Partai Demokrat terbelah menjadi dua kubu usai terjadi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3). Dalam KLB itu, Moeldoko dipilih menjadi Ketum Partai Demokrat. Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang dipilih menjadi pimpinan partai berlambang bintang mercy dari hasil kongres kelima pada 15 Maret 2020, pun angkat bicara terkait KLB tersebut. AHY mengatakan keterlibatan Moeldoko dalam internal Partai Demokrat akhirnya terbukti.

“Selama ini selalu menghindar kini sudah terang benderang. Terbukti ketika diminta gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, bahwa Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi Ketum Partai Demokrat versi KLB Sumut. Tentu apa yang disampaikan Moeldoko meruntuhkan semua pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya,” kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/3).

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, memberikan keterangan pers terkait kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan kubu lain, Jumat 5 Maret 2021.

 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, memberikan keterangan pers terkait kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan kubu lain, Jumat 5 Maret 2021.

AHY pun menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat merupakan tindakan yang jauh dari etika moral dan politik.

“Bagi kami sikap tersebut bukan perilaku kesatria. Bukan pula sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.

AHY: KLB Deli Serdang Ilegal

Tidak sampai di situ, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan bahwa KLB versi Deli Serdang adalah ilegal.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa KLB versi Deli Serdang adalah ilegal. (Tangkapan layar)

 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa KLB versi Deli Serdang adalah ilegal. (Tangkapan layar)

“Apa yang mereka lakukan tentu didasari niat yang buruk juga dilakukan dengan cara-cara tidak baik. KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, abal-abal, yang jelas ilegal dan inkonstitusional. Kenapa? Karena KLB ini tidak sesuai dan enggak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan AHY menyebut KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tersebut adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa menyelenggarakan KLB, harus berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Demokrat, yakni disetujui, didukung, dihadiri dua per tiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Bisa diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami dan harus sesuai persetujuan dewan majelis tinggi partai,” ucapnya.

Para peserta yang hadir dalam KLB ilegal di Deli Serdang bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat secara tidak hormat dari Partai Demokrat. AHY pun tak menampik bahwa ada segelintir ketua DPC yang hadir dalam KLB tersebut.

“Ada 34 DPC berdasarkan laporan dari lapangan. Mereka juga sudah dilepastugaskan sebelum KLB dimulai. Tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir dalam KLB tersebut. Kami telah memegang surat pernyataan kesetiaan dan penolakan KLB dari para ketua DPD serta DPC di Indonesia. Paling tidak sekitar 93 persen pemilik suara sah berada di tempat masing-masing. Mereka tidak ada melakukan perjalanan ke Sumut. Fakta di lapangan yang sekitar 7 persen dan itu sudah kami ganti sudah dilepastugaskan,” jelas AHY.

Selanjutnya, Partai Demokrat kubu AHY akan menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KLB di Deli Serdang tersebut.

“Saya meminta aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat. Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum,” tegas AHY.

Moeldoko Terima Tawaran Jadi Ketum Partai Demokrat

Sementara, Moeldoko dalam sambungan telepon di dalam KLB tersebut mengatakan bahwa dirinya menerima untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Hal tersebut dikatakannya usai hasil voting berdiri untuk pemilihan Ketum Partai Demokrat di KLB tersebut.

“Ini tidak gampang, butuh energi, peluh dan bahkan air mata mengingat ada tugas pokok yang tidak kalah berat membantu pemerintah. Dengan demikian, saya menghargai keputusan saudara untuk itu saya terima menjadi Ketum Partai Demokrat,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko usai konferensi pers di Jakarta, 3 Februari 2021 (Foto: Antara/Reuters)

 

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko usai konferensi pers di Jakarta, 3 Februari 2021 (Foto: Antara/Reuters)

Pimpinan sidang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun, mengklaim bahwa pemilihan Moeldoko telah sesuai dengan AD/ART dan telah memenuhi kuorum.

“Unsur pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pendiri partai dan sayap partai. Unsur ini dilakukan sesuai dengan tingkatan dan bisa diwakili. Memenuhi kuorum AD/ART 2005,” kata Jhoni dalam jumpa pers usai KLB Partai Demokrat, Jumat (5/3).

Moeldoko dipilih menjadi Ketum Partai Demokrat karena mendapatkan suara terbanyak dalam voting berdiri peserta KLB di Deli Serdang. Sedangkan, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Integritas Partai Demokrat Terkikis?

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio mengatakan KLB Deli Serdang ini akan melumpuhkan sendi-sendi kekuatan yang ada di Partai Demokrat. Terlebih selama ini Partai Demokrat merupakan salah satu pilar politik di Indonesia.

“Tapi dengan adanya hasil KLB ini diharapkan oleh beberapa kelompok agar terpecah dua sehingga bisa jadi ini memunculkan Partai Demokrat yang baru dan kekuatannya justru akan terbelah. Semua ini akan sangat bergantung dari kebijakan dan keputusan pemerintah untuk menerima bagaimana di antara dua kubu ini,” katanya kepada VOA.

Terpecahnya Partai Demokrat usai KLB Deli Serdang juga akan berpengaruh terhadap integritas partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Sudah pasti integritasnya itu akan turun terutama dengan munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak nyaman dengan munas yang di Jakarta kemarin. Karena ini memang memunculkan friksi besar,” ungkapnya.

Dalam sepak terjang di dunia politik, Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2004. Saat itu Partai Demokrat meraih posisi lima dengan perolehan suara hampir 8,5 juta suara pemilih. Pada tahun itu, popularitas SBY turut terdongkrak. Lalu, pada pemilu 2009, Partai Demokrat berada di atas angin dengan meraih suara terbanyak berjumlah 21,7 juta suara pemilih.

Namun pada Pemilu tahun 2014, perolehan suara Partai Demokrat menurun secara drastis. Partai Demokrat hanya meraih 12,7 juta suara pemilih. Kemudian pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Demokrat juga mengalami penurunan. Partai Demokrat hanya mampu meraih 10,8 juta suara pemilih. Dengan terjadinya ‘dualisme’ di tubuh Partai Demokrat, bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap hasil di Pemilu 2024. [aa/em]

MLAUTPOST-TERNATE. Perseteruan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dengan calon Wali Kota terpilih Tauhid Soleman, menuai kritik publik. Kedua tokoh ini diminta menyudahi perseteruan. Karena selain memberi citra buruk bagi keduanya, juga memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat.

“Proses pilwako yang sudah sampai di penghujung ini, jangan lagi ada tontonan buruk bagi warga. Apalagi dilakukan oleh dua tokoh yang pernah bersama membangun Ternate selama 10 tahun,” kata akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, kemarin (27/12).

Seteru antara Wali Kota dengan mantan Sekkot ini dianggap tidak baik. “Saya menyebut dengan sebutan mantan Sekkot, untuk menyegarkan kembali ingatan publik bahwa Pak Bur dan Tauhid pernah berada dalam satu Kabinet yang sama-sama menahkodai Pemerintahan Kota Ternate.

Sebagai mantan Sekkot yang atasan langsung adalah pak Burhan, beliau bisa menahan diri dengan tidak menyampaikan hal-hal tidak perlu untuk disampaikan,” tandas pengajar ilmu hukum ini.

Sebaliknya, meskipun ada hak konstitusional setiap warga negara menempuh jalur hukum, Wali Kota Burhan Abdurahman juga bisa memberikan contoh tauladan bagi publik. Dengan juga menahan diori untuk tidak menempuh jalur hukum demi merendam suasana.

Senada pemerhati sosial Hasby Yusup berpandangan, terlepas dari persoalan hukum, ada wilayah etika dan kewajiban moral pemimpin. Menurut dia menyelesaikan masalah ini tidak mesti harus dengan jalur hukum. Apalagi, ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Masih ada opsi yang tersedia yaitu komunikasi dan tabayyun.

Terlepas dari salah dan benar, kata Hasby, harusnya aspek etika dan moralitas dijunjung oleh setiap pemimpin daerah. “Mungkin ada baiknya, Pak Burhan Abdurrahman sebagai Wali Kota dan Pak Tauhid Soleman sebagai Wali Kota terpilih bisa saling berkomunikasi dan menanyakan apa yang terjadi, itu lebih terpuji daripada menyelasaikan masalah dengan jalur hukum,” tandas ketua Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku Utara ini. Perseteruan ini, lanjut Hasby, dilakukan pada saat momentum politik Pilwako Ternate yang baru saja usai.

Rakyat akan membaca ini sebagai konflik politik antara Burhan dan Tauhid. “Rakyat awam akan membacanya Pak Bur sebagai Wali Kota tak suka pada Pak Tauhid karena menang Pilwako, karena kandidat yang diusung oleh Pak Bur kalah. Saya mengenal Pak Bur dan Pak Tauhid adalah orang baik, karena itu kewajiban orang baik adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu menurut saya adalah menjunjung etika dan kewajiban moral sebagai pemimpin dihadapan rakyat,” tuturnya.

Dia meminta, Burhan tidak perlu melaporkan Tauhid ke ranah hukum, apalagi jika konflik ini hanya pada wilayah pribadi. Ketersinggungan pribadi bisa diselesaikan dengan saling memaafkan itu jauh lebih terhormat.

“Saya yang bukan Wali Kota dan hanya warga biasa saja biasa juga difitnah dan dicemooh. Tapi saya tidak pernah membawa masalah ketersinggungan pribadi ke ranah hukum. Saya akan membawa masalah ke ranah hukum jika sudah menyangkut kehormatan agama atau kepentingan umum atau rakyat. Saya kira ini pesan penting bukan hanya ke Pak Bur tapi ke semua pemimpin daerah ini, agar jangan mudah tersinggung dan mampu menyelesaikan setiap masalah dengan komunikasi dan menjunjung etika dan standar moral sebagai pemimpin rakyat,” ujarnya.

“Saya berharap transisi kekuasaan di Kota Ternate bisa berlangsung penuh persaudaraan dan santun tanpa dendam dan tanpa prasangka. Perlu jiwa besar dan tentu ketauladanan dari para pemimpin untuk memberi contoh baik pada rakyat kota ini,” sambungya.

Terpisah, kuasa hukum Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, Muhammad Conoras mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, terkait pernyataan M Tauhid Soleman dalam sebuah video yang beredar tentang kliennya telah mmenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Itu sebagaimana di atur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sudah merampungkan semua bukti baik video maupun saksi. Jadi besok (hari ini, red) kami akan masukkan laporan ke Ditkrimsus,” ucap Conoras, kemarin (27/12).

Conoras mengaku, sejak menerima video tersebut pada 10 Desember lalu, Burhan telah memintanya untuk membuat laporan terkait permasalahan itu. Hanya saja, secara pribadi Conoras masih memberikan kesempatan kepada Tauhid yang juga sebagai calon Wali Kota Ternate untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan bersama Burhan.

“Itu alasannya saya belum melaporkan sampai saat ini. Karena mungkin terlapor bisa menjelaskan ke klien saya maksud dari video tersebut. Tapi sejauh ini kan tidak ada, makanya saya harus mengajukan laporan,” tandas dia.

Sekedar diketahui, dalam sebuah video rekaman yang beredar, ada pernyataan Tauhid yang menyinggung Burhan. Hal ini juga menjadi penyebab seteru keduanya. (udy/mg-01/rul)

Dua korban penembakan yang masih pelajar itu bernama Atanius Murib (16) dan Manus Murib (16). Atanius tewas di lokasi, sedangkan Manus yang mengalami luka tembak masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku penembakan di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat (20/11) masih belum terungkap.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menuturkan bahwa penembakan terhadap dua pelajar itu dilakukan oleh pasukan TNI-Polri.

“Manajemen markas pusat Komnas TPNPB-OPM telah terima laporan resmi dari Ilaga, hari ini bahwa terjadi penembakan terhadap pelajar. Penembakan ini dilakukan oleh pasukan TNI-Polri,” kata Sebby saat dihubungi VOA, Sabtu (21/11) pagi.

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Ilustrasi. Proses evakuasi salah satu korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2019. (Foto: Kapendam XVII/Cenderawasih)

Lanjut Sebby, pihaknya tak terima dengan tudingan dari TNI yang menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah TPNPB-OPM. Menurutnya, tidak ada kontak senjata antara pihaknya dengan TNI-Polri di lokasi kejadian.

“TPNPB-OPM sampaikan kepada semua pihak bahwa TNI-Polri sedang melakukan penipuan publik dengan dalil bahwa pasukan kami yang tembak warga sipil. Dalam hal ini kami dari pihak TPNPB-OPM sampaikan kepada publik bahwa yang tembak warga sipil di Ilaga adalah anggota TNI-Polri. Mereka harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan KSB (sebutan TNI-Polri ke TPNPB-OPM) diduga merupakan pelaku penembakan terhadap dua pelajar itu.

“KSB kembali berulah, kali ini korbannya warga asli Papua. Penembakan kali ini diduga dilakukan oleh KSB terhadap dua di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua,” kata Suriastawa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Suriastawa melanjutkan, aksi brutal KSB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Aksi KSB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh TNI-Polri sebagai pelakunya.

“Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KSB serta pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan pemerintah Indonesia,” tegas Suriastawa. [aa/em]

Dalam Arria Formula Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar secara virtual, Jumat (20/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya untuk mencapai kemajuan dalam proses perdamaian di Afghanistan. Menurutnya terciptanya perdamaian tersebut sangat penting bagi rakyat Afghanistan.Retno menambahkan ia sangat terganggu dengan peningkatan kekerasan di Afghanistan yang tahun ini sudah menewaskan sekitar enam ribu warga sipil.

“Keadaan ini menggarisbawahi sangat mendesaknya untuk memulai proses (perundingan intra Afghanistan). Kita tidak punya pilihan lain kecuali untuk memastikan pembicaraan damai bergulir. Pembicaraan damai yang berprinsip Afghan own Afghan let. Pembicaraan damai yang menempatkan rakyat Afghanistan sebagai sentral dari proses tersebut,” kata Retno.

Pada kesempatan itu, Retno juga mendesak masyarakat internasional untuk memperkuat komitmen dan kontribusi mereka supaya perdamaian dapat terwujud di Afghanistan.

Kekerasan di Afghanistan, tambahnya harus dihentikan. Dia mengungkapkan serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah Afghanistan warga sipil meningkat 50 persen selama Juli hingga September.

Kekerasan yang terus berlanjut tambahnya hanya akan merusak upaya-upaya dalam membangun rasa saling percaya di kalangan rakyat Afghanistan sendiri dan akhirnya akan mendelegitimasi proses perdamaian. Karena itu, masyarakat internasional bertindak cepat untuk menghentikan semua kekerasan di Afghanistan.

Retno juga menyatakan sekaranglah saatnya bagi masyarakat internasional ambil bagian dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Dia menyerukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk tetap bersatu untuk kepentingan rakyat Afghanistan. Dia meminta semua negara mengesampingkan perbedaan dan kepentingan nasional masing-masing.

Retno juga meminta kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan bantuan untuk menciptakan kondisi kondusif di lapangan, memajukan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola negara sendiri, dan memberikan dukungan ekonomi bagi Afghanistan.

Menurut Retno, sinergi antara PBB dan proses perdamaian di Afghanistan harus diperkuat sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sangat kondusif untuk terwujudnya perdamaian. Untuk memastikan proses perdamaian berlangsung inklusif, peran PBB juga penting, termasuk dalam isu pemberdayaan perempuan dalam bidang politik.

Retno menegaskan perdamaian bukan sekadar menguntungkan bagi rakyat Afghanistan tapi juga untuk neara-negara di kawasan dan dunia. Indonesia berkomitmen mendukung bangsa Afghanistan sampai berhasil mencapai perdamaian.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Presiden Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, 14 November 2020.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB tersebut, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan perjuangan rakyat Afghanistan hanya bisa dicapai kalau semua rakyat dan masyarakat internasional bersatu untuk mewujudkan itu.

“Perdamaian adalah prioritas rakyat Afghanistan dan menjadi fokus pemerintahan saya. Pada Februari 2018, saya menyampaikan tawaran tanpa syarat kepada Taliban, menawarkan pentingnya perdamaian ke dalam dialog nasional dan internasional,” ujar Ghani.

Pada 2019, loya jirga (majelis besar rayat Afghanistan) membentuk kerangka kerja untuk proses perdamaian di Afghanistan. Kemudian pada Agustus 2019, loya jirga mengadakan pertemuan yang menyetujui pembebasan 400 anggota Taliban dari penjara.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut Ghani, rakyat Afghanistan menyepakati sebuah konsensus nasional mengenai pentingnya perdamaian melalui kesepakatan politik dengan Taliban. Ghani menegaskan perdamaian adalah sebuah konsep yang sesuai dengan konstitusi Afghanistan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam pertemuan informal Dewan Keamanan PBB ini hadir pula menteri luar negeri dari Qatar, Estonia, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. [fw/em]