Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

APBN Hasilkan Jalan Asal-Asalan, Penegak Hukum Diminta Action

MALUT POST – TIDORE. Proses pekerjaan di ruas jalan utama Kelurahan Rum dan Rum Balibunga menyisakan masalah. Pasalnya, kualitas jalan yang kurang lebih sekitar 1 kilometer itu diduga tidak sesuai harapan. Bedasarkan pantauan, proses pekerjaan yang asal-asalan membuat kondisi jalan bergelombang dan disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga dikeluhkan masyarakat, terutama para pengendara. “Jalan aspal tapi saat melintas seperti di laut. Bergelombang,” keluh beberapa pengendara angkutan umum, Sabtu (9/1) kemarin.

Padahal kata mereka, jalan baru saja selesai dikerjakan akhir tahun 2020 kemarin. Informasi yang diterima dari berbagai sumber menyebutkan, proyek ini dikerjakan PT. Warga Topo Prima dengan nama pekerjaan, preservasi ruas jalan keliling Pulau Tidore atau Long Segment. Nilai kontrak pekerjaan ruas jalan utama ini bersumber dari APBN. Tidak tanggung-tanggung, besaran nilai kontrak proyek juga fantastis, yakni Rp 10,6 miliar lebih.

Selanjutnya, material seperti tanah yang dijadikan dasar aspal informasinya, didatangkan langsung dari Sulawesi. Tak hanya itu, oprit jembatan yang menghubungkan Kelurahan Rum dan Rum Balibunga juga mulai rusak. Kondisi ini lantas menuai sorotan dari berbagai kalangan. Terutama LSM Anti korupsi Maluku Utara, dalam hal ini Gamalama Corruption Watch (GCW).

Direktur GCW Malut, Muhidin mengatakan, anggaran proyek pekerjaan jalan di Kelurahan Rum sangat fantastis namun tidak sesuai harapan. Padahal kata dia, itu jalan diruas utama. Ia menduga, anggaran proyek jalan dikorupsi. Karena itu, pihaknya mendesak penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Malut segera mengusut tuntas proyek tersebut karena telah menelan anggaran APBN yang sangat besar.

“Kejati dan Polda usut proyek ini,” saran Muhidin. Baginya, proyek jalan yang bersumber dari APBN ini dikerjakan tanpa memperhatikan mutu serta kualitas jalan. “Pekerjaan terkesan merathon karena hanya mengejar sisa waktu pelaksanaan pekerjaan. Umumnya, proyek yang dikerjakan di akhir tahin itu mutunya kurang bagus,” jelasnya.(aby/aji)

Mental Korupsi – Bahkan di tengah pandemi sekalipun, tindak pidana korupsi masih saja diberlakukan oleh beberapa oknum dalam kursi pemangku kebijakan. Masih terngiang di pikiran kita tatkala pejabat dari dua Kementerian tersandung kasus rasuah. Bahkan salah satunya berhubungan dengan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak pandemi.

Dalam kasus ini, ada begitu banyak orang yang menggantungkan harap agar hukuman mati diketuk palu pengadilan. Bukan bermaksud kejam, namun praktik seperti demikian telah menjenuhkan banyak pihak. Apalagi karena ini berhubungan dengan bantuan sosial, dan dilakukan di tengah pandemi. Selain itu, Undang-undang juga mendukung hukuman mati dalam contoh kasus seperti ini.

Mengesampingkan korupsi ala pemangku kebijakan, marilah kita merefleksikan diri sejenak. Bukankah ketika kita berada di posisi tersebut, tak menutup kemungkinan kita dapat terjerumus hal yang sama?

Korupsi Sehari-hari yang Sering Luput dari Kesadaran

Tanpa disadari, kita seringkali melakukan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filosofinya, korupsi tak selalu berkaitan dengan uang. Korupsi dapat pula diartikan dengan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, namun dengan merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, korupsi bisa disamakan dengan mengambil sesuatu yang bukanlah hak kita.

Melalui definisi di atas, ranah tindak korupsi tentunya akan mengalami perluasan kondisi. Salah satu contoh yang seringkali kita lalaikan yaitu antrian. Dari mengantri untuk membeli sesuatu, sampai mengantri ketika lalu lintas mengalami kemacetan. Sudah berapa kali kita menyerobot giliran orang lain? Sayangnya, kita masih menganggap lumrah hal tersebut.

Kemudian, budaya menyontek yang terus lestari di dunia pendidikan. Apakah menyontek bisa dikategorikan sebagai korupsi? Tentu, jelas! Lagi-lagi, hal ini dianggap lumrah. Bahkan oleh beberapa lingkungan pelajar, memberikan contekan dianggap sebagai indikator solidaritas. Miris? Sangat! Sebuah ironi menyedihkan ketika mental korupsi telah tertanam di kepala kita sedari belia.

Berkendara di atas trotoar, melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan budaya korupsi lain yang kita anggap sebagai kewajaran adalah pemicu bercokolnya jiwa koruptor di kehidupan kita.

Hipokrit dalam Menyikapi Korupsi adalah Sinyal bahwa Kita Takkan Pernah Bisa Mengenyahkan Korupsi

Ketika berita OTT dari KPK disiarkan di media, semua orang pun bersorak-sorai. Hukum mati para koruptor terus digaungkan selayaknya doa. Padahal, orang yang menggembar-gemborkan hal tersebut baru saja menambah waktu istirahat kerjanya hingga dua jam. Lebih banyak satu jam dari jatah yang seharusnya.

Dalam aspek psikologis, watak adalah hal yang kompleks. Namun di samping itu, watak yang buruk akan menjadi semakin buruk ketika disokong oleh daya yang besar. Mereka yang sering berkorupsi dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi akan lebih parah ketimbang para koruptor saat ini, apabila mereka ditempatkan pada posisi yang kuat.

Menjadi orang baik itu mudah. Yang sulit adalah menjadi tidak hipokrit.

Sanggupkah Masyarakat Kita Lepas dari Jerat Korupsi?

Iya atau tidaknya jawaban pertanyaan ini bergantung dari pola pikir masyarakat itu sendiri. Pola pikir setiap individu dalam sebuah masyarakat akan terbangun dari lingkungan awal, yaitu keluarga dan pendidikan formal. Ketika masyarakat masih melumrahkan tindakan korupsi hak, waktu, nilai di sekolah, dan lain-lain, maka dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dalam pembentukan karakter di lingkungan awal.

Pola asuh dari setiap keluarga adalah kunci pertama dalam mengenyahkan mental koruptor dari setiap individu di masyarakat. Salah satu contoh kecil, dengan tidak menuruti setiap permintaan anak yang mungkin bisa membuat orang lain tak nyaman, atau dengan menegur anak ketika salah. Ini sangatlah penting, mengingat ketika pola asuh ini diterapkan, seorang anak akan memahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa garis yang tak boleh dilanggar.

Lalu kunci yang kedua adalah lingkungan pendidikan di sekolah formal. Budaya menyontek dan memberi contekan muncul akibat konsep akan pengagungan nilai akademik. Setiap peserta didik yang memiliki nilai baik akan dianggap pintar dan keren dalam kacamata lingkungan. Padahal, tak semua orang memiliki tipe kecerdasan yang sama. Diambilah jalan instan, menyontek. Sampai pada detik ini, dimana tindak korupsi nilai ini masih dianggap sesuatu yang halal.

Kesadaran Diri adalah Kunci

Tamparan sekeras apapun tak akan mengubah persepsi seseorang tentang kesalahan yang selama ini dibuat. Yang membuat pikiran terbuka adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, tantangan yang sesungguhnya adalah dengan menciptakan kesadaran diri itu sendiri.

Peraturan membuat kita menjadi lebih disiplin, tertib, dan teratur. Bukan malah untuk dilanggar. Dengan menerapkan kesadaran diri akan setiap tindakan beserta dampaknya ke belakang, maka secara perlahan mental korupsi akan menghilang dari kepala kita.

Pada akhirnya, bukan hanya kepala kita saja. Semua kepala dalam masyarakat akan terbebas dari mental korupsi.

MALUTPOST-TERNATE. Enam bulan sudah, Abdul Gani Hatari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana koperasi senilai Rp 3,7 miliar. Namun sampai saat ini, status hukum Hatari belum juga ada kepastian. Begitu juga posisinya sebagai Direktur PDAM belum juga diganti.

Kondisi ini membuat Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara. Mereka melakukan aksi demonstrasi, mendesak Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman segera mencopot Abdul Gani Hatari dari Dirut PDAM. Massa aksi kurang lebih 20 orang ini, menggunakan truk dan sound system, dengan sasaran aksi di kantor PDAM dan Kantor Wali Kota.

Koordinator aksi Kartono Halek dalam orasinya, mendesak ketua DPRD agar memanggil Wali Kota guna mempertanyakan komitmen atas janjinya, terkait evaluasi dan pergantian Dirut PDAM. Selain desakan pemanggilan Dirut, GPM juga meminta pihak kepolisian untuk serius memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan Hatari.

“Dari hasil teman BPKP sebesar Rp. 3,7 Miliar yang bersumber dari simpan pinjam pegawai PDAM, harus di proses secara hukum. Karena Abdul Gani Hatari diduga melakukan tindak pidana penggelapan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” beber Hartono.

Hartono mengatakan, ada yang mengganjal dalam kasus Dirut PDAM ini. Dimana prosesnya di kepolisian terlambat, akibat posisinya sebagai Dirut masih dipertahankan Wali Kota. “Pada bulan Oktober 2020, Burhan Abdurrahman berjanji di hadapan Anggota DPRD Kota Ternate akan mengevaluasi serta mencopot Abdul Gani Hatari, tapi hingga saat ini tidak dilakukan. Apa keistimewaan Gani Hatari?,” tandasnya mempertanyakan.

Terpisah, Direktur PDAM Abdul Gani Hatari, saat dikonfirmasi mengaku, tidak masalah didemo. Karena itu menjadi Hak masyarakat. Lagian kata Hatari, dana Koperasi sebesar Rp3,7 miliar, yang diduga digelapkan tersebut tidak benar dan hanya fitnah. “Itu terkait pergantian jabatan Direktur PDAM kemarin, sehingga mantan Dirut yang memfitnah. Karena itu saya juga lapor balik siapa yang melaporkan kasus itu. Entah mantan Dirut atau siapa yang melaporkan tersebut,” tandasnya.

Sementara desakan pergantian, Gani mengaku, tidak masalah jika dirinya diganti. Menurutnya, karena itu hak prerogratif Wali Kota. “Kapan saja diganti silahkan saja, bagi saya tidak masalah,” tukasnya. (udy/yun)