MALUTPOST.SOFIFI – Gubernur Maluku Utara (Malut) tetap mengusulkan sejumlah nama calon penjabat sementara upai/walikota lima daerah ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Bahkan nama-nama yang diusulkan melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Malut tersebut ini sudah berada di meja Mendagri.

“Nama-nama sudah disampaikan ke Mendagri, jadi sudah menjadi kewenagan mendagri untuk menentukan satu nama dari tiga nama yang diusulkan,”kata Juru Bicara Gubernur Rahwan K. Suamba kepad Malut POst,kemarin (5/2).

Selanjutnya, kata Rahwan nama-nama yang sudah diusulan sudah tidak lagi menjadi kewenangan gubernur untuk menentukan siapa yang akan menadi Pjs. “Itu sudah menajadi kewenangan mendagri,” ujarnya.

Kepala Biro Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP) Malut ini menjelaskan, sesuai surat mendagri yang kedua pada poin ketiga, jika teliti, masa jabatan Plh itu sampai dilantiknya penjabat bupati atau walikota definitif. Untuk Maluku Utara, semuanya masuk dalam sengketa pilkada.

Karenya, proses pengusulan penjabat tetap berjalan. Dia mengaku, bagi Kemendagri tidak ada masalah jika Gubernur mengusulkan nama-nama pejabat yang nantinya diangkat menjadi Pjs. “Ada tiga tugas pokok Pjs yakni, menjalankan roda pemerintahan, mengawal netralitas ASN, dan menyiapkan proses pelantikan bupati dan wakil bupati atau wakil walikota terpilih,” jelasnya.

Dia menjelaskan, nama-nama yang disusulkan tersebut mnegacu pada surat Mendagri yang pertama pada poin tiga. Dimana diterangkan bahwa untuk daerah yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, Gubernur diminta menunjukkan sekretaris daerah kabu[paten/kota sebagai pelaksana harian bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat bupati/wali kota atau dilantiknya bupati/wali kota terpilih. “Jadi tidak ada masalah soal usulan Pjs oleh Pak Gubernur kepada Mendagri,” pungkas mantan Kepala Dinas Perpustakaan Malut.

Untuk diektahui, pejabat yang nantinya ditunjuk memegang jabatan Pjs Bupati/Walikota ada di lima daerah yakni, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Pulau Taliabu.

Sebelumnya, Mendagri melalui Direktur Jendral Otonomi Kemendagri, Akmal Malik, telah menyampaikan surat ke Gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 17 Februari mendatang. (din/jfr)

MK Terima Gugatan 9 Paslon, Pekan Depan Sidang Perdana

MALUTPOST.TERNATE – Sembilan pasangan calon (Paslon) pada delapan Kabupaten/ Kota di Maluku Utara (Malut) yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya makin optimis. Hal ini dikarenakan, permohonan gugatan mereka resmi diregistrasi MK.

Ini artinya gugatan yang diajukan itu bakal berlanjut ke tahapan persidangan, yang akan berlangsung mulai pekan depan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Pudja Sutamat mengatakan, PHP yang diajukan oleh 9 paslon di Malut seluruhnya diregistrasi MK. Dengan diterbitkannya nomor registrasi, maka secara resmi proses sengketa di 8 Kabupaten/ Kota berjalan. Selanjutnya, KPU sebagai pihak termohon tinggal menunggu penyampaian permohonan dari MK untuk melihat pokok-pokok perkara yang didalilkan oleh masing-masing pemohon. KPU Kabupaten/ Kota juga sudah harus menyiapkan jasa pengacara untuk memenuhi proses penanganan PHP di MK.

“Nanti setelah disampaikan permohonan oleh MK, KPU Kabupaten/ Kota mulai menyiapkan jawaban-jawaban dengan didampingi oleh penerima kuasa atau advokat, sambil menunggu jadwal panggilan sidang,” ucap Pudja.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota juga membentuk tim fasilitas PHP. Di KPU Malut, tim PHP sudah dibentuk yang terdiri dari komisioner KPU Malut divisi hukum dan teknis, serta kesekretariatan. “Tim ini fungsinya untuk memfasilitasi proses penyusunan jawaban, daftar alat bukti, serta hal-hal lain yang diperlukan. Dan juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim PHP nasional di KPU RI,” jelas Pudja.

Pudja menyebut akan ada pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk memperoleh formulir C hasil KWK sebagai alat bukti perkara. Front C hasil KWK akan di-fotocopy setelah itu dikembalikan lagi ke kotak suara. “Saat pembukaan kotak suara ini wajib disaksikan oleh Bawaslu dan aparat kepolisian setempat,” pungkasnya. Setelah MK resmi meregistrasi perkara, Bawaslu pada delapan Kabupaten/ Kota di Malut, hari ini dijadwalkan terbang ke Jakarta untuk menghadiri undangan Bawaslu RI terkait finalisasi keterangan persiapan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. “Tanggal 20 Januari, adalah jadwal Maluku Utara untuk finalisasi keterangan di Bawaslu RI,” ucap Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, malam tadi.

Muksin bilang, keberangkatan Bawaslu hari ini sekaligus membawa alat bukti keterangan sebagai bentuk mengantispasi terbitnya jadwal sidang pemeriksaan pendahuluan oleh MK. Meski sejauh ini belum diketahui jadwal sidang untuk wilayah Malut. Tapi berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, sidang pendahuluan dijadwalkan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2020. “Di antara empat hari ini kan kita belum tahu jadwal kita di tanggal berapa, untuk mengantisipasi itu, Bawaslu sudah harus melakukan persiapan. Mungkin mulai besok (Hari ini) MK sudah akan mengeluarkan jadwal sidang,” tutur Muksin.

Bawaslu, kata Muksin, tidak lagi mendaftar ke MK sebagai pihak pemberi keterangan. Kehadiran Bawaslu ke persidangan hanya tinggal menunggu surat dari MK. “Surat dari MK akan disampaikan ke Bawaslu RI, dan Bawaslu RI menyampaikan ke Bawaslu Provinsi dan diteruskan ke Kabupaten/ Kota,” terang Muksing. (mg-01/rul)

Sistem Kota dan Kabupaten adalah tingkatan daerah yang berada satu level di bawah Provinsi. Wilayah yang dipimpin oleh Walikota atau Bupati ini pada dasarnya setingkat, namun kerap dikaitkan dengan tingkat kemajuan wilayahnya. Daerah yang menyandang status “kota” cenderung memiliki kemajuan di berbagai aspek ketimbang “kabupaten”. Namun, pernahkah profis penasaran akan asal muasal pembagian ini?

Secara historis, dwi terminologi untuk daerah tingkat II di Indonesia bermula dari era kolonial Belanda. Jadi, bisa dibilang sistem pembagian ini adalah salah satu warisan dari penjajah yang menduduki negara kita selama tiga setengah abad.

Perbedaan Kota dan Kabupaten Secara Historis

Dulu, Kota (gemeente) dipimpin oleh seorang Walikota (burgemeester) dan didirikan secara langsung oleh Pemerintah Hindia-Belanda di area-area yang memiliki konsentrasi penduduk Eropa/ kulit putih yang tinggi. Karena itu, Walikota dulu biasanya adalah seorang Belanda (bukan pribumi) dan memiliki struktur administrasi pemerintahan sekuler seperti kota-kota umumnya di Eropa.

Lain halnya dengan Kabupaten. Kabupaten dipimpin oleh Bupati, dan terminologi kabupaten sendiri sudah ada sejak masa Sriwijaya di Nusantara. Dulu, kelas wilayah memiliki struktur layaknya sebuah kerajaan mini, dengan posisi Bupati pribumi yang kadang diwariskan turun temurun. Wilayah yang derajatnya satu tingkat di bawah provinsi juga bukan merupakan sistem pemerintahan yang sekuler, dengan adanya penghulu di tiap Kabupaten sebagai anggota pemerintah yang bertindak sebagai pemimpin agama. Di masa pra kemerdekaan, penghulu tidak bekerja untuk otoritas Pemerintah Pusat seperti sekarang (Kemenag), melainkan untuk otoritas lokal seperti Bupati dan berkantor di masjid-masjid besar.

Sebelum Indonesia merdeka, beberapa wilayah memiliki dua pemerintah. Kondisinya, satu wilayah tercakup dalam lingkup sebuah Kota sekaligus Kabupaten.

Seperti contoh, Bandung. Otoritas Gemeente dulu lebih pada administrasi fisik, sementara Kabupaten lebih pada pemimpin sosial-budaya-agama. Tidak jarang, otoritas keduanya saling bersinggungan, karena memang memerintah di wilayah yang sama.

Pasca kemerdekaan, Kota dan Kabupaten statusnya disamaratakan dengan pemisahan wilayah administratif yang lebih jelas. Kini, perbedaan Kota dan Kabupaten ya hanya pada karakteristik fisik urban nya saja. Kota cenderung urbanized, sedangkan kabupaten cenderung suburban dan rural.