MLAUTPOST-TERNATE. Perseteruan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dengan calon Wali Kota terpilih Tauhid Soleman, menuai kritik publik. Kedua tokoh ini diminta menyudahi perseteruan. Karena selain memberi citra buruk bagi keduanya, juga memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat.

“Proses pilwako yang sudah sampai di penghujung ini, jangan lagi ada tontonan buruk bagi warga. Apalagi dilakukan oleh dua tokoh yang pernah bersama membangun Ternate selama 10 tahun,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, kemarin (27/12).

Seteru antara Wali Kota dengan mantan Sekkot ini dianggap tidak baik. “Saya menyebut dengan sebutan mantan Sekkot, untuk menyegarkan kembali ingatan publik bahwa Pak Bur dan Tauhid pernah berada dalam satu Kabinet yang sama-sama menahkodai Pemerintahan Kota Ternate.

Sebagai mantan Sekkot yang atasan langsung adalah pak Burhan, beliau bisa menahan diri dengan tidak menyampaikan hal-hal tidak perlu untuk disampaikan,” tandas pengajar ilmu hukum ini.

Sebaliknya, meskipun ada hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur hukum, Wali Kota Burhan Abdurahman juga bisa memberikan contoh tauladan bagi publik. Dengan juga menahan diori untuk tidak menempuh jalur hukum demi merendam suasana.

Senada pemerhati sosial Hasby Yusup berpandangan, terlepas dari persoalan hukum, ada wilayah etika dan kewajiban moral pemimpin. Menurut dia menyelesaikan masalah ini tidak mesti harus dengan jalur hukum. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Masih ada opsi yang tersedia yaitu komunikasi dan tabayyun.

Terlepas dari salah dan benar, kata Hasby, harusnya aspek etika dan moralitas dijunjung oleh setiap pemimpin daerah. “Mungkin ada baiknya, Pak Burhan Abdurrahman sebagai Wali Kota dan Pak Tauhid Soleman sebagai Wali Kota terpilih bisa saling berkomunikasi dan menanyakan apa yang terjadi, itu lebih terpuji daripada menyelasaikan masalah dengan jalur hukum,” tandas ketua Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku Utara ini. Perseteruan ini, lanjut Hasby, dilakukan pada saat momentum politik Pilwako Ternate yang baru saja usai.

Rakyat akan membaca ini sebagai konflik politik antara Burhan dan Tauhid. “Rakyat awam akan membacanya Pak Bur sebagai Wali Kota tak suka pada Pak Tauhid karena menang Pilwako, karena kandidat yang diusung oleh Pak Bur kalah. Saya mengenal Pak Bur dan Pak Tauhid adalah orang baik, karena itu kewajiban orang baik adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu menurut saya adalah menjunjung etika dan kewajiban moral sebagai pemimpin dihadapan rakyat,” tuturnya.

Dia meminta, Burhan tidak perlu melaporkan Tauhid ke ranah hukum, apalagi jika konflik ini hanya pada wilayah pribadi. Ketersinggungan pribadi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan itu jauh lebih terhormat.

“Saya yang bukan Wali Kota dan hanya warga biasa saja biasa juga difitnah dan dicemooh. Tapi saya tidak pernah membawa masalah ketersinggungan pribadi ke ranah hukum. Saya akan membawa masalah ke ranah hukum jika sudah menyangkut kehormatan agama atau kepentingan umum atau rakyat. Saya kira ini pesan penting bukan hanya ke Pak Bur tapi ke semua pemimpin daerah ini, agar jangan mudah tersinggung dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi dan menjunjung etika dan standar moral sebagai pemimpin rakyat,” ujarnya.

“Saya berharap transisi kekuasaan di Kota Ternate bisa berlangsung penuh persaudaraan dan santun tanpa dendam dan tanpa prasangka. Perlu jiwa besar dan tentu ketauladanan dari para pemimpin untuk memberi contoh baik pada rakyat kota ini,” sambungya.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, Muhammad Conoras mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, terkait pernyataan M Tauhid Soleman dalam sebuah video yang beredar tentang kliennya telah mmenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Itu sebagaimana di atur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sudah merampungkan semua bukti baik video maupun saksi. Jadi besok (hari ini, red) kami akan masukkan laporan ke Ditkrimsus,” ucap Conoras, kemarin (27/12).

Conoras mengaku, sejak menerima video tersebut pada 10 Desember lalu, Burhan telah memintanya untuk membuat laporan terkait permasalahan itu. Hanya saja, secara pribadi Conoras masih memberikan kesempatan kepada Tauhid yang juga sebagai calon Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan bersama Burhan.

“Itu alasannya saya belum melaporkan sampai saat ini. Karena mungkin terlapor bisa menjelaskan ke klien saya maksud dari video tersebut. Tapi sejauh ini kan tidak ada, makanya saya harus mengajukan laporan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, dalam sebuah video rekaman yang beredar, ada pernyataan Tauhid yang menyinggung Burhan. Hal ini juga menjadi penyebab seteru keduanya. (udy/mg-01/rul)

Dua korban penembakan yang masih pelajar itu bernama Atanius Murib (16) dan Manus Murib (16). Atanius tewas di lokasi, sedangkan Manus yang mengalami luka tembak masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku penembakan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (20/11) masih belum terungkap.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menuturkan bahwa penembakan terhadap dua pelajar itu dilakukan oleh pasukan TNI-Polri.

“Manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari Ilaga, hari ini bahwa terjadi penembakan terhadap pelajar. Penembakan ini dilakukan oleh pasukan TNI-Polri,” kata Sebby saat dihubungi VOA, Sabtu (21/11) pagi.

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Lanjut Sebby, pihaknya tak terima dengan tudingan dari TNI yang menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah TPNPB-OPM. Menurutnya, tidak ada kontak senjata antara pihaknya dengan TNI-Polri di lokasi kejadian.

“TPNPB-OPM sampaikan kepada semua pihak bahwa TNI-Polri sedang melakukan penipuan publik dengan dalil bahwa pasukan kami yang tembak warga sipil. Dalam hal ini kami dari pihak TPNPB-OPM sampaikan kepada publik bahwa yang tembak warga sipil di Ilaga adalah anggota TNI-Polri. Mereka harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan KSB (sebutan TNI-Polri ke TPNPB-OPM) diduga merupakan pelaku penembakan terhadap dua pelajar itu.

“KSB kembali berulah, kali ini korbannya warga asli Papua. Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KSB terhadap dua di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua,” kata Suriastawa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Suriastawa melanjutkan, aksi brutal KSB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Aksi KSB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh TNI-Polri sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KSB serta pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia,” tegas Suriastawa. [aa/em]

Dalam Arria Formula Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar secara virtual, Jumat (20/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Menurutnya terciptanya perdamaian tersebut sangat penting bagi rakyat Afghanistan.Retno menambahkan ia sangat terganggu dengan peningkatan kekerasan di Afghanistan yang tahun ini sudah menewaskan sekitar enam ribu warga sipil.

“Keadaan ini menggarisbawahi sangat mendesaknya untuk memulai proses (perundingan intra Afghanistan). Kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk memastikan pembicaraan damai bergulir. Pembicaraan damai yang berprinsip Afghan own Afghan let. Pembicaraan damai yang menempatkan rakyat Afghanistan sebagai sentral dari proses tersebut,” kata Retno.

Pada kesempatan itu, Retno juga mendesak masyarakat internasional untuk memperkuat komitmen dan kontribusi mereka supaya perdamaian dapat terwujud di Afghanistan.

Kekerasan di Afghanistan, tambahnya harus dihentikan. Dia mengungkapkan serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah Afghanistan warga sipil meningkat 50 persen selama Juli hingga September.

Kekerasan yang terus berlanjut tambahnya hanya akan merusak upaya-upaya dalam membangun rasa saling percaya di kalangan rakyat Afghanistan sendiri dan akhirnya akan mendelegitimasi proses perdamaian. Karena itu, masyarakat internasional bertindak cepat untuk menghentikan semua kekerasan di Afghanistan.

Retno juga menyatakan sekaranglah saatnya bagi masyarakat internasional ambil bagian dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Dia menyerukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk tetap bersatu untuk kepentingan rakyat Afghanistan. Dia meminta semua negara mengesampingkan perbedaan dan kepentingan nasional masing-masing.

Retno juga meminta kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan untuk menciptakan kondisi kondusif di lapangan, memajukan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola negara sendiri, dan memberikan dukungan ekonomi bagi Afghanistan.

Menurut Retno, sinergi antara PBB dan proses perdamaian di Afghanistan harus diperkuat sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sangat kondusif untuk terwujudnya perdamaian. Untuk memastikan proses perdamaian berlangsung inklusif, peran PBB juga penting, termasuk dalam isu pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Retno menegaskan perdamaian bukan sekadar menguntungkan bagi rakyat Afghanistan tapi juga untuk neara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia berkomitmen mendukung bangsa Afghanistan sampai berhasil mencapai perdamaian.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tersebut, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan perjuangan rakyat Afghanistan hanya bisa dicapai kalau semua rakyat dan masyarakat internasional bersatu untuk mewujudkan itu.

“Perdamaian adalah prioritas rakyat Afghanistan dan menjadi fokus pemerintahan saya. Pada Februari 2018, saya menyampaikan tawaran tanpa syarat kepada Taliban, menawarkan pentingnya perdamaian ke dalam dialog nasional dan internasional,” ujar Ghani.

Pada 2019, loya jirga (majelis besar rayat Afghanistan) membentuk kerangka kerja untuk proses perdamaian di Afghanistan. Kemudian pada Agustus 2019, loya jirga mengadakan pertemuan yang menyetujui pembebasan 400 anggota Taliban dari penjara.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Ghani, rakyat Afghanistan menyepakati sebuah konsensus nasional mengenai pentingnya perdamaian melalui kesepakatan politik dengan Taliban. Ghani menegaskan perdamaian adalah sebuah konsep yang sesuai dengan konstitusi Afghanistan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB ini hadir pula menteri luar negeri dari Qatar, Estonia, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. [fw/em]