MALUT-POST TIDORE Kejaksaan Negara Soasio kota Tidore kepulauan terus memperoses kasus dugaan korupsi di Dinas lingkungan hidup (LDH) yang sudah merugikan keuangan negara sekitar Rp 612 juta. Meski kerugian negara yang ditimbulkan atas kasus ini sudah ada pengambilan, namun kasus ini tetap berlanjut. selama proses penyidikan Tindak pidana Khusus (pidsus) kejari sebelumnya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Meski begitu, pihak kejari enggan menyebutkan inisial dua oknum yang sudah lebih dulu ditetapkan sbagai tersangka ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan, akan ada tersangka yang lain. kini, status kasus yang ditangani akan ditingkatkan ketahap penuntutan atau tahap 2 pasca Lebaran Idul Fitri nanti pihak kejari berjanji, identitas dari para tersangka baru akan dibuka saat penuntutan nanti.

“Rencana selesai Lebaran baru dilakukan penuntutan,”aku kepala kejaksaan Negeri (kejari), Abdul Muin, diterima tim penyidik pidsus bakal mengungkap satu lagi calon tersangka baru. “Sebelumnya sudah ada tersangka. Tapi kemungkinan akan ada tersangka lain namun masih dalam pengembangan, “ungkap kajari.

Ia menambahkan, dalam proses pengembangan kasus korupsi di DLH, pihaknya selalu mengedepankan asas kehati-hatian. “kita pada prinsipnya selalu mengedepankan asas kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah, “pungkasnya. (aby/aji)

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada VOA, Selasa (4/5), menjelaskan KPK telah menerima hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan tersebut yang diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 27 April lalu. Namun dia menekankan hasil itu belum diumumkan kepada masyarakat oleh Sekretariat Jenderal KPK.

Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Penindakan Ali Fikri (kanan). (Foto: KPK)

 

Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang Penindakan Ali Fikri (kanan). (Foto: KPK)

“KPK memastikan akan menyampaikan hasil tes dimaksud dalam waktu dekat ini dan tentu nanti kami akan informasikan lebih lanjut ketika hasil dari tes wawasan kebangsaan dimaksud akan diumumkan,” kata Ali.

Ali belum dapat memastikan bagaimana nasib dari pegawai KPK yang tidak lolos uji wawasan kebangsaan tersebut, apakah dipecat atau dijadwalkan ikut penataran.

Dalam siaran pers yang diterima VOA, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menjelaskan sebanyak 1.349 pegawai KPK telah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Ujian ini merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Cahya menegaskan hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan itu masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK, serta akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK.

Namun demikian sejumlah media di Indonesia memberitakan bahwa sedikitnya 75 pegawai atau penyidik KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu, yang kemudian memicu kontroversi dalam masyarakat.

Amnesty International Indonesia Sesalkan Tes Wawasan Kebangsaan

Diwawancarai secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan sangat menyesalkan adanya tes wawasan kebangsaan itu. Apalagi, hasilnya mengeliminasi begitu banyak penyidik KPK yang sangat berintegritas.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Petrus Riski)

 

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Petrus Riski)

Usman menilai tindakan untuk melengserkan para penyidik KPK yang memiliki integritas tersebut bukan tindakan yang berdiri sendiri karena semata-mata adanya tes wawasan kebangsaan. Dia menyebut tes itu hanya menjadi dalih untuk melumpuhkan KPK dari dalam.

Tindakan mengeliminasi para pegawai dan penyidik KPK yang berintegritas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum dan melanggar standar hak asasi manusia.

“Tidak boleh ada eliminasi di dalam sebuah kelembagaan publik, apalagi milik pemerintah, yang hanya didasarkan pada penilaian-penilaian subyektif atas kemurnian ideologis atau preferensi pemikiran politis ideologis, atau agama. Dianggap islamis misalnya, untuk kemudian memberhentikan mereka,” ujar Usman.

Tes Wawasan Kebangsaan Upaya Pelemahan KPK dari Dalam?

Usman menduga, di balik tes wawasan kebangsaan adalah orang-orang yang merasa terancam, resah dengan tindakan-tindakan KPK yang tidak mau berkompromi untuk mengusut korupsi politik yang melibatkan elite-elite politik. Oleh karena itu, tambahnya, sulit memisahkan tes wawasan kebangsaan itu dengan beberapa tindakan lainnya yang dinilai bertujuan melemahkan KPK, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini ( Selasa 4/5) menolak gugatan uji materi terhadap Undang-undang KPK yang baru.

Menurut Usman, sangat menyedihkan ketika masyarakat Indonesia sangat berharap pada KPK untuk memberantas korupsi tapi elit-elit politik malah melemahkan lembaga antirasuah yang selama ini sangat berperan dalam membongkar dua perkara korupsi, yakni korupsi yang melibatkan para elit politik dan/atau pejabat publik, dan korupsi oleh aparat penegak hukum, ter masuk kepolisian.

Kantor KPK. (Foto: Humas KPK)

 

Kantor KPK. (Foto: Humas KPK)

Dalam standar hak asasi manusia, lanjut Usman, memberhentikan seorang pekerja harus dilihat dengan parameter yang jelas, menyangkut kinerja, kompetensi, integritas, bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam tes psikologis itu. Dia menyebutkan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK mirip gaya Orde Baru yang memberlakukan penelitian khusus untuk menilai latar belakang ideologi seseorang.

Dia menilai kalau zaman Orde Baru yang menjadi kambing hitam adalah komunis, sekarang ini ada kecenderungan ketakutan terhadap Islamis. Meski ia tidak merinci lebih jauh maksud pernyataan ini.

Dari informasi yang diterimanya, Usman heran mengapa tes wawasan kebangsaan itu hanya dikhususkan bagi pegawai dan penyidik KPK. Dia mengungkapkan pada 4 Maret pegawai KPK sudah menyurati pimpinan KPK yang mempersoalkan adanya tes semacam itu.

Usman menegaskan pula tidak ada dalam Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang mengharuskan tes wawasan kebangsaan. Namun KPK beralasan tes tersebut merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Usman memprediksi 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan akan diberhentikan Juni nanti. [fw/em]

Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan jumlah perkara yang ditangani lembaganya sebanyak 91 dengan jumlah tersangka 109 orang sepanjang 2020. Jumlah tersebut belum termasuk sisa perkara yang sedang berjalan dan ditangani KPK sebelum 2020, yakni sebanyak 117 kasus. Karena itu, Ali Fikri menyayangkan ICW yang menilai kinerja penindakan kasus korupsi lembaganya hanya berdasar pada dataJuni 2020, bukan laporan tahunan 2020 pada akhir Desember tahun lalu.“Dari jumlah target tersebut (120 kasus), telah terealisasi di tahun 2020 sebanyak 111 penyelidikan, 91 penyidikan dengan jumlah tersangka 109 orang, 75 penuntutan, 92 perkara yang berkekuatan hukum tetap dan 108 perkara telah dilakukan eksekusi,” jelas Ali Fikri kepada VOA, Senin (19/4/2021).

Ali Fikri menambahkan pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan lembaganya dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi. Menurutnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengharuskan KPK membatasi para pegawainya dalam melaksanakan tugas.

“Kebijakan ini sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap insan KPK dari penyebaran wabah COVID-19,” tambah Ali Fikri.

Grafis penindakan korupsi oleh kepolisian. (Foto: ICW)

 

Grafis penindakan korupsi oleh kepolisian. (Foto: ICW)

Minggu (18/4) lalu, Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengatakan kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan (KPK) masuk dalam kategori sangat buruk. Itu berdasar pada catatan ICW yang menyebut jumlah kasus penindakan kasus korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut yang berkisar 13 persen dari target 120 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut jauh jika dibandingkan dengan penindakan pada 2018 yang mencapai 216 kasus.

Senada dengan KPK, ICW juga mencatat kinerja penindakan kasus korupsi oleh kepolisian juga termasuk dalam kategori sangat buruk. Kepolisian hanya menangani 170 kasus atau sekitar 8 persen dari target 1.539 kasus.

Peneliti ICW Wana Alamsyah. (Foto: Coutesy/ICW)

 

Peneliti ICW Wana Alamsyah. (Foto: Coutesy/ICW)

“Aktor yang paling banyak disidik adalah orang yang memiliki jabatan pada tingkat pelaksana. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis,” jelas Wana Alamsyah, Minggu (19/4/2021).

Sementara kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan masuk kategori cukup dengan jumlah 259 kasus dari target 566 kasus sepanjang 2020. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun lalu sebanyak 109 kasus.

ICW merekomendasikan presiden untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan institusi penegak hukum, serta mempertimbangkan alokasi anggaran yang diberikan kepada institusi berdasarkan kinerja. Di samping itu, ICW mendorong institusi penegak hukum untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk kasus korupsi secara detail.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.(Foto:VOA)

 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.(Foto:VOA)

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menghargai penilaian yang dilakukan ICW terhadap kepolisian. Kendati demikian, ia menuturkan polisi akan bersikap profesional dalam penanganan kasus.

“Tentunya masukan dari ICW, Polri menghargai itu sebagai masukan. Tentunya Polri dalam menangani kasus akan senantiasa profesional, transparan dan akuntabel,” jelas Rusdi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (19/4/2021). [sm/ab]

MALUT-POST WEDA Sidang selanjutnya kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan gelanggang olaragah (GOR) dengan terdakwa RS alias rahmat kembalih bergulir di pengadilan negeri (PN) tipikor ternate, selasa ( 13/4). sidang kali ini dengan agenda ekspresi terdakwa.

dalam sidang itu, Rahma melalui penasehat hukumnya (PH) Hendra karianga menyampaikan penghitung luasan lahan GOR tidak tepat,tidak jelas dan tidak cermat,” jaksa tidak punya dasar hukum menetapkan luas lahan karena tidak ada saksi dari badan pertahanan nasional (BPN),”ungkap hendra selain itu terdakwa juga merasa keberatan dengan kerugian negara menurutnya, perhitungan kerugian keuangan negara tidak jelas dan kabur apalagi tidak ada audit badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku Utara.

usai mendengarkan ekspresi terdakwa, hakim ketua Iwan Anggoro warsita langsung mengetuk palu dan menundah sidang pada selasa (20/4) pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap eksepsi terdakwa.

Perbuatan tersangka dan terpidahna ranin di atur dan di ancam pidana dalam pasal 12 e jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidah korupsi bagaimana diubah dan ditambah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang berubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tntang tindakan pidana pemberantasan korupsi jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP.(mpf/met)

Gubernur Warning Bupati/Wali Kota

MALUT POST – SOFIFI. Komisi pemberantasan korupsi (kpk) tampaknya makin insent memantau daerah-daerash ,termasuk 10 kabupaten /kota di maluku utara (malut) KPK bahkan telah menyampaikan edaran melalui gubernur,terkait pemantauan khusus yang akan dilakukan KPK itu. “saya sudah menerima surat edarannya,”kata Gubernur malut, Abdul Gani kasuba (AGK) ,nomor 8 dan nomor 32 tahun 2021 , menyebutkan , KPK akan melakukan pemantauan kepada daerah, karena itu setiap proses perencanaan dan penganggaaran APBD harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. jika tidak di patuhi , KPK akan mengambil langkah-langkah tertentun .”saya mengajak bupati /wali kota di malut ,agar senantiasa proaktif dalam perencanaan dan penyusunan APBD serta selalu berkoordinasi dengan satgas KPK RI wilayah V dalam rangka pencegahan korupsi,” imbau gubernur malut dua periode ini.

Secara pribadi AGK mengaku, di akhir kepemimpinannya ini, dia lebih fokus menata pengelolaan keuangan daerah. dia tak ingin berurusan dengan penegak hukum di aknir massa jabatannya nanti. “banyak kepala daerah yang di akhir kepemimpinannya harus berhadapan dengan pihak penegak hukum dan saya tak ingin terjadi seperti itu , karenanya aturan yang telah ditetapkan tidak boleh kita abaikan, “kata Gubernur. Mantan Wakil Gubernur

Malut ini mengaku, dalam banyak kesempatan dia Selalu mengingatkan bahwanya untuk selalu taat aturan . “agar ketika kita melepaskan jabatan , kita semua bisa selamat, jangan sebaliknya harus berurusan dengan penegak hukum , “kata AGK.

Mantan anggota DPR RI ini juga berulang kali mengingatkan kepada bupati /wali kota yang baru di lantik ,untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. apalagi yang berkonsekuensi hukum. belajar dari pengalaman, banyak bupatih/wali kota yang terjerat hukum, karena salah mengambil kebijakan.”saya berharap bupatih/wali kota agar lebih waspada dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengedepankan strategi pemberentasan korupsi di daerah masing-masing,”pungkasnya.

Sementara terkait aset yang bermasalah pemprov malut, terus berupaya penyelesaian.

Salah satu upaya yang di lakukan pemprov menjalin kerja Sama dengan kejaksaan tinggi (kejati) malut, untuk melakukan penarikan aset bergerak kendaraan yang hingga saat ini dikuasai oleh mantan pejabat pemprov dan mantan anggota DPRD provinsi (Deprov) malut, “kan ada beberapa aset mobil yang masih baru dan tidak dilelang kemudian masih di kuasai mantan pejabat, itu yang di tarik oleh kejaksaan,”kata sekretaris provinsi (sekprov )samsuddin A. kadir ,kemarin (9/4).

Sekprov mengaku, terkait anggaran untuk penarikan aset mobil yang ada di jakarta sudah di sediakan anggarannya telah ada di badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKPAD). namun saat ini masih ada kendala,karena itu harus di sesuaikan dengan sistem SIPD.” anggaran sudah kita siapkan, jika sistemnyasudshs normal,maka penarikan mobil di jakarta sudah bisa dilakukan,”ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam konferensi pers virtual Sabtu dini hari (27/2) mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima gratifikasi terkait pengadaan barang, jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

“Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama sebagai penerima, yaitu saudara NA (Nurdin Abdullah) dan saudara ER (Edy Rahmat). Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS (Agung Sucipto),” kata Firli.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/1). (VOA/Fathiyah)


Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (14/1). (VOA/Fathiyah)

Firli mengatakan ketiga tersangka itu langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2021.

Nurdin Abdullah akan mendekam di Rumah Tahanan Cabang KPK di Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan Cabang KPK pada kavling C1, dan Agung Sucipto di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

OTT Dilakukan Atas Masukan Warga

Firli menjelaskan tim KPK telah menangkap enam orang pada Jumat (26/2) dalam operasi yang dimulai sejak pukul 23.00 WITA hingga kemarin dini hari. Keenam orang itu dibekuk di tiga tempat berbeda di Sulawesi Selatan.

Di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan, tim KPK menangkap Nurdin Abdullah (NA), SB (ajudan dari Nurdin Abdullah), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER), IF (sopir dari keluarga ER), Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto (AS), dan NY (sopir dari AS).

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjelaskan upaya pengendalian penyebaran virus corona dalam diskusi daring oleh BNPB Indonesia, Rabu, 10 Juni 2020. (Foto: Screengrab)


Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjelaskan upaya pengendalian penyebaran virus corona dalam diskusi daring oleh BNPB Indonesia, Rabu, 10 Juni 2020. (Foto: Screengrab)

Firli menambahkan operasi tangkap tangan itu dilancarkan setelah pada Jumat (26/2) tim KPK menerima informasi dari masyarakat Sulawesi Selatan bahwa akan ada dugaan pemberian uang oleh Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui Edy Rahmat, juga merupakan orang kepercayaan dari Nurdin Abdullah.

Sekitar pukul 22.24 WITA, Agung Sucipto bersama sopirnya IF menuju salah satu restoran di Kota Makassar dan di sana sudah ada Edy Rahmat sedang menunggu keduanya. Mereka kemudian pergi bersama-sama menuju Jalan Hasanuddin, Makassar. Agung Sucipto semobil dengan Edy Rahmat, sedangkan IF mengemudikan mobil Agung sendirian.

Dalam perjalanan itulah, Agung Sucipto menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lalu sekitar jam 21.00 WITA, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik Agung Sucipto yang kemudian dipindahkan ke dalam bagasi mobil kepunyaan Edy Rahmat.

Sekitar pukul 23.00 WITA tim KPK menangkap Agung Sucipto saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Bulukumba. Kemudian sekitar jam 00:00 WITA, tim KPK juga membekuk Edy Rahmat dan menyita uang senilai Rp2 miliar dalam koper di rumah dinasnya. Lantas pada Sabtu (27/2) sekitar pukul 02.00 WITA, tim KPK menangkap Nurdin Abdullah dari rumah dinasnya.

Menurut Firli, Agung Sucipto sudah lama mengenal Nurdin Abdullah. Dia sudah pernah mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Sejak Februari 2021, Agung Sucipto aktif berkomunikasi dengan Edy Rahmat untuk memastikan agar mendapatkan kembali beberapa proyek infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2021. Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee buat masing-masing proyek.

Firli menambahkan Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari beberapa kontraktor lainnya, termasuk Rp200 juta di akhir 2020, Rp1 miliar melalui SB pada pertengahan bulan ini, dan Rp2,2 miliar melalui SB di awal bulan ini.

Menanggapi penetapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus korupsi, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto membenarkan Nurdin selama ini dikenal sebagai kepala daerah yang inovatif dan antikorupsi. Karena itu ICW semula berharap Nurdin menjadi contoh bagi kepala-kepala daerah lainnya dalam hal pengelolaan pemerintah daerah yang antirasuah.

“Tentu ini (penetapan Nurdin Abdullah menjadi tersangka kasus korupsi) jadi antiklimaks buat Pak Nurdin yang selama ini kariernya menurut saya cukup moncer dan image positifnya begitu luar biasa,” ujar Agus.

Agus menambahkan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 300 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Dia menyayangkan Nurdin sekarang menjadi salah satu di antara mereka.

Menurutnya, tinggginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penyebab banyak mereka yang sudah terpilih berpotensi tersandung perkara rasuah. [fw/em]

Rilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dirilis Transparency International (TI) Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50 , dengan skor rata-rata global 43. TI memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko skor tersebut menunjukkan indeks persepsi korupsi global stagnan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei.

“Skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan ranking 85,” jelas Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2020).

Wawan menambahkan skor dan peringkat Indonesia sama dengan Gambia (negara di Afrika Barat). Kendati demikian, peringkat Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara Asean lainnya seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Laos dan Kamboja. Namun, masih kalah jauh dibandingkan Singapura (skor 85), Brunei Darussalam (skor 60), Malaysia (skor 51), dan Timor Leste (skor 40).

Terdapat sejumlah indikator indeks persepsi korupsi yang membuat skor Indonesia sedikit turun yaitu ekonomi, investasi, kemudahan berusaha, integritas politik dan kualitas demokrasi.

Kajian TI Indonesia juga menyebutkan bahwa korupsi telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang esensial. Itu terlihat dari negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan. Di samping itu, korupsi juga berkontribusi pada kemunduran demokrasi selama pandemi Covid-19. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi merespons krisis dengan cara-cara yang kurang demokratis.

“Kami juga menyerukan bahwa merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik. Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel,” tambahnya.

ASEAN CPI 2020. (Grafis: TI Indonesia)

ASEAN CPI 2020. (Grafis: TI Indonesia)

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan korupsi tidak hanya terkait dengan pencegahan dan penindakan korupsi. Namun, juga berkaitan dengan elemen-elemen lain dalam demokrasi seperti kebebasan sipil dan kebebasan media. Ia melihat telah terjadi penyempitan ruang bergerak masyarakat sipil pada 2020. Beberapa indikatornya antara lain kriminalisasi warga dan sejumlah undang-undang yang tidak prodemokrasi.

“CPI ini sebagai warning, pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. Jadi jangan berpuas diri berapa banyak yang masuk ke penjara,” tutur Bivitri, Kamis (28/1/2021).

Menurut Bivitri, korupsi merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu perlu ada kontrol, baik dari masyarakat sipil ataupun menguatkan reformasi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum.

Pemerintah Akan Tindaklanjuti Rekomendasi TI Indonesia

Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021. (Foto: tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021. (Foto: tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam RI)

Menko Polhukam Mahfud Md meminta TI Indonesia memberikan hasil kajian tentang Indeks Persepsi Korupsi kepada pemerintah untuk dipelajari. Kata dia, pemerintah juga akan menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan TI Indonesia untuk memberantas korupsi. Mulai dari peningkatan pengawasan hingga mempromosikan partisipasi publik.

“Pengawas yang sifatnya fungsional maupun internal. Ya kita perkuat pengawasan itu,” kata Mahfud Md.

Mahfud menambahkan pemerintah telah melakukan sejumlah upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan lembaga seperti KPK, BPK dan BPKP. Namun, kebocoran masih kerap terjadi seperti dalam pengadaan barang dan jasa.

Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan indikator penegakan hukum yang menjadi dasar penilaian Indeks Persepsi Korupsi mengalami kenaikan pada 2020. Ini berbeda dengan indikator lainnya seperti ekonomi, politik dan demokrasi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: KPK)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: KPK)

Menurut Ghufron, hal ini membuktikan bahwa pemberantasan tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga antirasuah saja, melainkan semua pihak.

“KPK tidak bisa sendiri. karena sektor investasi dan ekonomi, politik dan demokrasi itu semua sayap-sayap yang tidak bisa ditopang oleh KPK sendiri,” jelas Nurul Ghufron.

Ghufron menilai perlu ada perbaikan dalam sistem politik untuk memerangi korupsi. Ia juga menyarankan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial melalui saluran-saluran media sosial. [sm/ab]

Diduga Korupsi DD dan ADD

MALUTPOST.TIDORE Mantan Kades Lifofa berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Soasio. MH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018. Berdasarkan informasi yang diterima, penetapan MH sebagai tersangka sejak 4 Januari kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Adam Saimima saat dikonfirmasi, Selasa (19/1) membenarkan informasi tersebut. Diakui Adam, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya menerima hasil audit Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.

Sebut Adam, kerugian negara dari hasil audit Inspektorat sebesar Rp 1,2 miliar. “MH ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Januari kemarin,” kata Adam. Dia mengatakan, proses kasus yang ditangani berdasarkan temuan inspektorat. Setelah menetapkan MH sebagai tersangka, kini pihaknya terus mendalami materi penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi, termasuk ahli dan MH sebagai tersangka.

“Kalau sudah tahap dua baru kami tahan tersangkanya,” tegas Adam. Atas perbuatannya, MH dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Menurut pengakuan tersangka, uang yang dikorupsi digunakan sendiri,” tandasnya. (aby/aji)

APBN Hasilkan Jalan Asal-Asalan, Penegak Hukum Diminta Action

MALUT POST – TIDORE. Proses pekerjaan di ruas jalan utama Kelurahan Rum dan Rum Balibunga menyisakan masalah. Pasalnya, kualitas jalan yang kurang lebih sekitar 1 kilometer itu diduga tidak sesuai harapan. Bedasarkan pantauan, proses pekerjaan yang asal-asalan membuat kondisi jalan bergelombang dan disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga dikeluhkan masyarakat, terutama para pengendara. “Jalan aspal tapi saat melintas seperti di laut. Bergelombang,” keluh beberapa pengendara angkutan umum, Sabtu (9/1) kemarin.

Padahal kata mereka, jalan baru saja selesai dikerjakan akhir tahun 2020 kemarin. Informasi yang diterima dari berbagai sumber menyebutkan, proyek ini dikerjakan PT. Warga Topo Prima dengan nama pekerjaan, preservasi ruas jalan keliling Pulau Tidore atau Long Segment. Nilai kontrak pekerjaan ruas jalan utama ini bersumber dari APBN. Tidak tanggung-tanggung, besaran nilai kontrak proyek juga fantastis, yakni Rp 10,6 miliar lebih.

Selanjutnya, material seperti tanah yang dijadikan dasar aspal informasinya, didatangkan langsung dari Sulawesi. Tak hanya itu, oprit jembatan yang menghubungkan Kelurahan Rum dan Rum Balibunga juga mulai rusak. Kondisi ini lantas menuai sorotan dari berbagai kalangan. Terutama LSM Anti korupsi Maluku Utara, dalam hal ini Gamalama Corruption Watch (GCW).

Direktur GCW Malut, Muhidin mengatakan, anggaran proyek pekerjaan jalan di Kelurahan Rum sangat fantastis namun tidak sesuai harapan. Padahal kata dia, itu jalan diruas utama. Ia menduga, anggaran proyek jalan dikorupsi. Karena itu, pihaknya mendesak penegak hukum, baik Kejaksaan Tinggi maupun Polda Malut segera mengusut tuntas proyek tersebut karena telah menelan anggaran APBN yang sangat besar.

“Kejati dan Polda usut proyek ini,” saran Muhidin. Baginya, proyek jalan yang bersumber dari APBN ini dikerjakan tanpa memperhatikan mutu serta kualitas jalan. “Pekerjaan terkesan merathon karena hanya mengejar sisa waktu pelaksanaan pekerjaan. Umumnya, proyek yang dikerjakan di akhir tahin itu mutunya kurang bagus,” jelasnya.(aby/aji)

Mental Korupsi – Bahkan di tengah pandemi sekalipun, tindak pidana korupsi masih saja diberlakukan oleh beberapa oknum dalam kursi pemangku kebijakan. Masih terngiang di pikiran kita tatkala pejabat dari dua Kementerian tersandung kasus rasuah. Bahkan salah satunya berhubungan dengan bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak pandemi.

Dalam kasus ini, ada begitu banyak orang yang menggantungkan harap agar hukuman mati diketuk palu pengadilan. Bukan bermaksud kejam, namun praktik seperti demikian telah menjenuhkan banyak pihak. Apalagi karena ini berhubungan dengan bantuan sosial, dan dilakukan di tengah pandemi. Selain itu, Undang-undang juga mendukung hukuman mati dalam contoh kasus seperti ini.

Mengesampingkan korupsi ala pemangku kebijakan, marilah kita merefleksikan diri sejenak. Bukankah ketika kita berada di posisi tersebut, tak menutup kemungkinan kita dapat terjerumus hal yang sama?

Korupsi Sehari-hari yang Sering Luput dari Kesadaran

Tanpa disadari, kita seringkali melakukan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filosofinya, korupsi tak selalu berkaitan dengan uang. Korupsi dapat pula diartikan dengan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, namun dengan merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, korupsi bisa disamakan dengan mengambil sesuatu yang bukanlah hak kita.

Melalui definisi di atas, ranah tindak korupsi tentunya akan mengalami perluasan kondisi. Salah satu contoh yang seringkali kita lalaikan yaitu antrian. Dari mengantri untuk membeli sesuatu, sampai mengantri ketika lalu lintas mengalami kemacetan. Sudah berapa kali kita menyerobot giliran orang lain? Sayangnya, kita masih menganggap lumrah hal tersebut.

Kemudian, budaya menyontek yang terus lestari di dunia pendidikan. Apakah menyontek bisa dikategorikan sebagai korupsi? Tentu, jelas! Lagi-lagi, hal ini dianggap lumrah. Bahkan oleh beberapa lingkungan pelajar, memberikan contekan dianggap sebagai indikator solidaritas. Miris? Sangat! Sebuah ironi menyedihkan ketika mental korupsi telah tertanam di kepala kita sedari belia.

Berkendara di atas trotoar, melawan arah, melanggar lampu lalu lintas, dan budaya korupsi lain yang kita anggap sebagai kewajaran adalah pemicu bercokolnya jiwa koruptor di kehidupan kita.

Hipokrit dalam Menyikapi Korupsi adalah Sinyal bahwa Kita Takkan Pernah Bisa Mengenyahkan Korupsi

Ketika berita OTT dari KPK disiarkan di media, semua orang pun bersorak-sorai. Hukum mati para koruptor terus digaungkan selayaknya doa. Padahal, orang yang menggembar-gemborkan hal tersebut baru saja menambah waktu istirahat kerjanya hingga dua jam. Lebih banyak satu jam dari jatah yang seharusnya.

Dalam aspek psikologis, watak adalah hal yang kompleks. Namun di samping itu, watak yang buruk akan menjadi semakin buruk ketika disokong oleh daya yang besar. Mereka yang sering berkorupsi dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi akan lebih parah ketimbang para koruptor saat ini, apabila mereka ditempatkan pada posisi yang kuat.

Menjadi orang baik itu mudah. Yang sulit adalah menjadi tidak hipokrit.

Sanggupkah Masyarakat Kita Lepas dari Jerat Korupsi?

Iya atau tidaknya jawaban pertanyaan ini bergantung dari pola pikir masyarakat itu sendiri. Pola pikir setiap individu dalam sebuah masyarakat akan terbangun dari lingkungan awal, yaitu keluarga dan pendidikan formal. Ketika masyarakat masih melumrahkan tindakan korupsi hak, waktu, nilai di sekolah, dan lain-lain, maka dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dalam pembentukan karakter di lingkungan awal.

Pola asuh dari setiap keluarga adalah kunci pertama dalam mengenyahkan mental koruptor dari setiap individu di masyarakat. Salah satu contoh kecil, dengan tidak menuruti setiap permintaan anak yang mungkin bisa membuat orang lain tak nyaman, atau dengan menegur anak ketika salah. Ini sangatlah penting, mengingat ketika pola asuh ini diterapkan, seorang anak akan memahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa garis yang tak boleh dilanggar.

Lalu kunci yang kedua adalah lingkungan pendidikan di sekolah formal. Budaya menyontek dan memberi contekan muncul akibat konsep akan pengagungan nilai akademik. Setiap peserta didik yang memiliki nilai baik akan dianggap pintar dan keren dalam kacamata lingkungan. Padahal, tak semua orang memiliki tipe kecerdasan yang sama. Diambilah jalan instan, menyontek. Sampai pada detik ini, dimana tindak korupsi nilai ini masih dianggap sesuatu yang halal.

Kesadaran Diri adalah Kunci

Tamparan sekeras apapun tak akan mengubah persepsi seseorang tentang kesalahan yang selama ini dibuat. Yang membuat pikiran terbuka adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, tantangan yang sesungguhnya adalah dengan menciptakan kesadaran diri itu sendiri.

Peraturan membuat kita menjadi lebih disiplin, tertib, dan teratur. Bukan malah untuk dilanggar. Dengan menerapkan kesadaran diri akan setiap tindakan beserta dampaknya ke belakang, maka secara perlahan mental korupsi akan menghilang dari kepala kita.

Pada akhirnya, bukan hanya kepala kita saja. Semua kepala dalam masyarakat akan terbebas dari mental korupsi.