untuk segera dicarikan sehingga ekonomi daerah mulai bergerak kembali,” paparnya.

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

 

Seorang petugas membersihkan lantai di dekat papan elektronik indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 8 September 2020. (Foto: dok).

Agar perekonomian Indonesia bisa bergerak positif, Bhima menyarankan pemerintah untuk terus melanjutkan program perlindungan sosial seperti bantuan subsidi upah yang diberikan secara spesifik ke pekerja informal dan pekerja di sektor transportasi-pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran khususnya di tingkat pemerintah daerah (pemda), lalu meningkatkan investasi yang berkualitas yaitu investasi yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Untuk triwulan-II -nya adalah ekspor. Pertumbuhan ekspor cukup menggembirakan. Kinerja ekspor naik 6,74 persen yoy karena pasar utama yakni China, AS dan Singapura pemulihannya cepat. Permintaan bahan baku dan barang penolong ke negara industri turut dongkrak harga komoditas CPO dan pertambangan. Momentum ini harus dimaksimalkan. Tapi untuk mencapai pertumbuhan tujuh persen di kuartal ke II nampaknya masih berat,” jelas Bhima. [gi/ab]

MALUT-POST SOFIFI Kondisi Keuangan di Internal pemerintah Provinsi (Pemprov) belum juga berjalan normal. pasalnya, proses pencairan keuangan di pemrov kembali ke sistem manual. Alhasil banyak permintaan yang menumpuk di keuangan yang belum dapat di cairkan. Ini diakui sekertaris Provinsi (sekprov) Samsuddin A. Kadir kepda Malut post, minggu (2/5)

Samsuddin mengaku, kendala ini terjadi, karena pengalihan sistem dari sistem Informasi Daerah (simda), sehingga pencairan anggaran mengalami kendala. ” Harus kita akui, pengalihan sistem ini menjadi kendala dalam proses pencairan anggaran, ” aku Samsuddin.

Mantan kepala Bappeda Malut ini menambahkn, akibat proses kembali ke sistem manual terjadi penumpukan SPM dan SP2D di Badan keuangan lantaran pekerjaan sangat terlamabt. ” Dalam satu hari permintaan biasa mencapai 50 kegiatan. yang bisa diproses paling tinggi enam permintaan. kalau mengunakan sistem aplikasi sehari bisa menyelesaikaan 30 permintaan, ” jelasnya

Kondisi ini juga kata dia, yang membuat terlambat pembayaran gaji guru honor cleaning service serta anggaran TTP. ” jadi bukan karena unsur keseganjaan, namun pencairan terkendala, ” katanya mengakhiri. (din/udy)

MALUTPOST.TERNATE – Angka kemiskinan di Maluku Utara (Malut) September 2020 sebesar 87,52 ribu orang atau 6,97 persen, bertambah sekitar 1,15 ribu orang dibandingkan dengan penduduk pada Maret 2020 yang hanya 86,37 ribu orang atau 6,78 persen dari jumlah penduduk Malut saat itu. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut Atas Parlindungan Lubis mengatakan, Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Malut periode Maret-September 2020 ada empat hal.

Pertama, pengeluaran konsusmsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen. Kedua, nilai inflasi selama periode Maret-September 2020 mengalami flutuasi yang relatif kecil sebesar 1,26 persen. Ketiga, terjadi peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,15 persen pada Agustus 2020 naik dibandingkan dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 4,18 persen. “Terakhir terjadi penurunan indeks NTP pada September 2020 (95,69) dibandingkan NTP pada Maret 2020 (98,33). Hal ini menujukkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan petani,” jelasnya.

Dia menuturkan, presentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2020 sebesar 5,03 persen, meningkat 0,50 poin dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 naik 0,04 poin menjadi 7,74 persen dibandingkan dibandingkan Maret 2020 7,70 persen.

Selain itu, Garis kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp469.596,- atau naik sekitar enam ribu sembilan ratus lima puluh tujug rupiah (1,50 persen) dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar Rp462.639. “Periode Maret-September 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit peningkatan dari 0,937 pada Maret 2020 menjadi 0,234 pada September 2020,” tuturnya.

Dia mengatakan, presentase penduduk miskin di Malut sejak September 2014 hingga September 2020 cenderung berfluaktif. Tingkat kemiskinan pada September 2014 tercatat 7,41 persen, menunjukkan pola menurun hingga September 2016 (6,41 persen). Pola yang berbeda terjadi dari Maret 2017 hingga September 2019 yang menunjukkan pola semakin meningkat. Presentase penduduk miskin terendah terjadi pada September 2015 yaitu sebesar 6,22 persen.

Menurut jumlah, penduduk miskin di Malut pada September 2014 mencapai 84,79 ribu orang yang terdiri dari 11,17 ribu orang di daerah perkotaan dan 73,62 ribu orang di daerah perdesaan. Sedangkan pada September 2020 jumlah orang miskin di Maluku Utara tercatat sebanyak 87,52 ribu orang yang terdiri dari 18,00 ribu orang di daerah perkotaan dan 69,52 rib orang yang di daerah perdesaan.

“Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan Malut periode Maret-September 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penigkatan sekitar 1,1 ribu orang dari 86,37 ribu orang menjadi 87,52 ribu pada September 2020,” pungkasnya. (tr-02/onk)

MALUTPOST-TERNATE. Rasa kekhawatiran Wakil Wali Kota Abdullah Taher, terkait beban anggaran di akhir tahun, cukup tinggi. Kondisi ini terancam akan jadi beban bagi kepala daerah berikut. Hal ini diakui kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Taufik Jauhar.

Taufik mengaku, hasil inventansir sementara, beban belanja kepada pihak ketiga yang belum bisa terbayar senilai Rp 10 miliar. Jumlah ini, jika beberapa sumber pendapatan yang diharapkan, baik APBN maupun DBH Provinsi serta PAD tidak bisa terealisasi, maka terancam akan menjadi hutang di tahun berikutnya.

“Sumber dana yang kita harapkan saat ini, Dana transfer kita yang tersisa belum turun. Tinggal 5 persen atau Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Selain itu sisa DBH triwulan III dan juga DBH triwulan IV kurang lebih Rp 4 miliar, ditambah dengan realisasi PAD sektor retribusi, jika maksimal. Maka akan diperkirakan akan bisa menutup beban Rp10 miliar ini. Namun jika tidak, maka potensi menjadi hutang akan dapat terjadi,” akunya.

Taufik mengaku, data inventarisir ini masih sementara. karena lampiran dari SKPD belum seluruhnya disampaikan. Karena itu, kemungkinan bertambah masih bisa terjadi. Taufik juga membenarkan, bukan hanya beban kegiatan pihak ketiga yang menjadi ancaman hutang. tapi juga upah pegawai honorer dan TTP juga akan terancam. “Kalau penerimaanya tidak cukup, terpaksa akan dipending. Untuk TTP sudah pasti Desember baru bisa bayar Januari. Karena tunjangan berbasis kinerja, kerja dulu baru bayar,” tukasnya. (udy/yun)

Alasan mengapa inflasi dibutuhkan — Di Indonesia, pemahaman akan kata ‘inflasi’ masih seringkali mengalami miskonsepsi atau kesalahan penafsiran. Ketika mendengar inflasi, pikiran kita langsung mengarah pada stigma negatif yang merujuk kepada kondisi perekonomian yang memburuk.

Inflasi bukanlah hal yang mengerikan dalam perekonomian suatu negara. Secara keseluruhan, inflasi justru dibutuhkan agar kondisi ekonomi nasional mengalami kemajuan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, tingkat inflasi yang dimaksud pun haruslah sesuai dan masih dalam kategori inflasi yang sehat.

Antara Harga (Consumer Price Index (CPI)) dan Inflasi yang Dibutuhkan di Indonesia

Sejak dulu, harga-harga barang maupun jasa di Indonesia memanglah mengalami peningkatan. Indikator ini yang kemungkinan besar dijadikan acuan untuk memberi cap buruk terhadap perekonomian negara, sehingga masyarakat awam menganggap inflasi di Indonesia tinggi dan sulit dikontrol.

Inflasi dan CPI di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Mungkin ini akan cukup mengejutkan. Namun setelah menilik grafik inflasi Indonesia sampai tahun 2018 di atas, ternyata angka inflasi kita setiap tahunnya berada dalam tren menurun dan bahkan sedang menuju ke arah inflasi yang sehat. Dari mana indikatornya? Peraturan Menteri Keuangan telah menetapkan standar tersebut dan kemudian dijadikan acuan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas.

Bagaimana bisa tingkat CPI dan Inflasi di Indonesia saling bertolak belakang? Pada dasarnya ini adalah pola aritmatika sederhana. Inflasi adalah turunan pertama (first derivative) dari harga. Rumusnya seperti di bawah ini;

Rumus Inflasi

Sukseskah Indonesia Menciptakan Inflasi yang Dibutuhkan?

Grafik Inflasi per Tahun di Indonesia

Kalau melihat data historis, kita berhasil menurunkan persentase inflasi yang dari sebelumnya dua digit (tahun 2000-an), menjadi di bawah lima persen (tahun 2016-sekarang). Prestasi kita ini sering dijadikan contoh keberhasilan pengendalian inflasi, bahkan oleh banyak negara di lingkup internasional!

Pernah mendengar tentang perekonomian Indonesia yang digadang-gadang memiliki pertumbuhan yang signifikan? Secara kasat mata, mungkin banyak dari kita yang menganggap pernyataan tersebut tak lebih dari omong kosong belaka. Namun dari kacamata perekonomian, grafik sukses membuktikan hal tersebut. Dari segi kontrol terhadap inflasi, bisa dibilang, Indonesia berhasil menyabet keunggulan.

Bagaimana Pandangan Ekonomi dalam Menyikapi Kenaikan Harga?

Ekonomi Pembelian

Tak hanya pengusaha, seorang karyawan pun tentunya akan diuntungkan apabila barang dan jasa mengalami kenaikan. Alasannya pun cukup sederhana, kenaikan nilai sebuah barang dapat ditafsirkan sebagai potensi untuk mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar, karena tentu saja omset akan ikut naik.

Kenaikan omset adalah peluang perusahaan untuk bisa mengambil langkah ekspansi, baik itu pembukaan pabrik baru maupun penambahan mesin produksi baru. Dampak positifnya bagi masyarakat non-pengusaha, berkembangnya dunia usaha dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan juga potensi kenaikan gaji.

Apabila semua pihak diuntungkan dari segi finansial, maka roda perekonomian akan berjalan dengan pesat. Pembelian akan terjadi dengan impulsif karena orang-orang memiliki daya. Semuanya akan bergerak pesat dalam putaran yang kencang. Selama pemangku kebijakan bisa mengendalikan putaran tersebut agar stabil dan tidak menabrak satu sama lain, maka perekonomian kita akan terus baik-baik saja, bahkan tak menutup kemungkinan mengantarkan negara ke perekonomian yang maju.

Alasan Mengapa Inflasi Dibutuhkan

Inflasi Sehat yang Dibutuhkan

Apabila tak ada inflasi, maka semuanya akan berjalan stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran (deflasi). Tidak perlu berangan-angan untuk menikmati kondisi dimana semua harga pokok mengalami penurunan, namun pendapatan meningkat. Karena hal tersebut mustahil adanya.

Perekonomian diciptakan untuk menjaga stabilitas ketersediaan barang. Barang memiliki batas, namun keinginan manusia tak terbatas. Itulah sebabnya kontrol harga (yang merupakan indikator yang sering dikaitkan dengan inflasi) dibutuhkan untuk mencegah kelangkaan sebuah barang.

Jangan salah juga, justru, deflasi dapat berdampak lebih buruk ketimbang inflasi. Inflasi yang tinggi adalah penyakit, namun deflasi justru merupakan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bila deflasi terjadi, perekonomian akan stagnan, atau bahkan menurun. Gaji pekerja pun akan terdampak dari menurunnya omset para pengusaha. Kalau kondisi deflasi? Tidak ada yang mau beli barang hari ini. Masyarakat memilih untuk menunda konsumsi karena menunggu harga turun. Tunda dan terus tunda. Akibatnya, ekonomi lesu.

Indikator Inflasi Sehat yang Dibutuhkan

Inflasi Sehat yang Dibutuhkan

Kesimpulannya, inflasi itu memang bagus. Akan tetapi tidak sembarang inflasi. Semua orang tentunya menginginkan inflasi yang rendah dan stabil.

• Rendah

Standar rendah setiap negara memiliki hitungan ekonometriknya masing-masing, dan akan menunjukkan persentase yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, angka inflasi yang sehat adalah 2–4% per tahun. Jadi tidak terlalu tinggi dan memberatkan, namun kenaikan harga tetap ada supaya hal-hal positif yang sebelumnya telah dijabarkan dapat terwujud. Ini tidak mudah dicapai dan setiap prosesnya patut disyukuri.

• Stabil

Stabil yang dimaksud di sini berarti tidak naik turun secara drastis. Naik atau turun sah-sah saja, tetapi harus perlahan dan sesuai perkiraan. Ini sangat penting agar masyarakat dan pengusaha bisa merencanakan keuangan dengan baik. Investor juga akan yakin dengan kekuatan ekonomi kita karena ada kepastian harga di dalam lingkup perekonomian negara.