MALUTPOST.TERNATE – Angka kemiskinan di Maluku Utara (Malut) September 2020 sebesar 87,52 ribu orang atau 6,97 persen, bertambah sekitar 1,15 ribu orang dibandingkan dengan penduduk pada Maret 2020 yang hanya 86,37 ribu orang atau 6,78 persen dari jumlah penduduk Malut saat itu. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut Atas Parlindungan Lubis mengatakan, Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Malut periode Maret-September 2020 ada empat hal.

Pertama, pengeluaran konsusmsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2020 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen. Kedua, nilai inflasi selama periode Maret-September 2020 mengalami flutuasi yang relatif kecil sebesar 1,26 persen. Ketiga, terjadi peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,15 persen pada Agustus 2020 naik dibandingkan dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 4,18 persen. “Terakhir terjadi penurunan indeks NTP pada September 2020 (95,69) dibandingkan NTP pada Maret 2020 (98,33). Hal ini menujukkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan petani,” jelasnya.

Dia menuturkan, presentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2020 sebesar 5,03 persen, meningkat 0,50 poin dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar 4,53 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 naik 0,04 poin menjadi 7,74 persen dibandingkan dibandingkan Maret 2020 7,70 persen.

Selain itu, Garis kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp469.596,- atau naik sekitar enam ribu sembilan ratus lima puluh tujug rupiah (1,50 persen) dibandingkan keadaan Maret 2020 yang sebesar Rp462.639. “Periode Maret-September 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit peningkatan dari 0,937 pada Maret 2020 menjadi 0,234 pada September 2020,” tuturnya.

Dia mengatakan, presentase penduduk miskin di Malut sejak September 2014 hingga September 2020 cenderung berfluaktif. Tingkat kemiskinan pada September 2014 tercatat 7,41 persen, menunjukkan pola menurun hingga September 2016 (6,41 persen). Pola yang berbeda terjadi dari Maret 2017 hingga September 2019 yang menunjukkan pola semakin meningkat. Presentase penduduk miskin terendah terjadi pada September 2015 yaitu sebesar 6,22 persen.

Menurut jumlah, penduduk miskin di Malut pada September 2014 mencapai 84,79 ribu orang yang terdiri dari 11,17 ribu orang di daerah perkotaan dan 73,62 ribu orang di daerah perdesaan. Sedangkan pada September 2020 jumlah orang miskin di Maluku Utara tercatat sebanyak 87,52 ribu orang yang terdiri dari 18,00 ribu orang di daerah perkotaan dan 69,52 rib orang yang di daerah perdesaan.

“Secara khusus jika dilihat perkembangan tingkat kemiskinan Malut periode Maret-September 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penigkatan sekitar 1,1 ribu orang dari 86,37 ribu orang menjadi 87,52 ribu pada September 2020,” pungkasnya. (tr-02/onk)

MALUTPOST-TERNATE. Rasa kekhawatiran Wakil Wali Kota Abdullah Taher, terkait beban anggaran di akhir tahun, cukup tinggi. Kondisi ini terancam akan jadi beban bagi kepala daerah berikut. Hal ini diakui kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Taufik Jauhar.

Taufik mengaku, hasil inventansir sementara, beban belanja kepada pihak ketiga yang belum bisa terbayar senilai Rp 10 miliar. Jumlah ini, jika beberapa sumber pendapatan yang diharapkan, baik APBN maupun DBH Provinsi serta PAD tidak bisa terealisasi, maka terancam akan menjadi hutang di tahun berikutnya.

“Sumber dana yang kita harapkan saat ini, Dana transfer kita yang tersisa belum turun. Tinggal 5 persen atau Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Selain itu sisa DBH triwulan III dan juga DBH triwulan IV kurang lebih Rp 4 miliar, ditambah dengan realisasi PAD sektor retribusi, jika maksimal. Maka akan diperkirakan akan bisa menutup beban Rp10 miliar ini. Namun jika tidak, maka potensi menjadi hutang akan dapat terjadi,” akunya.

Taufik mengaku, data inventarisir ini masih sementara. karena lampiran dari SKPD belum seluruhnya disampaikan. Karena itu, kemungkinan bertambah masih bisa terjadi. Taufik juga membenarkan, bukan hanya beban kegiatan pihak ketiga yang menjadi ancaman hutang. tapi juga upah pegawai honorer dan TTP juga akan terancam. “Kalau penerimaanya tidak cukup, terpaksa akan dipending. Untuk TTP sudah pasti Desember baru bisa bayar Januari. Karena tunjangan berbasis kinerja, kerja dulu baru bayar,” tukasnya. (udy/yun)

Alasan mengapa inflasi dibutuhkan — Di Indonesia, pemahaman akan kata ‘inflasi’ masih seringkali mengalami miskonsepsi atau kesalahan penafsiran. Ketika mendengar inflasi, pikiran kita langsung mengarah pada stigma negatif yang merujuk kepada kondisi perekonomian yang memburuk.

Inflasi bukanlah hal yang mengerikan dalam perekonomian suatu negara. Secara keseluruhan, inflasi justru dibutuhkan agar kondisi ekonomi nasional mengalami kemajuan. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, tingkat inflasi yang dimaksud pun haruslah sesuai dan masih dalam kategori inflasi yang sehat.

Antara Harga (Consumer Price Index (CPI)) dan Inflasi yang Dibutuhkan di Indonesia

Sejak dulu, harga-harga barang maupun jasa di Indonesia memanglah mengalami peningkatan. Indikator ini yang kemungkinan besar dijadikan acuan untuk memberi cap buruk terhadap perekonomian negara, sehingga masyarakat awam menganggap inflasi di Indonesia tinggi dan sulit dikontrol.

Inflasi dan CPI di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Mungkin ini akan cukup mengejutkan. Namun setelah menilik grafik inflasi Indonesia sampai tahun 2018 di atas, ternyata angka inflasi kita setiap tahunnya berada dalam tren menurun dan bahkan sedang menuju ke arah inflasi yang sehat. Dari mana indikatornya? Peraturan Menteri Keuangan telah menetapkan standar tersebut dan kemudian dijadikan acuan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas.

Bagaimana bisa tingkat CPI dan Inflasi di Indonesia saling bertolak belakang? Pada dasarnya ini adalah pola aritmatika sederhana. Inflasi adalah turunan pertama (first derivative) dari harga. Rumusnya seperti di bawah ini;

Rumus Inflasi

Sukseskah Indonesia Menciptakan Inflasi yang Dibutuhkan?

Grafik Inflasi per Tahun di Indonesia

Kalau melihat data historis, kita berhasil menurunkan persentase inflasi yang dari sebelumnya dua digit (tahun 2000-an), menjadi di bawah lima persen (tahun 2016-sekarang). Prestasi kita ini sering dijadikan contoh keberhasilan pengendalian inflasi, bahkan oleh banyak negara di lingkup internasional!

Pernah mendengar tentang perekonomian Indonesia yang digadang-gadang memiliki pertumbuhan yang signifikan? Secara kasat mata, mungkin banyak dari kita yang menganggap pernyataan tersebut tak lebih dari omong kosong belaka. Namun dari kacamata perekonomian, grafik sukses membuktikan hal tersebut. Dari segi kontrol terhadap inflasi, bisa dibilang, Indonesia berhasil menyabet keunggulan.

Bagaimana Pandangan Ekonomi dalam Menyikapi Kenaikan Harga?

Ekonomi Pembelian

Tak hanya pengusaha, seorang karyawan pun tentunya akan diuntungkan apabila barang dan jasa mengalami kenaikan. Alasannya pun cukup sederhana, kenaikan nilai sebuah barang dapat ditafsirkan sebagai potensi untuk mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar, karena tentu saja omset akan ikut naik.

Kenaikan omset adalah peluang perusahaan untuk bisa mengambil langkah ekspansi, baik itu pembukaan pabrik baru maupun penambahan mesin produksi baru. Dampak positifnya bagi masyarakat non-pengusaha, berkembangnya dunia usaha dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan juga potensi kenaikan gaji.

Apabila semua pihak diuntungkan dari segi finansial, maka roda perekonomian akan berjalan dengan pesat. Pembelian akan terjadi dengan impulsif karena orang-orang memiliki daya. Semuanya akan bergerak pesat dalam putaran yang kencang. Selama pemangku kebijakan bisa mengendalikan putaran tersebut agar stabil dan tidak menabrak satu sama lain, maka perekonomian kita akan terus baik-baik saja, bahkan tak menutup kemungkinan mengantarkan negara ke perekonomian yang maju.

Alasan Mengapa Inflasi Dibutuhkan

Inflasi Sehat yang Dibutuhkan

Apabila tak ada inflasi, maka semuanya akan berjalan stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran (deflasi). Tidak perlu berangan-angan untuk menikmati kondisi dimana semua harga pokok mengalami penurunan, namun pendapatan meningkat. Karena hal tersebut mustahil adanya.

Perekonomian diciptakan untuk menjaga stabilitas ketersediaan barang. Barang memiliki batas, namun keinginan manusia tak terbatas. Itulah sebabnya kontrol harga (yang merupakan indikator yang sering dikaitkan dengan inflasi) dibutuhkan untuk mencegah kelangkaan sebuah barang.

Jangan salah juga, justru, deflasi dapat berdampak lebih buruk ketimbang inflasi. Inflasi yang tinggi adalah penyakit, namun deflasi justru merupakan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Bila deflasi terjadi, perekonomian akan stagnan, atau bahkan menurun. Gaji pekerja pun akan terdampak dari menurunnya omset para pengusaha. Kalau kondisi deflasi? Tidak ada yang mau beli barang hari ini. Masyarakat memilih untuk menunda konsumsi karena menunggu harga turun. Tunda dan terus tunda. Akibatnya, ekonomi lesu.

Indikator Inflasi Sehat yang Dibutuhkan

Inflasi Sehat yang Dibutuhkan

Kesimpulannya, inflasi itu memang bagus. Akan tetapi tidak sembarang inflasi. Semua orang tentunya menginginkan inflasi yang rendah dan stabil.

• Rendah

Standar rendah setiap negara memiliki hitungan ekonometriknya masing-masing, dan akan menunjukkan persentase yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, angka inflasi yang sehat adalah 2–4% per tahun. Jadi tidak terlalu tinggi dan memberatkan, namun kenaikan harga tetap ada supaya hal-hal positif yang sebelumnya telah dijabarkan dapat terwujud. Ini tidak mudah dicapai dan setiap prosesnya patut disyukuri.

• Stabil

Stabil yang dimaksud di sini berarti tidak naik turun secara drastis. Naik atau turun sah-sah saja, tetapi harus perlahan dan sesuai perkiraan. Ini sangat penting agar masyarakat dan pengusaha bisa merencanakan keuangan dengan baik. Investor juga akan yakin dengan kekuatan ekonomi kita karena ada kepastian harga di dalam lingkup perekonomian negara.